Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengikuti pelantikan kepala daerah serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2/2025). F.Biro Pers Sekretariat Presiden/Kiriman Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Roby Kurniawan dan Deby Maryanti telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2/2025).
Usai dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Roby menyampaikan siap bekerja membangun Bintan semakin baik.
Roby juga siap melanjutkan pembangunan dan menjalankan berbagai program dalam janji kampanyenya.
Roby berharap, dapat mewujudkan Bintan Juara dalam wujud kesejahteraan yang merata bagi warga Bintan.
Oleh karena itu, Roby meminta doa restu dan dukungan dari warga Bintan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti menyampaikan, langkah awal dalam mengemban amanah ini harus diiringi doa dan dukungan dari warga Bintan.
Istri dari mantan bupati Bintan, Apri Sujadi ini bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi warga Bintan.
Setelah dilantik, Roby akan mengikuti retret atau pembekalan di Lembah Tidar tepatnya lokasi Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama satu pekan mulai 21 hingga 28 Februari 2025.
Deby Maryanti akan bergabung di hari terakhir pembekalan. (*)
batampos– Bupati Karimun Iskandarsyah didampingi Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole resmi memimpin kabupaten Karimun lima tahun kedepan setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo di istana negara Jakarta, Kamis (20/2).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karimun Iskandarsyah ketika dikonfirmasi Batam Pos mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk membangun kabupaten Karimun lebih baik lagi bersama wakil bupati karimun Rocky.
” Alhamdulillah, proses pelantikan sudah selesai langsung ke magelang retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama sepekan,” terangnya.
Komitmen dirinya, akan menangani permasalahan sampah terdahulu sambil dibarengi dengan evaluasi permasalahan yang ada saat ini. Mulai dari gaji pegawai non ASN di DLH Karimun, tunggakan BPJS, infrastruktur dan sebagainya bersama DPRD Karimun.
” Mohon dukungannya, saya siap dikritik oleh publik. Secara bertahaplah, kita benahi permasalahan yang ada di karimun,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Rumpun Melayu Bersatu Kabupaten Karimun (RMBKK) Zulkhainen berharap kepada bupati dan wakil bupati karimun yang harus benar-benar mencarikan solusi terhadap kebijakan pemerintah pusat yaitu pemangkasan anggaran yang berdampak kepada daerah.
” Bagaimana mengambil kebijakan akibat pemangkasan anggaran dari pusat, sangat berimbas kepada daerah,” terangnya, Rabu (19/2).
Sebab, saat ini kondisi Karimun sedang tidak baik-baik saja. Terutama, roda perekonomian yang semakin terpuruk diperparah dengan aksi mogok tenaga lepas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun. Sehingga, memperparah kondisi Karimun saat ini sampah yang berserakan dan sebagainya.
” Apapun yang akan dikeluarkan kebijakan bupati yang baru, kita (RMBKK) sangat mendukung agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Kenapa demikian, sebab beberapa tahun ini kondisi ekonomi Karimun tidak baik-baik saja. Dengan banyak muncul permasalahan, seperti pembangunan yang ada di Coastal Area yang sudah dapat dipastikan tidak akan dilanjutkan pada tahun ini.
” Anda bisa lihat sendiri, tiga proyek tidak selesai dikarenakan anggaran tidak cukup. Revitalisasi gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), pembangunan Gerbang Coastal Area dan Anjungan Kabupaten Karimun dan dermaga VIP Kabupaten Karimun di depan eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) belum dapat dimanfaatkan,” tuturnya.(*)
Puluhan Mahasiswa di Tanjungpinang demo tolak kebijakan efesiensi anggaran di DPRD Kepri. f.m ismail
batampos– Puluhan mahasiswa di Kota Tanjungpinang, melakukan aksi demontrasi di Kantor DPRD Kepri, Kamis (20/2). Para massa aksi menuntut dan menolak adanya kebijakan efesiensi anggaran.
Massa aksi yang berasal dari sejumlah Universitas dan sekolah tinggi di Tanjungpinang itu datang dengan membawa sejumlah sepanduk. Sepanduk berukuran besar bertuliskan “anggaran di pangkas Indonesia. #Indonesia cemas dan gelap”.
Kedatangan massa aksi disambut oleh puluhan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di portal masuk ke Kantor DPRD Kepri.
Menurut mereka, kebijakan pemangkasan anggaran itu merugikan mahasiswa dan masyarakat kecil dan Kepri. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut membuat banyak pegawai pemerintah berstatus honorer di PHK.
“Dampak pemotongan anggaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat, banyak yang di PHK, yang kehilangan pekerja,” kata Joel, satu diantara mahasiswa yang berorasi.
Hingga saat ini, aksi masih berlangsung dengan mahasiswa menyuarakan tuntutan. Aksi demonstrasi ini mulai memanas, sebab para massa ingin memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Kepri. (*)
Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat bersama stakeholder memusnahkan sabu dengan kualitas super seberat Kg hasil temuan warga. f.,ihsan
batampos– Sabu kualitas super dengan total berat mencapai 4 Kilogram dimusnahkan oleh Polres Anambas, Rabu, (19/2)
Pemusnahan sabu ini dilakukan dengan cara di rebus dengan air mendidih kemudian dibuang ke dalam kloset yang terhubung langsung dengan saluran septic tank.
Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat mengatakan sabu yang baru dimusnahakan merupakan hasil temuan warga di empat lokasi berbeda yaitu Desa Pesisir Timur, Desa Liuk, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah.
Saat ditemukan, sabu ini berada dalam bungkusan teh asal China dengan tulisan ‘Chinese Pin Wei’ disertai kode A-168.
“Sabu ini terdampar, ditemukan dalam waktu yang berbeda dari bulan Januari dan Februari ini,” ujar Raden Ricky.
Dijelaskannya, dari hasil penyelidikan, terungkap sabu ini merupakan milik jaringan internasional yang menjadikan Anambas sebagai daerah transit untuk penyebaran barang haram ini.
Modus operandinya, kata dia, dengan cara melemparkan sabu ke dalam air yang diberikan tanda pakai pelampung.
“Nanti di catat titik koordinat, lalu ada yang menjemputnya. Kebetulan kemarin cuaca ekstrem, jadi sabu ini hanyut ke empat lokai ini,” tutur dia.
Sampai saat ini, Polres Anambas masih terus mencari siapa dalang penyebar sabu 4 kilogram.
Bahkan, pihaknya sudah berkordinasi dengan Polda Kepri dan Mabes Polri untuk mengejar pemilik sabu ini.
“Kita ketahui, bahwa Anambas ini diapit dengan 3 negara, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Hal ini lah membuat oknum leluasa untuk menjadikan wilayah kita sebagai daerah transit,” tutur Ricky.
Dengan keterbatasan personil, Ricky mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memperangi peredaran narkoba.
“Anambas wilayahnya luas yang dikelilingi oleh lautan. Personil kami terbatas, saya minta warga agar kita berkolaborasi untuk melawan beredarnya barang haram ini. Jika ada temuan lagi, mohon segera dilaporkan ke polisi,” pinta Ricky. (*)
Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengintrograsi tersangka kasus narkoba saat rilis di Mapolresta Barelang. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang dalam 2 bulan ini menangani 17 kasus. Dari seluruh kasus, polisi menangkap 17 orang tersangka, terdiri 16 laki-laki, dan 1 perempuan.
Kasat Narkoba Polresta Barelang, AKP Deny Langie mengatakan dari tangan para tersangka ini pihaknya menyita barang bukti sebanyak 10,8 kilogram sabu, 823,6 gram ganja, dan 2,393 miligram liquid yang mengandung narkotika dan obat keras.
“Pengungkapan kita lakukan dibeberapa lokasi. Dan ada limpahan dari Bea Cukai,” ujarnya, Kamis (20/2).
Adapun kasus pertama diungkap di Belakang Padang dengan barang bukti 1,29 gram sabu, dan tegahan BC Batam di Bandara Internasional Hang Nadim berupa liquid yang mengandung AB-CHMINACA.
Kemudian pengungkapan di kosan Perumahan Emerland dengan barang bukti sabu 11,5 gram, dan di Perumahan Muka Kuning Indah sebanyak 1,91 gram sabu.
“Ada juga tangkapan di bandara dengan barang bukti 10 kilogram sabu. Awalnya, tersangka di bandara 2 orang. Pengembangan dapat 2 orang lagi,” katanya.
Sedangkan barang bukti ganja ditangkap di Perumahab Bukit Kemuning, Seibeduk pada 4 Februari kemarin.
“Barang ini akan diedarkan oleh tersangka di Batam,” ungkapnya.
Deny mengaku seluruh barang bukti tersebut akan dimusnahkan dan beberapa diantaranya sudah dilakukan. Sedangkan berkas para tersangka dikirimkan ke Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.
“Komitmen kita akan memberantas peredaran narkoba di Batam ini. Untuk itu kami minta peran dan kerjasama dari masyarakat,” tutupnya. (*)
batampos – Bank Indonesia (BI) perwakilan Kepri terus berupaya mengendalikan inflasi di wilayahnya melalui berbagai strategi. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan pasokan barang dan stabilisasi harga di pasar.
Kepala BI Kepri, Rony Widijarto, mengedepankan pendekatan dari hulu ke hilir dalam menekan laju inflasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong gerakan urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
“Melalui operasi pasar dalam jangka menengah, kami akan memprioritaskan di sektor hulu, yakni para petani. Kami juga akan menggalakkan gerakan urban farming agar masyarakat dapat mengantisipasi inflasi,” katanya, Kamis (20/2).
BI Kepri mengimbau masyarakat untuk bijak dalam berbelanja guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Pembelian dalam jumlah besar sekaligus dapat memicu kenaikan harga yang tidak terkendali.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian kebutuhan untuk satu bulan penuh sekaligus. Belanja secukupnya akan membantu menjaga stabilitas pasokan di pasaran,” kata dia.
Menjelang Ramadan, BI Kepri juga memperketat pengawasan terhadap pasokan bahan pokok yang biasanya mengalami lonjakan permintaan. Berbagai strategi stabilisasi harga telah disiapkan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama adalah cabai merah, yang sering kali menjadi pemicu inflasi. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam urban farming guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, BI Kepri juga berupaya meningkatkan nilai tambah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini diarahkan untuk memperkuat daya saing produk unggulan daerah, terutama di sektor wastra atau kain tradisional.
Untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, BI Kepri akan melibatkan konsultan dan desainer nasional dalam pengembangan produk UMKM. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta inovasi dalam sektor mode dan fashion.
“Kami ingin memperbaiki daya saing warga Kepri, bukan hanya dari sisi kualitas kain, tetapi juga dalam bentuk produk pakaian jadi,” kata Rony.
Dengan berbagai strategi yang diterapkan, BI Kepri berharap stabilitas harga dapat tetap terjaga selama Ramadan. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor pertanian.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang dapat menekan inflasi dan memperkuat perekonomian masyarakat Kepri,” kata dia. (*)
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Aman. F. M Nur/Batam Pos
batampos – Anggota DPRD Kepri, Aman, mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam mempercepat penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditargetkan mulai digunakan pada kuartal kedua 2025.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, DTSEN sangat penting karena menjadi dasar bagi berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, perlindungan sosial, serta perumusan kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akurat.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai acuan penerima bansos dan jaring pengaman sosial banyak ditemukan tidak valid,” ungkap Aman, Kamis (20/2) di Batam.
Akibatnya, banyak warga tidak mampu yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat lainnya, justru tidak masuk dalam DTKS. Sebaliknya, ada warga yang tergolong mampu tetapi masuk dalam DTKS, sehingga tetap menerima bansos dan program pemberdayaan masyarakat lainnya, meskipun tidak berhak.
Dengan diterapkannya DTSEN mulai kuartal kedua 2025, Aman berharap pemerintah daerah, khususnya di Kepri, melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), mengingat data yang digunakan berasal dari BPS.
“Saya berharap data yang disajikan BPS memiliki validitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Aman.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri ini mengungkapkan alasan pentingnya validitas data BPS, sebab DTSEN akan dikelola melalui satu pintu oleh BPS. Data itu diperbarui setiap tiga bulan guna menyesuaikan dengan dinamika di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pemetaan untuk implementasi DTSEN. Setelah pemadanan data dari berbagai sistem seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data kemiskinan ekstrem, DTSEN akan segera diberlakukan.
“Kami targetkan penerapannya mulai kuartal dua tahun ini. Saat ini, masih menggunakan data dari DTKS,” kata Muhaimin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (18/2).
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan DTSEN guna meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial serta perlindungan sosial.
Senada dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, jajarannya hanya akan menggunakan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN sudah tuntas dan menjadi pedoman utama dalam menentukan penerima manfaat. Ini akan menjadi acuan bagi semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan,” ujarnya.
Ia juga menekankan, Inpres DTSEN melarang penggunaan data lain demi menjaga akurasi dan validitas data penerima manfaat.
Dengan data yang terintegrasi, ia berharap program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. (*)
batampos – Kejaksaan Negeri Batam akan memiliki gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berlantai 3 yang masih berada di wilayah Kantor Kejari Batam, Batamcenter. Rencananya, gedung itu akan dibangun tahun ini dengan anggaran yang didapat dari dana hibah Pemko Batam.
Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi mengatakan pihaknya terus berbenah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Meski baru saja mendapat penghargaan terbaik pelayanan publik kaum rentan, Kejari Batam mengaku tak berpuas diri, karena terus memiliki keinginan untuk memberi pelayanan publik terbaik.
“Penghargaan yang kami raih, tidak serta merta membuat kami berpuas diri. Justru kami terus meningkatkan pelayanan,” ujar Kasna di Kantor Kejari Batam, Kamis (20/2).
Menurut dia, tahun ini akan ada meningkatkan fasilitas pelayanan dengan membangun ruangan PTSP 3 lantai. Pembangunan PTSP untuk menunjang pelayanan publik khususnya dalam di bidang hukum.
“Saat ini, fasilitas PTSP yang kami memiliki sudah tidak memadai, banyak masyarakat yang datang harus antre diluar, karena ruangan PTSP kami tidak memadai. Padahal hampir setiap hari ada 100 lebih masyarakat yang datang,” tegas Kasna.
Dikatakan Kasna, pembangunan gedung PTSP lantai 3 itu akan dilakukan oleh Pemko Batam. Yang mana, anggaran pembangunan merupakan hibah dari Pemko Batam kepada Kejaksaan Negeri Batam.
“Kami minta pembangunan gedung, yang semua prosesnya oleh Pemko Batam. Kami hanya terima gedung saja. Untuk desain tentunya dengan berkonsultasi dengan kami. Jadi kami tak ada berurusan dengan uang, karena dibangunkan gedung,” imbuh Kasna.
Masih kata Kasna, Peran Pemerintah Daerah merupakan bentuk sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Batam, dan instansi lain. Tanpa adanya, bantuan hibah, mungkin perbaikan pelayanan akan berjalan lambat, apalagi anggaran kami terbatas.
“Banyak berita negatif yang dihembuskan ke kami, terkait dana hibah ini. Padahal tujuan utama kami adalah perbaikan pelayanan publik,” sebut Kasna.
Karena itu, Kasna berharap media massa bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Apalagi, jika memang ada informasi yang tidak akurat, hendaknya di konfirmasi terlebih dahulu.
“Kami juga tengah menjaga nama institusi kami, apalagi tahun ini berupakan tahun ke tiga kami mengajukan WBK, yang berharap tidak adanya berita negatif tanpa konfirmasi,” pungkas Kasna. (*)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Kamis (20/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Kamis (20/2). Hal itu terlihat setelah Hasto mengenakan rompi oranye, baju tahanan KPK.
Pantauan di lapangan, Hasto Kristiyanto keluar ruang penyidikan KPK sekitar pukul 18.00 WIB. Para pendukung Hasto turut memberikan dukungan atas kasus hukum yang menimpanya itu.
Hasto Kristiyanto teriak merdeka saat memasuki ruang konferensi pers KPK. “Merdeka,” teriak singkat Hasto Kristiyanto.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan Hasto Kristiyanto, sejak 24 Desember 2024. Hasto terjerat atas dua tindak pidana, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan KPK.
“Pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2).
Setyo menjelaskan, KPK menemukan bukti Hasto turut bersama-sama Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Bahkan, sebagian suap yang diberikan Harun kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto.
“Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saeful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan,” ucap Setyo.
Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam HP dalam air dan melarikan diri.
KPK juga menduga, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP-nya agar tidak ditemukan KPK. Bahkan, Hasto mengumpulkan saksi dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Setyo memastikan tim penyidik akan terus bekerja dan mengembangkan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.
“Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (*)
Pohon karet yang sudah diambil getahnya oleh petani karet pada Rabu (19/2). F. Vatawari/BATAM POS.
batampos– Harga Getah/Karet di Kabupaten Lingga mengalami kenaikan mulai dari awal tahun 2025. Hingga saat ini harga Getah/Karet perkilonya mencapai Rp 11.000. kenaikan harga ini memberikan angin segar bagi petani karet yang ada di Kabupaten Lingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Bagaimana tidak, di tahun 2024 harga karet mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka Rp 6.000 perkilonya. Turunnya harga Getah/Karet ini membuat kondisi para petani Karet menjadi sangat prihatin.
Udin (41) salah seorang petani Karet mengungkapkan kebahagiaan ketika harga Getah/Karet naik diangka Rp 11.000, hal ini dikarenakan sudah beberapa waktu belakangan ini harga Getah/karet sangat rendah.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan kenaikan harga ini. Bagaimana tidak, beberapa waktu belakangan ini harga Getah/Karet yang kami jual sangat rendah,” ujar Udin saat dikonfirmasi pada Rabu (19/2).
Udin menjelaskan, kebun karet yang digarap adalah milik orang lain. Hasil dari penjualan nanti akan dibagi dua dengan pemilik kebun karet. Jika harganya rendah maka semakin sedikit yang diperoleh petani Karet.
“Kebun karet yang saya garap adalah milik orang lain. Saya hanya menumpang di kebun karet orang, nanti hasil penjualan akan dibagi dua dengan pemilik kebun dengan pembagian 70% untuk saya dan 30% untuk pemilik kebun karet,” jelasnya.
Selanjutnya, Udin mengungkapkan, untuk penjualan Getah/Karet biasanya setiap tiga hari menjual sebanyak 90 kilogram. Jika ditotalkan setiap bulannya menjual kisaran 720 kilogram.
“Biasanya saya setiap tiga hari sekali menjual karet 90 Kilogram. Kalau ditotalkan, selama satu bulan kami bisa menjual karet sebanyak 720 Kilogram dan ini akan dibagi dua dengan pemilik kebun karet,” ungkapnya.
Udin menambahkan, dengan adanya kenaikan harga ini menjadikan petani karet mendapatkan sedikit keuntungan yang lebih dari sebelumnya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Dengan adanya kenaikan harga ini, saya bisa mendapatkan sedikit keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Dari keuntungan ini istri dan keluarga saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik serta dapat mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak,” tutup Udin. (*)
