Kepala BKPSDM Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah. F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Sebanyak 52 pegawai berstatus honorer dipastikan tidak lolos dalam tahapan adminisstrasi seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Pengumuman hasil seleksi tersebut, diketahui sudah dilakukan pada beberapa hari lalu, berdasarkan Pengumuman Nomor: B/810/4/4.2.02/2025 tentang hasil seleksi administrasi PPPK tahap dua di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Tercatat setidaknya ada 459 orang pelamar yang menjalani seleksi administrasi PPPK tahap dua ini. Namun, hanya 407 orang yang lulus administrasi, sisanya sebanyak 52 orang dinyatakan tidak lolos.
“Sudah kita umumkan 18 Febuari kemarin. 407 orang lulus seleksi administrasi, sisanya tidak lulus,” kata Kepala BKPSDM Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah, Kamis (20/2).
Puluhan pelamar tersebut tidak lulus seleksi administrasi, disebabkan sejumlah alasan. Seperti masa kerja, hingga ijazah formasi yang dilamar tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga, mereka gugur dan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya.
“Seperti masa kerja belum cukup dua tahun, ijazah tidak sesuai dan formasi yang dilamar tidak relevan,” tambahnya.
Ia menegaskan, pelamar yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi, masih diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan. Sanggahan tersebut, dilakukan dari 19 hingga 21 Febuari.
Sementara pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT). Jadwal ujian CAT tersebut masih menunggu teknis dari Kaban Kepegawaian Negara.
“(Jadwal) ujian CAT masih menunggu juknis. Perkirakan ujian dilaksanakan setelah lebaran,” pungkasnya. (*)
batampos – Ombudsman RI Perwakilan Kepri meminta agar seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah tersebut tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, meskipun terdapat pending bayar dalam sistem pembayaran klaim.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menyampaikan bahwa peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh kendala administratif terkait pembayaran klaim.
“Masyarakat peserta BPJS Kesehatan tetap harus mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan kepesertaan mereka, meskipun ada pending bayar,” katanya, Jumat (21/2).
Menurut data yang diterima Ombudsman Kepri dari BPJS Kesehatan Tanjungpinang, jumlah pending bayar untuk wilayah Kepri—di luar Batam dan Karimun—mencapai Rp12 miliar dari total kewajiban pembayaran sebesar Rp371 miliar pada tahun 2024.
Sementara itu, untuk wilayah Batam dan Karimun, pending bayar mencapai Rp50 miliar dari total kewajiban pembayaran sekitar Rp1,1 triliun di tahun yang sama.
Kondisi ini dinilai tidak terlalu besar dibandingkan daerah lain dan seharusnya tidak menjadi kendala signifikan dalam operasional faskes.
“Pending bayar ini terjadi karena ada dokumen klaim yang perlu diperbaiki. Namun, BPJS Kesehatan tetap membayarkan 50 persen dari klaim tersebut terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayarkan setelah data klaim diperbaiki dan diajukan kembali,” ujar Lagat.
BPJS Kesehatan, lanjutnya, mengaku telah mengundang pimpinan rumah sakit dan faskes tingkat pertama untuk membahas persoalan ini guna menghindari polemik. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pihak rumah sakit dan faskes akan menyampaikan informasi ini kepada tenaga medis yang terdampak.
“BPJS Kesehatan menjamin bahwa pembayaran klaim akan segera dilakukan setelah perbaikan data selesai,” kata Lagat.
Ombudsman Kepri menyebutkan, faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus tetap menjalankan layanan medis secara normal tanpa mengurangi kualitas atau kuantitas layanan kepada pasien.
“Semoga tidak ada pengurangan layanan seperti pembatasan jumlah pasien di poliklinik, pengurangan layanan operasi, rawat inap, ICU, atau pengadaan obat-obatan,” kata dia.
Sebagai langkah pengawasan, pihaknya akan melakukan pemantauan ke berbagai faskes tingkat pertama dan lanjutan untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal. (*)
Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat. f.ihsan
batampos– Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat menyampaikan apresiasi kepada masyarakat setempat yang telah menjaga situasi kondusifitas daerah selama proses pelantikan Kepala Daerah, Kamis, (20/2).
Untuk Anambas, ada dua kepala daerah yang dilantik yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura serta Bupati dan Wakil Bupati setempat, Aneng-Raja Bayu Febri Gunadian.
“Alhamdulillah, hingga saat ini situasi di wilayah hukum Polres Anambas tetap aman dan terkendali. Kami terus berupaya menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang,” ujar Raden Ricky.
Ricky mengatakan selama seminggu jelang pelantikan kepala daerah, pihaknya telah menurunkan 200 orang personil untuk melakukan kegiatan operasi ketertiban umum. Dalam operasi ini, polisi mengincar warga yang berbuat keonaran berpotensi kerusuhan.
“Kami juga menjaga sejumlah objek vital yang berpotensi ada demonstrasi. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah situasi Anambas lancar dan normal seperti biasanya,” kata Raden Ricky.
Sementara itu, berdasarkan pantauan batampos, kondisi setiap sudut pusat pemerintahan di Tarempa beraktifitas secara normal.
Namun, di area Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang terletak di Jalan Imam Bonjol dibanjiri ratusan karangan bunga.
Karangan bunga ini berasal dari rekanan Aneng-Raja Bayu yang ingin menyampaikan selamat atas amanah rakyat yang diembannya.
“Saya selaku warga sangat senang, Bupati baru sudah dilantik. Semoga program-programnya memang pro ke rakyat. Intinya kami mau ekonomi kembali normal, dan lapangan kerja tersedia untuk anak kami,” harap seorang warga, Saleh. (*)
Pekerja dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melanjutkan perbaikan ke Jalan Bintang menuju Markas Polsek Batuaji. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Perbaikan jalan rusak di Kota Batam dengan sistem tambal sulam kembali dilanjutkan. Pekerja dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melanjutkan perbaikan ke Jalan Bintang menuju Markas Polsek Batuaji.
Sehari sebelumnya, perbaikan sudah dimulai dari simpang Basecamp hingga sepanjang Jalan Marina City. Langkah ini merupakan respons atas keluhan masyarakat terhadap semakin banyaknya jalan yang mengalami kerusakan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, mengakui bahwa perbaikan jalan dengan sistem tambal sulam merupakan solusi sementara yang dilakukan secara mobile di seluruh ruas jalan yang rusak.
“Kami melakukan perbaikan secara bertahap dan mobile untuk menangani kerusakan jalan yang ada. Peningkatan atau perbaikan secara menyeluruh akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia tahun ini,” ujarnya.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Jalan Marina City, di mana banyak ditemukan lubang akibat padatnya arus lalu lintas dan kendaraan proyek bermuatan berat seperti truk pengangkut material tanah.
Selain itu, faktor cuaca juga memperparah kondisi jalan. Hujan deras yang terjadi pada awal tahun lalu menyebabkan jalan di simpang Perumahan Jupiter jebol, membentuk lubang besar yang menembus gorong-gorong.
Kerusakan jalan ini dikeluhkan oleh masyarakat karena dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Beberapa warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan lebih aman dan nyaman untuk dilalui.
Mereka juga meminta agar perbaikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dilakukan dengan kualitas yang lebih baik agar tidak cepat rusak kembali.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam berjanji akan terus melakukan pemantauan dan perbaikan jalan secara berkala. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintasi jalan yang masih dalam proses perbaikan.
Sementara itu, pihak dinas juga akan mengevaluasi kebutuhan anggaran agar peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan secara lebih optimal di masa mendatang. (*)
Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld saat melantik pengurus baru untuk daerah Kepri, cabang Batam dan Bintan untuk periode 2024-2029 di Ballroom Harris Hotel Batam, Jumat (21/2). Foto. Arjuna/ Batam Pos
batampos – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), resmi melantik pengurus baru untuk daerah Kepri, cabang Batam dan Bintan untuk periode 2024-2029.
Acara pelantikan berlangsung di Ballroom Harris Hotel Batam, Jumat (21/2), dengan prosesi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld.
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari agenda besar IKPI di seluruh Indonesia.
“Ini pelantikan ke-11 IKPI. Kami melantik 11 pengurus cabang di berbagai daerah, dan masih ada dua daerah lagi yang akan segera menyusul,” ujarnya.
IKPI saat ini memiliki hampir 7.100 anggota yang tergabung dari total sekitar 7.500 konsultan pajak di Indonesia. Artinya, sekitar 89 persen konsultan pajak di tanah air berada di bawah naungan IKPI. Lebih dari sekadar organisasi profesi, IKPI menurutnya hadir untuk kepentingan bangsa.
“Kami bukan hanya ada untuk kami, tetapi juga untuk Indonesia Raya. Oleh karena itu, IKPI aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dan menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” katanya.
Salah satu fokus utama IKPI, kata Vaudy, adalah mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui edukasi pajak. Dengan cara ini, diharapkan pelaku usaha semakin memahami kewajiban pajak mereka dan berkontribusi lebih baik bagi negara.
Ketua Pengurus Daerah IKPI Kepri, Ing Ing Cindy Eva, menyebut bahwa saat ini di Kepri baru terdapat dua cabang IKPI, yakni di Batam dan Bintan. Namun, pihaknya membuka peluang bagi daerah lain untuk membentuk cabang baru jika telah memenuhi jumlah konsultan yang cukup. Sekarang, ada sekitar 180 konsultan pajak di Kepri yang tergabung di IKPI.
“Mungkin ada yang tergabung di asosiasi lain. Kami selalu membuka pintu bagi konsultan yang ingin bergabung, tentunya harus memiliki izin resmi sebelum masuk ke IKPI,” kata dia.
Ke depan, IKPI Kepri akan memperkuat bidang edukasi, salah satunya dengan lebih memberdayakan tax centre di universitas-universitas di Batam. Saat ini, tax centre sudah terbentuk di Universitas Internasional Batam (UIB), Politeknik Batam, dan Universitas Batam (Uniba).
Di tingkat cabang, Ketua IKPI Batam, Bunandi, menegaskan pihaknya juga akan memperkuat kerja sama dengan universitas dalam membentuk tax centre.
“Kami akan terus mengembangkan edukasi pajak, salah satunya dengan memberi kursus khusus di bidang perpajakan,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran para pengusaha dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurutnya, hal ini bisa diwujudkan dengan menciptakan ruang dialog yang lebih aktif antara konsultan pajak dan dunia usaha.
“Kami ingin berkolaborasi dengan pengusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah membuat forum diskusi antara konsultan pajak dan para pengusaha,” kata dia.
Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Bintan, Erni, menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran konsultan pajak di daerah tersebut. Pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan.
“Tentu kami akan memperkuat kerjasama sebagai mana yang telah diarahkan oleh Ketua Umum,” katanya.
Dengan kepengurusan baru, IKPI di Kepri berkomitmen untuk terus berkembang dan memperluas jangkauan, sehingga semakin banyak konsultan pajak di daerah yang dapat berkontribusi bagi kemajuan sektor perpajakan Indonesia. (*)
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Bukit Senyum, Batuampar.
batampos –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menghadapi kendala dalam pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) sampah akibat belum tersedianya lahan yang memiliki legalitas jelas.
Padahal, keberadaan TPS sangat penting untuk mengatasi persoalan persampahan di kota ini. Sebagai solusi sementara, DLH menyiapkan bin kontainer di beberapa titik untuk menampung sampah sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie, mengatakan bahwa satu TPS idealnya membutuhkan lahan sekitar 200 meter persegi. Selain sebagai tempat pembuangan sementara, TPS juga harus memenuhi standar pengelolaan sampah, seperti menyediakan area pemilahan dan pengolahan serta memiliki dinding pembatas agar sampah tidak berserakan.
Namun, hingga saat ini, belum ada lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan TPS karena masih terkendala legalitas.
“Untuk membangun TPS, lahan itu harus clean and clear. Artinya, kalau lahan milik Pemkot, harus ada sertifikatnya dulu. Kalau legalitasnya belum jelas, kita tidak bisa membangun,” ujar Herman, Jumat (21/2).
Ia menjelaskan bahwa lokasi TPS juga harus jauh dari permukiman warga dan memiliki akses jalan yang memadai.
“Karena Batam ini beda, lahannya terbatas. Kalau dikasih lahan agak jauh dari perumahan, kita tidak masalah, asal ada akses,” tambahnya.
Karena belum ada TPS, DLH Kota Batam saat ini menggunakan bin kontainer yang ditempatkan di buffer zone sebagai solusi sementara. “Yang dilihat masyarakat sekarang ini adalah bin kontainer yang kami sediakan untuk menampung sampah, bukan TPS seperti yang seharusnya. Namun, ini bukan kendala bagi kami. DLH tetap berupaya menyediakan TPS meskipun dengan cara memanfaatkan bin kontainer,” kata Herman.
DLH juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi agar lahan TPS bisa segera disiapkan. “Kami berharap ada lahan yang bisa digunakan, baik dari aset pemerintah maupun melalui kerja sama dengan pihak lain,” tuturnya.
Selain terkendala lahan TPS, DLH juga terus berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dengan mengusulkan tambahan alat berat. Herman mengatakan bahwa saat ini DLH Batam memiliki tiga buldoser dan dua ekskavator.
“Ekskavator sudah kita usulkan tambah dua unit, rencananya. Tapi yang sudah disetujui baru buldoser,” ujarnya.
Dengan tambahan alat berat, diharapkan proses pengelolaan sampah di Batam bisa lebih optimal. “Kami akan terus mengupayakan peningkatan fasilitas, baik TPS maupun alat berat, untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Pemeriksaan Kesehatan rutin untuk warga binaan Lapas Kelas III Dabo Singkep oleh tenaga medis Puskesmas Dabo Lama, pada Kamis (20/2). F. Vatawari/BATAM POS.
batampos– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dabo Singkep bekerjasama dengan tenaga medis Puskesmas Dabo Lama melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk warah Binaannya. Pemeriksaan rutin ini dilaksanakan pada Kamis (20/2).
Kepala Lapas Kelas III Dabo Singkep, Jaka Putra, mengatakan pemeriksaan rutin ini merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh mereka untuk menjaga kesehatan tubuh bagi warga Binaan mereka.
“Pihak kami rutin melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan. Warga Binaan harus sehat secara jasmani dan rohani untuk menyongsong masa depan. Setelah bebas dari Lapas, diharapkan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” ujar Jaka Putra saat dikonfirmasi pada Kamis (20/2).
Jaka Putra menjelaskan, landasan dasar dari pemeriksaan gratis ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 7 Ayat (d) dan Pasal 9 Ayat (d) tentang hak tahanan dan narapidana.
“Kegiatan ini juga merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 7 Ayat (d) dan Pasal 9 Ayat (d) tentang hak tahanan dan narapidana. Kegiatan ini bersifat preventif (pencegahan) dengan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Kegiatan ini juga merupakan langkah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, agar kesehatan WBP di Lapas Dabo Singkep lebih optimal,” jelasnya.
Jaka menambahkan, adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap warga binaan ini meliputi seluruh aspek kesehatan serta diberikan vitamin sebagai suplemen bagi warga binaan.
” Untuk Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat dan kolesterol, serta skrining HIV dan TBC. Mereka juga mengikuti penyuluhan dan diberi edukasi mengenai hidup bersih dan sehat serta pemberian vitamin,” tutupnya. (*)
Jalan amblas di atas gorong-gorong atau jalur penyeberangan air di jalan Marina City. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Jalan amblas di atas gorong-gorong atau jalur penyeberangan air di Jalan Marina City, tepatnya di simpang Perumahan Jupiter, hingga kini belum diperbaiki.
Sisi kanan jalan dari arah Simpang Basecamp telah jebol dan membentuk lubang yang cukup besar, mengancam keselamatan pengendara yang melintas.
Warga setempat telah berupaya memberi peringatan dengan menancapkan ranting kayu dan menaruh ban bekas di sekitar lubang tersebut. Namun, mereka berharap agar pihak terkait segera melakukan perbaikan sebelum kerusakan semakin parah.
Jika dibiarkan, jalan yang amblas ini bisa terus meluas dan berpotensi memutus akses utama bagi warga dan kendaraan yang melintas.
Menurut Amri, salah seorang warga Marina, kondisi jalan semakin mengkhawatirkan. “Mulai retak ke tengah jalan, kalau dibiarkan bisa jebol semua. Jalan ini jalur ramai, banyak kendaraan berat seperti trailer perusahaan dan truk pengangkut material tanah yang melintas,” ujarnya.
Warga lainnya, Moses, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia berharap perbaikan segera dilakukan demi keamanan para pengguna jalan. “Ini bukan sekadar lubang kecil. Kalau sampai putus, akses kami terganggu dan bisa membahayakan banyak orang,” katanya. (*)
Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom saat menyapa masyarakat melalui agenda Jumat Curhat Polsek Sekupang. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Kegiatan Jumat Curhat Kamtibmas Presisi yang digelar Polsek Sekupang di Warjok, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Jumat (21/02), menyoroti dua permasalahan utama yang dikeluhkan masyarakat, yakni maraknya remaja yang nongkrong hingga larut malam serta meningkatnya kasus penipuan online.
Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom, menegaskan bahwa kepolisian akan meningkatkan upaya dalam menangani kedua isu tersebut.
Dalam diskusi dengan warga, banyak yang mengeluhkan keberadaan kelompok remaja yang sering berkumpul di beberapa titik hingga dini hari, yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menanggapi hal ini, Kapolsek Sekupang menyatakan bahwa patroli kepolisian akan lebih ditingkatkan guna mencegah potensi gangguan dari aktivitas tersebut.
“Kami akan mengintensifkan patroli di area-area yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh remaja hingga larut malam. Kami juga mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka di luar rumah,” ujar Kapolsek.
Selain itu, kasus penipuan online yang semakin marak juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini. Kapolsek mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus-modus penipuan online yang semakin beragam. Jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan dan selalu pastikan sumber informasi yang diterima dapat dipercaya,” tambahnya.
Warga yang hadir menyambut baik langkah kepolisian dalam menangani masalah ini. Salah satu warga, Rahmat, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Polsek Sekupang terhadap isu yang dihadapi masyarakat.
“Kami merasa lebih tenang setelah mengetahui bahwa kepolisian akan lebih aktif dalam menangani masalah ini. Semoga patroli dan edukasi terkait penipuan online semakin digiatkan,” kata Rahmat.
Kapolsek Sekupang menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta menjaga ketertiban dan segera melaporkan jika ada kejadian yang mencurigakan,” tutupnya. (*)
batampos– Tahapan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahap dua masih terus berlanjut. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan dokumen administrasi yang dilampirkan para honorer yang mengikuti seleksi. Ada 425 orang honorer yang diyantakan tidak lulus administrasi. Dengan demikian, ratusan honorer tersebut juga terancam dirumahkan atau tidak lagi bisa bekerja dan dibayarkan gajinya menggunakan APBD.
Sekda Kabupaten Karimun, Djunaidy yang dikonfirmasi Batam Pos mengatakan, terkait jika nanti ada honorer yang tidak lulus administrasi dan sampai tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K tahap 2 masih menunggu aturan. ”Bagi honorer yang dinyatakan tidak lulus administrasi, masih bisa mengajukan sanggahan. Sehingga, kita lihat nanti seperti apa hasilnya dan kalau memang tidak tidak lulus administrasi, maka sudah tentu tidak bisa ikut ujian, kita tunggu ketentuan selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, MS Sudarmadi secara terpisah menyebutkan, ada beberapa hal yang menyebabkan tenaga honorer yang melamar mengikuti seleksi P3K tahap 2 tidak lulus administrasi.
”Berdasarkan data yang ada, penyebab tenaga honorer yang melamar P3K tidak lulus administrasi diantaranya jabatan yang dilamar tidak sesuai. Seperti, pengalaman kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Kemudian, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Penyebab lainnya pelamar tidak mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan. Misalnya, surat keputusan pengangkatan, ijazah dan kesalahan lainnya,” jelasnya.
Bagi 425 tenaga honorer yang tidak lulus, tambahnya, jangan putus asa. Sebab, masih ada waktu untuk menyanggah. Namun, perlu diingat sanggahan yang disampaikan secara online. Hanya saja yang perlu diketahui sanggahan yang disampaikan tidak dapat memperbaiki, mengubah, mengunggah ulang, memperbaharui dokumen atau menambah dokumen yang telah diunggah sebelumnya.
”Masa sanggah selama tiga hari. Berdasarkan pengumuman hasil seleksi administrasi seleksi P3K tahap 2, masa sanggah berakhir pada Jumat (21/2) pukul 23.59 WIB. Perlu diketahui, panitia seleksi tidak melayani sanggahan melalui pesan WA. Karena, wadah sanggah sudah ada, melalui akun SSCASN,” jelasnya.
Ditambahkan Sudarmadi, jumlah awal tenaga honorer yang mendaftar seleksi P3K tahap dua sebanyak 876 orang. Pelamar paling banyak berasal dari jabatan tenaga teknis. Dan, yang tidak lulus administrasi juga dari pelamar teknis dengan jumlah 355 orangd ari 425 yang tdiak lulus. Kermudian, disusul dengan jabatan tenaga kesehatan sebanyak 65
orang dan tenaga guru 5 orang. Selanjutnya, jumlah yang lulus administrasi sebanyak 451 orang. (*)
