batampos – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Batam pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, menjadikannya sebagai tahun dengan jumlah kasus kematian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, hingga November 2024 tercatat ada 9 kasus kematian akibat DBD.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 kasus kematian pada tahun 2023, 6 kasus pada 2022, serta masing-masing 4 kasus pada 2021 dan 2020.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, jumlah total kasus DBD sepanjang Januari hingga November 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 646 kasus. “Jumlah kasus ini lebih tinggi dibandingkan 392 kasus pada tahun 2023,” jelas Didi.

Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah puncak kasus tahun 2022 yang mencapai 902 kasus.

Baca Juga: Petugas Komitmen Bereskan Sampah dari Pemukiman, Masyarakat Diminta Tertib Bayar Iuran Sampah

Berdasarkan data Dinkes, puncak kasus tertinggi pada 2024 tercatat di bulan Juli dengan 126 kasus, disusul Agustus sebanyak 112 kasus, dan Oktober dengan 96 kasus. Sementara itu, bulan April menjadi periode dengan kasus terendah, yakni 12 kasus, disusul Januari dan Mei masing-masing 29 kasus.

“Per November ini, atau hingga 12 November 2024, tercatat ada 46 kasus,” tambahnya.

Berdasarkan analisis data per wilayah, Kecamatan Batam Kota tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus DBD tertinggi, mencapai 87 kasus. Namun, dari sisi risiko penyebaran, Kecamatan Batu Ampar memiliki angka Incidence Rate (IR) tertinggi, yakni 78 per 100.000 penduduk, meskipun jumlah kasusnya hanya 49.

“Batu Ampar memiliki IR tertinggi di Batam, menandakan risiko penularan di sana lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya,” jelas Didi Kusmarjadi.

Selain Batu Ampar, Kecamatan Batam Kota dan Bengkong juga mencatat angka yang perlu diwaspadai. Bengkong memiliki 86 kasus dengan IR 66 per 100.000 penduduk, sementara Batam Kota mencatat IR sebesar 43 per 100.000 penduduk.

Dalam upaya menekan angka kasus DBD, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, termasuk menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus DBD. Surat edaran ini berisi imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD, terutama selama musim penghujan.

Baca Juga: Batam Genjot Retribusi Parkir, Hingga Oktober Tembus Rp8,6 Miliar

“Kami juga membentuk Jumantik Rumah, Jumantik Perkantoran, serta mengintensifkan pengawasan di tempat-tempat umum melalui Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024,” kata Didi.

Sebagai upaya konkret lainnya, Pemko Batam menggalakkan Gerakan 3M Plus, yang mencakup Menguras, Menutup, Mengubur, serta langkah tambahan lainnya untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, juga diterapkan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J), di mana setiap rumah tangga diwajibkan memiliki satu juru pemantau jentik nyamuk.

Dengan tingginya angka kematian dan kasus DBD, Didi berharap masyarakat Batam turut berperan aktif dalam menjalankan gerakan pencegahan yang dicanangkan Pemko Batam. “Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menurunkan kasus DBD di Batam, terutama di tengah musim penghujan yang masih berlangsung,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kasus Kematian Akibat DBD di Batam Naik Signifikan Tahun Ini, Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Kepri, menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pertama untuk memilih ketua baru. Acara berlangsung pada Senin (18/11) di Ballroom Hotel Harper Premiere Nagoya Thamrin, Batam, dihadiri oleh para anggota asosiasi dan pejabat terkait.

Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno mengatakan, Musda ini menjadi momen penting bagi DPD Astindo Kepri setelah sebelumnya jabatan ketua diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Kami berharap teman-teman dari travel agent di Kepri bisa lebih kompak. Tantangan ke depan semakin besar, terutama dengan adanya disrupsi digital. Kita harus lebih kuat menghadapi ini dan memanfaatkan peluang,” ujar Pauline.

Baca Juga: UMK Batam 2025 : Disnaker Tunggu Aturan dari Kemnaker

Ia menekankan pentingnya peran agen perjalanan dalam mempromosikan Batam dan Kepri sebagai destinasi wisata unggulan. “Selama ini wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, lebih memilih destinasi lain. Kepri sebenarnya punya banyak hidden gem yang harus dikembangkan, seperti Natuna dan Anambas. Kita perlu mengedukasi agen perjalanan di daerah lain agar mereka mau menawarkan Kepri sebagai destinasi wisata,” tambahnya.

Astindo telah mengembangkan database pola perjalanan wisata yang dapat dimanfaatkan oleh agen perjalanan. Namun, ia mencatat bahwa Kepri belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas ini untuk menyusun paket wisata yang menarik dan beragam.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, yang turut hadir, berharap Astindo dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempromosikan Batam dan Kepri.

“Keberadaan Astindo sangat penting untuk memasarkan Batam dan Kepri sebagai destinasi populer, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kami juga berharap Astindo dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada wisatawan melalui peningkatan SDM agen perjalanan,” ujarnya.

Baca Juga: Isi Pertalite Wajib Pakai QR Code, Pemilik Kendaraan Roda Empat Kerap Cekcok dengan Petugas SPBU

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwinata, menyebutkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi.

“Pemerintah berfungsi sebagai regulator, sedangkan asosiasi seperti Astindo berperan sebagai mitra dalam pengembangan pariwisata. Kami berharap Astindo menjadi asosiasi yang kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPD Astindo Kepri Gelar Musda Pertama, Pilih Ketua Baru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri mendata tunggakan pajak dari wajib pajak (WP) hingga 18 November 2024 tercatat Rp 1,2 triliun. Yang mana tunggakan pajak tersebut berasal dari 29500 wajib pajak yang ada di Kepri.

Sedangkan untuk capain realisi pajak hingga November tercatat Rp 10,04 triliun dan pertumbuhan neto 14,58 persen

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri, Imanul Hakim mengatakan dari 14 ribu wajib pajak yang ada di Kepri, sekitar 29500 ditetapkan sebagai tertunggak pajak.

“Dari total wajib pajak 14 ribu yang ada di Kepri, sekitar 2 persen masuk dalam data tertunggak pajak, sekitar 29500 wajib pajak,” ujar Imanul di Kantor DJP Kepri, Senin (18/11).

Menurut dia, nilai tunggakan dari wajib pajak juga variatif, mulai dari Rp 100 ribu hingga miliaran rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, ada sekitar Rp 1,2 triliun terhutang dari wajib pajak yang belum dibayar.

“Itu terdiri dari tunggakan wajib pajak pribadi dan ada juga badan. Itu tunggannya macam-macam ada yang star dari Rp 100 ribu hingga miliaran rupiah,” jelas Imanul.

Dijelaskan Imanul, pihaknya sudah banyak melakukan upaya-upaya penagihan dari tertunggak pajak. Mulai dari penagihan aktif, surat teguran, surat paksa, penyitaan aset atau pemblokiran rekening hingga pencegahan keluar negeri wajib pajak yang tertunggak.

Prosedur penagihan dimulai dari ditetapkan hingga inkrah sebagai tertunggak pajak, yang kemudian dalam 7 hari diterbitkan surat teguran, setelah 21 hari kemudian diterbiykan surat paksa, dan dalam waktu 2×24 jam sejak penerbitan surat paksa dilakukan penyitaan aset

“Kami hanya sampai pencegahan wajib pajak keluar negeri,” ujar Imanul.

Lalu apakah ada wajib pajak yang dikenakan pidana?. Ditegaskan Imanul pihaknya tak pernah mempidanakan wajib pajak. Hanya saja, pihaknya bisa melakukan penyanderaan yang disebut Gijzeling yaknu penahan wajib pajak yang

“Sebenarnya kami ada Gijzeling yakni penahanan wajib pajak, namun hal itu tak sampai kami lakukan. Karena itu hanya sebagai upaya terakhir agar wajib pajak membayar,” ujar Imanul.

Masih kata Imanul, pihaknya masih terus berupaya melakukan pendekatan aktif agar tertunggak pajak membayar kewajiban. Tujuanya untuk mencapai realisasi pajak sesuai dengan target. Yang mana hingga 18 November, capaian pajak untuk wilayah Kantor DJP Kepri sebesar Rp 10.046,64 miliar atau sekitar Rp 10,4 triliun dari target Rp 11,77 Triliun.

“Berdasarkan APBN DJP, Kanwil DJP Kepri berada diperingkat 2 nasional dengan capaian sebesar 85,32 persen, dan pertumbuhan neto sebesar 14,58 persen,” jelas Imanul.

Masih kata Imanul, di wilayah Kepri,  jumlah jenis wajib pajak sekitar 1600 sektor. Terdiri dari berbagai sektor, mulai dari pribadi hingga badan usaha. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Tunggakan Pajak Sekepri Rp 1,2 T, Realisasi Hingga November Rp 10,04 T pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Santi Rahayu, warga Perumahaan Elite di kawasan Batamcenter divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Senin (18/11). Ia dinilai terbukti menyalurkan pekerja migran secara ilegal atau non prosedural.

Vonis hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara. Tak hanya ringan dihukuman pokok, Santi juga mendapat keringanan denda dari Rp 50 juta menjadi Rp 10 juta.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, menegaskan perbuataan Santi Rahayu terbukti sah dan menyakinkan bersalah, melanggar pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesi”

“Santi Rahayu sah dan menyakinkan terbukti bersalah, tidak mendukung program pemerintah dalam hal penyaluran PMI,” ujar hakim.

Karena semua unsur telah terpenuhi, maka menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara, yakni dengan satu tahun dan enam bulan penjara. Serta denda Rp 10 juta yang apabila tak dibayar maka diganti dengan satu bulan hukuman.

“Memerintahkan terdakwa dihukum dan membayar biaya perkara Rp 5000,” sebut hakim.

Atas vonis itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukum Hanafi menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan jaksa, yang menyatakan pikir-pikir.

Diketahui, Santi ditangkap tim Polresta Barelang di rumahnya kawasan Perumahaan Paragon Hill Batamcenter pada akhir Maret 2024 lalu. Dari rumahnya, polisi mendapati dua calon PMI yang akan diberangkat kan ke Singapura secara ilegal.

Santi diduga merekrut para calon PMI secara online dan akan dipekerjakan sebagai ART dan dijanjikan gaji 630 dolar singapura

Santi juga mengurus dokumen para PMI, yang tidak memiliki paspor, dengan syarat menyertakan identitas lengkap. Tak hanya itu, Santi juga mengtakan pada calon PMI akan dipotong gaji selama 6,5 bulan karena pengurusan biaya paspor dan biaya lainnya. Selama di Batam, Santi menampung para PMI di rumah elitenya kawasan Paragon Hill Blok Ametis No. 33 Kel. Belian Kec. Batam Kota. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Terbukti Salurkan PMI Ilegal, Santi Rahayu Divonis Satu Tahun 6 Bulan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tim Gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam merobohkan 4 bangunan yang ada di Kampung Madani, Sei Beduk, Senin (18/11) sore. Bangunan ini merupakan milik bandar yang digunakan untuk transaksi serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Kasat Narkoba Polresta Barelang, AKP Deni Langie mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penindakannya pada Sabtu (16/11) di kawasan tersebut.

Dari lokasi, pihaknya mengamankan seorang wanita berinisial L yang merupakan bandar sekaligus pemilik kosan atau bangunan tersebut.

“Kita lakikan razia dan penindakan hukum. Didapati 1 paket sabu, bong, dan timbangan,” ujarnya.

Selain menindak L, kata Deni, pihaknya melakukan penggeledahan di kosan dan menemukan 2 orang pengguna sabu.

“Dari keterangan pengguna ini, sabu itu didapat dari bandar atau pemilik kos,” katanya.

Deni menjelaskan L merupakan resedivis kasus yang sama dan ditangkap pada 2013 lalu dengan barang bukti sabu dan ekstasi. Ia memiliki jaringan Internasional untuk mendapatkan barang haram tersebut.

“L ini mendapatkan barang dari N. Dan ini masih kami dalami,” ungkapnya.

Sementara Kasatpol PP Kota Batam, Imam Tohari mengatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan ini serta penindakan Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah.

“Kami pemerintah mendukung penuh apa yang diinginkan Pak Kapolda untuk merobohkan bangunan yang digunakan untuk menggunakan narkoba,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri melakukan transformasi dengan mengganti nama Kampung Aceh Simpang Dam menjadi Kampung Madani. Hal ini dilakukan Polda Kepri sebagai wujud nyata dalam pemberantasan narkotika di lokasi tersebut.

Peresmian Kampung Aceh Simpang Dam menjadi Kampung Madani dilakukan pada Jumat (15/11). (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel 4 Bangunan Dirobohkan, Milik Bandar dan Lokasi Konsumsi Sabu di Kampung Madani pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepri, bersama sejumlah instansi terkait menggelar razia kendaraan angkutan umum dan barang di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Senin (18/11). Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Kepala BPTD Kelas II Kepri, Dini Kusumahati Damarintan menjelaskan, bahwa razia ini merupakan bagian dari langkah penegakan hukum (gakkum) yang rutin dilakukan. Kegiatan tersebut didasari oleh data Jasa Raharja yang menunjukkan meski angka kecelakaan menurun, tingkat fatalitas meningkat, terutama akibat kendaraan angkutan barang yang tidak laik jalan.

“Hari ini kami melaksanakan penegakan hukum secara sinergis dengan Forum Komunikasi Lalu Lintas, yang melibatkan Dishub, Jasa Raharja, hingga TNI/Polri. Tujuannya adalah meningkatkan keselamatan berkendara, terutama melalui pengecekan kelayakan kendaraan,” ujarnya.

Dalam razia kali ini, kendaraan yang terbukti tidak memenuhi standar keselamatan akan ditindak dengan tilang. Selain itu, pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelayakan kendaraan.

“Uji kir saat ini sudah gratis untuk masyarakat. Lewat uji kir, kita bisa mengetahui aspek apa saja yang perlu diperbaiki pada kendaraan. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk memenuhi standar keselamatan sebelum kendaraan diuji,” kata Dini.

Sebagai bagian dari upaya keselamatan, stiker Alat Pemantul Cahaya (APC) ditempelkan pada kendaraan yang melintas. Hal ini bertujuan meningkatkan visibilitas kendaraan, khususnya saat malam hari, guna mengurangi risiko kecelakaan.

“Selain kelayakan kendaraan, razia juga mencakup pemeriksaan surat-surat kendaraan. Data pelanggaran akan dihimpun dan dianalisis setelah kegiatan selesai,” katanya.

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dishub Batam, Edward Purba menyebut, bahwa pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di Batam laik jalan, terutama menjelang periode natal dan tahun baru (Nataru).

“Kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas uji kir yang sudah gratis. Jika ada kekurangan pada kendaraan, segera perbaiki. Jangan sampai kendaraan yang tidak laik beroperasi dan menyebabkan kecelakaan,” kata dia.

Razia kali ini juga menjadi langkah awal dalam pengawasan ketat terhadap kendaraan angkutan umum dan barang yang melintas di Batam atau keluar dari wilayah tersebut. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Penegakan Hukum Transportasi di Batam, Fokus pada Keselamatan Angkutan Umum dan Barang pertama kali tampil pada Metropolis.