batampos – Tahapan kampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan berakhir pada Sabtu, 23 November 2024. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa tenang dari Minggu hingga Selasa, 24-26 November 2024, sebelum memasuki hari pencoblosan pada Rabu, 27 November 2024.

Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, mengimbau agar tim sukses dari setiap pasangan calon menghentikan segala bentuk aktivitas kampanye pada masa tenang. Menurutnya, masa tenang adalah periode krusial yang dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada masyarakat untuk berpikir matang sebelum memilih.

“Pada masa tenang, peserta Pilkada dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Kita imbau seluruh pasangan calon maupun tim sukses untuk mematuhi aturan ini,” ujar Bosar, Selasa (19/11).

Ia menambahkan, masa tenang ini juga diharapkan menjadi momen bagi masyarakat untuk mempertimbangkan, dan memastikan pilihan calon kepala daerah yang terbaik.

“Gunakan waktu ini untuk berpikir dan mempertimbangkan pilihan dengan baik,” tambahnya.

Selama masa tenang, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memperketat pengawasan, terutama di media sosial. KPU berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, untuk memantau segala bentuk kampanye terselubung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), masa tenang adalah periode bebas kampanye. Semua bentuk iklan, berita, dan tayangan media yang dapat menguntungkan atau merugikan kandidat tertentu dilarang keras selama periode ini, baik di media cetak, elektronik, maupun media online.

Dengan demikian, diharapkan seluruh peserta Pilkada dan masyarakat dapat menaati aturan ini demi menjaga ketertiban dan kelancaran proses pemilu. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Masa Kampanye Pilkada Berakhir 23 November, KPU Imbau Tidak Ada Aktivitas di Masa Tenang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ruas jalan Ahmad Dahlan mulai dari Tanjungriau hingga taman pemakaman umum (TPU) Seitemiang masih dalam kondisi rusak. Banyak lubang dan gundukan aspal yang menyebabkan jalan bergelombang saat dilalui kendaraan. Sudah cukup lama ruas jalan tersebut luput dari perhatian pemerintah terkait.

Proyek peningkatan jalan dari pemerintah provinsi Kepri tahun tahun sebelumnya hanya untuk jalan Marina City mulai dari simpang Basecamp hingga kawasan wisata Marina. Pun proyek yang menelan anggaran sekitar puluhan miliar ini juga kini kembali rusak.

Pantauan Batam Pos di lapangan, ada sekitar sepuluh kilo meter ruas jalan Marina City ataupun Ahmad Dahlan yang saat ini dalam kondisi rusak parah. Ada ratusan lubang dan titik ruas jalan yang bergelombang. Pengendara harus ekstra hati-hati melintasi ruas jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan Sekupang dan Batuaji via Tanjungriau ini.

“Apalagi malam hari, sudahlah banyak lubang, kondisi jalan juga tidak aman karena banyak begal dan pelaku jambret yang berkeliaran di sepanjang jalan ini. Seram pokoknya jalan ini kalau malam hari,” ujar Ummar, warga perumahan Marina, yang setiap hari rutin melintasi jalan Marina City dan Ahmad Dahlan, Selasa (19/11).

Kerusakan yang cukup parah terjadi di jalan Ahmad Dahlan. Ruas jalan yang luput dari proyek peningkatan jalan itu dihiasi banyak lubang yang berukuran besar. Perbaikan selama ini hanya sebatas tambal sulam itupun sudah kembali rusak karena tambalan semen kembali pecah dan bergelombang.

“Sudah banyak yang korban, mulai dari (pemotor) ibu-ibu hingga bapak-bapak juga pernah jatuh, “ujar Sugito, warga Kaveling, Seitemiang.

Lurah Tanjungriau Syamsuddin juga mengajukan prihatin dengan kerusakan jalan tersebut. Usulan perbaikan telah disampaikan melalui Musrenbang dengan harapan agar ada alokasi perbaikan dan peningkatan di tahun 2025 mendatang.

“Itu jalan utama yang dulunya wewenang provinsi. Tapi itu tetap kita sampaikan karena memang butuh perbaikan dan peningkatan, ” ujar Syamsuddin.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Batam Suhar sebelumnya menegaskan peningkatan akses jalan dan drainase secara menyeluruh akan dilanjutkan di tahun 2025 mendatang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Berlubang dan bergelombang, Jalan Ahmad Dahlan Semakin Membahayakan Pengendara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam terus mendorong program parkir berlangganan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Hingga November 2024, program ini berhasil menarik 1.209 kendaraan yang telah mendaftar dan mendapatkan stiker parkir berlangganan.

“Rinciannya, 142 stiker telah terjual untuk kendaraan roda dua, 818 untuk roda empat, dan 249 untuk kendaraan roda enam,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, Selasa (19/11).

Ia menyebut program ini memberikan kemudahan bagi pengguna. “Bagi yang sudah parkir berlangganan, tidak perlu mendapatkan karcis lagi selama masa langganan setahun penuh,”ujarnya

Dishub Kota Batam menargetkan pendapatan sebesar Rp1,1 miliar dari program ini pada tahun 2024. Hingga saat ini, realisasi pendapatan mencapai Rp574,8 juta atau sekitar 52,25 persen dari target.

Salim menambahkan, program stiker parkir berlangganan yang dimulai sejak Mei 2024 mencakup semua lokasi parkir yang dikelola juru parkir (jukir), kecuali di pelabuhan, mal, dan bandara yang dikenakan pajak parkir.

Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi, turut mendukung program ini dengan mendaftarkan kendaraannya dalam program parkir berlangganan. Menurutnya, biaya yang ditawarkan cukup terjangkau dibandingkan dengan biaya parkir harian.

“Parkir berlangganan ini juga dapat menekan kebocoran retribusi parkir. Saya berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan program ini,” ujar Rudi.

“Semakin banyak yang berlangganan, dampaknya akan positif bagi kas daerah kita,” tutupnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Dishub Batam Optimalkan PAD, Parkir Berlangganan Jadi Andalan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tim Terpadu Kota Batam akan segera menertibkan lima lokasi pemukiman liar dalam waktu dekat ini. Enam lokasi ini ada di Sagulung, Bengkong, Baloi dan Nongsa.

Kepala Satuan Pamong Praja Kota Batam Imam Tohari menjelaskan kelima titik lokasi pemukiman liar ini di tertibkan usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Sebagian sudah mulai dengan surat peringatan. Itu untuk row jalan dan juga lahan yang sudah dialokasikan (pembebasan), ” ujar Imam Tohari di Sagulung, Selasa (19/11).

Perincian lima titik pemukiman liar yang akan ditertibkan ini adalah, lahan alokasi di dekat kantor Kecamatan Bengkong, lahan alokasi proyek Panbil II di Tembesi Tower, lahan row jalan di Baloi Kolam, lokasi row jalan di Bukit Senyum, pemukiman liar di dekat Bandara Hang Hadim arah kampung Jabi untuk lahan alokasi, serta pembebasan lahan alokasi di dekat kampung Tua Dapur 12, Sagulung.

“Yang row jalan untuk pelebaran jalan ada dua yakni di Baloi Kolam dan Bukit Senyum. Empat lainnya itu lahan pengembang yang sudah ada legalitas alokasi lahan dari BP Batam, ” kata Imam.

Penertiban lahan pemukiman liar ini dilakukan sesuai prosedur yang ada dimulai dari sosialisasi yang dilanjutkan dengan surat peringatan (SP) 1,2 dan 3. Selanjutnya adalah penertiban paksa jika lokasi yang akan dibebaskan ini masih tetap ada bangunan.

“Sebenarnya banyak yang mau kita tertibkan, tapi fokus diakhir tahun ini di enam titik ini dulu, ” kata Imam.

Seperti diketahui, kota Batam yang sedang berkembang ini masih banyak berdiri pemukiman liar. Pemukiman ini ada yang di lokasi lahan tidur, ada juga yang di lokasi row jalan atau lokasi lahan fasilitas umum. Pemkot Batam melalui Tim Terpadu akan menertibkan ini secara bertahap sesuai dengan keperluan penggunaan lahan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Enam Lokasi Pemukiman Liar Akan Ditertibkan Tim Terpadu, Ada di Row Jalan dan di Lahan Alokasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rencana pembebasan lahan untuk proyek Panbil II di Tembesi Tower kembali ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu Kota Batam. Dibawah pimpinan Kepala Satpol PP Batam Imam Tohari, Tim Terpadu menyerahkan surat peringatan ke III kepada masyarakat yang masih bertahan diatas lahan yang sudah dialokasikan tersebut.

Pantauan di lapangan, pemberian SP III ini mendapat perlawanan dari masyarakat yang bertahan. Sempat terjadi adu argumen namun akhirnya SP III tetap dilayangkan oleh Tim Terpadu.

“Silahkan bapak ibu mau Terima atau tidak yang penting hari ini kami lakukan tahapan penyerahan SP ini agar proses pembebasan lahan ini nanti sesuai dengan prosedur penertiban. SP 1, SP II dan III sudah kami lakukan. Selanjutnya ya tahap penertiban,” ujar Imam Tohari kepada Masyarakat.

Imam menjelaskan dengan adanya SP III ini tentunya langka selanjut adalah penertiban paksa jika masyarakat masih bertahan.

“Pengembang sudah menawarkan sagu hati yang pantas. Kasih rumah relokasi. Kalau memang masih bertahan ya kita tertibkan paksa. Penertiban nanti setelah Pilkada, ” ujar Imam.

Sementara dari sisi Masyarakat, mereka bertahan karena belum ada penjelasan legalitas alokasi lahan tersebut. Mereka ingin ada penjelasan yang pasti terkait legalitas lahan tadi.

“Pokoknya kami tolak ini SP III. Kasih tunjuk dulu legalitasnya karena kami juga punya legalitas,” ujar warga hampir secara bersamaan.

Menanggapi ini pihak TPM melalui kuasa hukum Bali Dalo, menjelaskan proyek Panbil II ini sudah memiliki legalitas alokasi lahan yang sesuai. Proyek ini akan terus berjalan dan jika semua prosedur penertiban telah dilakukan maka penertiban akan segera dilakukan usai Pilkada nanti.

“Jadi yang merasa keberatan silahkan adu data melalui upaya hukum yang ada. Yang pasti klien kami sudah memiliki legalitas dan pembangunan harus terus berjalan. Lahan itu mau dipakai. Silahkan ke jalur hukum kelau memang ada yang merasa dirugikan, ” kata Bali Dalo.

Senada disampaikan oleh ketua tim Pembebasan Lahan PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) Eka Teguh Kurniawan, selaku pelaksana proyek Panbil II menjelaskan bahwa pihak TPM telah menawarkan sagu hati yang sesuai yang mana berupa rumah siap huni di kawasan Tanjung Piayu. Tawaran ini sudah cukup bagus sebab, jika nilai aset rumah yang ada di lokasi proyek lebih tinggi, pihak TPM akan menambah tambahan.

“Intinya tawaran kita sudah bagus karena sebagian besar sudah Terima. Dari 400 KK sekitar 200 KK sudah terima dan pindah. Kami minta yang masih bertahan ini segera ambil keputusan karena bagaimanapun proyek ini tetap berjalan karena kita sudah punya legalitas alokasi lahan yang resmi, ” kata Eka. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tim Terpadu Serahkan SP3 untuk Warga Tembesi Tower pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) mencatat tunggakan pajak dari wajib pajak (WP) hingga 18 November 2024 mencapai Rp1,2 triliun. Tunggakan tersebut berasal dari 29.500 wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kepri.
Sementara itu, realisasi penerimaan pajak hingga November 2024 tercatat sebesar Rp10,04 triliun, dengan pertumbuhan neto 14,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil DJP Kepri, Imanul Hakim, menjelaskan bahwa dari total sekitar 1,4 juta wajib pajak di wilayah Kepri, 2 persen di antaranya atau 29.500 WP termasuk dalam kategori penunggak pajak.

”Nilai tunggakan dari wajib pajak bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga miliaran rupiah. Secara keseluruhan, totalnya mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Imanul saat konferensi pers di Kantor DJP Kepri, Senin (18/11).

Ia menjelaskan, tunggakan tersebut berasal dari wajib pajak pribadi maupun badan usaha.

”Jenis tunggakannya bermacam-macam, dari nominal kecil hingga besar,” tambahnya.

Kanwil DJP Kepri juga telah melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggakan pajak. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi mulai dair penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa, penyitaan aset atau pemblokiran rekening, hingga pencegahan wajib pajak yang menunggak agar tidak bisa bepergian ke luar negeri.

”Prosedur penagihan dimulai dari penetapan wajib pajak sebagai penunggak, yang dilan-jutkan dengan penerbitan surat teguran dalam waktu tujuh hari. Jika dalam 21 hari tidak ada pembayaran, kami mengeluarkan surat paksa. Selanjutnya, dalam waktu 2×24 jam, dilakukan penyitaan aset,” jelas Imanul.

Terkait tindakan pidana, Imanul menegaskan bahwa DJP tidak mempidanakan wajib pajak. Namun, pihaknya memiliki wewenang untuk melakukan gijzeling atau penyanderaan sebagai langkah terakhir.

”Gijzeling hanya sebagai upaya terakhir agar wajib pajak membayar tunggakan. Namun, sejauh ini, kami belum pernah sampai pada tindakan tersebut,” katanya.

Hingga 18 November, realisasi pajak di Kepri mencapai Rp10,046 triliun, atau sekitar 85,32 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp11,77 triliun. Dengan capaian tersebut, Kanwil DJP Kepri menempati posisi kedua nasional berdasarkan pertumbuhan neto sebesar 14,58 persen.

Imanul juga menjelaskan bah-wa di wilayah Kepri terdapat sekitar 1.600 sektor wajib pajak yang terdiri dari berbagai bidang, baik individu maupun badan usaha.

”Kami terus berupaya untuk mendekati wajib pajak secara aktif, agar tunggakan dapat dilunasi dan target penerimaan pajak tercapai,” tutupnya. (*)

Artikel DJP Kepri: 29 Ribu Wajib Pajak Menunggak Rp1,2 Triliun pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sales Branch Manager Rayon II Kepri Pertami-na Patra Niaga, Gilang Hisyam Hasyemi, mengatakan bahwa penerapan barcode ini bertujuan untuk pendataan subsidi yang lebih tepat. Menurut Gilang, penggunaan barcode tidak membatasi jumlah pembelian, melainkan hanya untuk memastikan bahwa subsidi sampai ke masyarakat yang tepat.

”Jadi, masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 silakan mendaftarkan kendaraannya. Ini hanya sebagai bentuk pendataan,” jelas Gilang.

Ia juga menambahkan bahwa proses pendaftaran tidak memakan waktu lama. Pendaftaran bisa dilakukan secara online atau dengan meminta bantuan petugas di SPBU.

”Jika bingung, bisa datang ke kantor Pertamina di Batam Center pada hari kerja, ada petugas yang akan membantu pendaftaran atau menyelesaikan kendala pendaftaran online,” tegas Gilang. (*)

Reporter :Yashinta

Artikel Cara Daftar Barcode Pertalite pertama kali tampil pada Metropolis.