Aktivitas pelajar SMP Negeri 1 Tanjungpinang, Senin (16/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Seragam gratis untuk peserta didik baru SD dan SMP tahun 2024 di Kota Tanjungpinang, Kepri telah selesai dijahit. Dinas Pendidikan (Disdik) Tanjungpinang berjanji, seragam gratis yang dinantikan oleh orang tua itu bakal dibagikan pada awal tahun 2025.
Sedikitnya terdapat 2.460 pelajar SD dan 3.058 pelajar SMP yang bakal mendapatkan seragam gratis tersebut. Pendistribusian seragam itu akan dilakukan saat memasuki semester genap, tahun 2025 mendatang.
“Sudah selesai (dijahit). Tinggal pendistribusian ke sekolah saja. Jumlahnya untuk SMP ada 3.058 dan SD 2.460,” kata Kepala Bidang SMP Disdik Tanjungpinang, Novi Perdana Wari, Senin (16/12).
Awalnya, seragam gratis ini direncanakan akan dibagikan dalam bulan Desember 2024 ini. Namun, pendistribusian itu terpaksa ditunda, mengingat para peserta didik tersebut akan libur, hingga awal Januari 2025.
Sehingga, pembagian seragam gratis ini dilakukan setelah pelajar kembali masuk ke sekolah. Nantinya, SD dan SMP negeri akan mendapatkan dua jenis seragam, yaitu osis dan Batik. Sementara SD dan SMP swasta, hanya mendapatkan seragam batik.
“Kalau bagikan sekarang tidak sempat lagi. Setelah pelajar masuk, baru kota bagikan. Untuk sekolah negeri dapat dua baju dan swasta batik saja,” ungkapnya.
Sejak awal masuk pada Juli 2024 yang lalu, peserta didik baru jenjang SD dan SMP belum merasakan mengenakan seragam gratis tersebut. Para orang tua juga menanti, realisasi program yang dapat meringankan beban para orang tua.
“Karena mahal kalau kita beli lagi. Untuk sementara ini, kita sudah beli baju osis untuk menunggu seragam gratis. Padahal sudah empat bulan anak saya masuk sekolah,” kata Heri, satu diantara orang tua.
Nilai pengadaan seragam gratis untuk 2.460 lebih murid baru SD dan 3.058 murid SMP di Tanjungpinang yang awalnya senilai Rp3,7 Miliar. Kini menjadi Rp2,1 miliar untuk dua jenis seragam. (*)
Baterai Lithium-ion pada All New Ertiga Hybrid mampu memberikan suplai listrik untuk komponen maupun fitur elektronik. f. Suzuki
batampos – Pemerintah secara resmi akan memberikan insentif berupa Pajak Penjualan Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah atau PPnBM DTP sebesar 3 persen. Insentif ini menjadi salah satu stimulus yang diberikan pemerintah di tengah kenaikan PPN 12 persen.
Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12).
”Yang terbaru pemberian PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah ini untuk PPN hybrid pemerintah memberikan diskon atau memberikan pajak ditanggung
pemerintah sebesar 3 persen,” ujar Airlangga.
Tak hanya untuk hybrid, insentif juga masih berlaku untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN DTP sebesar 10 persen untuk mobil listrik completely knock down atau CKD yang dirakit di Indonesia.
Kemudian, PPNBM DTP sebesar 15 persen untuk KBLBB impor jenis Completely Built Up (CBU) dan CKD serta Bea Masuk (BM) sebesar 0 persen untuk KBLBB CBU alias mobil listrik yang diimpor langsung dari negara asal dalam kondisi utuh dan lengkap.
”Pemerintah juga akan memberikan insentif pembebasan bea masuk EV CBU sebesar 0 persen,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik dan bus listrik. Hal itu dilakukan dengan tujuan mempercepat transformasi kendaraan listrik di Indonesia. PPN mobil listrik yang tadinya 11 persen akan turun menjadi 10 persen dari harga jual mobil, yang berlaku hingga tahun ini.
“Pemberian insentif PPN DTP ini diberikan dalam rangka transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi ekosistem kendaraan listrik dan peralihan dari energi fosil ke energi listrik,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti.
Insentif tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai tahun anggaran 2024.
Namun, ada regulasi terkait mobil listrik apa yang bisa mendapat insentif tersebut, yaitu memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen. (*)
Jalan Pelantar Dua Tanjungpinang terendam banjir rob, Selasa (17/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Banjir rob atau banjir pesisir karena pasang air laut melanda Kota Tanjungpinang, Kepri, pada Selasa (17/12). Permukiman warga serta jalan yang berada di pesisir terendam air laut.
Banjir rob satu diantaranya terjadi Jalan Pelantar Dua Tanjungpinang. Selain merendam jalan menuju Pelabuhan Kuala Riau, air laut juga masuk ke dalam pertokoan yang ada di tempat tersebut.
“Air (laut) naik sekitar Jam 10 tadi. Tidak sangka juga hari ini air lautnya naik sedalam ini,” kata Yohan, seorang penjaga toko di kawasan Jalan Pelantar Dua Tanjungpinang.
Banjir rob ini, menurutnya lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Ia memperkirakan, banjir rob yang akan terjadi besok hari, bakal lebih tinggi dari hari ini.
Banjir rob di kawasan tersebut, kata Yohan terjadi setiap tahunnya. Sehingga, pedagang dan warga sekitar tidak kaget lagi dengan adanya banjir roh yang merendam jalan.
“Kemarin tidak sedalam ini, hari ini lebih dalam. Besok pasti lebih dalam lagi, karena setiap tahun seperti ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Tanjungpinang, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa banjir rob juga melenda di sejumlah titik pesisir. Seperti di Puspandari hingga Kampung Kolam.
“Pelantar satu dan dua, Seijang, pantai Impian hingga Kampung Bulang dan Rawasari juga merupakan titik banjir rob,” pungkasnya. (*)
batampos – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, berencana menyiapkan kapal perintis dengan rute Batam–Johor. Rencana ini bertujuan mendukung distribusi hasil tangkapan laut dari Indonesia ke Malaysia.
Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat akses pasar internasional bagi produk-produk unggulan Indonesia, khususnya dari Kepulauan Riau (Kepri). Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut muncul setelah menerima sejumlah laporan mengenai perlunya kapal perintis untuk mengangkut hasil laut.
“Kapal perintis itu bertujuan memperlancar akses pasar bagi produk-produk hasil laut Indonesia, khususnya dari wilayah Kepri, ke pasar internasional,” ujarnya, Senin (16/12).
Suntana menyebut pemerintah serius mengkaji rencana tersebut jika dinilai mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. “Jika memungkinkan dan dampaknya bagus secara ekonomi, kami akan siapkan hal itu. Insyaallah, ini dapat terealisasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah Malaysia,” tambahnya.
Menurut dia, rute Batam–Johor akan menjadi jalur vital untuk memperkenalkan komoditas unggulan Indonesia ke luar negeri sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Kapal perintis ini akan memberikan nilai tambah bagi nelayan di Kepri karena memotong jalur distribusi yang selama ini melalui Singapura.
“Kalau ada permintaan seperti itu, akan kami siapkan. Jadi, hasil tangkapan mereka bisa dijual dengan harga lebih tinggi,” kata Suntana.
Meski demikian, ia mengakui bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Usulan serupa sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang mendesak agar kapal perintis segera diwujudkan.
“Pak Gubernur Kepri sudah menyampaikan surat kepada kami, dan akan kami telusuri lebih lanjut karena ini terkait hubungan lintas negara. Prinsipnya, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Rencana Kemenhub ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPD RI Provinsi Kepri, Ria Saptarika. Ia meyakini kapal perintis Batam–Johor akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nelayan di wilayah tersebut.
“Saya rasa ini bagus karena perdagangan yang selama ini melalui Batam–Singapura–Johor bisa langsung dipersingkat menjadi Batam–Johor,” kata dia.
Ria menilai jalur langsung ini tidak hanya menguntungkan dari sisi efisiensi logistik, tetapi juga memperkuat daya saing produk-produk hasil laut Indonesia di pasar internasional.
“Sebenarnya, perdagangan ini bisa dioptimalkan dari Batam langsung ke Johor Bahru tanpa melalui Singapura. Saya mendukung adanya kapal perintis untuk rute ini, sekaligus penambahan armada kapal roro yang melayani lintas wilayah, seperti Batam–Medan dan Batam–Jakarta,” kata Ria.
Ria juga menyoroti pentingnya kesiapan transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2024–2025 (Nataru). “Saya mengusulkan agar kapal roro yang melayani rute dari dan ke Batam ditingkatkan kapasitasnya, termasuk untuk melayani pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. Hal ini penting agar masyarakat di wilayah terpencil dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.
Langkah pemerintah dalam meningkatkan konektivitas maritim ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, selain mendukung perekonomian daerah di wilayah Batam dan Kepri. (*)
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, (tengah) dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Sesi I di Jakarta, Senin (16/12). F. ANTARA/Harianto
batampos — Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 4,81 miliar dolar AS dengan volume 1.150 ton selama periode Januari hingga Oktober 2024.
”Kinerja ekspor hasil perikanan Indonesia pada periode Januari hingga Oktober tahun 2024, saat ini tercatat per bulan Oktober itu adalah 4,81 miliar dolar AS,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Sesi I di Jakarta, Senin (16/12) dikutip dari Antara.
Budi menyampaikan bahwa angka tersebut naik 4,37 persen bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mencapai 6,41 miliar dolar AS dengan volume ekspor mencapai 986 ton.
”Kami berharap di akhir tahun atau nanti sampai bulan Desember 2024 itu bisa mencapai lebih dari angka 5 miliar dolar AS,” ujarnya.
Dia menyebutkan negara tujuan lima terbesar ekspor perikanan Indonesia yaitu Amerika Serikat mencapai 1,56 miliar dolar AS, Tiongkok 0,99 miliar dolar AS, ASEAN 0,65 miliar dolar AS, Jepang 0,49 miliar dolar AS, dan Uni Eropa mencapai 0,35 miliar dolar AS.
Sementara dari sisi komoditas udang mendominasi ekspor perikanan Indonesia mencapai 1,36 miliar dolar AS; disusul tuna-tongkol-cakalang sebesar 0,86 miliar dolar AS; lalu cumi-sotong-gurita mencapai 0,68 miliar dolar AS; kemudian rajungan-kepiting 0,43 miliar dolar AS; dan rumput laut mencapai 0,29 miliar dolar AS.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan 20 komoditas utama ekspor yang mengalami peningkatan baik nilai maupun pangsanya dibanding periode Januari-Oktober tahun 2023 ada 11 komoditas, yaitu tuna- cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, tilapia, layur, lobster, sarden, kerapu, kekerangan, surimi dan bawal.
Kemudian, berdasarkan 20 komoditas utama ekspor Indonesia menurut volume yang mengalami peningkatan baik nilai maupun pangsanya dibanding periode Januari-Oktober tahun 2023 ada 12 komoditas, yaitu tuna-cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, layur-gulama, rajungan-kepiting, sarden, bawal, surimi, kekerangan, kerapu, ubur-ubur, makarel, dan hati-telur Ikan;
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa kinerja penguatan pasar perikanan ke luar negeri di tahun 2024 dilakukan dengan mengikuti beberapa ekspo internasional di antaranya di Boston Amerika Serikat dan di Barcelona. (*)
Ansar Ahmad dan Kanwil Direktorat DJPb Kepri Budiman saat membagikan DIPA dan buku alokasi TKD kepada instansi vertikal dan Pemda secara digital, Selasa (17/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos – Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepri, Budiman dan Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025.
Penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD secara digital tersebut disalurkan kepada instansi vertikal dan Pemerintah kabupaten kota yang ada di Kepri, Selasa (17/12). Selain itu, Kepala Kanwil DJPb dan Gubenur Kepri juga melakukan penandatanganan pakta integritas.
“Penandatanganan pakta integritas ini agar penggunaan APBN tersebut bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Budiman.
Ia merincikan, belanja APBN untuk wilayah Kepri senilai Rp15,94 Triliun. Rp7,48 Triliun diantaranya untuk belanja 314 Kementerian dan Lembaga, serta Rp8,45 Triliun alokasi TKD ke Pemprov dan tujuh kabupaten kota yang ada di Kepri.
Dalam hal ini, alokasi TKD untuk dana alokasi umum sebesar Rp5 Miliar, dana bagi hasil, Rp1 Miliar, Dana Insentif Fiskal Rp111 Miliar, DAK non fisik Rp1,4 Miliar, DAK fisik Rp619 Miliar dan dana desa sebesar Rp217 Miliar.
“Untuk Kementerian dan Lembaga mengalami penurunan sekitar Rp1,5 Triliun. Sementara TKD mengalami peningkatan kurang lebih Rp400 Miliar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.
Ia menambahkan, alokasi TKD ini memang rutin dilakukan setiap tahun, sebelum masa anggaran yang baru dimulai. Hal ini, kata Budiman merupakan upaya pemerintah agar anggaran dapat segera direalisasikan pada awal tahun.
“Sehingga dapat menjadi stimulus pada perekonomian daerah,” sebutnya.
Sementara Ansar Ahmad, berpesan kepada Walikota dan Bupati yang ada di Kepri agar menggunakan APBN dan APBD 2025 dengan mengikuti aturan yang berlaku dan sungguh-sungguh. Sebab, anggaran dari Pemerintah tersebut merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia emas.
Selain itu, kata Ansar Pemprov Kepri akan fokus program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Seperti makanan bergizi, rehabilitasi sekolah, perlindungan masyarakat hingga pengembangan ekonomi.
“Kita juga ingatkan kepada kepala daerah, untuk menggunakan APBN sebaik mungkin sesuai aturan,” pungkasnya. (*)
Tokoh Masyarakat Batam, H. Hasim menyalami Wali Kota Batam HM Rudi saat melayat ke rumah duka. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Kabar duka datang dari keluarga besar H. Hasim, salah satu tokoh masyarakat Kota Batam. Ayahanda tercinta beliau, H. Labahasa Bin La Ulo, telah berpulang ke Rahmatullah pada Senin, 16 Desember 2024, pukul 17.53 WIB di Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batam.
Almarhum dikenal sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, selalu ramah kepada siapa saja, dan menjadi panutan bagi keluarga besar maupun masyarakat sekitarnya. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam, khususnya bagi keluarga besar serta kerabat yang mengenal beliau.
Jenazah saat ini disemayamkan di kediaman putra beliau, H. Hasim Bin Labahasa, yang beralamat di Perumahan Masyeba Bukit Mas Blok F No. 5, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
Sebagai bentuk penghormatan terakhir, jenazah akan disalatkan di Musolla Jabal Nur pada Selasa, 17 Desember 2024. Setelah salat jenazah, almarhum akan dihantarkan ke Pulau Bontong untuk dikebumikan. Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB.
Pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta ucapan belasungkawa. Kehadiran para kerabat dan sahabat di tengah masa duka ini menjadi penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan.
“Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, doa, dan kehadiran Bapak/Ibu sekalian. Semoga kebaikan ini mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT,” ungkap H. Hasim dalam pernyataannya.
Semoga almarhum H. Labahasa Bin La Ulo diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya. Mari bersama-sama kita panjatkan doa untuk beliau. (*)
batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan surat tanda registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup bagi dokter spesialis lulusan luar negeri (LN). Dengan STR tersebut, mereka bisa membuka praktik di mana pun di Indonesia setelah me-ngurus surat izin praktik (SIP).
Plt Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti menyatakan, dalam program adaptasi dokter spesialis Indonesia lulusan luar negeri, ada 77 orang yang mendaftar. Mereka lulusan dari berbagai negara seperti Jerman, Jepang, hingga Rusia.
’’Selama periode ini, Kemenkes menempatkan 32 dokter spesialis di 30 RSUD yang mengalami kekosongan atau kekurangan dokter spesialis, katanya.
Separuh dari RSUD tersebut berada di daerah tertinggal dan terpencil. Sampai akhir 2024, ada tujuh dokter spesialis yang berhak mendapatkan surat selesai adaptasi serta STR seumur hidup.
Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Arianti Anaya menyatakan, lembaganya memberikan STR seumur hidup karena dokter-dokter tersebut telah menjalani uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Dari tujuh dokter yang selesai adaptasi dan uji kompetensi, ada tiga yang sudah mendapatkan STR. Empat lagi akan diberikan pada bulan ini.
”Dan tentu sudah ditunggu beberapa rumah sakit,” ungkapnya.
Arianti menyatakan tengah menyelesaikan standar profesi dan standar kompetensi. Tujuannya, ada acuan bagi mereka yang akan adaptasi.
”Kalau melihat kebutuhan dokter spesialis saat ini, tentunya kita berharap dapat memperpendek proses adaptasi,” ungkapnya.
Kemudahan itu diberikan karena Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, seluruh negara juga kekurangan dokter. Jumlahnya mencapai 6,4 juta.
”Kami bertemu dengan Dirut dari berbagai rumah sakit, mereka cerita bahwa banyak pasien yang meninggal karena tidak tertangani. Dokternya tidak ada,” katanya.
Meski demikian, Budi menyatakan, Kemenkes tidak bisa memaksa para dokter itu untuk melayani di daerah terpencil dan tertinggal. Budi hanya berharap semakin banyak lulusan luar negeri yang kembali ke tanah air untuk ditempatkan di wilayah yang kosong.
”Kami juga akan memperbanyak pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Tahun ini akan dimulai,” ujarnya.
Mereka adalah putra daerah. Kemenkes, menurut Budi, juga punya wewenang untuk mengatur SIP. Karena itu, Kemenkes bisa menempatkan dokter untuk praktik di lokasi tertentu.
Ketua Kolegium Penyakit Dalam Periode 2023–2025 dr Irsan Hasan SpPD memiliki beberapa catatan terkait program tersebut. Pertama, perlu mengetahui latar belakang pendidikan dokter spesialis lulusan luar negeri.
Dia menceritakan, ada salah seorang pendaftar yang ditolak karena bukan praktik sebagai praktisi, melainkan sebagai pendidik. ”Tidak semua juga lulus dari institusi terkenal,” bebernya.
Selain itu, dokter lulusan luar negeri menjalani ujian kompetensi dulu, baru melakukan tahap adaptasi. Menurut Irsan, mereka yang tidak lulus kompetensi memberikan beban tersendiri bagi rumah sakit. Sebab, RS ditugasi menambah kompetensi mereka.
”Harus ada yang membimbing dan pembimbing ini punya kesibukan masing-masing. Sementara kami dikejar waktu untuk segera mendapatkan tempat penambahan kompetensi,” ungkapnya. (*)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, sebelum melakukan konfrensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12). F. Fedrik Tarigan/Jawa Pos
batampos – Per 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Seiring dengan berlakunya tarif baru itu, sejumlah stimulus ekonomi dirilis untuk mengompensasi kenaikan PPN.
Sejumlah paket stimulus itu mencakup berbagai elemen. Yakni, mulai dari masyarakat berpendapatan rendah, UMKM/wirausaha/industri, serta masyarakat kelas menengah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen itu merupakan amanah UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun demikian, dia memastikan tarif baru tersebut tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.
Sejumlah bahan pokok itu justru diberikan fasilitas bebas PPN. Di antaranya, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
”Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ujarnya pada konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Senin (16/12).
Kepastian kenaikan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025, pemerintah pun memberikan “kompensasi” berupa sejumlah paket stimulus (selengkapnya lihat grafis, red). Untuk masyarakat berpendapatan rendah, ada tiga stimulus yang meluncur. Pertama, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen terhadap tiga barang pokok penting. Yakni, minyak kita, tepung terigu, dan gula industri.
Kedua, pemerintah memberikan bantuan pangan atau beras sebesar 10 kilogram (kg) per bulannya selama dua bulan. Bantuan tersebut bakal diberikan kepada 16 juta penerima yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM).
Ketiga, pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik untuk masyarakat dengan listrik terpasang di bawah 2.200 volt ampere (VA). ’’Diberikan biaya diskon sebanyak 50 persen untuk dua bulan,’’ katanya.
Selain itu, ada PPN DTP properti dan otomotif untuk kelas menengah. Dimana, pembelian rumah hingga Rp5 miliar. Serta, pembelian mobil listrik dan hybrid.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa adanya stimulus paket kebijakan ekonomi itu telah memotret kondisi berbagai elemen masyarakat. Pemerintah disebutnya tetap menjalankan prinsip keadilan dalam penerapan kebijakan tersebut.
Ani, sapaan akrab Menkeu, menyebutkan kenaikan PPN 12 persen dikenakan pada sejumlah barang mewah. Barang-barang itu notabene dikonsumsi masyarakat kelas atas.
Bendahara Negara menyebutkan, kebijakan pengenaan PPN pada sejumlah barang mewah itu disebabkan karena barang-barang itu banyak dikonsumsi oleh mayoritas kelompok paling kaya.
Data Kemenkeu mencatat, masyarakat desil 9 dan 10 menikmati pembebasan PPN sekitar Rp41,1 triliun. Sedangkan, masyarakat kelompok bawah hanya sedikit menikmati pembebasan PPN.
Barang-barang tersebut di antaranya, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal.
”Kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong-royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10 yaitu desil paling kaya. Desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” katanya.
Dia mencontohkan, makanan mewah yang premium seperti daging sapi wagyu atau kobe yang harganya kisaran Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per kilo. Sementara itu, daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp150-200 ribu per kilo tidak dikenakan PPN.
Untuk sekolah dengan segmen premium, tarif 12 persen akan dikenakan pada lembaga pendidikan yang biaya pembayarannya mencapai ratusan juta. ”Jasa medis atau kesehatan yang premium juga akan dikenakan PPN tarif baru, dan juga PPN untuk pelanggan listrik 3.500-6.600 volt ampere (VA) dikenakan PPN,” jelasnya.
Ani menambahkan, tarif PPN di Indonesia masih terhitung rendah jika dibandingkan negara berkembang lainnya. Dia membandingkan Brasil dengan tariff state mencapai 17–20 persen, dengan rasio pajaknya mencapai 24,67 persen. Kemudian, Afrika Selatan sebesar 15 persen, dengan rasio pajak, 21,45 persen. Lalu, India tarif PPN mencapai 18 persen, dengan rasio pajak 17,3 persen.
Di lain pihak, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan insentif otomotif pada 2025 menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor manufaktur, khususnya sektor otomotif.
”Yang kita ketahui bersama sektor otomotif memang sedang mengalami tekanan dengan sales yang cukup tertekan. Oleh sebab itu, ada beberapa pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penurunan sales dari sektor otomotif itu diakibatkan dari turunnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah,” ujar Agus.
Dia menegaskan bahwa insentif otomotif termasuk untuk produk hybrid kali ini menjadi jawaban pemerintah. ”Ini saya minta agar segera para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merknya kepada, yang agar tahun depan mulai 1 Januari, sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” tegasnya.
Agus menambahkan, pada 2024, ada tiga perusahaan yang memberikan komitmen akan membangun fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia untuk otomotif, khususnya untuk kendaraan listrik (EV). ”Yang pertama BYD, yang kedua Citron, dan yang ketiga Aion. Ketiga perusahaan tersebut juga akan menikmati insentif stimulus yang tadi disampaikan,” bebernya.
Menurut Agus, melalui langkah tersebut pemerintah Indonesia tengah memberikan sinyal kepada investor bahwa regulasi yang ada di Indonesia itu cukup kompetitif, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan insentif dan stimulus. (*)
Sejumlah warga membeli telur pada kegiatan pasar murah yang digelar di Fasum Perumahan Villa Pesona Asri, Batam Kota, Kamis (13/6) lalu. Kegiatan serupa akan kembali digelar di sejumlah kecamatan untuk menekan lonjakan harga jelang Nataru. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, memastikan stok bahan pangan di Batam aman menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Meski beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga, ketersediaan pangan dinyatakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
”Kalau sayur, meskipun naik, biasanya hanya seminggu saja, kemudian turun lagi. Jadi, untuk sayur tidak terlalu memberatkan,” ujar Mardanis, Senin (16/12).
Ia juga memprediksi harga cabai berpotensi naik menjelang akhir tahun akibat tingginya permintaan. ”Waktu saya sampaikan di rapat Forkopimda, memang sudah diperkirakan kalau cabai itu pasti naik karena permintaan meningkat. Tapi sejauh ini, harga di pasar masih stabil,” jelasnya.
Sementara itu, harga minyak goreng curah tetap berada di kisaran Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per liter. ”Minyak ini hanya ada penyesuaian harga saja. Tapi, harganya masih di bawah acuan, jadi tidak ada kenaikan signifikan,” katanya.
Untuk komoditas lain seperti beras, gula, telur, dan daging, Mardanis memastikan stoknya cukup untuk kebutuhan masyarakat di Batam. ”Jelang Natal dan Tahun Baru ini, stok di tingkat lokal aman. Bahkan secara nasional, stok beras hampir mencapai 8 juta ton. Sementara di Batam sendiri, stok beras sekitar 2.000 ton,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa stok yang memadai biasanya berdampak pada kestabilan harga. Namun, komoditas seperti telur tetap berpotensi mengalami kenaikan harga meskipun stoknya mencukupi. ”Biasanya setiap Lebaran atau Natal, harga telur naik. Padahal secara stok, baik di tingkat nasional maupun lokal, cukup. Mungkin ini karena permintaannya yang tinggi,” ujarnya.
Untuk memastikan ketersediaan pangan di Batam, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus memantau distribusi barang. ”Kami mencatat semua distributor yang memasok bahan pangan ke Batam. Mulai dari stok awal bulan hingga yang masuk setiap akhir bulan kami hitung, kemudian kami buat proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun,” kata Mardanis.
Ia menjelaskan bahwa sebagai daerah yang sebagian besar kebutuhan pangannya bergantung pada pasokan dari luar, seperti Jakarta dan Jawa, pihaknya harus terus memastikan distribusi berjalan lancar. ”Batam tidak memiliki produksi sendiri, jadi kami benar-benar mengandalkan distribusi dari daerah lain. Namun, sejauh ini, semua masih aman,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) siap menggelar operasi pasar jika diperlukan. ”Kalau harga mulai tidak terkendali, Disperindag biasanya akan turun dengan operasi pasar untuk menstabilkan harga,” pungkasnya.
Kendalikan Inflasi Jelang Nataru
Upaya pengendalian harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota Batam akan menyelenggarakan Operasi Pasar Murah (OPM). Langkah ini juga sebagai upaya menekan angka inflasi di Kota Batam.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, usai mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Embung Fatimah, Lantai IV Kantor Wali Kota, Senin (16/12).
“Setiap bulan Desember tekanan inflasi cenderung menguat karena didorong perayaan hari besar nasional, yakni Natal dan Tahun Baru. Kelompok pengeluaran yang memberi andil besar adalah kelompok makanan dan transportasi. Upaya yang kita lakukan untuk menekan angka inflasi adalah Operasi Pasar Murah,” ujarnya didampingi Kabag Perekonomian Setdako Batam, Zul Arif.
Direncanakan, OPM akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada 19 dan 20 Desember di empat kecamatan di Kota Batam. Pada 19 Desember 2024, OPM akan dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Bengkong. Di Kecamatan Batam Kota, OPM akan berlangsung di Fasum Villa Pesona Asri, Kelurahan Belian, sedangkan di Kecamatan Bengkong, kegiatan akan diadakan di halaman Kantor Camat Bengkong.
Pada hari kedua, 20 Desember 2024, OPM akan digelar di Kecamatan Batuaji, tepatnya di Ruko Kompleks Griya Prima, Kelurahan Buliang, dan di Kecamatan Sekupang, di depan Mori Kopi, Kelurahan Patam Lestari. Operasi Pasar Murah ini dilaksanakan Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan Asosiasi Distributor Kota Batam.
“Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu masyarakat Kota Batam mendapatkan harga kebutuhan pokok di bawah harga pasar, terutama bagi saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih kepada Asosiasi Distributor Kota Batam yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ungkap Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam ini. (*)
