batampos – Bank Indonesia (BI) menghadirkan tiga layanan baru pada BI-FAST yaitu transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit) yang diimplementasikan mulai 21 Desember 2024.

Ketiga layanan baru tersebut merupakan tahapan pengembangan BI-FAST Fase I Tahap 2. Sebelumnya pada 21 Desember 2021, implementasi BI-FAST Fase I Tahap 1 berupa penyediaan layanan transfer kredit individual.

“Bank Indonesia mengajak seluruh pelaku industri sistem pembayaran, baik dari sektor perbankan maupun lembaga non-bank, untuk memanfaatkan layanan BI-FAST, untuk bersama mewujudkan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12).

Layanan transfer secara kolektif (bulk transfer) merupakan solusi pengiriman dana dari satu pengirim ke banyak penerima sekaligus, paling sedikit 20 transaksi dalam satu instruksi bulk.

Bulk transfer dapat digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran kepada vendor, dan pembayaran dividen. Menurut BI, layanan ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan transaksi dalam volume besar, baik bagi pelaku usaha maupun institusi lainnya.

Kemudian, layanan pembayaran atas dasar permintaan (request for payment) merupakan layanan yang menawarkan kemudahan bagi penerima dana untuk mengirimkan permintaan pembayaran kepada pengirim dana.

Request for payment dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti penagihan pembayaran invoice dan penagihan pembayaran perorangan.

Layanan yang terakhir yaitu transfer debit secara langsung (direct debit) yang menghadirkan kemudahan pembayaran tagihan rutin secara otomatis. Nasabah dapat memberikan otorisasi pendebitan rekening secara langsung untuk pembayaran seperti pembayaran listrik dan air, cicilan leasing serta premi asuransi. (*)

Artikel 3 Layanan Baru BI-Fast pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, beragam program diskon belanja pada akhir tahun 2024 dapat menghemat devisa belanja negara hingga Rp80 triliun atau sekitar 5 miliar dolar AS.

Diketahui, beragam program telah diluncurkan di akhir tahun seperti Program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tanggal 10-16 Desember 2024 dan Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang masih berlangsung sampai 29 Desember 2024, serta dan Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale 2024 pada tanggal 20-31 Desember 2024.

“Kalau dihitung dalam bulan ini mulai dari Harbolnas, BINA, sampai dengan EPIC Sale, Every Purchase is Cheap, itu bisa dapat Rp80 triliun. Nah, Rp80 triliun kalau didolarkan itu sekitar 5 miliar dolar AS, berarti 5 miliar dolar AS ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja,” ujar Airlangga dalam peluncuran Program EPIC Sale 2024 di Tangerang, Minggu (22/12).

Berdasarkan data Nielsen, pengeluaran konsumen untuk produk kebutuhan sehari-hari (fast-moving consumer goods/FMCG) dan teknologi pada kuartal III-2024 tumbuh dibandingkan periode sebelumnya dan mencapai angka Rp256 triliun.

Sementara itu, hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) pada November 2024 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level optimis dan lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yaitu mencapai 125,9. Untuk itu, pemerintah terus mendorong program-program belanja murah tersebut agar dapat mendongkrak perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum APRINDO Solihin mengatakan bahwa rata-rata penjualan ritel dalam satu tahun bisa mencapai omzet kurang lebih Rp424 triliun.

Program EPIC Sale didorong untuk mengundang masyarakat untuk belanja lebih giat lagi.
Lebih lanjut, Menko Airlangga optimistis bahwa target yang dicanangkan dalam Harbolnas oleh ideA, BINA oleh HIPPINDO, dan EPIC Sale oleh APRINDO dapat tercapai.

Tercapainya target tersebut menunjukkan daya beli masya-rakat Indonesia masih kuat, terutama jika didorong dengan harga murah dan diskon yang menarik. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah juga terus memonitor minimarket yang membantu pemerintah dalam menstabilkan harga.

Kemudian dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menegaskan terkait kebijakan tarif PPN 12 persen. Ia mengatakan bahwa bahan pokok penting dan semua turunannya tidak dikenai PPN 12 persen. (*)

Artikel Diskon Belanja Akhir Tahun, Hemat Devisa hingga Rp80 Triliun pertama kali tampil pada News.

batampos –  Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan tarif PPN 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif PPN 11 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN 12 persen hanya dikecualikan untuk beberapa jenis barang yang dibutuhkan masyarakat banyak.

Seperti minyak goreng curah merek MinyakKita, tepung terigu, dan gula industri.

“Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP), sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak memengaruhi harga ketiga barang tersebut,” kata Dwi dalam keterangan rilis resmi, Minggu (22/12).

Selain itu, mulai dari minuman soda yang biasa dikonsumsi, layanan hiburan digital, pulsa, hingga peralatan elektronik, seperti TV akan tetap dikenakan kenaikan tarif PPN 12 persen.

Dwi membeberkan, biaya berlangganan platform digital seperti Netflix, Spotify, Youtube Premium, dan sebagainya merupakan objek pajak PPN PMSE sebagaimana diatur dalam PMK 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Pe­nyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

”Selama ini, platform digital tersebut telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Artinya, atas biaya berlangganan platform digital bukan merupakan objek pajak baru,” beber Dwi.
Bahkan, Dwi juga memastikan bahwa transaksi penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher akan tetap dikenakan tarif PPN baru sebesar 12 persen.

Pasalnya, kebijakan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Vou-cher.

”Artinya, atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher bukan merupakan objek pajak baru,” ujarnya.

Sementara itu, kenaikan PPN 12 persen juga akan berlaku untuk minuman bersoda dan televisi yang secara langsung turut mengerek harga beli bagi konsumen. Seperti minuman soda yang semula dikenakan Rp7.770 saat dikenakan PPN 11 persen, maka harganya akan naik menjadi Rp7.840 setelah dikenakan PPN 12 persen.

Hal yang sama juga berlaku untuk harga televisi senilai Rp5 juta. Dengan diberlakukannya PPN 12 persen, maka akan ada biaya tambahan Rp600 ribu sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp5,6 juta dari sebelumnya sebesar Rp5.550.000 saat PPN 11 persen diberlakukan.

”Jadi, kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen,” pungkas Dwi. (*)

Artikel PPN 12 Persen Berlaku ke Semua Barang yang PPN 11 Persen pertama kali tampil pada News.

batampos – Pra-Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di lingkup Ponpes Mambaul Ma’arif, Denanyar, Kabupaten Jombang, melahirkan sembilan poin pesan moral untuk menjaga marwah jam’iyyah, Sabtu (22/12). Di antaranya, mengusulkan lima daerah untuk kegiatan MLB NU hingga meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya.

Kegiatan pra-MLB NU di Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, itu merupakan serangkaian agenda pra-MLB NU yang telah usai digelar di beberapa tempat. Diawali focus grup discussion (FGD) evaluasi kinerja tiga tahun PBNU pada Selasa (17/12) lalu.

Kemudian, dilanjutkan silaturahmi bersama Masyayikh Jawa Timur dan diakhiri dengan konsolidasi perwakilan NU wilayah seluruh Indonesia, Sabtu (21/12), di Denanyar, Jombang.

Sekretaris Steering Committee (SC) MLB NU Abdussalam Shohib (Gus Salam) yang mewakili seluruh peserta pra-MLB NU menyampaikan, waktu pelaksanaan MLB NU diusulkan paling cepat Januari 2025. MLB NU akan bertepatan dengan harlah NU, berdasar kalender Hijriah maupun Masehi, dan selambat-lambatnya bulan Syawal 1446 Hijriah.

”Poin kelima, ada lima daerah yang diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan MLB NU, yakni Surabaya, Bangkalan, Jombang, Semarang, Cirebon, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” jelasnya.

Forum pra-MLB juga menginginkan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut diajukan agar Gus Ipul fokus dalam tugasnya sebagai menteri sosial (Mensos). ”Itu diperuntukkan sebagai komitmen profesionalitas, loyalitas kerja kabinet, dan menjaga integritas organisasi,” pungkasnya. (*)

Artikel Januari 2025, Muktamar Luar Biasa NU pertama kali tampil pada News.

batampos – Kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) merembet ke mana-mana. Selain mendatangi kantor BI di Jalan Thamrin, Jakarta, tim penyidik KPK menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka lantaran menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan di kantor OJK itu berlangsung pada Kamis (16/12). Beberapa ruangan digeledah penyidik untuk menelisik alat bukti. ”Yang jelas, di salah satu ruangan direktorat di OJK,” terangnya.

Tessa enggan memerinci ruangan mana saja yang digeledah. Termasuk apakah ruangan ketua OJK, sebagaimana tim penyidik menggeledah ruangan gubernur BI pada Senin (16/12) pekan lalu. Tessa menyatakan, informasi mengenai perincian tersebut sudah masuk materi penyidikan yang tak boleh dibeberkan ke publik lebih dulu.

Yang jelas, dari penggeledahan di kantor BI dan OJK, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti. Baik berupa bukti elektronik maupun beberapa dokumen surat. ”Selanjutnya, tentu penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai ketera-ngan sebagai saksi,” ujarnya.

Apakah bakal memanggil gubernur BI? ’’Semua bergantung kebutuhan penyidikan. Jadi, siapa pun yang punya keterkaitan pasti akan dipanggil,” katanya.

Pengusutan kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR sempat diwarnai tarik-ulur. KPK bahkan sempat mengoreksi pernyataannya sendiri. Pada Selasa (17/12) malam, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan menyatakan kepada pers bahwa sudah ada dua tersangka dalam kasus tersebut. Namun, belakangan pernyataan itu diralat.

Tessa menyatakan, Rudi bisa saja keliru memberikan keterangan dan menyebut dua tersangka itu dalam kasus perkara lain. (*)

Artikel Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR di Bank Indonesia (BI) Merembet ke Mana-mana pertama kali tampil pada News.

batampos – Aksi genosida Israel terhadap warga Gaza, Palestina, mendapatkan atensi serius pemimpin Vatikan. Pada Sabtu (21/12), Paus Fransiskus mengecam pengeboman anak-anak di Gaza. Di sisi lain, mantan pejabat Amerika Serikat buka suara, mengkritik kelakuan negaranya yang tetap mendukung Israel.

Dilansir Agence France-Presse (AFP), Minggu (22/12), Paus menyampaikan hal itu pascarangkaian serangan udara Israel terhadap warga Gaza. Sebut saja serangan pada Jumat (20/12) yang menewaskan tujuh anak dalam satu keluarga di Gaza.

”Kemarin mereka (Israel, red) tidak mengizinkan Patriark (dari Yerusalem) memasuki Gaza seperti yang dijanjikan,” kata Paus kepada anggota pemerintahan Takhta Suci Vatikan.
Selain itu, Paus menekankan bahwa ada anak-anak di Gaza yang dibom dan itu merupakan kekejaman. ”Saya ingin mengatakannya karena (peristiwa di Gaza) menyentuh hati saya,” imbuhnya.

Israel pun menanggapi hal itu. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menggambarkan pernyataan Paus sangat mengecewakan karena tidak sesuai dengan konteks sebenarnya.

”Perjuangan Israel melawan terorisme jihadis, perang multi-front yang dipaksakan kepadanya mulai tanggal 7 Oktober,” ungkapnya. Dia juga menuding Paus Fran-siskus melakukan standar ganda dan diskriminasi terhadap negara Yahudi dan rakyatnya.
Bukan hanya Paus Fransiskus yang mengecam Israel. Mike Casey, mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah Amerika Serikat yang terus membela Israel.

”Terus terang, ini memalukan. Melihat cara kita menyerah pada tuntutan pemerintah Israel dan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah Israel meskipun kita tahu itu salah,” kata Casey seperti dilansir dari Aljazeera.

Sebelumnya, dia menjabat wakil penasihat politik di Kantor Urusan Palestina Amerika Serikat. Setelah empat tahun menjabat, Casey mengundurkan diri pada Juli lalu.

Casey mengatakan, pekerjaannya di Yerusalem fokus menulis tentang situasi di Gaza. Dia menegaskan, pemerintah AS sejatinya menyadari kondisi mengerikan yang terjadi di Gaza.

”Namun, kami tetap menjalankan kebijakan ini dan mendukung apa yang dilakukan militer Israel di sana,” katanya.

Presiden AS Joe Biden selama ini mendukung Israel. Sebelumnya, AS mengatakan tengah berupaya mengamankan gencatan senjata dan membebaskan tawanan yang ditahan di Gaza.

AS juga mengatakan, pihaknya telah mendesak Israel untuk meminimalkan jatuhnya korban sipil dalam operasi militernya. Namun, Biden menolak menggunakan pengaruhnya untuk mengakhiri perang. (*)

Artikel Paus Fransiskus Kecam Kekejaman Israel pertama kali tampil pada News.