batampos – Dalam rangkaian akhir penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024, Lapas Batam berhasil menorehkan prestasi sebagai salah satu unit kerja yang meraih predikat WBK. Penghargaan ini diberikan dalam lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Selanjutnya, Lapas Batam kembali mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang diserahkan langsung oleh Plt. Ditjenpas, Y. Ambeg Paramarta, pada Selasa (17/12) lalu.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Batam, Heri Kusrita, mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan Lapas Batam dalam meraih predikat WBK. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim Pokja dan petugas Lapas Batam yang bekerja keras dalam pencapaian ini.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Ditjenpas yang turut serta berperan dalam predikat WBK yang diraih oleh Lapas Batam. Selain itu, kepada tim Pokja dan seluruh petugas Lapas Batam, saya juga mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas komitmen dan dedikasinya,” ujar Heri Kusrita.

Lebih lanjut, Heri Kusrita menekankan pentingnya menjaga komitmen atas predikat WBK yang telah diraih. Ia berharap seluruh petugas Lapas Batam tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme.
“Tahun depan, Lapas Batam akan mencoba meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ini tentu membutuhkan komitmen dan kerja sama yang lebih kuat dari seluruh pihak,” tambahnya.

Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Lapas Batam mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai institusi pemasyarakatan. Predikat WBK juga menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Lapas.

Plt. Ditjenpas, Y. Ambeg Paramarta, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Lapas Batam atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan WBK adalah wujud nyata dari reformasi birokrasi yang terus digalakkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Kami berharap Lapas Batam dapat terus menjadi contoh dalam penerapan zona integritas,” ujarnya.

Langkah Lapas Batam ke depan tidak akan berhenti pada predikat WBK saja. Target untuk meraih WBBM tahun 2025 akan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan semangat dan inovasi. Untuk itu, Heri Kusrita mengajak seluruh petugas Lapas Batam untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Keberhasilan ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Mereka berharap Lapas Batam dapat terus mempertahankan standar yang telah dicapai serta menjadi inspirasi bagi lembaga lain di wilayah Batam dan sekitarnya.

Dengan keberhasilan ini, Lapas Batam membuktikan bahwa komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dapat menghasilkan dampak positif bagi institusi maupun masyarakat. Harapan besar disematkan kepada Lapas Batam untuk melanjutkan capaian ini dan meraih predikat WBBM pada tahun mendatang.

Penghargaan yang diraih oleh Lapas Batam menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan. Kini, seluruh mata tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Lapas Batam dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan bersih dari korupsi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Lapas Batam Raih Predikat WBK, Siap Lanjutkan Komitmen Menuju WBBM Tahun 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 membawa lonjakan signifikan pada jumlah penumpang dan kendaraan di Pelabuhan ASDP Telagapunggur, Batam. Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, memastikan ketersediaan fasilitas transportasi laut mencukupi untuk mengatasi peningkatan ini.

“Alhamdulillah, hasil koordinasi dengan pemangku kebijakan menunjukkan ketersediaan armada memadai. Kami sudah tinjau langsung, dan fasilitasnya mencukupi,” ujar Yan Fitri, Selasa (24/12).

Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, pengelola pelabuhan telah menyiapkan buffer zone yang membantu mengatur arus kendaraan.

“Pengaturan di Telagapunggur sudah cukup baik. Kendaraan yang siap berangkat ditempatkan di pelabuhan, sementara yang lain menunggu di buffer zone,” tambahnya.

Selain itu, sistem pembelian tiket secara online juga dinilai efektif mengurangi antrean di lokasi. “Antusiasme masyarakat cukup tinggi, dan dengan pembelian tiket online, tumpukan penumpang bisa dihindari,” kata Yan Fitri.

General Manager PT ASDP Telagapunggur, Hermin Welkis, mengungkapkan adanya lonjakan signifikan dalam jumlah kendaraan yang melintasi pelabuhan selama periode ini.

“Kami mencatat 2.889 kendaraan yang terdiri dari 1.455 roda dua, 1.180 roda empat, dan 254 truk,” jelasnya.

Puncak arus mudik terjadi pada 21 dan 22 Desember, dengan total 9.569 penumpang serta 3.163 kendaraan melintasi pelabuhan.

“Kami bahkan menambah layanan hingga 28 trip per hari, lebih banyak dibandingkan hari biasa yang rata-rata hanya 24 trip itu ke Tanjunguban,” tambah Hermin.

Untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan penumpang, PT ASDP bersama instansi terkait telah mendirikan posko terpadu sejak 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Posko ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan keamanan selama periode liburan.

“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik agar perjalanan masyarakat berjalan lancar dan nyaman,” ujar Hermin.

Dengan pengaturan yang terorganisir dan dukungan berbagai pihak, Pelabuhan ASDP Telagapunggur siap menghadapi lonjakan aktivitas mudik di momen Nataru tahun ini. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Buffer Zone dan Tiket Online, Strategi Efektif Atasi Antrean di Pelabuhan ASDP Telagapunggur pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam terus menunjukkan komitmennya dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Pada tahun 2024, BNN Batam telah menerima permohonan asesmen terpadu dari Polresta Barelang untuk menangani sembilan orang yang terlibat dalam kasus narkotika.

Kepala BNN Kota Batam, Kombes Pol Nestor N Simanihuruk, mengungkapkan hasil asesmen terhadap sembilan individu tersebut.

“Kami telah melaksanakan asesmen terpadu dengan hasil rekomendasi tiga orang direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap selama enam bulan di loka rehabilitasi BNN Batam dengan proses hukum lanjut. Dua orang lainnya direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap selama tiga bulan di loka BNN Batam,” ujarnya, Selasa (24/12).

Selain itu, dua individu lainnya menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 12 pertemuan di Klinik Pratama BNN Batam. Sementara itu, dua orang terakhir direkomendasikan untuk rehabilitasi rawat inap selama tiga bulan di RSJ dan Ketergantungan Obat di Tanjunguban, Bintan.

Proses asesmen terpadu ini mengintegrasikan asesmen medis dan hukum untuk memberikan rekomendasi yang tepat, baik dalam perawatan maupun penegakan hukum.

“Langkah ini juga membantu menentukan apakah individu yang ditangkap merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba atau hanya korban penyalahgunaan narkotika,” kata dia.

Ke depan, BNN Kota Batam terus memperkuat intelijen sebagai bagian dari strategi kebijakan BNN RI untuk mencegah peredaran gelap narkotika di Batam.

Langkah ini dianggap penting mengingat Batam sering menjadi jalur strategis dalam peredaran narkotika. “Penguatan intelijen ini adalah salah satu strategi utama kami untuk memutus rantai peredaran narkoba sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman narkotika,” ujar Nestor.

Dengan sinergi antara rehabilitasi dan pencegahan, BNN Batam berkomitmen menjaga Batam dari ancaman narkoba, memberikan harapan baru bagi para korban, serta menindak tegas pelaku jaringan peredaran narkotika. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel BNN Batam Asesmen 9 Kasus Narkotika, Perkuat Langkah Rehabilitasi dan Pencegahan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Mulai 17 Desember 2024 tarif pembuatan paspor naik.  Paspor biasa kini dikenakan biaya Rp650 ribu (sebelumnya Rp350 ribu), sementara paspor elektronik naik menjadi Rp950 ribu (dari Rp650 ribu) dengan masa berlaku hingga 10 tahun.

Dari Januari hingga November 2024, Kantor Imigrasi Batam telah menerbitkan 102.757 dokumen paspor, yang terdiri atas 76.879 paspor biasa dan 25.878 paspor elektronik. Namun, terdapat 229 penolakan untuk paspor biasa dan 75 penolakan untuk paspor elektronik akibat dokumen tidak lengkap, ketidaksesuaian data, atau alasan administratif lainnya.

Antusiasme masyarakat untuk mengajukan permohonan paspor tidak terpengaruh kenaikan tarif pembuatan paspor.  Hal ini terbukti dari penuhnya kuota pengajuan paspor hingga akhir tahun, baik untuk paspor biasa maupun elektronik.

Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam, Kharisma Rukmana, menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat terlihat dari pembukaan kuota melalui aplikasi M-Paspor yang langsung terisi penuh jauh sebelum kenaikan tarif berlaku.

“Kuota untuk paspor biasa dan elektronik di Kantor Imigrasi Batam serta ULP Harbour Bay sudah penuh hingga akhir Desember 2024. Kenaikan tarif tidak memengaruhi jumlah pemohon,” ujar Kharisma, Senin (23/12).

“Kami selalu melakukan verifikasi ketat terhadap setiap dokumen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan paspor,” tegas Kharisma.

Meski tarif naik, masyarakat tetap antusias. “Di Imigrasi Batam, untuk paspor elektronik dengan masa berlaku 5 tahun tetap Rp650 ribu, sedangkan untuk 10 tahun Rp950 ribu,” tambahnya.

Banyak pemohon memanfaatkan aplikasi M-Paspor untuk mendaftar lebih awal, sehingga kuota dapat dikelola dengan baik dan antrean di kantor Imigrasi berkurang.

“M-Paspor memudahkan masyarakat memilih jadwal dan lokasi pengambilan paspor sesuai kebutuhan. Sistem digital ini membuat proses lebih transparan, terorganisir, dan memungkinkan pemohon memantau status pengajuan mereka secara real-time,” jelas Kharisma.

Kenaikan tarif tidak menyurutkan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan, yang digunakan untuk keperluan wisata, ibadah, maupun pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tetap menjadi kebutuhan prioritas bagi banyak orang di Batam. (*)

Artikel Tarif Bikin Paspor Naik, Animo Membuat Tidak Terpengaruh pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Apindo Kota Batam mengapresiasi langkah Gubernur Kepulauan Riau yang menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam.

Keputusan ini dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyatakan bahwa batas waktu penetapan UMSK sesuai Permenaker adalah 18 Desember 2024.

“Penetapan UMSK yang melewati batas waktu tersebut jelas melanggar aturan. Maka dari itu, keputusan Gubernur untuk menolak penetapan UMSK Kota Batam sangatlah tepat,” katanya, Selasa (24/12).

Merujuk pada pasal 9 ayat 2 poin ‘b’ dalam Permenaker 16 Tahun 2024, menyebutkan bahwa penetapan UMSK harus didasarkan pada kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Namun, dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, tidak ada kesepakatan yang tercapai.

“Jika Gubernur memaksakan menetapkan UMSK tanpa kesepakatan, itu sama saja melanggar aturan yang ada,” ujar Rafki.

Apindo Batam juga menyoroti dampak ekonomi dari kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang telah mencapai 6,5 persen untuk tahun 2025. Angka ini jauh di atas perkiraan awal yang hanya sekitar 4,5 persen berdasarkan formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

“Selisih kenaikan 2 persen dari prediksi awal sudah cukup memberatkan pengusaha. Jika ditambah lagi dengan UMSK, kami khawatir banyak usaha di Batam yang tidak mampu bertahan,” katanya.

Dia mengimbau semua pihak untuk menerima kenaikan UMK sebagai solusi terbaik tanpa perlu menambah beban dengan UMSK.

Dalam rapat Dewan Pengupahan, ketidakjelasan definisi dalam Permenaker 16 Tahun 2024 juga menjadi kendala utama. Tidak hanya pengusaha, tetapi juga pemerintah, akademisi, dan BPS kesulitan memberikan interpretasi yang jelas terhadap beberapa istilah yang tercantum dalam regulasi tersebut.

“Kondisi ini membuat rapat Dewan Pengupahan menjadi buntu. Bahkan untuk menentukan sektor mana saja yang layak mendapatkan UMSK, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai,” katanya.

Rafki meminta pemerintah pusat untuk memberikan panduan teknis yang lebih jelas terkait penetapan UMSK agar tidak menimbulkan kebingungan di masa mendatang.

Selain itu, Apindo Batam juga menyerukan agar para pengusaha mematuhi ketentuan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Ia menghimbau para pengusaha untuk membayar upah sesuai UMK yang berlaku di tahun 2025 nanti.

Namun demikian, pihaknya juga membuka pintu bagi pengusaha yang kesulitan menerapkan UMK akibat kenaikan yang cukup tinggi. Mereka dipersilakan untuk melapor ke Apindo atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam agar dapat mencari solusi bersama.

Dengan situasi ini, lanjutnya, Apindo berharap keputusan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dapat menjadi dasar bagi semua pihak untuk menjaga stabilitas dunia usaha di Batam.

Langkah Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menurutnya, bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga memberikan sinyal positif bagi para pelaku usaha di Batam yang tengah menghadapi tantangan berat. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Apindo Batam Dukung Gubernur Kepri Tolak UMSK Demi Stabilitas Dunia Usaha pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam melaksanakan apel siaga pengamanan distribusi air selama libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Senin (23/12/2024).

Apel siaga yang dilaksanakan di Water Treatment Plan (WTP) Muka Kuning tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano.

Denny mengatakan, apel yang dilaksanakan ini adalah untuk mempersiapkan tim dalam mengantisipasi permasalahan distribusi air selama libur Nataru. Dimana, tim dari BU SPAM BP Batam, membantu tim dari PT Air Batam Hulu (PT ABHu) dan PT Air Batam Hilir (PT ABHi), selaku operator pengelola air bersih di Batam.

“Jadi tim kita (BU SPAM) siaga. Jika mereka (PT ABHu dan PT ABHi) tidak bisa menangani, itu akan langsung dibantu oleh tim kita,” ujar Denny.

Denny mengatakan, pembentukan tim untuk membantu pengamanan distribusi air ini sudah dijalankan oleh BU SPAM BP Batam. Terutama saat memasuki hari besar, seperti bulan Ramadan dan sebagainya.

“Tim ini, kita turunkan untuk memberikan jaminan supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Masih kata Denny, saat ini sudah ada tambahan dua Instalasi Pengolahan Air (IPA). Meskipun masih dalam tahap commisioning, IPA Duriangkang 5 dengan kapasitas 500 lpd dan IPA Tembesi dengan kapasitas 230 lpd diharapkan bisa membantu meningkatkan pelayanan air yang lebih optimal.

“Mudah-mudahan akan lebih terlayani, walaupun belum maksimal karena memang masih commisioning. Disamping itu, juga beberapa jaringan di hilir yang masih terus kita tambah atau perkuat lagi,” tutupnya. (*)

Artikel BU SPAM BP Batam Upayakan Distribusi Air Tidak Terganggu pertama kali tampil pada Metropolis.