batampos – Apindo Kota Batam mengapresiasi langkah Gubernur Kepulauan Riau yang menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam.

Keputusan ini dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyatakan bahwa batas waktu penetapan UMSK sesuai Permenaker adalah 18 Desember 2024.

“Penetapan UMSK yang melewati batas waktu tersebut jelas melanggar aturan. Maka dari itu, keputusan Gubernur untuk menolak penetapan UMSK Kota Batam sangatlah tepat,” katanya, Selasa (24/12).

Merujuk pada pasal 9 ayat 2 poin ‘b’ dalam Permenaker 16 Tahun 2024, menyebutkan bahwa penetapan UMSK harus didasarkan pada kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Namun, dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, tidak ada kesepakatan yang tercapai.

“Jika Gubernur memaksakan menetapkan UMSK tanpa kesepakatan, itu sama saja melanggar aturan yang ada,” ujar Rafki.

Apindo Batam juga menyoroti dampak ekonomi dari kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang telah mencapai 6,5 persen untuk tahun 2025. Angka ini jauh di atas perkiraan awal yang hanya sekitar 4,5 persen berdasarkan formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

“Selisih kenaikan 2 persen dari prediksi awal sudah cukup memberatkan pengusaha. Jika ditambah lagi dengan UMSK, kami khawatir banyak usaha di Batam yang tidak mampu bertahan,” katanya.

Dia mengimbau semua pihak untuk menerima kenaikan UMK sebagai solusi terbaik tanpa perlu menambah beban dengan UMSK.

Dalam rapat Dewan Pengupahan, ketidakjelasan definisi dalam Permenaker 16 Tahun 2024 juga menjadi kendala utama. Tidak hanya pengusaha, tetapi juga pemerintah, akademisi, dan BPS kesulitan memberikan interpretasi yang jelas terhadap beberapa istilah yang tercantum dalam regulasi tersebut.

“Kondisi ini membuat rapat Dewan Pengupahan menjadi buntu. Bahkan untuk menentukan sektor mana saja yang layak mendapatkan UMSK, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai,” katanya.

Rafki meminta pemerintah pusat untuk memberikan panduan teknis yang lebih jelas terkait penetapan UMSK agar tidak menimbulkan kebingungan di masa mendatang.

Selain itu, Apindo Batam juga menyerukan agar para pengusaha mematuhi ketentuan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Ia menghimbau para pengusaha untuk membayar upah sesuai UMK yang berlaku di tahun 2025 nanti.

Namun demikian, pihaknya juga membuka pintu bagi pengusaha yang kesulitan menerapkan UMK akibat kenaikan yang cukup tinggi. Mereka dipersilakan untuk melapor ke Apindo atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam agar dapat mencari solusi bersama.

Dengan situasi ini, lanjutnya, Apindo berharap keputusan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dapat menjadi dasar bagi semua pihak untuk menjaga stabilitas dunia usaha di Batam.

Langkah Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menurutnya, bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga memberikan sinyal positif bagi para pelaku usaha di Batam yang tengah menghadapi tantangan berat. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Apindo Batam Dukung Gubernur Kepri Tolak UMSK Demi Stabilitas Dunia Usaha pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam melaksanakan apel siaga pengamanan distribusi air selama libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Senin (23/12/2024).

Apel siaga yang dilaksanakan di Water Treatment Plan (WTP) Muka Kuning tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano.

Denny mengatakan, apel yang dilaksanakan ini adalah untuk mempersiapkan tim dalam mengantisipasi permasalahan distribusi air selama libur Nataru. Dimana, tim dari BU SPAM BP Batam, membantu tim dari PT Air Batam Hulu (PT ABHu) dan PT Air Batam Hilir (PT ABHi), selaku operator pengelola air bersih di Batam.

“Jadi tim kita (BU SPAM) siaga. Jika mereka (PT ABHu dan PT ABHi) tidak bisa menangani, itu akan langsung dibantu oleh tim kita,” ujar Denny.

Denny mengatakan, pembentukan tim untuk membantu pengamanan distribusi air ini sudah dijalankan oleh BU SPAM BP Batam. Terutama saat memasuki hari besar, seperti bulan Ramadan dan sebagainya.

“Tim ini, kita turunkan untuk memberikan jaminan supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Masih kata Denny, saat ini sudah ada tambahan dua Instalasi Pengolahan Air (IPA). Meskipun masih dalam tahap commisioning, IPA Duriangkang 5 dengan kapasitas 500 lpd dan IPA Tembesi dengan kapasitas 230 lpd diharapkan bisa membantu meningkatkan pelayanan air yang lebih optimal.

“Mudah-mudahan akan lebih terlayani, walaupun belum maksimal karena memang masih commisioning. Disamping itu, juga beberapa jaringan di hilir yang masih terus kita tambah atau perkuat lagi,” tutupnya. (*)

Artikel BU SPAM BP Batam Upayakan Distribusi Air Tidak Terganggu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hingga saat ini, Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam untuk tahun 2025 belum mendapatkan penetapan resmi dari gubernur. Hal itu tertera dalam surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, No:B/54/1516.1/DTKT-SET/2024, yang ditandatangani oleh Sekda Adi Prihantara, pada 20 Desember.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi serikat pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya. Bagi pekerja, UMSK merupakan instrumen penting yang mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik.

Dalam surat itu, dijabarkan beberapa penyebab keterlambatan penetapan UMSK, seperti perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pengusaha terkait besaran kenaikan, hingga dinamika ekonomi daerah. Di Batam, sebagai salah satu kota industri utama di Indonesia, penundaan ini dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas hubungan industrial.

Proses penetapan UMSK biasanya melibatkan dialog tripartit yang intensif. Serikat pekerja umumnya mendorong kenaikan yang proporsional dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak, sementara pengusaha cenderung mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Tidak adanya kejelasan terkait UMSK dapat memicu ketidakpastian di kalangan pekerja, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan mereka pada sektor-sektor industri, seperti manufaktur, elektronik, dan jasa. Di sisi lain, pelaku usaha juga memerlukan kepastian kebijakan agar dapat menyusun strategi bisnis secara optimal.

Ketua PC Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (PEE) FSPMI Batam, Masrial, kecewa dengan keputusan itu. Ia menilai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, melawan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upah sektoral.

“Pak Prabowo (presiden) juga sudah sampaikan di pidato resminya (putusan upah sektoral). Sedangkan wali kota sudah merekomendasikan upah sektoral kota Batam. Harusnya gubernur tinggal menetapkan (UMSK),” katanya, Selasa (24/12).

Kata dia, banyak di daerah lain yang tidak ada kesepakatan nilai maupun sektornya. Akan tetapi, gubernur berani ambil sikap mengeluarkan SK.

“Wali kota rekomendasikan komplit beserta berita acara DPK Kota Batam beserta KBLI-nya. Jadi enggak ada alasan gubernur itu tidak mengeluarkan SK upah sektoral Kota Batam,” katanya.

Atas keputusan itu, buruh kemungkinan bakal melakukan aksi unjuk rasa lagi. Pihaknya akan lakukan aksi setiap Minggu sampai gubernur mengeluarkan SK UMSK. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Gubernur Belum Tetapkan UMSK Batam 2025, Buruh Kecewa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hingga saat ini, Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam untuk tahun 2025 belum mendapatkan penetapan resmi dari gubernur. Hal itu tertera dalam surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, No:B/54/1516.1/DTKT-SET/2024, yang ditandatangani oleh Sekda Adi Prihantara, pada 20 Desember.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi serikat pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya. Bagi pekerja, UMSK merupakan instrumen penting yang mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik.

Dalam surat itu, dijabarkan beberapa penyebab keterlambatan penetapan UMSK, seperti perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pengusaha terkait besaran kenaikan, hingga dinamika ekonomi daerah. Di Batam, sebagai salah satu kota industri utama di Indonesia, penundaan ini dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas hubungan industrial.

Proses penetapan UMSK biasanya melibatkan dialog tripartit yang intensif. Serikat pekerja umumnya mendorong kenaikan yang proporsional dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak, sementara pengusaha cenderung mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Tidak adanya kejelasan terkait UMSK dapat memicu ketidakpastian di kalangan pekerja, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan mereka pada sektor-sektor industri, seperti manufaktur, elektronik, dan jasa. Di sisi lain, pelaku usaha juga memerlukan kepastian kebijakan agar dapat menyusun strategi bisnis secara optimal.

Ketua PC Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (PEE) FSPMI Batam, Masrial, kecewa dengan keputusan itu. Ia menilai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, melawan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upah sektoral.

“Pak Prabowo (presiden) juga sudah sampaikan di pidato resminya (putusan upah sektoral). Sedangkan wali kota sudah merekomendasikan upah sektoral kota Batam. Harusnya gubernur tinggal menetapkan (UMSK),” katanya, Selasa (24/12).

Kata dia, banyak di daerah lain yang tidak ada kesepakatan nilai maupun sektornya. Akan tetapi, gubernur berani ambil sikap mengeluarkan SK.

“Wali kota rekomendasikan komplit beserta berita acara DPK Kota Batam beserta KBLI-nya. Jadi enggak ada alasan gubernur itu tidak mengeluarkan SK upah sektoral Kota Batam,” katanya.

Atas keputusan itu, buruh kemungkinan bakal melakukan aksi unjuk rasa lagi. Pihaknya akan lakukan aksi setiap Minggu sampai gubernur mengeluarkan SK UMSK. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Gubernur Belum Tetapkan UMSK Batam 2025, Buruh Kecewa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Trafik penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam mencatat pertumbuhan signifikan pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Sebanyak 190 penerbangan dengan total 29 ribu penumpang tercatat pada akhir pekan lalu.

“Dibandingkan periode Nataru tahun lalu, ada peningkatan 16 persen pada jumlah penumpang dan 12 persen pada penerbangan,” ujar Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, Senin (23/12).

Pada periode ini, jumlah penumpang keberangkatan mencapai 15.467 orang, sementara kedatangan mencapai 13.896 orang. Total penerbangan, baik keberang-katan maupun kedatangan, mencapai 95 penerbangan.

“Pada periode Nataru sebelumnya, jumlah penumpang mencapai 25 ribu. Sedangkan pada akhir pekan kemarin, angkanya naik menjadi 29 ribu. Lonjakan ini diper-kirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun menjelang 2025,” tambah Pikri.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Bandara Hang Nadim telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk koordinasi intensif untuk memastikan operasional penerbangan berjalan lancar.

“Kami memastikan konektivitas antarbandara terjalin dengan baik untuk mendetek-si potensi keterlambatan penerbangan lebih awal,” ujarnya.

Jika terjadi penundaan penerbangan lebih dari satu jam, pihak bandara akan memastikan kapasitas ruang tunggu mencukupi dan melakukan pengelolaan di titik-titik yang berpotensi mengalami penumpukan penumpang.

“Penundaan dalam batas waktu satu jam masih dianggap normal. Namun, jika melebihi itu, kami akan mengambil langkah penanganan khusus. Kompensasi atas penundaan menjadi tanggung jawab maskapai, tetapi kami memastikan semua kewajiban tersebut tersampaikan dengan baik kepada pengguna jasa,” jelas Pikri.

Posko angkutan Nataru di bawah pengawasan Kantor Otoritas Bandara dan Kementerian Perhubungan akan terus memantau pelaksanaan operasional untuk memastikan seluruh aturan berjalan sesuai pedoman.

Terapkan Trip Tambahan Kapal Antisipasi Lonjakan

Lonjakan arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai puncaknya di Pelabuhan Domestik Sekupang, Minggu (22/12). Ribuan penumpang memadati pelabuhan sejak pagi untuk keberangkatan menuju Dumai, Selat Panjang, dan Tanjung Balai Karimun.

Untuk mengakomodasi lonjakan ini, operator pelabuhan menambahkan tiga trip kapal ekstra untuk rute Batam-Dumai, Senin (23/12), melengkapi lima trip tambahan yang telah diope-rasikan sebelumnya. Secara total, delapan trip tambahan dikerahkan selama akhir pekan ini.
Pantauan di lapangan menunjukkan area pelabuhan dipenuhi penumpang. Banyak dari mereka datang bersama keluarga, membawa barang bawaan berupa koper besar, kardus, dan oleh-oleh khas Batam.

Riko, 35, salah satu penumpang, mengaku datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang. “Tahun lalu saya hampir tertinggal kapal karena antreannya padat. Jadi, sekarang saya berangkat lebih pagi,” ujarnya.

Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Domestik Sekupang, Samosir Parsaoran, mengatakan bahwa lonjakan ini sudah diprediksi.

“Peningkatan signifikan terlihat sejak dua hari terakhir. Semalam puncaknya, sehingga ada penambahan lima trip menuju Dumai dan hari ini tiga kapal tambahan untuk memastikan semua penumpang terlayani,” jelasnya, Senin (23/12).

Untuk menjaga kelancaran, pihak pelabuhan menambah personel keamanan dan staf operasional. “Kami bekerja sama dengan pihak kapal untuk memastikan tidak ada overload penumpang dan semua berjalan sesuai aturan keselamatan,” tambahnya.

Data sementara mencatat lebih dari 4.000 penumpang berangkat dari Pelabuhan Domestik Sekupang pada Minggu. Sebagian besar adalah warga yang ingin merayakan libur sekolah dan Natal di kampung halaman.

Manager Dumai Group, Asmadi, menyebut bahwa setiap kapal berangkat dengan kapasitas penuh. “Hari ini puncak mudik H-2 Natal. Ada lonjakan, sehingga tiga kapal ekstra dikerahkan untuk tujuan Dumai,” katanya.

Namun, untuk rute Buton, meskipun ada peningkatan jumlah penumpang, tidak tersedia kapal tambahan. Pihak pelabuhan mengimbau calon penumpang untuk terus memantau jadwal keberangkatan dan datang lebih awal guna menghindari keterlambatan.

28 Trip Kapal per Hari di Telaga Punggur

Pelabuhan ASDP Telaga Punggur mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang menjelang perayaan Natal 2024. Sebanyak 9.257 penumpang meninggalkan Kota Batam melalui pelabuhan ini sejak 18 hingga 22 Desember 2024, naik dari periode yang sama tahun lalu yang mencatat 7.115 penumpang.

General Manager PT ASDP Telaga Punggur, Hermin Welkis, mengungkapkan bahwa lonjakan ini juga tercermin dari peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi pelabuhan.

“Jumlah kendaraan mencapai 2.889 unit, terdiri atas 1.455 kendaraan roda dua, 1.180 kendaraan roda empat, dan 254 truk,” jelas Hermin, Senin (23/12).

Puncak arus mudik terjadi pada 21 dan 22 Desember, dengan total penumpang yang datang dan berangkat mencapai 9.569 orang. Jumlah kendaraan yang melintasi pelabuhan selama dua hari tersebut mencapai 3.163 unit.

“Kami melayani hingga 28 trip kapal per hari selama puncak arus mudik, meningkat dibandingkan hari biasa yang rata-rata hanya 24 trip. Rute Telaga Punggur-Tanjung Uban menjadi jalur paling padat,” tambah Hermin.

Untuk memastikan kelancaran perjalanan penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), PT ASDP Telaga Punggur bekerja sama dengan ins-tansi terkait mendirikan posko terpadu angkutan Nataru yang akan beroperasi dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

“Posko ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama masa liburan. Kami berupaya memberikan pelayanan maksimal agar perjalanan mereka berjalan lancar,” ujarnya.

Dengan peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan ini, PT ASDP Telaga Punggur mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan guna menghindari antrean panjang.

“Antisipasi sejak dini sangat penting agar perjalanan berjalan lancar dan nyaman,” tutup Hermin. (*)

Reporter : Azis Maulana, Rengga Yuliandra

Artikel Kedatangan dan Keberangkatan Tembus 190 Penerbangan pertama kali tampil pada Metropolis.