batampos– Ribuan umat Kristiani dari berbagai gereja di Kota Batam bersiap untuk menghadiri Perayaan Natal Oikumene 2024 yang akan digelar Sabtu, 28 Desember 2024 di Alun-Alun Engku Putri, Batam. Dengan tema “Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem” yang diambil dari Injil Lukas 2:15, acara ini diharapkan menjadi momentum berharga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di Kota Batam.

Panitia Natal Oikumene Kota Batam mengundang 7.000 umat Kristiani, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri untuk menghadiri perayaan ini. Kegiatan akan dimulai pukul 17.00 WIB dengan ibadah yang khidmat, dipimpin oleh sejumlah pendeta terkemuka, termasuk Pdt Toho Sinaga yang akan menyampaikan khotbah inspiratif.

“Natal tahun ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk merajut kebersamaan. Mari hadirkan semangat persaudaraan dan saling melengkapi di tengah keberagaman,” ujar Pdt. dr. Surya Wijaya, M.Th, Ketua Umum Panitia Natal Oikumene Kota Batam.

Semangat Persatuan dan Kerukunan Ketua Umum Panitia Natal Oikumene Kota Batam menekankan pentingnya perayaan ini sebagai simbol persatuan. “Kita berharap Natal Oikumene ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan di Kota Batam. Semoga kasih Kristus dapat menyatukan kita semua,” ujarnya Pdt. dr. Surya.

Penampilan Seni dan Hiburan yang Memukau Perayaan tahun ini akan dimeriahkan oleh grup vokal ternama Style Voice serta sejumlah artis lokal Kota Batam yang akan membawakan lagu-lagu Natal penuh inspirasi. Kehadiran mereka diharapkan dapat menciptakan suasana sukacita yang meriah dan menginspirasi seluruh hadirin.

Atraksi Seni dan Partisipasi Anak-anak Istimewa Salah satu hal istimewa dalam perayaan ini adalah kehadiran 50 anak istimewa yang akan menunjukkan bakat mereka di atas panggung, menambahkan kehangatan dan makna pada perayaan tersebut.
Persiapan Matang untuk Kenyamanan dan Keamanan Sekretaris Umum Panitia, Pdt. Rikardo Butar Butar yang didampingi oleh Kordinator Publikasi Rikson Tampubolon, mengungkapkan bahwa persiapan untuk perayaan ini telah dilakukan dengan maksimal. “Kami telah bekerja keras, mulai dari koordinasi antar gereja, pengadaan sound system, panggung, hingga pengaturan keamanan dan kenyamanan peserta,” ujarnya.

Momentum Inspiratif untuk Seluruh Kota Batam Natal Oikumene 2024 bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat Batam yang multikultural. Panitia berharap kegiatan ini menjadi contoh harmoni dan kerukunan yang dapat ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia.

Seluruh warga Kristiani di Batam diundang untuk menghadiri dan merasakan sukacita Natal bersama keluarga serta komunitas, menjadikan momen ini sebagai simbol kebersamaan, kasih, dan kedamaian. (*)

Artikel Perayaan Natal Oikumene Kota Batam: Momentum Kebersamaan di Tengah Keberagaman pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejumlah nelayan di Belakangpadang, Batam, mengalami intimidasi yang dilakukan oleh kapal patroli Marine Police Singapura pada 24 Desember 2024. Insiden tersebut terjadi saat para nelayan sedang melaut, di mana kapal patroli itu melakukan manuver gelombang yang membahayakan keselamatan mereka.

Menanggapi kejadian tersebut, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepri dan Batam mendatangi Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura di Batam. Pertemuan berlangsung pada Jumat, 27 Desember 2024, di Wyndham Panbil Hotel, Batam, untuk menyampaikan protes dan meminta klarifikasi mengenai insiden yang meresahkan nelayan setempat.

Ketua HNSI Kepri, Distrawandi, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menunjukkan bukti video asli kejadian tanpa adanya pemotongan atau editan. Video tersebut menggambarkan dengan jelas aksi intimidasi yang dilakukan oleh kapal patroli Singapura terhadap nelayan Indonesia.

“Pertemuan ini kami lakukan untuk menyampaikan secara langsung kejadian yang dialami oleh nelayan Belakangpadang. Kami datang hanya untuk bersilaturahmi dan menyampaikan keresahan nelayan yang merasa terganggu akibat manuver kapal patroli Singapura,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa mereka belum menerima keputusan dari pihak Konjen Singapura terkait peristiwa tersebut. Alasan dari pihak Konjen Singapura adalah terbatasnya kewenangan yang mereka miliki, sehingga mereka perlu berkomunikasi dengan pihak Marine Police Singapura sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.

“Kami akan melakukan langkah hukum, seperti somasi. Permintaan kami jelas, agar kejadian ini tidak terulang dan ada upaya untuk menghormati keberadaan nelayan Indonesia,” ujarnya.

Meskipun Singapura memiliki aturan sendiri terkait batasan wilayah laut mereka, tindakan manuver yang dilakukan oleh kapal patroli Singapura dapat dianggap sebagai bentuk arogansi.

“Jika ini terus terjadi, kami bisa saja melakukan tindakan yang serupa, karena kami memiliki lebih dari 8.000 nelayan di Batam yang dapat melakukan hal yang sama,” kata Wandi.

Meski begitu, kondisi nelayan yang terdampak dalam insiden tersebut tidak mengalami cedera fisik, meskipun mereka sempat merasa terkejut dan takut. Ia berharap masalah ini dapat diselesaikan secara damai tanpa menambah ketegangan antarnegara.

Ia mengingatkan pihak Konjen Singapura agar tidak meremehkan masalah ini. Menurutnya, meskipun kejadian ini tampak kecil, jika dibiarkan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Kami ingin agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan tidak menambah ketegangan antarnegara,” kata Wandi.

HNSI datang ke Konjen Singapura didampingi oleh pihak kepolisian untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan baik.

“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Salah satu nelayan yang mengalami kejadian tersebut, Hang Tuah, mengungkapkan pengalamannya. Tuah menjelaskan bahwa saat itu ia dan empat rekan nelayannya tengah melakukan aktivitas memancing di perairan sekitar Pulau Nipah, yang secara geografis masih merupakan wilayah Indonesia.

Kata dia, kapal patroli Singapura datang dengan dua kapal dan langsung melakukan manuver yang menyebabkan gelombang besar, sehingga mengganggu aktivitas nelayan.

“Saat itu, kami sedang memancing di perairan yang seharusnya masih milik Indonesia, tapi mereka menganggap itu sudah masuk ke wilayah laut Singapura,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tuah menambahkan bahwa kejadian serupa sering kali terjadi. Nelayan sering diganggu seperti ini setiap kali melaut di daerah tersebut.

“Kapal patroli mereka datang dan membuat ombak besar yang membuat kami terjatuh atau kesulitan melaut,” kata Tuah.

Hang Tuah juga merasa kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh kapal patroli Singapura. “Kami merasa seolah-olah mereka tidak senang dengan keberadaan kami di perairan tersebut. Padahal, itu masih wilayah Indonesia,” katanya.

Walaupun insiden ini tidak menyebabkan korban jiwa, para nelayan tetap merasa khawatir akan keselamatan mereka di masa depan jika intimidasi serupa terus terjadi. Hang Tuah berharap agar pemerintah Indonesia dapat segera mengambil tindakan untuk melindungi nelayan lokal dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

“Harapan kami, pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian lebih terhadap nasib nelayan yang sering diganggu di perairan ini. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang dan semakin memperburuk hubungan antara kedua negara,” ujar Hang Tuah.

Batam Pos telah mencoba menghubungi langsung pihak Konjen Singapura di Batam, lewat perwakilannya yakni Tari. Namun hingga kini konfirmasi dari kami belum direspons. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel HNSI Kepri Protes Ke Konjen Singapura Terkait Intimidasi Kapal Patroli di Laut Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Komisi I DPRD Batam, Tumbur Hutasoit menilai PT Pelni tidak maksimal dalam pelayanan ke masyarakat usai diketahui sejumlah penumpang KM Kelud terlantar di Pelabuhan Bintang 99, Batu Ampar, Batam, akibat permasalahan teknis dalam proses pembelian tiket.

“Kami sangat menyayangkan insiden Kamis kemarin. Pihak KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), Pelni, dan instansi terkait harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Tumbur, Jumat (27/12)

Menurut Tumbur, pihak Pelni seharusnya mampu memberikan solusi yang memadai, bukan membiarkan masyarakat terlantar.

“Pejabat yang ditugaskan di Batam harus melayani masyarakat dengan baik. Kepala Pelni, KSOP, dan para pemangku kepentingan lainnya tidak boleh membiarkan masyarakat kembali ke rumah dengan perasaan kecewa. Mereka ini ingin mudik, bukan terlantar,” ujarnya .

Tumbur mengungkapkan bahwa ada dua masalah utama yang menjadi akar dari kejadian ini. Pertama, beberapa penumpang membeli tiket menggunakan data orang lain, sementara prosedur pembelian tiket saat ini mewajibkan calon penumpang untuk mengisi formulir sesuai dengan data pribadi, seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin yang sesuai dengan KTP.

Masalah kedua adalah praktik penjualan tiket melalui platform media sosial, seperti Facebook.

“Aparat kepolisian harus mengusut tuntas oknum yang menjual tiket melalui Facebook. Ini tidak hanya merugikan calon penumpang, tetapi juga menciptakan kekacauan dalam sistem penjualan tiket Pelni,” ujar Tumbur.

Tumbur juga menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan tiket kapal KM Kelud, sehingga banyak yang bergantung pada jasa pembelian tiket.

Ia meminta Pelni untuk membuka lebih banyak penjualan tiket non-seat agar masyarakat bisa memperoleh tiket dengan lebih mudah.

“Pelni harus transparan dalam menjual tiket. Jasa pembelian tiket ini harus dibatasi. Karena sulit mendapatkan tiket, masyarakat akhirnya mencari bantuan pihak ketiga, yang seringkali memperumit keadaan,” katanya

Selain itu, Tumbur juga mengkritisi sistem distribusi tiket gratis yang saat ini dilakukan secara online. Menurutnya, tiket gratis tersebut justru sering kali jatuh ke tangan masyarakat yang mampu secara ekonomi.

“Tiket gratis seharusnya diberikan secara manual dengan syarat menyertakan surat keterangan tidak mampu. Jangan sampai yang mampu secara ekonomi justru mendapat tiket gratis karena pembelian dilakukan secara online,” katanya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Komisi I DPRD Batam: Pelni Harus Transparan dan Tidak Boleh Membiarkan Masyarakat Terlantar pertama kali tampil pada Metropolis.