Timnas Indonesia mendapatkan berkah tak terduga usai bermain imbang 3-3 dengan Laos di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram Timnas Indonesia)
batampos – Pengamat sepak bola Mohamad Kusnaeni atau kerap disapa Bung Kus mengatakan strategi bertahan melawan Filipina dalam pertandingan ASEAN Cup (Piala AFF) 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21/12), bukanlah opsi terbaik bagi Timnas Indonesia, dikutip dari Antara.
Menurut dia, dalam laga keempat nanti, pelatih timnas yakni Shin Tae-yong (STY) tidak perlu menerapkan permainan bertahan, hanya karena perlu minimal meraih hasil imbang untuk bisa lolos ke semifinal dan berharap Vietnam bisa imbang atau menang melawan Myanmar.
“Jadi, strategi bertahan bukan opsi terbaik,” kata Bung Kus di Jakarta, Jumat (20/12).
Ia menjelaskan, secara permainan, Filipina tidak sekuat Vietnam yang menjadi lawan Indonesia sebelumnya. Oleh sebab itu, permainan Rafael Struick dan kawan-kawan tidak perlu monoton untuk bertahan dalam laga mendatang.
Kusnaeni menyarankan, cukup menerapkan permainan yang normal untuk berusaha meraih kemenangan sekaligus mencuri poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
“Tetaplah bermain normal dengan menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan,” ujar pengamat senior sepak bola tersebut.
Ia menambahkan, timnas tidak boleh bergantung dengan hasil laga Vietnam dan Myanmar, sehingga tetap harus fokus untuk menargetkan kemenangan.
Dalam klasemen sementara Grup B ASEAN Cup (Piala AFF) 2024 saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah Vietnam, dengan catatan masing-masing satu kali menang, kalah, dan seri.
Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal, tanpa tergantung hasil pertandingan Vietnam dengan Myanmar.
Sementara Filipina, berada di peringkat keempat atau selisih satu poin dari Indonesia, dengan catatan tiga kali seri.
Sedangkan dalam lima pertemuan terakhir (head to head) Indonesia lawan Filipina, skuad Garuda tidak terkalahkan oleh tamunya itu.
Skuad asuhan STY telah mengumpulkan dua kemenangan dan tiga kali seri, sehingga belum pernah terkalahkan. (*)
Eks Menkominfo yang kini Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) atau yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta pada Kamis (19/12).
”Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikkr Polri telah memulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi,“ ungkap Ade Ary.
Korupsi tersebut diduga masih terkait dengan kasus judi online yang kini tengah ditangani oleh aparat kepolisian. Sejak dimulainya penyidikan atas penanganan perkara tersebut, Ade Ary menyatakan bahwa Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri telah memeriksa 25 orang saksi. Sebagian besar diantaranya merupakan pegawai Komdigi.
”15 orang saksi diantaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Digital,” kata Ade Ary.
Sebagai tindak lanjut dari upaya penyidikan yang dilakukan tersebut, lanjut dia, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri telah memeriksa Menteri Koperasi (Menkop) Budi Ari Setiadji.
“Diperiksa selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode Tahun 2023 sampai dengan 2024, sebagai Saksi,” terang perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu. (*)
Pembeli memilih sayuran di Pasar Botania 2, Batam Kota, Senin (9/12). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Batam berencana menambah jumlah Pos Pantau Pasar Segar Aman (Pos Aman) di sejumlah pasar tradisional di Batam. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Batam berencana menambah jumlah Pos Pantau Pasar Segar Aman (Pos Aman) di sejumlah pasar tradisional di Batam pada tahun 2025. Rencana ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Batam, Mardanis, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pangan di pasar tradisional.
“Rencana penambahan Pos Aman akan terus diupayakan seiring dengan ketersediaan anggaran. Ini penting karena pengawasan dilakukan setiap minggu dengan pemeriksaan laboratorium. Tujuannya memastikan sterilisasi dan higienitas barang pangan yang dijual,” ujar Mardanis.
Penambahan Pos Aman di Batam merupakan bagian dari program nasional yang digagas oleh Badan Pangan Nasional (BPN). Pemerintah melalui BPN bertekad untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di seluruh pasar tradisional. Tujuannya adalah memastikan pangan yang dijual ke masyarakat bebas dari cemaran bahan berbahaya, sehingga kualitas pangan tetap terjaga.
Sebagai langkah awal, Batam telah memiliki Pos Aman di Pasar Tradisional Aviari, Kecamatan Batuaji. Pos ini terdiri dari empat personel yang memiliki tugas khusus, yaitu pengawasan higienitas dan sanitasi, pengujian dan pengawasan keamanan pangan, serta sosialisasi dan pendataan. Struktur dalam Pos Aman ini mengadopsi sistem pengendalian internal (Internal Control System/ICS) yang melibatkan petugas pasar.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, saat mengunjungi Pos Aman Aviari belum lama ini menegaskan pentingnya penerapan SNI di semua pasar tradisional. Menurutnya, pasar tradisional kerap menjual pangan secara curah tanpa kemasan, sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi hal yang krusial.
“Pangan yang dijual ke masyarakat tidak boleh mengandung cemaran bahan berbahaya,” tegas Andriko.
Di Kepulauan Riau, Pasar Aviari Batam menjadi pasar pertama yang memiliki Pos Aman. Langkah ini diharapkan dapat menjadi percontohan untuk pasar tradisional lainnya di wilayah Kepri. Tidak hanya aspek keamanan pangan, SNI juga mencakup pengawasan harga pangan, kebersihan pasar, dan pengelolaan sanitasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya melibatkan banyak instansi terkait.
Untuk mempercepat penerapan SNI di pasar tradisional, Badan Pangan Nasional berperan sebagai penggerak awal. Selanjutnya, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, akan melanjutkan pengelolaan dan pengawasan Pos Aman di pasar-pasar tradisional lainnya. Dengan cara ini, keberlanjutan pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional dapat terjamin.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi l, sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Badan Pangan Nasional tersebut. Menurutnya, penerapan standar SNI di pasar tradisional merupakan upaya penting untuk menjaga keamanan pangan bagi masyarakat.
“Kehadiran Pos Aman sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Kami akan bersinergi dengan instansi terkait lainnya demi memaksimalkan program ini,” kata Rika.
Langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan pangan di pasar tradisional mendapat apresiasi dari masyarakat. Keberadaan Pos Aman dianggap mampu memberikan rasa aman kepada konsumen dalam membeli bahan pangan. Dengan pengujian rutin di laboratorium, masyarakat dapat lebih tenang karena pangan yang mereka beli telah terjamin kualitas dan keamanannya.
Penambahan Pos Aman di pasar tradisional diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan pasar yang lebih sehat, bersih, dan aman. Pemerintah optimis upaya ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Kalau bahan berbahaya dan beracun ini tidak kita cegah dari sekarang, kasihan generasi kita selanjutnya yang akan terkena dampaknya,” ungkap Andriko Noto Susanto.
Pemerintah berharap inisiatif ini dapat diterapkan secara luas dan konsisten di seluruh pasar tradisional di Indonesia. (*)
Ketua Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (Pusfahim) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. M Asrorun Niam Sholeh. (ANTARA)
batampos – Paparan judi online (judol) di kalangan pelajar dan mahasiswa sungguh memprihatinkan. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan hampir satu juta pelajar dan mahasiswa terpapar judol. Perlu penanganan serius, untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (Pusfahim) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. M. Asrorun Ni’am Sholeh. Dia mengatakan judol adalah masalah nasional. Kemudian yang terpapar judol bisa siapa saja. Tidak mengenal usia, profesi, dan latar belakang pendidikan.
Ketua MUI bidang Fatwa itu mengatakan, banyak anak muda yang awalnya tidak sengaja bersinggungan dengan judol. Kemudian terpapar sampai akhirnya kecanduan.
“Jumlahnya lebih dari 960 ribu (pelajar dan mahasiswa) terpapar judol, sebagaimana data dari PPATK,” katanya usai talk show Fenomena Pinjol & Judol serta Solusi Ekonomi Syariah di Kalangan Milenial di Jakarta pada Kamis (19/12) malam.
Asrorun mengatakan banyaknya pelajar dan mahasiswa yang terpapar judol itu harus ditangani secara serius. Tidak cukup dengan pendekatan punishment atau hukuman saja. Tetapi juga perlu pendekatan rehabilitatif. Dengan pendekatan yang komprehensif itu, paparan judol bisa dipulihkan.
Dia mengatakan perjudian, baik itu offline maupun online, melanggar hukum dan aturan agama. Selain bisa membuat ketagihan, juga mendatangkan dampak sosial yang buruk. Asrorun mengatakan judi tidak hanya membawa dampak bagi si pelaku. Tetapi juga orang-orang terdekatnya. Misalnya si bapak yang kecanduan judi, uang keluarga bisa habis. Akibatnya istri dan anak-anak ikut menanggung kerugian.
Dengan kecanduan judol, bisa terlilit hutang. Kemudian larinya ke pinjaman online (pinjol). Celakanya ketemu dengan pinjol ilegal yang menerapkan bunga mencekik. Uang pinjaman dari pinjol ludes dibuat judol. “Akhirnya terlilit hutang,” katanya.
Asrorun mengingatkan pelajar, khususnya mahasiswa, jangan coba-coba mendekati judol. Apalagi sampai menggunakan uang kuliah untuk judol. Nanti bisa muncul masalah saat tagihan uang kuliah tunggal (UKT) jatuh tempo.
Dia tidak bisa memungkiri bahwa anak muda sekarang sangat dekat dengan teknologi digital. “Judol itu anak haram kemajuan teknologi digital,” katanya. Perlu penguatan literasi digital untuk anak-anak muda. Supaya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk hal positif.
Asrorun mencontohkan dengan kemajuan teknologi, mahasiswa bisa belajar berinvestasi dengan benar. Misalnya membeli surat hutang negara atau obligasi. Lalu membeli emas atau saham syariah. Dia mengatakan investasi dalam jangka panjang bisa menghasilkan keuntungan. Sementara judol menjanjikan keuntungan singkat. Tapi karena sudah diatur secara sistem, bermain judol tidak membawa keuntungan. Tetapi malah jadi boncos atau merugi. (*)
Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah melantik siswa bintara di Mapolda Kepri, Rabu (18/12). F.Humas Polda untuk Batam Pos
batampos – Sebanyak 144 siswa bintara resmi dilantik menjadi anggota Polri di Mapolda Kepri, Rabu (18/12). Pelantikan ini dipimpin langsung Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah.
Dalam kesempatan itu, Yan mengatakan para personel baru ini akan ditempatkan untuk melaksanakan tugas di tingkat pusat maupun wilayah, guna memperkuat jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia.
“Perlu dipahami bahwa pelantikan pada hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan merupakan langkah awal dalam perjalanan tugas dan karir,” ujarnya.
Yan meminta para personel tersebut untuk mengubah mindsetnya menjadi anggota Polri. Sebab, saat ini, Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan.
“Perubahan mindset ini sangat penting karena akan mempengaruhi persepsi, cara berpikir, dan cara bertindak dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan yang akan dihadapi,” katanya.
Yan juga memberikan enam bekal bagi para lulusan dalam menjalankan tugas. Yakni senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual, memegang teguh nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman langkah pengabdian.
Kemudian menjaga nama baik diri, keluarga, dan institusi dengan menghindari segala bentuk pelanggaran, baik disiplin, kode etik profesi, maupun pidana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui pelayanan tulus, respons cepat, dan penegakan hukum yang adil serta transparan.
Selanjutnya personel baru ini harus sinergi dengan TNI dan seluruh komponen bangsa, serta membangun komunikasi positif dengan masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan, serta menjunjung tinggi kehormatan institusi dan lembaga pendidikan yang melahirkan dan membesarkan para lulusan untuk menjadi polisi sejati.
“Menjadi anggota Polri yang tidak hanya mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat,” tutup Yan. (*)
Petugas Satpol PP menyegel bangunan yang berdiri di dekat DAS Sungai Jang tanpa izin, Kamis (19/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Bangunan yang dibangun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jalan Raja Haji Fisabilillah batu 8, Kota Tanjungpinang, Kepri disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (19/12). Bangunan berbentuk kapal tersebut disegel, karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
Ditambah lagi, bangunan yang diwacanakan untuk digunakan sebagai tempat kafe dan restoran itu dibangun di daerah terlarang, yakni di DAS Sungai Jang. Adanya bangunan dan penimbunan itu dikhawatirkan bakal merusak sungai tersebut.
“Sudah kami minta keterangan dari perwakilan pemilik. Bangunan itu memang belum ada izin mendirikan bangunan,” kata Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang, Kamis (19/12).
Satpol PP sendiri, mengaku telah melakukan penyelidikan terkait pembangunan bangunan tersebut sejak tahun 2023 lalu. Namun, petugas Satpol PP mengalami kendala untuk melakukan penyelidikan.
“Kadang ada yang kerja, kadang tidak ada. Jadi kita sulit. Karena sekarang pembangunannya sedang beroperasi, jadi kita segel,” tambahnya.
Sebelum disegel dengan garis PPNS, Satpol PP Tanjungpinang juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kepri. Setelah ini pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD tekni, terkait izin membangun bangunan di DAS.
Yang jelas, saat ini kegiatan pembangunan cafe berbentuk kapal tersebut harus dihentikan, hingga pemilik sudah memiliki izin yang sah. “Kami juga sudah mengirim surat ke pemilik, untuk hentikan pembangunan sementara,” pungkasnya.
Pembangunan di dekat DAS Sungai Jang ini menimbulkan protes bagi pihak pecinta lingkungan. Mereka menilai, sempadan sungai yang saat ini sudah menjadi bangunan, membuat luasan DAS berkurang dan semakin menyempit, serta menghambat limpasan air dari darat menuju ke laut.
“Terutama pada saat hujan. Ini dapat berpotensi terjadinya peningkatan genangan air atau banjir di bagian hulu atau tengah DAS Sungai Jang,” kata Kherjuli.
Selain berpotensi banjir, menurutnya adanya penimbunan di dekat DAS itu akan membuat peningkatan timbulan sampah, hingga dapat mengganggu ekosistem mangrove yang ada di sungai tersebut. (*)
Norwegia boikot Israel di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget)
batampos – Asosiasi Sepak Bola Norwegia resmi menolak bertanding melawan Israel di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sikap ini diambil terkait konflik berkepanjangan antara Israel dan Gaza yang memanas sejak Oktober 2023.
Menurut laporan kantor berita Safa, Norwegia menyampaikan permintaan khusus kepada FIFA sebelum pertandingan dimulai. Mereka meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
Presiden Asosiasi Sepak Bola Norwegia, Lise Klaveness, mengungkapkan keputusan ini didasari alasan kemanusiaan. Ia menegaskan Norwegia mendukung pemerintahnya dalam menyerukan penghentian serangan brutal di Gaza.
“Hasil undian ini sulit bagi kami, selain dari aspek olahraga semata. Tak seorang pun dari kami yang bisa bersikap acuh tak acuh terhadap serangan tidak proporsional yang telah dilakukan Israel terhadap penduduk sipil Gaza dalam jangka waktu yang lama,” ungkap Klaveness dalam wawancara dengan media Israel dikutip dari Ynet News.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Norwegia untuk mengutamakan kemanusiaan di atas aspek olahraga.
Undian pertandingan mempertemukan Norwegia dengan Israel pada 25 Maret dan 11 Oktober 2026. Namun, sikap boikot Norwegia membuat jadwal tersebut kini tidak jelas keberlanjutannya.
Klaveness juga mengungkapkan Norwegia aktif menyerukan sanksi internasional terhadap Israel. Dukungan dari pemerintah Norwegia semakin memperkuat posisi asosiasi sepak bola dalam melanjutkan boikot ini.
Media Israel seperti Ynet News menyebut keputusan Norwegia ini masih bisa berubah. Namun, tekanan dari kelompok HAM internasional membuat Norwegia tetap kukuh dengan sikapnya.
Israel saat ini menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional terkait dugaan genosida di Gaza. Serangan besar-besaran Israel sejak Oktober 2023 telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dan kehancuran masif.
Data dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 45.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Selain itu, lebih dari 107.000 orang terluka, dengan banyak korban lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan.
Jumlah korban terus bertambah akibat pengepungan dan kelaparan yang melanda Jalur Gaza. Situasi ini menjadi salah satu alasan utama Norwegia untuk menolak bertanding melawan Israel.
Lise Klaveness menegaskan olahraga tidak bisa dipisahkan dari isu kemanusiaan. “Israel masih menjadi bagian dari kompetisi UEFA. Kami terus memantau situasi ini bersama FIFA, UEFA, dan pemerintah Norwegia,” tambahnya.
Sikap Norwegia ini mendapat dukungan dari sejumlah organisasi internasional yang mengecam serangan Israel. Mereka memuji langkah tegas Norwegia sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina.
Konflik Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Serangan Israel juga menyebabkan hampir dua juta warga Palestina kehilangan tempat tinggal.
Banyak di antara pengungsi yang kini hidup dalam kondisi memprihatinkan di wilayah selatan Gaza. Daerah ini menjadi semakin padat karena menampung pengungsi dari seluruh penjuru Jalur Gaza.
Selain korban jiwa, serangan ini juga menghancurkan infrastruktur vital seperti rumah sakit dan sekolah. Hal ini menambah penderitaan warga Palestina yang sudah bertahun-tahun hidup di bawah blokade.
Israel mengklaim serangan ini sebagai bagian dari operasi militernya di Al-Aqsa. Namun, banyak laporan internasional menyebut mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
Laporan dari beberapa media Israel bahkan menyebutkan adanya kesalahan fatal dari militer mereka. Beberapa tentara Israel dilaporkan secara tidak sengaja menembak rekan mereka sendiri selama operasi berlangsung.
Hal ini semakin memanaskan situasi di tingkat internasional, di mana Israel kini berada di bawah pengawasan ketat. Norwegia menggunakan momen ini untuk menyoroti pentingnya menegakkan keadilan dan menghentikan kekerasan.
Langkah Norwegia juga mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap FIFA dan UEFA. Kedua organisasi tersebut diminta untuk mengambil sikap tegas terhadap negara yang dianggap melanggar HAM.
Boikot ini menjadi tantangan besar bagi Israel, yang saat ini masih menjadi bagian dari kompetisi UEFA. Mereka harus mencari cara untuk menghadapi tekanan politik yang semakin intens.
Bagi Norwegia, keputusan ini adalah bentuk solidaritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Klaveness menyatakan tim nasionalnya siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusan ini.
Media internasional terus memantau perkembangan ini, terutama terkait respons FIFA. Sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, FIFA berada di bawah sorotan untuk mengambil tindakan yang sesuai.
Konflik Gaza tidak hanya berdampak pada wilayah Timur Tengah, tetapi juga mengguncang dunia olahraga. Norwegia menjadi salah satu negara yang mengambil langkah tegas untuk menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, jadwal pertandingan Norwegia dan Israel masih belum jelas hingga saat ini. Kemungkinan besar, FIFA harus mengatur ulang format kualifikasi untuk mengakomodasi situasi ini.
Norwegia juga terus berkomunikasi dengan pemerintah dan organisasi internasional untuk menyelaraskan langkah mereka. Klaveness berharap keputusan ini dapat menjadi pemicu perubahan di dunia sepak bola.
Konflik Israel-Palestina memang telah lama menjadi isu global yang sulit diselesaikan. Namun, langkah kecil seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Bagi warga Palestina, dukungan seperti ini menjadi sumber harapan di tengah penderitaan. Mereka berharap semakin banyak negara yang berani menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan mereka.
Norwegia telah menunjukkan olahraga tidak bisa dipisahkan dari isu-isu besar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan sikap ini, mereka telah mencatat sejarah sebagai salah satu negara yang berani menentang ketidakadilan.
FIFA dan UEFA kini menghadapi tekanan besar untuk merespons situasi ini dengan bijak. Dunia sepak bola menunggu langkah berikutnya dari organisasi-organisasi ini dalam menyikapi konflik yang melibatkan Israel.
Keputusan Norwegia ini juga membuka ruang diskusi baru tentang peran olahraga dalam isu-isu global. Sepak bola, sebagai olahraga paling populer di dunia, memiliki kekuatan untuk membawa perubahan.
Dengan boikot ini, Norwegia telah memberikan pesan yang jelas kepada dunia nilai-nilai kemanusiaan harus selalu diutamakan. Mereka berharap langkah ini menjadi awal dari perubahan besar dalam cara dunia melihat peran olahraga dalam isu-isu global. (*)
Sejumlah siswa TK Al Muhajirin tampak antusias dengan kedatangan sejumlah polisi ke sekolahnya. Kedatangan polisi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenaj lalu lintas sejak dini. f.ihsan
batampos – Siswa TK Al Muhajirin tampak senang ketika sejumlah polisi yang dipimpin Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Anambas, Iptu Zulfikar Andri mendatangi sekolah dengan mengenakan seragam lengkap, Kamis, (19/12).
Tak ada raut wajah takut, mereka berbondong-bondong menyalami anggota polisi.
“Gagah ya pak polisi, kami mau salam,” celetuk seorang siswa.
Kedatangan, polisi ke TK Al Muhajirin dalam rangka memberikan edukasi Polisi Sahabat Anak. Terlihat, petugas berupaya mengenalkan anak-anak usia dini tentang lalu lintas, seperti keharusan memakai helm, tidak melawan arah, berhenti ketika lampu jalan sudah menyala merah dan edukasi lainnya.
“Kita kenalkan apa itu tugas polisi, fungsinya apa dan kita sisipkan pengenalan keselamatan berlalu lintas sejak dini,” ujar Zulfikar Andri kepada batampos.
Ia menjelaskan pada dasarnya, program Polisi Sahabat Anak memberikan penyuluhan dan pembinaan agar anak-anak dapat membiasakan diri tertib dan disiplin berlalu lintas sejak usia dini.
Besar harapannya kedepan anak – anak lebih memahami pembelajaran lalu lintas sejak usia dini, sebagai upaya menurunkan angka pelanggaran dan jumlah fatalitas kecelakaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kita harapkan nantinya tertanam sikap disiplin sejak usia dini, dan kelak dewasa nanti menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas bagi orang-orang di sekitarnya,” terang Zulfikar.
Zulfikar menegaskan tetap akan memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya berkendara dengan tertib agar terhindar dari kecelakaan.
“Mari kita ciptakan Kabupaten Kepulauan Anambas berbudaya tertib berlalu lintas,” pungkas Zulfikar. (*)
DPP PDI Perjuangan menggelar konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (19/12) malam. (Ridwan/JawaPos.com)
batampos – DPP PDI Perjuangan mengendus ada upaya pihak luar yang mengawut-awut internal partai dan gelaran Kongres PDIP yang bakal digelar 2025 mendatang.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan, upaya itu terlihat dari munculnya sejumlah baliho dan spanduk berisi serangan kepada PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (19/12) malam.
Ronny mengatakan, bertebarannya baliho, spanduk dan serangan terhadap Ketua Umum Megawati membuat seluruh kader PDIP marah. “Sehingga memicu kemarahan anggota dan kader Partai seluruh Indonesia,” ucap Ronny.
Ronny menegaskan, PDIP merupakan partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025.
“Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP telah dilaksanakan sesuai AD/ART. Ia menegaskan, perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif ketua umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.
Dalam konferensi pers itu, DPP PDIP juga memperlihatkan cuplikan video dari sejumlah jajaran pengurus DPC, DPD Partai yang menyatakan solid dan siap melawan pihak-pihak yang mencoba menyerang Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih ini. (*)
Buruh Batam demonstrasi di Kantor Gubernur Kepri terkait UMK dan UMSK Batam 2025, Rabu (18/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2025 sebesar Rp 4,98 juta.
Angka ini naik Rp 304.550 atau sekitar 6,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, keputusan tersebut menuai beragam tanggapan dari pekerja dan pengusaha.
Ketua PC Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (PEE) FSPMI Batam, Masrial menyatakan bahwa kenaikan ini masih jauh dari harapan buruh. Angka yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan kebutuhan hidup layak di Batam.
“Tentu masih di bawah angka yang kita ajukan. Pertumbuhan ekonomi Batam sangat bagus, yaitu 7,04 persen. Belum lagi hasil survei kebutuhan hidup layak yang kita lakukan di tiga pasar, itu rata-rata Rp 6,2 juta,” ujar Masrial, Kamis (19/12).
Masrial menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan kenaikan maksimal 6,5 persen.
“Kami harapkan besaran UMK Batam 2025 itu Rp 6,2 juta. Minimal angka kebutuhan hidup layak itu tercapai. Kalau enggak, dari mana mencukupi kebutuhan hidup?” kata dia.
Masrial mengutip data Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 lalu. Menurut survei tersebut, rata-rata biaya hidup di Batam mencapai Rp 10.026.848.
“Masih banyak nombok para pekerja. Makanya banyak di Batam yang gila lembur dan cari usaha sampingan seperti taksi online,” katanya.
Terkait kemungkinan aksi unjuk rasa, dia menyebut hal itu sedang didiskusikan. Ia juga menyinggung soal Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam yang hingga kini belum disahkan oleh gubernur, meskipun sudah direkomendasikan oleh wali kota.
Sementara itu, Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, memberikan pandangan yang berbeda. Ia menilai keputusan Gubernur Ansar sudah sesuai dengan aturan Permenaker yang berlaku.
“Kami berharap ke depannya ada perhitungan yang jelas terkait UMK ini, supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia industri,” katanya.
Terkait UMSK, ia mengatakan bahwa aturan tersebut tidak bersifat wajib dan harus berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan. Saat ini, memang dalam Dewan Pengupahan sendiri belum terjadi kesepakatan terkait UMSK.
“Jadi, Gubernur tidak memutuskan UMSK, menurut kami hal ini sudah sesuai aturan yang berlaku,” ujar Stanly. (*)
