batampos – Situasi di kawasan Rempang Galang dilaporkan semakin kondusif setelah terjadinya insiden penyerangan terhadap warga yang menolak proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, beberapa hari yang lalu.

Keadaan ini terpantau stabil berkat pengamanan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polri dan TNI yang masih bersiaga di lokasi konflik. Kehadiran aparat keamanan diharapkan dapat mencegah potensi gesekan lanjutan di wilayah tersebut.

Ketua RT 02 Seibuluh, Sumarno, mengonfirmasi bahwa tidak ada pergerakan atau aktivitas mencolok dari pihak-pihak yang terlibat konflik setelah insiden tersebut. Menurutnya, Polri dan TNI telah menangani situasi dengan baik, sehingga warga merasa lebih tenang.

Baca Juga: Polisi Tegaskan Komitmen Usut Tuntas Kasus Penyerangan di Rempang

“Tidak ada aktivitas mencurigakan. Semua sudah terkendali, dan kami berharap suasana tetap aman,” ujarnya.

Sementara itu, Polresta Barelang telah merespons laporan dari warga yang menjadi korban luka akibat penyerangan tersebut. Proses hukum sedang berjalan, dan pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga telah dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Kapolsek Galang, Iptu Alex Yasral, memastikan bahwa situasi di wilayah Galang pada umumnya aman dan terkendali. Ia mengimbau semua pihak, baik masyarakat maupun pihak PT Mega Elok Graha (MEG), untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokatif.

“Kami mengimbau masyarakat agar mempercayakan proses hukum kepada kepolisian. Kami berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang,” tegas Iptu Alex Yasral.

Keberadaan proyek PSN Rempang Eco City sejak awal telah memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian warga khawatir proyek tersebut akan menggusur permukiman mereka. Konflik yang terjadi belakangan ini semakin menyorot perhatian publik, terutama terkait perlindungan hak-hak masyarakat setempat.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah konflik serupa di kemudian hari. Masyarakat berharap pelaku penyerangan terhadap warga bisa segera terungkap dan diproses secara adil. Transparansi dalam penanganan kasus ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Polri dan TNI tetap melakukan pemantauan dan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada eskalasi konflik. Patroli rutin dilakukan agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penjagaan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi bentrokan susulan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Masyarakat sekitar Rempang Galang berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menemukan solusi terbaik atas polemik proyek PSN Rempang Eco City. Dialog yang melibatkan semua pihak dinilai penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. “Kami ingin proyek ini berjalan tanpa merugikan masyarakat. Kalau ada solusi yang lebih baik, kami siap berdialog,” ungkap Aldi seorang warga. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Situasi di Rempang Galang Semakin Kondusif Pasca Penyerangan Warga Penolak Proyek PSN Rempang Eco City pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Sektor (Polsek) Sagulung dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tetap tertib dan mengutamakan keamanan serta keselamatan saat mengisi waktu liburan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat, baik di jalan raya maupun di lokasi wisata.

Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, meminta masyarakat yang berpergian ke tempat wisata atau destinasi liburan lainnya agar selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan keluarga, terutama anak-anak saat bermain. Menurutnya, pengawasan orang tua sangat diperlukan, mengingat keramaian di tempat wisata kerap kali menyulitkan pengawasan.

“Pastikan anak-anak tetap dalam pengawasan. Jangan biarkan mereka bermain di area yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, bagi para pengendara yang hendak menuju lokasi wisata, harap lebih berhati-hati mengingat volume kendaraan akan meningkat signifikan selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Iptu Rohandi Tambunan.

Seruan serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Batam, Salim. Ia menegaskan bahwa kelancaran arus lalu lintas menjadi perhatian utama, terutama di jalur-jalur strategis yang kerap dipadati kendaraan wisatawan. Salah satu titik fokus pengaturan lalu lintas adalah di sepanjang Jalan Trans Barelang, yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata pantai di wilayah Barelang.

Dishub Batam, lanjut Salim, telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan lalu lintas bersama tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Pos pengamanan utama telah didirikan di Jembatan I Barelang, yang dikenal sebagai titik utama perlintasan kendaraan wisatawan menuju kawasan pantai Barelang.

“Jalur Trans Barelang diprediksi akan mengalami lonjakan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kami akan menempatkan personel di sejumlah titik rawan kemacetan untuk mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar. Tim gabungan juga akan memantau dan mengatur arus di sekitar Jembatan I Barelang,” ungkap Salim.

Polresta Barelang juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu bentuk pengamanan adalah dengan mendirikan pos pengamanan di Jembatan I Barelang. Pos tersebut akan berfungsi sebagai pusat kendali pengamanan dan pengaturan lalu lintas, sekaligus tempat istirahat sementara bagi pengendara yang kelelahan di perjalanan.

Selain pengamanan arus lalu lintas, Polresta Barelang dan tim gabungan juga akan melakukan patroli di lokasi-lokasi wisata yang ramai pengunjung. Pengamanan ini dilakukan untuk mencegah tindak kriminalitas, seperti pencurian, penjambretan, dan kecelakaan yang mungkin terjadi akibat keramaian pengunjung.

Kapolsek Sagulung dan Kadishub Batam mengimbau masyarakat yang hendak bepergian ke lokasi wisata agar melakukan pengecekan kendaraan sebelum berangkat, seperti memeriksa kondisi ban, rem, dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memaksakan perjalanan jika merasa lelah, serta memanfaatkan pos pengamanan sebagai tempat beristirahat.

“Kami berharap masyarakat mematuhi imbauan ini demi keselamatan bersama. Dengan kerjasama dari masyarakat dan pengelola wisata, kami berharap perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman,” tegas Iptu Rohandi Tambunan.

Selain pengamanan di jalan raya dan tempat wisata, pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan petasan atau kembang api secara berlebihan, karena berpotensi membahayakan keselamatan. Pihak kepolisian akan melakukan patroli ke permukiman dan lokasi strategis untuk memastikan suasana libur Natal dan Tahun Baru berlangsung aman dan kondusif.

Melalui imbauan ini, Polsek Sagulung, Polresta Barelang, dan Dishub Batam berharap masyarakat dapat menikmati liburan dengan tertib, aman, dan nyaman. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk melaporkan kepada petugas jika menemukan hal-hal mencurigakan di sekitar lokasi wisata atau tempat umum lainnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polisi Ingatkan Warga yang Berlibur ke Lokasi Wisata untuk Berhati-hati pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Batam Raya Sukses Perkasa (BSP) telah merelokasi warga Pulau Tanjung Sauh, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, ke Pulau Ngenang. Relokasi hunian bagi warga Tanjung Sauh tengah dibangun oleh perusahaan dan ditargetkan rampung selambat-lambatnya pada April 2025.

Warga yang mendapatkan bantuan relokasi ini meliputi warga RW 02, yaitu RT 01 Tanjung Sauh, RT 02 Dapur Arang, dan RT 03 Air Mas.

Public Relations Panbil Group, Noni Kusnita, menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen PT BSP sebagai pengembang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

“Kami, selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh serta pemrakarsa Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanjung Sauh, berkewajiban melaksanakan relokasi ini,” ujar Noni saat meninjau lokasi relokasi warga Pulau Tanjung Sauh di Pulau Ngenang, Nongsa, Batam, pada Selasa (17/12).

Ia menambahkan, keberlanjutan perusahaan diharapkan sejalan dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Noni juga menegaskan komitmen Panbil Group melalui PT BSP untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, serta mitra lainnya dalam memastikan bahwa relokasi dan bantuan yang diberikan bermanfaat serta berkelanjutan.

“Diharapkan, melalui langkah-langkah ini, kami dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Tanjung Sauh dan sekitarnya,” ungkapnya. “Ini juga membangun hubungan yang lebih erat dan saling mendukung antara perusahaan dan masyarakat,” tambah Noni.

Atong, warga RT 01/RW 02 Tanjung Sauh, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian perusahaan yang telah memberikan hunian yang lebih layak.

“Terima kasih kepada perusahaan yang sudah memperhatikan kami dengan relokasi ini. Kami mendukung perusahaan dan berharap perusahaan juga memperhatikan pekerjaan serta kehidupan kami ke depannya,” kata Atong.

Senada, Jerimias Aseng, warga RT 02/RW 02 Dapur Arang, menyampaikan apresiasi atas relokasi yang telah diberikan.

“Kami menerima relokasi yang diberikan perusahaan. Selama ini, sebagai orang laut, kami tinggal di pesisir dengan banyak hambatan. Dengan pindah ke tempat yang baru, kami tak kesulitan lagi. Anak-anak sudah dekat untuk pergi sekolah tanpa perlu menyeberang. Semoga masa depan kami terjamin di sini,” ujarnya.

Eski, warga RT 03/RW 02 Air Mas, berharap relokasi ini juga mempermudah pekerjaan mereka sebagai nelayan.

“Semoga dengan relokasi ini lebih memudahkan pekerjaan kami sebagai nelayan di sini. Kami berharap perusahaan juga membuat fasilitas untuk keluar-masuk perahu agar lebih mudah menaruh alat-alat nelayan di laut,” katanya.

Hingga saat ini, PT BSP telah merelokasi 75 KK warga RT 01 Tanjung Sauh, 46 KK warga RT 02 Dapur Arang, dan 45 KK warga RT 03 Air Mas.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meresmikan Pulau Tanjung Sauh sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Mei 2024. KEK ini sekaligus menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

KEK Tanjung Sauh yang memiliki luas 840,67 hektar ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024. Kawasan ini akan dikelola oleh PT Batam Raya Sukses Perkasa dengan nilai investasi sebesar Rp199,6 triliun. Proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 366.087 orang pada tahun 2053.

KEK Tanjung Sauh direncanakan menjadi kawasan bisnis industri produksi dan pengolahan, pengembangan energi, logistik, dan distribusi. Warga yang telah direlokasi, sekitar 150 KK lebih, juga akan dilibatkan dalam pembangunan kawasan ini. (*adv)

Artikel PT BSP Relokasi Warga Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Ngenang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polresta Barelang menegaskan akan mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap masyarakat Pulau Rempang yang mengakibatkan sejumlah warga luka-luka. Kapolsek Galang, Iptu Alex Yasral, menyampaikan komitmen tersebut saat bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Pernyataan ini memberikan secercah harapan kepada warga yang selama ini menantikan keadilan atas insiden tersebut.

Iptu Alex Yasral menjelaskan bahwa pihak Polresta Barelang telah menurunkan penyidik Satreskrim ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Langkah ini diambil setelah adanya laporan resmi dari masyarakat terkait penyerangan tersebut. “Kami serius menangani kasus ini dan penyidik telah bekerja di lapangan,” ujar Iptu Alex.

Baca Juga: Penyerangan Brutal di Rempang, Warga Dihajar, Barang Dirampas, dan Lansia Hampir Tewas

Lebih lanjut, Iptu Alex meminta agar kedua belah pihak, baik masyarakat maupun PT Makmur Elok Graha (MEG), dapat menahan diri. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan meminta pihak PT MEG untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar permukiman warga hingga proses hukum selesai. “Kami ingin semua pihak menahan diri demi menjaga kondusifitas wilayah ini,” tegasnya.

Kapolsek juga berharap agar masyarakat yang dipanggil untuk dimintai keterangan dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian. Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam proses pemeriksaan akan mempercepat penanganan kasus tersebut. “Mohon kerja samanya dari masyarakat agar proses penyelidikan dapat berjalan lancar,” kata Alex.

Sebelumnya, masyarakat Pulau Rempang membuat laporan resmi ke Polresta Barelang pada Rabu (18/12) malam. Laporan tersebut didampingi oleh Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang terdiri dari pengacara dan advokat. Nofita Putri Manik, salah satu advokat yang mendampingi warga, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat dua laporan terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan.

“Proses pembuatan laporan telah selesai pada Rabu malam, dan dua warga kami yang mengalami luka-luka juga turut melaporkan kejadian tersebut,” jelas Nofita. Insiden tersebut terjadi pada Selasa (17/12) malam dan melibatkan penyerangan terhadap warga Kampung Sembulang Hulu dan Sungai Buluh, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Batam.

Sopandi, pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, berharap laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Polresta Barelang. Ia menilai bahwa penegakan hukum yang tegas dan cepat dapat menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. “Kami berharap laporan ini segera direspons cepat oleh kepolisian,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Supriardoyo Simanjuntak, Direktur LBH Mawar Saron Batam. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendampingi masyarakat Pulau Rempang dalam proses hukum ini. Menurutnya, pendampingan hukum merupakan langkah penting agar hak-hak masyarakat tidak diabaikan selama proses penyelidikan berlangsung.

Masyarakat Rempang masih berharap agar keadilan dapat ditegakkan secepatnya. Sebagai korban, mereka meminta agar pihak yang terlibat dalam penyerangan segera ditangkap dan diadili. “Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Warga yang luka-luka harus mendapatkan kejelasan terkait siapa pelaku di balik penyerangan ini,” ujar salah satu warga setempat.

Komitmen Polresta Barelang dalam mengusut kasus ini menjadi ujian nyata bagi kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik. Langkah pengusutan yang cepat, transparan, dan tegas akan menjadi sinyal kuat bahwa hukum masih tegak di tengah masyarakat. Semua pihak kini menanti hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Barelang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polisi Tegaskan Komitmen Usut Tuntas Kasus Penyerangan di Rempang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2025 sebesar Rp4,98 juta. Angka ini naik Rp304.550 atau 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, keputusan tersebut menuai beragam tanggapan dari kalangan pekerja dan pengusaha.

Ketua PC Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (PEE) FSPMI Batam, Masrial, menyatakan bahwa kenaikan ini masih jauh dari harapan buruh. Menurutnya, angka yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan kebutuhan hidup layak di Batam.

”Tentu masih di bawah angka yang kami ajukan. Pertumbuhan ekonomi Batam sangat bagus, yaitu 7,04 persen. Belum lagi hasil survei kebutuhan hidup layak yang kami lakukan di tiga pasar, rata-ratanya mencapai Rp6,2 juta,” ujar Masrial, Kamis (19/12).

Masrial menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)yang menetapkan kenaikan maksimal 6,5 persen. ”Kami berharap besaran UMK Batam 2025 itu Rp6,2 juta. Minimal angka kebutuhan hidup layak itu tercapai. Kalau tidak, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan hidup?” katanya.

Masrial juga mengutip data Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022. Menurut survei tersebut, rata-rata biaya hidup di Batam mencapai Rp10.026.848.

”Masih banyak pekerja yang nombok. Makanya banyak di Batam yang gila lembur dan mencari usaha sampingan seperti taksi online,” katanya.

Terkait kemungkinan aksi unjuk rasa, Masrial menyebut hal itu sedang didiskusikan. Ia juga menyinggung soal Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam yang hingga kini belum disahkan oleh gubernur, meskipun sudah direkomendasikan oleh wali kota.

Sementara itu, Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai keputusan Gubernur Ansar sudah sesuai dengan aturan Permenaker yang berlaku.

”Kami berharap ke depannya ada perhitungan yang jelas terkait UMK ini, supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia industri,” ujarnya.

Terkait UMSK, Stanly mengatakan bahwa aturan tersebut tidak bersifat wajib dan harus berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan. Saat ini, dalam Dewan Pengupahan sendiri belum terjadi kesepakatan terkait UMSK.

”Jadi, gubernur tidak memutuskan UMSK. Menurut kami, hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Stanly. (*)

Artikel UMK Batam 2025 Naik Rp304.550, Buruh dan Pengusaha Berbeda Pandangan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima penghargaan bergengsi dalam ajang APBD Award 2024. Penganugerahan APBD Award 2024 dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (18/12).

Penghargaan itu diselenggarakan dan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Penganugerahan ini juga merupakan bagian dari Rakornas Keuangan Daerah 2024

Dalam ajang ini, Pemko Batam dinobatkan sebagai daerah peningkatan Pen­dapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.

Dalam data dari 2021, PAD Batam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PAD mencapai Rp1,03 triliun. Kemudian, terjadi peningkatan pada tahun berikutnya, 2022, sebesar Rp1,28 triliun.

Selan-jutnya pada 2023, PAD Batam di angka Rp1,4 triliun, pada tahun 2024 mencapai Rp1,5 triliun. Dan rencana PAD Kota Batam tahun 2025 sebesar Rp2,129 triliun, yang merupakan bagian dari total APBD Rp4,079 triliun.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi semua pihak yang terus berjuang demi kemajuan dan peningkatan Kota Batam. Bahkan, peningkatan PAD di Batam saat ini didukung salah satunya dengan gencarnya pembangunan Batam.

”Batam makin maju dan menjadi daya tarik orang datang ke Batam. Dengan banyaknya orang datang, hotel-hotel penuh, restoran laku hingga memberikan dampak pada PAD Batam,” ujar Rudi.

Untuk diketahui, peningkatan PAD tersebut bersumber dari berbagai objek pajak dan retribusi yang dikelola oleh Pemko Batam di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak dan retribusi parkir, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak reklame, dan berbagai pajak serta retribusi lainnya.

Ia berharap, prestasi ini untuk terus ditingkatkan hingga tahun-tahun berikutnya. Ia juga meminta agar capaian tersebut men­jadi pemacu semua pihak untuk terus meningkatkan PAD Batam.

”Dengan peningkatan PAD ini, otomatis APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) juga terjadi peningkatan,” katanya.

Sesuai data, APBD Batam terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 APBD Batam hanya Rp2.593. 084.529.418 dan mengalami peningkatan pada 2021 sebesar Rp2.938.893.690.414 dan kembali meroket pada 2022 yakni sebesar Rp3.245.915.140.778.

Peningkatan APBD juga terjadi tahun 2023 yang mencapai Rp3.342.829.062.883. APBD Batam terus melejit hingga mencapai Rp3.845.955.031.022 pada tahun 2024.

”Untuk tahun 2025, APBD Batam naik lagi mencapai Rp4.079.666.287.059. Semoga upaya yang sudah kami lakukan untuk Batam memberikan dampak kesejahteraan bagi masya-rakat Batam,” tutup Rudi. (*)

Artikel Batam Terima Penghargaan APBD Award 2024 pertama kali tampil pada Metropolis.