batampos – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan para pendidik dengan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG). Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Kemenag baru saja mengumumkan kegiatan sertifikasi yang menyasar 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI).

Kegiatan sertifikasi guru PAI itu sudah digelar dalam dua gelombang. Pertama berkapasitas 13.409 guru. Kemudian, disusul tahap kedua sebanyak 15.127 guru. Mereka adalah guru PAI yang diangkat pemda, Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen), yayasan, maupun Kemenag sendiri.

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, kegiatan PPG merupakan program utama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sehingga guru layak disebut profesional. Selain itu, melalui PPG, kesejahteraan guru akan meningkat. Dia mengatakan, guru yang lulus PPG akan mendapatkan serifikat pendidik dan kemudian menerima TPG setiap bulan.

Nasaruddin menyampaikan, anggaran PPG pada 2024 mencapai Rp142,68 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pemda serta lembaga pemerintah nonstruktural seperti Baznas, BWI, dan Baitul Mal. Sedangkan tugas Kemenag adalah mengoordinasikan beberapa lembaga donatur.

”Melalui PPG, kita ingin memastikan bahwa guru PAI memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda,’’ katanya, Minggu (22/12).

Tahun ini Kemenag melaksa-nakan PPG dengan model tatap muka dan daring. Program itu dilaksanakan dalam enam tahap. Di antaranya, pendalaman materi, pembuatan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan, dan uji kompetensi (uji kinerja dan uji pengetahuan). Setiap angkatan PPG digelar dalam durasi 128 hari atau setara dengan 36–40 SKS.

Pada bagian lain, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menambahkan, PPG sangat penting bagi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam. Pendidikan profesi diharapkan mampu melahirkan guru-guru PAI yang tidak hanya kompeten dalam materi.

”Tetapi, juga mampu me-nyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan tantangan zaman,’’ kata Abu.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan strategi meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya, menaikkan besaran TPG untuk guru non-ASN. Selama ini guru non-ASN yang sudah bersertifikat profesi guru mendapatkan TPG Rp1,5 juta/bulan.
Dengan kebijakan baru Prabowo itu, mereka akan mendapatkan TPG Rp 2 juta/bulan. Sedangkan TPG untuk guru PNS sesuai dengan besaran gaji pokoknya. (*)

Artikel Sudah Ikut PPG, Tunjangan 28 Ribuan Guru PAI Segera Cair pertama kali tampil pada News.

batampos – Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, perjalanan membangun bisnis tidaklah mudah, terutama bagi para anak muda yang melirik dunia usaha.

Minimnya pengalaman dan edukasi bisnis, keterbatasan modal, hingga akses pasar menjadi kendala yang sering dihadapi. Di sinilah J&T Express sebagai perusahaan logistik berskala global hadir dan meluncurkan program seperti J&T Connect Preneur sebagai jembatan untuk membantu para pengusaha belajar, berkembang, dan menciptakan peluang baru.

Pada kompetisi bisnis yang diselenggarakan oleh J&T Connect Preneur, tiga pengusaha muda menarik perhatian dengan ceritanya masing-masing. Pasalnya, di usianya yang muda tersebut mereka mampu menembus Top 10 dari total sekitar 300 pendaftar.

SISABENANG

Chantika, pemilik dari SISABENANG mengawali usahanya tepat di kala pandemi COVID-19 berlangsung. “Di waktu tersebut, kecintaan saya dan ibu terhadap dunia fesyen menginspirasi untuk menciptakan produk fashion berkelanjutan yang belum banyak dilirik pengusaha lain.” kenangnya. Chantika memanfaatkan limbah sisa kain pabrik sebagai bahan utama pembuatan produk dan merupakan upaya untuk mendukung aksi global SDGs (Sustainable Development Goals).

Bergabung dalam J&T Connect Preneur menjadi titik balik bagi SISABENANG. Program ini memberikan wawasan mendalam, mulai dari cara menyusun business model canvas hingga strategi pemasaran. Menariknya, SISABENANG memiliki gerakan “Tanam Satu Tumbuh Seribu” dimana setiap produk yang terjual akan menyumbang sebesar Rp10.000 untuk penanaman 1 pohon mangrove di Desa Bedono, Jawa Tengah sebagai bentuk kepedulian SISABENANG terhadap lingkungan.

BY ADINDA HIJAB

Telah berdiri selama 9 tahun, By Adinda Hijab menjadi salah satu pemain utama di industri fashion muslim. Bermula sebagai reseller, Noviana Adinda Putri yang berusia 25 tahun sebagai pendiri By Adinda Hijab berhasil mengembangkan bisnisnya hingga memiliki tujuh toko offline dan toko daring.

“Sebagai pengusaha muda, tantangan besar yang dihadapi adalah membuktikan kemampuan di tengah skeptisisme orang-orang terhadap anak muda. Namun, dorongan untuk mencoba hal baru dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci sukses By Adinda Hijab.” pungkas Adinda. By Adinda Hijab memahami pentingnya inovasi, keberlanjutan, dan dampak sosial. Sang pemilik bahkan berkomitmen memberikan pelatihan kepada para Gen Z untuk merintis usaha, dan membantu meningkatkan keterampilan mereka.

Adinda menambahkan, “Mengikuti J&T Connect Preneur memberikan dorongan signifikan bagi By Adinda Hijab. Program ini tidak hanya memberikan bimbingan praktis, tetapi juga memperluas jaringan dan meningkatkan eksposur bisnis.”

BROWNIES SEMUT

Dimulai pada tahun 2016, bisnis ini sempat menghadapi berbagai hambatan, termasuk erupsi Gunung Agung dan pandemi COVID-19. Setelah vakum beberapa tahun, Gunawan Wijaya sebagai pemilik memutuskan untuk melanjutkan usaha ini pada 2022 dengan modal dan pengetahuan yang sangat terbatas.

Berawal dari produksi manual di rumah, kini bisnis tersebut telah memiliki ruang produksi khusus dengan peralatan modern dan tenaga kerja yang kompeten. “Tantangan minimnya modal dan pengalaman diatasi dengan memanfaatkan akses teknologi, seperti e-commerce, yang membuka peluang lebih besar.” jelas Gunawan.

Melalui J&T Connect Preneur, Gunawan merasa lebih percaya diri dalam mengelola bisnis dan berkomunikasi dengan mitra baru. Masukan dari mentor dan juri membantu menciptakan strategi yang lebih efisien dan terarah. Kini, bisnis ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan visi yang lebih jelas.

Program seperti J&T Connect Preneur membuktikan pentingnya pendampingan dan edukasi bagi pelaku UMKM. Dengan menyediakan bimbingan, akses jaringan, dan peluang pendanaan, program ini menjadi katalisator bagi UMKM untuk terus berinovasi. (*)

Artikel Cerita Sukses UMKM Milenial dan Gen Z Pemenang J&T Connect Preneur Business Competition pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membahas kriteria dan batasan soal barang dan jasa premium yang kena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen berlaku Januari 2025.

Hal ini sebagaimana juga disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rilis resminya, yang dikutip Senin (23/12).

Pihaknya memastikan akan membahas kriteria dan batasan itu dengan secara hati-hati bersama pihak-pihak terkait. Sehingga nantinya, hanya akan dikenakan terhadap kelompok masyarakat mampu.

“Kementerian Keuangan akan membahas kriteria atau batasan barang/jasa tersebut secara hati-hati dengan pihak-pihak terkait agar pengenaan PPN atas barang/jasa tertentu dengan batasan di atas harga tertentu dapat dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya dikenakan terhadap kelompok masyarakat sangat mampu,” kata DJP dalam rilis resminya.

Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan bahwa seluruh barang kebutuhan pokok dan jasa kesehatan dan pendidikan pada tanggal 1 Januari 2025 akan tetap bebas PPN sampai diterbitkannya peraturan terkait.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Meski begitu, ia memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau dengan kata lain dibebaskan.

“Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen,” sambungnya.

Adapun barang-barang kebutuhan pokok yang dibebaskan pajak, meliputi beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi. Kemudian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

“Seluruhnya bebas PPN. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” jelas Politikus Partai Golkar itu. (*)

Artikel Kemenkeu akan Bahas Kriteria Soal Barang dan Jasa Premium yang Kena PPN 12 Persen pertama kali tampil pada News.

batampos – Terdakwa korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis akan menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Selain Harvey Moeis, dua terdakwa lainnya, Direktur Utama PT Refined Bangka (RBT) Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah juga akan mendengarkan putusan hakim.

Rencananya, sidang beragendakan putusan hakim itu akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB. “Kita akan jatuhkan putusan hari Senin, untuk ketiga-tiganya dan insya Allah dengan yang terdakwa lainnya seperti itu dalam satu hari itu ya. Kita mulai jam 10 pagi,” kata Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto saat memimpin sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/12) lalu.

Harvey Moeis telah dituntut hukuman hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Jaksa meyakini, Harvey Moeis melakukan tindak pidana korupsi di PT Timah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Suami dari artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sementara, Suparta dituntut pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan satu tahun. Suparta juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 4,57 triliun subsider pidana penjara selama delapan tahun.

Reza Andriansyah dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta. Apabila tidak mampu membayar, diganti pidana kurungan selama 6 bulan.

Harvey dan Suparta terancam pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan, Reza tidak menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi tersebut. Namun, karena terlibat serta mengetahui dan menyetujui semua perbuatan korupsi itu dituntut pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Artikel Harvey Moeis dkk Hadapi Sidang Vonis Hakim Kasus Dugaan Korupsi PT Timah pertama kali tampil pada News.