Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya (F. Azis Maulana)
batampos – Pemerintah akan memberlakukan kenaikan pajak kendaraan bermotor melalui penerapan opsen pajak mulai 5 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Opsen pajak akan diberlakukan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal ini dipastikan akan berdampak pada kenaikan nilai pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menyatakan bahwa penerapan kebijakan ini akan memengaruhi perhitungan pajak kendaraan bermotor di daerah.
“Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025. Publik tentu akan bertanya mengapa ada kenaikan pajak kendaraan bermotor setelah penerapan UU No 1 Tahun 2022,” ujarnya, Kamis (26/12).
Meski Pemprov Kepri menurunkan tarif PKB dari 1,5 persen menjadi 1,05 persen, penambahan opsen pajak sebesar 66 persen untuk kabupaten/kota membuat total pajak kendaraan tetap meningkat. Tarif BBNKB pertama, sementara itu, tetap berada di angka 10 persen.
Diky menambahkan, masyarakat yang hendak membeli kendaraan baru diimbau untuk segera melakukan pendaftaran sebelum tanggal 5 Januari 2025 agar masih dapat dikenakan tarif lama.
“Kami mengimbau kepada dealer dan masyarakat untuk mendaftarkan kendaraan baru sebelum 5 Januari 2025 agar pengenaannya tetap menggunakan tarif lama,” katanya.
Jika pendaftaran dilakukan setelah tanggal tersebut, maka kendaraan akan dikenakan tarif baru sesuai dengan UU HKPD No 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2024, yang mendukung implementasi opsen pajak tersebut. Opsen pajak merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
“Opsen pajak ini diperlukan oleh negara untuk memberikan pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat,” kata Diky. (*)
Ilustrasi: Pelabuhan peti kemas Batuampar di Batam (istimewa)
batampos – Tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka membuktikan janji politiknya, khususnya terkait dengan bidang ekonomi. Sektor perekonomian menyangkut perbankan, UMKM, diharapkan berkontribusi pada daya dorong ekonomi ke depan.
Prabowo mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam masa pemerintahannya ke depan. Sejumlah program seperti pembangunan 3 juta rumah; hilirisasi; pemutihan kredit UMKM, Petani, dan Nelayan; hingga swasembada pangan menjadi pondasi awal yang dijalankan untuk mendongkrak target pertumbuhan ekonomi yang fantastis tersebut.
Kini, tahun 2024 akan berakhir. Lalu, jika melihat sejumlah program yang sedang dijalankan pemerintah baru, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2025?
Bagaimana peluang dan tantangannya? Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi eksternal maupun domestik.
Dari sisi eksternal, kebijakan proteksionisme AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, termasuk rencana pengenaan tarif hingga 60% untuk produk asal China dan 10-20% untuk produk asing lainnya, berpotensi mengganggu kinerja ekspor Indonesia dan memperburuk rantai pasok global. Sementara dari sisi domestik, pelemahan konsumsi kelas menengah, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, menjadi tantangan signifikan.
“Situasi ini diperburuk oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, seperti kenaikan PPN menjadi 12%, penurunan belanja modal pemerintah sebesar 43,8% dan kebijakan moneter yang cenderung ketat,” kata Faisal melalui keterangan tertulis kepada Jawapos.com, Sabtu (21/12).
Di sisi lain, perlambatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama dan peningkatan kebijakan proteksionisme global semakin memperberat tekanan pada pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, Faisal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 4,8%-5%.
“Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang berupaya mendorong pertumbuhan hingga 8%. Secara fundamantal, peluang pertumbuhan lebih tinggi juga dihadang oleh persoalan berbagai struktural. Salah satunya adalah deindustrialisasi prematur, yang menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan nilai tambah industri,” paparnya.
Butuh Pendekatan Strategis
Faisal berpandangan, untuk mencapai target pemerintah tersebut dibutuhkan pendekatan strategis yang komprehensif. Reformulasi kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan dan mendukung daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, menjadi salah satu prioritas utama.
Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih fokus pada penciptaan efek pengganda ekonomi serta revitalisasi industri manufaktur melalui penguatan keterkaitan hulu-hilir (backward and forward linkage) juga sangat penting.
“Tidak kalah penting, peningkatan sinergi antara BUMN, swasta, dan UMKM dalam kerangka ekonomi inklusif perlu dilakukan. Implementasi strategi tersebut membutuhkan political will yang kuat serta koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Hilirisasi Masih Menjadi Penyangga Utama Investasi
Faisal mengatakan, percepatan investasi di Indonesia pada tahun 2025, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Potensi pelemahan investasi akan terjadi pada investasi pemerintah dan BUMN.
Pada tahun 2025, pemerintah telah memangkas belanja modal dari Rp 338,9 triliun pada 2024 menjadi Rp 190,6 triliun pada tahun 2025, atau turun 43,8%. Penurunan program infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, bendungan, termasuk investasi pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan mengalami penurunan.
Beberapa proyek investasi pemerintah berpotensi mendongkrak investasi tahun depan jika dapat dieksekusi sesuai rencana. Salah satunya adalah program perumahan sebanyak 3 juta per tahun yang berpotensi mendorong investasi bangunan residensial
“Namun, program pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang tiga kali lipat lebih besar dari program pemerintahan sebelumnya ini akan menghadapi tantangan berupa masih lemahnya daya beli masyarakat,” tegasnya.
Program hilirisasi yang fokus pada komoditas strategis seperti bauksit dan tembaga, serta berlanjutnya investasi hilirisasi pada komoditas nikel juga akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan investasi di tahun mendatang.
Beberapa sektor yang menyumbang investasi terbesar seperti pertambangan dan industri logam dasar, masih menjadi salah satu pendorong utama investasi sektor primer dan sekunder pada tahun depan. Investasi pada logam dasar dan pertambangan merupakan kelanjutan dari masifnya investasi smelter, khususnya nikel, dan ekspansi investasi pada pertambangan mineral dan batubara.
Sektor farmasi menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan, terutama didorong oleh peningkatan kesadaran kesehatan pasca pandemi. Sementara itu, investasi yang stabil di sektor properti dan kawasan industri didorong antara lain oleh pembangunan proyek satu juta rumah dan pembangunan 44 kawasan industri yang masuk dalam RPJMN dan Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, perkembangan digitalisasi dan teknologi menjadi pendorong utama pertumbuhan di sektor transportasi dan telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan laporan e-Conomy SEA 2024 yang dikeluarkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, yang mencatat bahwa aktivitas ekonomi digital di Indonesia tumbuh dari US$ 80 miliar pada 2023 menjadi US$ 90 miliar pada 2024, serta diperkirakan akan terus tumbuh hingga 2030 dengan nilai yang dapat mencapai US$ 360 miliar.
“Investasi langsung tahun depan dapat terganggu oleh perlambatan permintaan global dan domestik yang mengurangi urgensi peningkatan kapasitas produksi, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri manufaktur. Kondisi ini akan menurunkan daya tarik investasi di sektor riil, terutama untuk mesin dan perlengkapan,” tegasnya.
Dikatakan Faisal, ancaman suku bunga tinggi –sebagai respons The Fed terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi– akan ikut mendorong bertahannya suku bunga tinggi di sektor keuangan dan mengurangi insentif investasi di sektor rill.
Kompleksnya tantangan percepatan investasi pada tahun 2025 juga diperburuk oleh permasalahan struktural yang menghambat kontribusi investasi terhadap daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang diperoleh Indonesia yang tinggi, sebesar 6,3, dibandingkan Malaysia (2,5) dan Filipina (3.3).
Struktur PMTB Indonesia masih didominasi oleh bangunan (72%), dengan porsi mesin dan peralatan hanya 20%, serta lainnya 7,7%. Komposisi ini berbeda dengan negara Filipina yang memiliki struktur bangunan sebesar 62%, dan mesin dan peralatan mencapai 27%, serta Malaysia, yang memiliki struktur yang lebih seimbang dengan porsi investasi bangunan sebesar 50%, dan mesin dan peralatan 42%, Investasi pada mesin dan peralatan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi, sementara investasi di sektor bangunan lebih bersifat pendukung, dengan dampak terhadap output ekonomi yang lebih terbatas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud.
Situasi ini terjadi karena pembangunan masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik yang masih rendah. Selain itu, industri manufaktur juga menghadapi gejala deindustrialisasi. Karena itu, persoalan struktural tersebut dapat diatasi dengan mendorong investasi di sektor manufaktur secara masif.
“Di samping itu, diperlukan perbaikan faktor-faktor yang mendukung peningkatan produktivitas (Total Factor Productivity) seperti pemberantasan korupsi, efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas tenaga kerja terampil, serta peningkatan investasi pada R&D,” pungkasnya. (*)
Tangkapan layar video saat kapal Patroli Maritim Singapura mengintimidasi sejumlah kapal nelayan Belakangpadang yang diduga berada di perbatasan laut Indonesia-Singapura.
batampos – Sejumlah nelayan Belakangpadang mendapat intimidasi dari kapal patroli Marine Police Singapura. Kapal itu membuat manuver gelombang laut yang membahayakan nelayan.
Kadispen Lantamal IV Batam, Mayor I Wayan Rusdiana membenarkan adanya kejadian ini. Ia mengatakan nelayan tersebut diintimidasi saat memasuki Perairan Singapura.
“Betul. Itu masuk Perairan Singapura,” ujarnya, Kamis (26/12).
Diketahui, intimidasi ini terjadi pada Selasa (24/12). Saat itu, beberapa nelayan yang menggunakan perahu terombang ambing diatas gelombang besar. Bahkan, salah seorang nelayan terbalik dari perahunya.
“Tidak ada korban jiwa,” kata Wayan.
Wayan menjelaskan nelayan tradisional memang tidak dilengkapi alat navigasi. Sehingga, saat berlayar berpotensi melewati perbatasan Indonesia.
“Dalam hal bernavigasi itu mereka tidak dilengkapi dengan sarana bernavigasi yang lengkap sehingga kerap kali menembus batas wilayah antara Indonsssia dan Singapura,” ungkapnya.
Dengan adanya kejadian ini, Wayan berharap pemerintah memberikan edukasi kepada para nelayan tradisional dalam hal batas wilayah
“Peran pemerintah saat ini adalah memberikan edukasi kepada para nelayan tradisional dalam hal batas wilayah sehingga kejadian-kejadian tersebut dapat diminimalisir,” tutupnya. (*)
Aktifitas pedagang dari Pontianak menjajakan sembako dari pulau ke pulau. Para pedagang memanfaatkan kapal KM Sabuk Nusantara 36 untuk berdagang. f.ihsan
batampos – Pagi itu, Pelabuhan Tarempa sudah dipenuhi masyarakat yang menanti kedatangan kapal perintis, KM Sabuk Nusantara 36 dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, (26/12).
Mereka menanti kapal bukan hendak berangkat, melainkan berbelanja kebutuhan rumah tangga.
Kapal yang dikelola oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) itu, memang sudah terkenal dikalangan masyarakat sebagai kapal sembako meski peruntukkanya membawa penumpang.
Sebutan ini tidak lazim, karena mayoritas pedagang dari Pontianak menjajakan barang dagangannya ke pulau-pulau dengan menggunakan kapal perintis.
“Harga mereka jual lebih terjangkau dibandingkan harga barang dari Tanjungpinang,” ucap seorang warga, Kartika.
Kartika kerap membeli sembako untuk dijual kembali di warung miliknya yang berada di daerah Rintis, Desa Tarempa Selatan.
“Untung kita banyak, lumayanlah. Biasa saya beli cabe, bawang, dan buah,” sebut Kartika.
Ia menjelaskan kapal pengangkut pedagang dari Pontianak ini jadwal tiba di Tarempa setiap 10 hari sekali. Artinya dalam sebulan, sebanyak tiga kali ia belanja.
“Tak lama juga kok kita tunggu trip jadwalnya. 10 kali sebentar, dagangan kita cepat juga habisnya,” terang Kartika.
Sementara itu, salah satu pedagang dari Pontianak, Arif mengaku aktifitas berjualan dari pulau ke pulau sudah ditekuni sejak 15 tahun silam.
“Dulu kapalnya bukan Sabuk Nusantara 36, masih kapal Trigas. Tak terasa juga 15 tahun jualan seperti ini,” ujar Arif sambil melayani pembeli.
Barang dagangan yang dijajakan, merupakan milik sendiri. Pria bertato itu, mengambil langsung dari petani yang ada di Kalimantan Barat.
“Tak banyak modal yang dikeluarkan, sistemnya kita ambil dulu, kalau dah selesai satu trip kapal baru kita bayarkan. Sistem bagi hasil dengan petani,” terang Arif.
Biasanya, dalam satu kali berlayar ia membawa barang dagangan berupa bawang dan cabe sebanyak 100 karung dengan total berat mencapai 700 kg.
“Satu karung beratnya 7 kilo. Alhamdulillah kadang habis, kadang sisa sedikit. Karena kita banyak singgah pulau, banyak yang beli dagangan kita,” ucap Arif.
Untuk harganya, bawang putih dan merah dibanderol Rp 30 ribu per kg. Sedangkan cabe merah dan rawit ia jual Rp 35 ribu per kg.
“Kalau per karung kita jual cuma Rp 200 ribu aja bang,” sebut Arif.
Sedangkan untuk buah, ia menjajakan buah naga, jeruk dan semangka. Dalam satu trip berlayar, masing-masing buah dia membawa 6 keranjang dengan total berat 360 kg.
“Semua buah dijual dengan harga Rp 40 ribu per kg,” ucapnya.
Dari hasil jualan antar pulau, Arif telah berhasil menyekolahkan anaknya hingga lulus Sarjana Pertanian.
“Anak saya tiga, yang paling besar baru lulus pertanian di Universitas Palangkaraya. Kalau kita tekun, ada aja rezeki,” kata Arif.
Perlu diketahui, adapun rute yang dilalui oleh KM Sabuk Nusantara 36 meliputi Pontianak-Serasan-Subi-Penagi-Midai-Tarempa-Letung-Tanjungpinang-Tambelan (PP). (*)
Politisi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. (ANTARA)
batampos – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerbitkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan lzin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Surat edaran itu bertujuan memperketat izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi para pejabat pemerintahan.
Surat itu diterbitkan berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024.
“Agar saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),” sebagaimana dikutip dalam petikan kebijakan terssebut, Kamis (26/12).
Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah. Kedua, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional.
Ketiga, Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas. Misalnya, sepertk program tugas belajar jenjang diploma hingga post doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.
“Keempat, PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,” bunyi poin 4.
Dalam kebijakan itu dijelaskan, permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sebelum rencana tanggal keberangkatan. Serta, pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan individu, korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah RI pada negara yang dituju, serta keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai.
Sementara, bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan permohonan persetujuan tim pendamping substansi maupun non substansi. Serta permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan PDLN Menteri.
“Kelima, dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan,” tutup kebijakan itu. (*)
Ilustrasi. Para pengendara melawan arus. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Sejumlah pengendara kerap melawan arus saat melintas di Simpang Melcem, Batuampar. Pengendara ini didominasi para pekerja perusahaan yang mengenakan wearpack.
Ahmad, salah seorang warga mengaku para pengendara tersebut melawan arus di simpang Melcem saat jam pulang kerja, khususnya sore hari.
“Pekerja ini sengaja melawan arus karena jauh mutar,” ujarnya, Kamis (26/12).
Dessi, warga Senggarang Tanjungpinang menunjukkan foto anaknya yang dijual di Kamboja, Kamis (26/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Agung Haryadi, pria asal Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri itu mengaku ditipu, dijual hingga dipaksa bekerja sebagai admin judi online (judol) di Negara Kamboja.
Pria berusia 25 tahun, warga Kelurahan Senggarang itu meninggalkan rumah pada dua pekan yang lalu, tepatnya 9 Desember 2024 lalu. Kepada ibu kandungnya, Agung pamit untuk bekerja di Jakarta.
“Beberapa hari kemudian, anak saya memberi kabar bahwa sudah di Batam. Di Jakarta dia (korban) memang belum sempat kerja,” kata ibu kandung korban, Dessi kepada Batam Pos, Kamis (26/12).
Di Kota Batam, Dessi mengaku anaknya ditawari untuk bekerja di Malaysia oleh seseorang yang dikenal melalui sosial media. Kala itu, Agung diiming-imingi akan memperoleh gaji bulanan senilai Rp30 juta, jika bekerja di salah satu perusahaan perkebunan sawit di Malaysia.
Agung pun terbuai, ia langsung pergi ke Malaysia dengan berniat bekerja. Segala dokumen, seperti paspor diurus di Kota Batam oleh agensi yang mengajak Agung bekerja di Malaysia.
“Tapi anak saya disuruh berangkat ke Kamboja pakai pesawat. Dia beri kabar melalui whatsapp, katanya ditipu,” tambahnya.
Mendapatkan kabar tidak baik itu, Dessi pun mengaku kaget dan khawatir. Apalagi, anak sulungnya itu menyampaikan bahwa telah dijual, serta sempat disekap di sebuah rumah di Kota Poypet, Kamboja.
Di kamar rumah tersebut, Agung hanya diberi satu botol minuman mineral tampa diberikan makanan. Bahkan, handphone yang digunakan untuk menghubungi Dessi sempat ditahan beberapa hari.
“Cuma dikasih minum aja satu botol. Makan tidak dikasih. Tapi anak saya berhasil kabar, saat mobil yang membawa dia kecelakaan,” sebutnya.
Usai mengalami kecelakaan, kata Dessi anaknya itu berhasil kabur hingga diselamatkan oleh warga Kamboja. Kendati demikian, Dessi tetap berusaha untuk menyelamatkan Agung.
Dessi pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi, BP3MI hingga Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja melalui via online. Ia berharap, anaknya dapat segera diselamatkan dan dibawa kembali ke kampung halaman.
“Sudah lapor ke banyak pihak. Harapan saya, anak saya bisa pulang dengan selamat. Saat ini kabarnya baik di Phnom Penh. menunggu diselamatkan,” pungkasnya. (*)
Terdakwa Gazalba Saleh bersiap mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
batampos – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman hakim agung nonaktif Mahkamah Agung (MA), Gazalba Saleh atas perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di MA. PT DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara terhadap Gazalba Saleh atau bertambah 2 tahun dibanding putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gazalba Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” bunyi amar putusan PT Jakarta, dikutip Kamis (26/12).
PT DKI Jakarta juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Gazalba. Tak hanya itu, PT Jakarta juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Gazalba berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta subsider 2 tahun penjara.
Hukuman terhadap Gazalba Saleh itu diadili oleh ketua majelis hakim Teguh Harianto dengan anggota Subachran Hardi Mulyono, Sugeng Riyono, Anthon R Saragih, dan Hotma Maya Marbun pada 9 Desember 2024. Putusan itu dibacakan dalam persidangan, pada Senin (16/12).
Hukuman yang dijatuhkan PT Jakarta lebih berat dibanding vonis Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Gazalba Saleh 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.
Dalam menjatuhkan vonis tersebut, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, majelis hakim menilai Gazalba tidak membantu program pemerintah terkait pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatannya, serta mencemarkan nama baik Mahkamah Agung (MA).
“Hal yang meringankan, terdakwa Gazalba Saleh belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anaknya, serta bersikap sopan selama persidangan,” demikian bunyi amar putusan.
Meski demikian, putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa penuntut KPK menuntut agar hakim agung nonaktif, Gazalba Saleh dihukum 15 tahun penjara. (*)
Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.
batampos – Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad meminta seluruh operator kapal untuk memperhatikan kelayakan mesin. Hal ini buntut dari adanya Kapal Roro yang terbakar saat melayani masyarakat mudik.
“Perawatan rutin pada sistem kelistrikan dan mesin kapal ini sangat penting. Untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan,” ujarnya, Kamis (26/12).
Ia mengatakan kejadian kebakaran ini menjadi pengingat serius bagi seluruh operator kapal agar senantiasa mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.
“Keselamatan dalam beroperasi adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan,” katanya.
Sementara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II KepriC Dini Kusumahati Damarintan mengatakan situasi di Dermaga Telaga Punggur telah kembali normal, dan aktivitas pelayaran sudah dapat dilanjutkan.
“Aktivitas sudah normal dan pelayanan tetap berjalanC,” katanya.
Selain itu, pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran, serta agar langkah pencegahan yang lebih efektif dapat diterapkan.
“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut,” tutupnya. (*)
Ilustrasi. Penjual ayam potong di Pasar Botania 1 Batamcentre. Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Harga ayam potong segar di pasar tradisional Kota Batam tinggi di momen Natal dan jelang pergantian tahun 2024. Belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga ayam potong, namun diperkirakan terjadi karena permintaan tinggi selama libur Natal.
Tingginya harga ayam potong juga dikeluhkan masyarakat. Apalagi kenaikan ayam juga beserta komoditi lainnya, terutama cabai. Cabai yang sempay berada diatas Rp 90 ribu per kg , perhari ini naik hingga Rp 110 ribu untuk jenis cabai rawit merah, lombok atau cabai setan.
Eka, pedagang di Pasar Botania, Batamcenter, mengungkapkan bahwa lonjakan harga ayam potong sudah naik sejak minggu lalu. Namun semakin kesini, harganya pun semakin naik hingga menyentuh Rp 44 ribu per kg.
“Untuk ayam potong memang sudah naik, dua hari terakhir naik lagi jadi Rp 44 ribu per kg,” jelasnya.
Menurut dia, kenaikan harga ayam potong selama hari besar dan pergantian tahun juga sudah jadi hal biasa. Hampir setiap akhir tahun , harga ayam naik karena memang permintaan tinggi.
“Karena memang permintaan tinggi, jadi harga ayam pastinya akan naik,” imbuhnya.
Hal serupa diungkapkan oleh Ari, pedagang ayam di Pasar Mustafa, Batamcenter. Ia menyebut bahwa harga ayam potong di pasar tersebut berkisar antara Rp 41 ribu hingga Rp 43 ribu per kilogram. Tingginya harga ayam saat ini dipicu oleh peningkatan permintaan yang signifikan.
“Permintaan memang tinggi, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan seperti ini sudah jadi hal yang biasa,” katanya.
Kenaikan harga ayam potong ternyata dikeluhkan oleh masyarakat, terutama ibu pedagang makanan. Kenaikan sejumlah komoditi termasuk ayam dan cabai membuat mereka harus mengeluarkan modal lebih banyak.
“Ya pastinya berat, karena tak hanya ayam potong yang tinggi, cabai juga gila harganya,” imbuh Risa pedagang makanan.
Menurut dia, kenaikan harga ayam di momen hari besar cukup memberatkan. Karena ia tak bisa menaikan harga makanan yang dijual.
“Ya tak mungkin dinaikin disaar momem begini, nanti turun lagi. Ini udah resiko pedagang makanan, namun berharap kondisi ini jangan lama-lama,” ungkapnya. (*)
