batampos – Bentrokan antara warga Kampung Sembulang Hulu dan Sei Buluh dengan puluhan pekerja PT Makmur Elok Graha (PT MEG) pada 18 Desember 2024 kembali memicu perhatian publik. Peristiwa ini terjadi di tengah konflik agraria berkepanjangan terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City. Bentrokan tersebut mengakibatkan korban dari pihak warga, menambah daftar panjang insiden serupa yang telah berlangsung sejak 2023.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengutuk kekerasan yang terjadi dan mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas.

“Kami meminta Polda Kepri untuk melakukan penegakan hukum yang transparan dan adil. Negara harus menjamin pemulihan bagi korban kekerasan, termasuk dari aktor non-negara,” katanya, Jumat (20/12).

Dia menyerukan agar konflik agraria ini diselesaikan melalui dialog bermakna yang melibatkan semua pihak, seraya menambahkan bahwa keberulangan insiden ini menunjukkan permasalahan serius yang memerlukan solusi segera.

Selain itu, Komnas HAM meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada korban dan saksi kekerasan. Pemerintah diminta untuk menjadikan penyelesaian konflik agraria sebagai agenda prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berharap konflik ini dapat

Tetapkan gambar unggulan

diselesaikan dengan baik dan damai. “Kalau ada langkah yang baik, mengapa harus memilih langkah yang justru membuat masalah,” ujarnya singkat, 18 Desember lalu.

Ombudsman: Maladministrasi dan Intimidasi Harus Dihentikan

Sementara itu, Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menyayangkan bentrokan tersebut dan menilai insiden itu tidak seharusnya terjadi jika PT MEG tidak terprovokasi.

Ia menegaskan, bahwa Ombudsman telah menyampaikan temuan maladministrasi terkait proyek ini pada Januari 2024, mencakup kelalaian, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur.

“Tindakan korektif telah kami sampaikan kepada BP Batam dan Pemko Batam agar lebih mengutamakan musyawarah dengan masyarakat terkait relokasi, serta menghindari intimidasi dan kekerasan,” kata Lagat, Sabtu (21/12).

Ombudsman meminta Menteri Investasi BKPM, mengevaluasi proyek Rempang Eco-City, karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penetapan lokasi pembangunan di wilayah yang telah lama dihuni masyarakat.

Lagat menegaskan pentingnya mempertahankan keputusan Pemko Batam dalam Keputusan Wali Kota No. 105/2004, yang menetapkan sejumlah wilayah di Rempang sebagai kampung tua.

“Hak-hak masyarakat yang telah tinggal di sana selama puluhan, bahkan ratusan tahun, harus dilindungi,” ujarnya.

Lalu, penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) harus memenuhi syarat clear and clean, di mana tidak ada lagi masyarakat yang menguasai lahan tersebut. Proses musyawarah dan sosialisasi harus terus dilakukan dengan pendekatan persuasif untuk memastikan kesukarelaan masyarakat dalam relokasi.

Ombudsman juga mengimbau masyarakat agar menjaga kondusifitas dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Ia optimistis bahwa dengan adanya transisi pemerintahan, proyek PSN ini akan ditinjau ulang untuk menghasilkan solusi yang lebih konkret dan adil.

“Harapan kami, Rempang Eco-City dapat dikembangkan tanpa harus memaksa relokasi warga. Proyek ini seharusnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bukan malah meminggirkan mereka,” kata dia.

Peristiwa ini kembali menegaskan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam menyelesaikan konflik agraria di Rempang, agar pembangunan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat setempat. (*)

Reporter : ARJUNA

Artikel Terkait Bentrokan Jilid 2 Warga vs Pekerja PT MEG di Rempang, Komnas HAM dan Ombudsman Desak Penegakan Hukum pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer di Batam semula bak oase di tengah gurun. Setelah bertahun-tahun mengabdi mencerdaskan generasi penerus bangsa, para pahlawan tanpa tanda jasa ini memandang PPPK sebagai jembatan menuju kehidupan yang lebih layak.

Bagi Wd, seorang guru honorer yang telah mengabdikan 16 tahun hidupnya untuk dunia pendidikan, PPPK adalah angin segar yang ditunggu-tunggu. Namun, harapannya sirna begitu saja. ”Kami yang sudah bertahun-tahun mengajar malah tergeser. Rasanya tidak adil,” katanya kepada Batam Pos, Sabtu (21/12).

Kekecewaan Wd bermula saat hasil seleksi formasi guru diumumkan. Dari 79 formasi yang tersedia, 28 orang peserta formasi guru yang seharusnya lolos justru digantikan oleh 29 peserta lain yang awalnya tidak mendaftar di formasi tersebut.

”Saya tidak habis pikir. Orang-orang yang bahkan tidak mengikuti tes formasi guru bisa lolos. Apa yang sebenarnya terjadi?” ucap Wd.

Rasa kecewa serupa juga dirasakan oleh Yd, seorang guru honorer lainnya yang telah mengabdi lebih dari dua dekade. ”Kalau hasilnya sesuai perangkingan nilai, kami bisa menerima. Tapi nyatanya, sistem ini tidak transparan,” ujarnya.

Menurut Yd, sebagian dari mereka yang dinyatakan lolos bukanlah guru aktif di sekolah dasar.

”Ada yang justru tenaga administrasi sekolah (TAS). Bahkan, beberapa di antaranya statusnya tidak sesuai dengan data BKN,” katanya.

Ia menambahkan, hasil seleksi tersebut mencerminkan ketidakadilan bagi para guru honorer yang telah bertahun-tahun berjuang di lapangan. ”Kami hanya meminta keadilan. Jika kami memenuhi kriteria, tolong akui itu tanpa kecurangan,” ucap Yd.

Bagi para guru honorer, seleksi PPPK bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga pengakuan atas pengabdian mereka selama ini. Sayangnya, hasil seleksi kali ini justru menciptakan luka mendalam.

Wd dan Yd berharap pemerintah segera mengevaluasi hasil seleksi tersebut. Mereka juga meminta transparansi dalam sistem perangkingan dan kejelasan mengenai data peserta yang lolos.

“Kami ingin 28 peserta dari formasi guru yang mengikuti tes diluluskan sesuai kriteria. Jangan ada lagi ketidakadilan seperti ini,” ucap Wd.

Saat hal ini dikonfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto. Dia mengatakan, bahwa itu bukan dari wewenang Disdik, melainkan pusat. Semua proses perekrutan juga ditekankan melalui sistem.

”Kami hanya menjalankannya, selebihnya itu wewenang pusat,” katanya.

Ia menjelaskan, proses seleksi sepenuhnya berada di bawah wewenang BKN. Sistem seleksi telah membuka peluang bagi guru honorer BOS untuk mendaftar, meskipun Disdik lebih memprioritaskan honorer daerah.

“Keikutsertaan mereka memang diatur oleh sistem. Kalau mereka tidak memenuhi syarat, sistem akan otomatis menolak. Seleksi sepenuhnya tidak ada di kami. Kalau merasa dicurangi, perangkingan itu berdasarkan hasil ujian mereka,” ucap Try.

Ia mengakui, Disdik Batam tidak memiliki data nilai dari peserta seleksi karena seluruh proses berada di bawah kendali sistem pusat.

“Setahu saya, biasanya nilai tes langsung keluar setelah ujian. Namun, hingga hari ini, kami belum menerima data nilai mereka,” katanya. (*)

Reporter : ARJUNA

Artikel 16 Tahun Mengabdi, Guru Honorer Tersisih Seleksi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam memperkirakan curah hujan disertai angin kencang akan melanda wilayah Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) dalam beberapa hari ke depan.

Forecaster BMKG Hang Nadim mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak cuaca ekstrem ini.

“Ada potensi hujan lebat di wilayah Batam dan beberapa daerah lain di Kepri. Namun, sifatnya cenderung lokal. Kecepatan angin di seluruh wilayah Kepri, termasuk Batam, juga diprediksi meningkat,” ujar Forecaster BMKG Hang Nadim, Fitri Annisa, Sabtu (21/12).

Selain hujan lebat dan angin kencang, BMKG juga memprediksi adanya gelombang laut tinggi di sejumlah perairan di Kepri, terutama di perairan Bintan, Kepulauan Anambas, dan Natuna.
Tingginya gelombang laut yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di Laut Natuna, perairan Bintan, dan Lingga. Gelombang laut yang cukup tinggi ini dapat membahayakan aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal-kapal kecil seperti perahu nelayan.

“Dengan peningkatan kecepatan angin di perairan, kapal kecil seperti nelayan sangat berisiko. Sementara itu, di darat, rumah-rumah warga dengan atap tidak kokoh, terutama di daerah pesisir, juga berpotensi mengalami kerusakan. Kondisi di lapangan akan sangat bergantung pada intensitas cuaca,” ucap Fitri.

BMKG mencatat, kondisi yang lebih ekstrem dapat terjadi di wilayah perairan Anambas, Natuna, dan Laut Natuna Utara, dengan gelombang laut yang diperkirakan mencapai ketinggian 2,5 hingga 4 meter.

“Kami mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah rawan bencana untuk tetap siaga. Waspadai potensi dampak seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan akibat angin kencang, terutama saat hujan lebat,” ujarnya.

Masyarakat diminta untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG terkait perkembangan cuaca dan kondisi gelombang laut (*)

Reporter : AZIS MAULANA

Artikel Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kota Batam semakin memantapkan posisinya sebagai pusat konektivitas digital di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan peresmian Cable Landing Station (CLS) di Nongsa, oleh PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin).

Fasilitas CLS di Nongsa tersebut menjadi bagian dari sistem kabel bawah laut Indonesia Cable Express (ICE), yang menghubungkan Indonesia dengan dunia.

Proyek ini menjadi tonggak baru dalam transformasi digital Indonesia. Setelah sebelumnya mengandalkan Tanjungbemban sebagai lokasi utama pendaratan kabel bawah laut, kini CLS Nongsa diproyeksikan sebagai gerbang utama konektivitas internasional. Infrastruktur ini akan mempercepat akses digital ke berbagai wilayah strategis, seperti Timur Tengah, Asia Timur, Australia, hingga Amerika Serikat.

CEO CFU WIB Telkom Group, Bogi Witjaksono, mengatakan, bahwa kolaborasi dengan Nongsa Digital Park (NDP) dan Citra Connect memperkuat fondasi infrastruktur digital nasional.

“Dengan meningkatkan peran Batam sebagai gerbang utama konektivitas global, kami meletakkan fondasi yang kuat untuk pengembangan pusat data di Batam dan sekitarnya,” katanya, Sabtu (21/12).

CLS Nongsa dirancang sebagai titik pendaratan utama untuk empat sistem kabel bawah laut, termasuk ICE Cable Systems. Infrastruktur ini kemungkinan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia bagian barat serta kawasan Asia Tenggara.
Chairman Citramas Group, Kris Wiluan, menyebut, bahwa NDP menjadi bagian dari inisiatif strategis guna memadukan infrastruktur modern dengan investasi pusat data.

“Proyek ini akan menjadikan Batam sebagai pusat data berteknologi tinggi yang terhubung secara global, menciptakan peluang kerja berkualitas tinggi bagi talenta Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Senior Nongsa Digital Park dan Citra Connect, Marco Bardelli, menambahkan, CLS Nongsa adalah langkah penting dalam memposisikan Batam sebagai pusat data terbesar di Asia Tenggara.

“Dengan kabel serat optik bawah laut, Nongsa Digital Park siap menjadi penggerak utama ekonomi digital Indonesia,” katanya.

Proyek tersebut juga merefleksikan komitmen Telin untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor revolusi digital global. Dengan begitu, Indonesia semakin siap menghadapi kebutuhan konektivitas masa depan yang lebih cepat dan andal, serta jadi pemimpin regional dalam konektivitas digital. (*)

Reporter : ARJUNA

Artikel Telin Resmikan Cable Landing Station di Nongsa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyelundupan rokok ilegal di Kepulauan Riau (Kepri) selama ini terbilang marak. Baik rokok impor yang masuk tanpa izin maupun produksi lokal tanpa pita cukai yang kerap dikirim ke luar Kepri. Namun, Polda Kepri membuktikan bahwa jaringan ini bisa disentuh dan diproses hukum.

Melalui Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud), Polda Kepri mengungkap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang merugikan negara. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di Kabupaten Karimun, petugas mengamankan jutaan batang rokok ilegal dan menetapkan seorang pria sebagai tersangka.

Dirpolairud Polda Kepri, Kombes Pol Trisno Eko Santoso, mengatakan operasi ini dilakukan pada Rabu (11/12) pekan lalu. Petugas menemukan 301 dus dan 32 slop rokok merek Camclar Original (rokok impor) yang disimpan di lantai dua rumah tersebut.

“Total barang bukti yang diamankan mencapai 3 juta batang rokok tanpa cukai,” ujar Trisno, Sabtu (21/12).

Rumah itu diketahui milik seorang pria berinisial R, 42 tahun, yang juga mengakui kepemilikan barang ilegal tersebut.

“Dari penyelidikan awal, rokok-rokok ilegal ini direncanakan untuk didistribusikan ke wilayah Riau,” tambahnya.

Pelaku dijerat Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana yang merugikan negara, terutama di wilayah perairan strategis seperti Kepulauan Riau.

“Kami akan konsisten menindak segala bentuk kejahatan, termasuk peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat,” tegas Kombes Trisno.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas ilegal di lingkungan sekitarnya.

“Upaya ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang lebih besar,” katanya.

Pengungkapan kasus ini menjadi salah satu bentuk keseriusan Polda Kepri dalam menjaga keamanan di wilayah Kepulauan Riau, yang dikenal sebagai jalur strategis perdagangan. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal yang lebih luas.

Sebelumnya, pada November 2024 lalu, Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau juga berhasil menggagalkan penyelundupan satu juta batang rokok ilegal dalam sebuah operasi yang berlangsung dramatis.

Penindakan ini terjadi setelah petugas terlibat aksi kejar-kejaran dengan ferry cepat atau high speed craft (HSC) yang membawa barang ilegal.

Upaya penggagalan ini sekaligus menjadi bukti nyata Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi melindungi masyarakat dan ekonomi nasional.

Bea Cukai jugai mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya menjaga Indonesia dengan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan terkait penyelundupan. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

Artikel Polisi Sita 3 Juta Batang Rokok pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pekerja kini semakin mudah memiliki rumah idaman melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini menawarkan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) dengan bunga rendah dan tenor panjang.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dalam memiliki rumah, sejalan dengan visi mendukung program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

”Manfaat layanan tambahan ini memungkinkan peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan kemudahan dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP),” kata Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Eko Yuyulianda, pada Podcast Batam Pos, Sabtu (21/12).

Ia menambahkan, program ini memberikan subsidi bunga dengan suku bunga lebih rendah dibandingkan bunga komersial, yaitu sebesar BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) + 3%. Saat ini, bunga flat yang ditawarkan adalah 9%.

Dia menjelaskan, MLT-JHT ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam memiliki rumah, mendukung program Sejuta Rumah, meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan memberikan perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.

“Tenor pinjaman yang panjang hingga 30 tahun juga menjadi keunggulan program ini,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbarriau mencatatkan pencapaian positif dengan 15 peserta dan dua perusahaan memanfaatkan fasilitas ini.

Total nominal pembiayaan mencapai Rp10,5 miliar, terdiri dari KPR sebesar Rp1,7 miliar untuk tujuh peserta, PRP sebesar Rp1,11 miliar untuk delapan peserta, dan kredit konstruksi sebesar Rp7,7 miliar untuk dua pengembang.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin memanfaatkan program ini harus memenuhi beberapa syarat, seperti masa kepesertaan minimal satu tahun, tertib administrasi dan iuran, serta belum memiliki rumah. Proses pengajuan dapat dilakukan melalui bank kerjasama seperti Bank BTN, Bank Nagari, dan Bank Jabar, atau melalui aplikasi JMO.

Menurut Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Suci Rahmad, proses pengajuan melalui aplikasi JMO sangat mudah. Peserta hanya perlu melakukan registrasi, login, dan memilih menu MLT untuk mengajukan fasilitas tersebut.

“Kami berharap lebih banyak peserta yang memanfaatkan program ini karena dapat memberikan banyak manfaat dengan bunga yang lebih rendah dan harga yang kompetitif,” ujarnya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, Budi Pramono, mengatakan, ada beberapa proyek perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta program ini di wilayah Batam dan sekitarnya meliputi Prasetya Residence Batu Besar dengan harga mulai Rp191 juta, Oleana Park Tanjung Piayu mulai Rp191 juta, hingga Royal Residence Nongsa dengan harga mulai Rp230 juta.

”Selain itu, beberapa perumahan lainnya seperti Devin Premier Marina, Amalfi Tembesi, dan Sunny Bay Piayu juga tersedia dengan berbagai pilihan harga,” tuturnya.

Meski menawarkan banyak kemudahan, Eko Yuyulianda mengakui ada tantangan dalam implementasi program ini. Salah satunya adalah peserta yang tidak lolos proses BI Checking akibat cicilan lain yang tertunggak.

“Namun, kami optimistis ke depan lebih banyak peserta yang bisa memanfaatkan fasilitas ini,” ucapnya.

Dengan program MLT-JHT BPJS Ketenagakerjaan, pekerja kini memiliki solusi untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri dengan lebih mudah, murah, dan terjangkau. (*)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Tawarkan Tenor Lebih Panjang, Angsuran Lebih Ringan pertama kali tampil pada Metropolis.