Dua tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Moco dilimpahkan ke Kejari Tanjungpinang, Kamis (19/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Ditreskrimsus Polda Kepri melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Moco, Tanjungpinang tahap V tahun anggaran 2015.
Selain tersangka berinisial H yang merupakan pejabat KSOP kelas II Tanjungpinang dan A direktur PT. Ikhlas Maju Sejahtera (IMS), penyidik Polda Kepri juga menyerahkan 200 barang bukti ke Kejaksaaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, pada Kamis (19/12).
“Ada dua tersangka, H selaku PPK dan AK selaku Direktur PT IMS. Ada 200 bukti juga yang diserahkan, berupa dokumen dan lain-lain,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang, Roy Huffington.
Dua tersangka dugaan korupsi tersebut, juga merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Domestik Dompak Tanjungpinang.
Dari hasil pemeriksaan, tersangka H dan AK ini melakukan tindak pidana korupsi dengan modus melebihi pembayaran, dalam pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Moco tersebut.
“Modusnya ada kerugian terkait volume kelebihan bayar, nanti di persidangan akan kita lihat fakta-faktanya,” tambahnya.
Perbuatan dua tersangka itu, membuat kerugian negara sebesar Rp5,6 Miliar. Hal ini, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus tersebut, akan segera dilimpahkan oleh Kejari ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.
“Akan segera kita limpahkan ke PN untuk mendapatkan kepastian hukum. Dua tersangka terjerat Pasal 2 dan 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Para pekerja di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2025 sebesar Rp4,98 juta. Angka ini naik Rp304.550 atau 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, keputusan tersebut menuai beragam tanggapan dari kalangan pekerja dan pengusaha.
Ketua PC Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (PEE) FSPMI Batam, Masrial, menyatakan bahwa kenaikan ini masih jauh dari harapan buruh. Menurutnya, angka yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan kebutuhan hidup layak di Batam.
”Tentu masih di bawah angka yang kami ajukan. Pertumbuhan ekonomi Batam sangat bagus, yaitu 7,04 persen. Belum lagi hasil survei kebutuhan hidup layak yang kami lakukan di tiga pasar, rata-ratanya mencapai Rp6,2 juta,” ujar Masrial, Kamis (19/12).
Masrial menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)yang menetapkan kenaikan maksimal 6,5 persen. ”Kami berharap besaran UMK Batam 2025 itu Rp6,2 juta. Minimal angka kebutuhan hidup layak itu tercapai. Kalau tidak, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan hidup?” katanya.
Masrial juga mengutip data Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022. Menurut survei tersebut, rata-rata biaya hidup di Batam mencapai Rp10.026.848.
”Masih banyak pekerja yang nombok. Makanya banyak di Batam yang gila lembur dan mencari usaha sampingan seperti taksi online,” katanya.
Terkait kemungkinan aksi unjuk rasa, Masrial menyebut hal itu sedang didiskusikan. Ia juga menyinggung soal Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam yang hingga kini belum disahkan oleh gubernur, meskipun sudah direkomendasikan oleh wali kota.
Sementara itu, Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai keputusan Gubernur Ansar sudah sesuai dengan aturan Permenaker yang berlaku.
”Kami berharap ke depannya ada perhitungan yang jelas terkait UMK ini, supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia industri,” ujarnya.
Terkait UMSK, Stanly mengatakan bahwa aturan tersebut tidak bersifat wajib dan harus berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan. Saat ini, dalam Dewan Pengupahan sendiri belum terjadi kesepakatan terkait UMSK.
”Jadi, gubernur tidak memutuskan UMSK. Menurut kami, hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Stanly. (*)
Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Desember 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility 5,25%, dan Lending Facility 6,75%. F. Humas Bank Indonesia untuk Batam Pos
batampos – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga deposit facility 5,25%, dan lending facility 6,75%. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Desember 2024. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan upaya menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Fokus kami adalah memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi geopolitik di berbagai wilayah,” ujar Ramdan. BI juga terus mencermati pergerakan nilai tukar Rupiah, prospek inflasi, dan dinamika ekonomi untuk mempertimbangkan potensi penurunan suku bunga lebih lanjut.
Dalam bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, BI menetapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah penguatan strategi operasi moneter pro-market, termasuk optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI). Langkah ini bertujuan mempercepat pendalaman pasar uang dan valuta asing, serta menarik aliran modal asing ke aset keuangan domestik.
Bank Indonesia juga memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas, termasuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Menurut Ramdan, upaya ini akan menjaga daya tahan nilai tukar Rupiah dari tekanan eksternal yang semakin meningkat.
Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendukung sektor prioritas, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi hijau. Mulai Januari 2025, BI akan memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendorong pertumbuhan kredit dan penciptaan lapangan kerja.
“Kebijakan ini dirancang untuk memastikan sektor perbankan lebih fleksibel dalam mendukung kebutuhan ekonomi riil,” jelas Ramdan.
Dalam sistem pembayaran, BI memperluas layanan BI-FAST untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan ini mencakup transfer kolektif, pembayaran berbasis permintaan (request for payment), dan transfer debit langsung. Perluasan ini akan efektif mulai 21 Desember 2024, memberikan solusi transaksi yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau.
Menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2024, BI juga memastikan ketersediaan sistem pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui program
”Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai” (SERUNAI) pada 15-20 Desember 2024, guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama liburan.
Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi menuntut respons kebijakan yang lebih kuat. Kebijakan fiskal ekspansif AS dan risiko geopolitik global telah menyebabkan fragmentasi perdagangan dunia. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dipro-yeksikan turun dari 3,2% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025.
Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid berkat permintaan domestik yang kuat. Konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang stabil, sementara investasi tumbuh berkat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski ekspor nonmigas melambat, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mencapai 4,7–5,5% pada 2024 dan meningkat menjadi 4,8–5,6% pada 2025.
Ramdan menambahkan bahwa Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat, termasuk melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Upaya ini bertujuan menjaga inflasi terkendali sembari menopang momentum pertumbuhan ekonomi.
Cadangan devisa Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar 150,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor. Posisi ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dengan bauran kebijakan yang terus dioptimalkan, BI optimistis mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. (*)
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima penghargaan bergengsi dalam ajang APBD Award 2024. Penganugerahan APBD Award 2024 dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (18/12).
Penghargaan itu diselenggarakan dan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Penganugerahan ini juga merupakan bagian dari Rakornas Keuangan Daerah 2024
Dalam ajang ini, Pemko Batam dinobatkan sebagai daerah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
Dalam data dari 2021, PAD Batam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PAD mencapai Rp1,03 triliun. Kemudian, terjadi peningkatan pada tahun berikutnya, 2022, sebesar Rp1,28 triliun.
Selan-jutnya pada 2023, PAD Batam di angka Rp1,4 triliun, pada tahun 2024 mencapai Rp1,5 triliun. Dan rencana PAD Kota Batam tahun 2025 sebesar Rp2,129 triliun, yang merupakan bagian dari total APBD Rp4,079 triliun.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi semua pihak yang terus berjuang demi kemajuan dan peningkatan Kota Batam. Bahkan, peningkatan PAD di Batam saat ini didukung salah satunya dengan gencarnya pembangunan Batam.
”Batam makin maju dan menjadi daya tarik orang datang ke Batam. Dengan banyaknya orang datang, hotel-hotel penuh, restoran laku hingga memberikan dampak pada PAD Batam,” ujar Rudi.
Untuk diketahui, peningkatan PAD tersebut bersumber dari berbagai objek pajak dan retribusi yang dikelola oleh Pemko Batam di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak dan retribusi parkir, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak reklame, dan berbagai pajak serta retribusi lainnya.
Ia berharap, prestasi ini untuk terus ditingkatkan hingga tahun-tahun berikutnya. Ia juga meminta agar capaian tersebut menjadi pemacu semua pihak untuk terus meningkatkan PAD Batam.
”Dengan peningkatan PAD ini, otomatis APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) juga terjadi peningkatan,” katanya.
Sesuai data, APBD Batam terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 APBD Batam hanya Rp2.593. 084.529.418 dan mengalami peningkatan pada 2021 sebesar Rp2.938.893.690.414 dan kembali meroket pada 2022 yakni sebesar Rp3.245.915.140.778.
Peningkatan APBD juga terjadi tahun 2023 yang mencapai Rp3.342.829.062.883. APBD Batam terus melejit hingga mencapai Rp3.845.955.031.022 pada tahun 2024.
”Untuk tahun 2025, APBD Batam naik lagi mencapai Rp4.079.666.287.059. Semoga upaya yang sudah kami lakukan untuk Batam memberikan dampak kesejahteraan bagi masya-rakat Batam,” tutup Rudi. (*)
Suasana mencekam di Pulau Rempang yang terjadi pada Selasa (17/12) malam.
batampos – Masyarakat Pulau Rempang menuntut keadilan dalam penegakan hukum atas penyerangan, kekerasan, dan intimidasi yang mereka alami pada Rabu (18/12) dini hari lalu. Hal itu diungkapkan sejumlah warga saat menghadiri pertemuan akbar di Lapangan Sembulang, Kamis (19/12).
Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Kampung Sembulang Hulu dan Seibuluh diserang puluhan orang berkaitan dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.
Pertemuan yang dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan paguyuban Melayu, bertujuan memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.
”Kami ingin kejelasan dan perlindungan, bukan kekerasan,” ujar Aldi, salah satu warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Aspirasi ini sejalan dengan pernyataan Nenek Awe, tokoh masyarakat dari lima kampung tua di Rempang. ”Kita pantau bersama, jangan tinggalkan kami lima kampung dari 12 kampung tua. Kita jangan tidur, kita berjuang bersama demi tanah ulayat kita,” ujarnya dengan semangat.
Kekhawatiran masyarakat terhadap proyek Rempang Eco City telah lama mencuat. Mereka berharap bahwa segala kebijakan terkait pengelolaan lahan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. Tokoh masyarakat mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar, yang hadir di Sembulang, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
”Negara kita adalah negara hukum. Kita percaya pada hukum. Proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegas Taba saat ditemui di sela-sela pertemuan dengan masyarakat.
Ia mengimbau agar masya-rakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan pribadi serta keamanan wilayah Sembulang.
Taba juga mengingatkan bah-wa kepolisian telah memiliki aturan dan pedoman yang jelas dalam menangani kasus ini. ”Polisi tahu apa yang harus ditegakkan. Tujuan kita adalah menegakkan hukum, bukan melanggar hukum,” ujarnya.
Taba Iskandar juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan pemerintah. ”Saya sebagai wakil rakyat tidak perlu menunggu pelantikan kepala daerah terpilih. Saya akan tindaklanjuti dan laporkan ke pemerintah daerah dan provinsi. Kita ingin tahu ke mana arah kebijakan pemerintah, agar ada kejelasan dan tidak
simpang siur,” tegas Taba.
Ia menambahkan bahwa kepastian kebijakan ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi semua pihak. ”Kalau kebijakan pemerintah mengarah pada kesejahteraan masyarakat, kita dukung. Tapi kalau kebijakan itu merugikan masyarakat kita, tentu kita akan berjuang untuk melindungi hak-hak rakyat,” tegasnya.
Tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Ahmad, mengungkapkan bahwa telah dilakukan mediasi antara perwakilan warga dengan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan pengelola PSN Rempang Eco City bersama TNI dan Polri. ”Polisi sudah komitmen akan memproses kejadian kemarin secara tegas. Rakyat ingin aman, damai, dan nyaman. Investor dipersilakan berinvestasi, tapi jangan sampai merugikan atau mengusik warga,” jelas Gerisman.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah yang menjadi lokasi proyek Rempang Eco City dulunya adalah bekas area pengungsian warga Vietnam. ”Sebenarnya, ini urusan pemerintah. Setelah urusan antara pemerintah dan masyarakat selesai, barulah diserahkan ke pihak ketiga,” tambah Gerisman.
Tokoh adat Melayu, Sultan Hendra Syafri Riayat Syah dan Dato’ Perdana Abdul Malik, mengecam keras aksi kekerasan yang melibatkan penyiksaan dan penganiayaan terhadap delapan warga Rempang pada Rabu dini hari, 18 Desember 2024.
Yang Dipertuan Besar Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau-Lingga, Sultan Hendra Syafri Riayat Syah, menyatakan sikap tegasnya terhadap peristiwa tersebut. Ia menyebut tindakan kekerasan tersebut sebagai aksi biadab yang tidak dapat ditoleransi.
“Kami mengutuk keras aksi biadab yang dilakukan sekelompok orang di Pulau Rempang. Kami mendesak aparat penegak hukum segera menangkap para pelaku yang telah menyiksa dan menganiaya delapan warga setempat,” katanya, Kamis (19/12).
Sultan Hendra juga meminta agar aparat keamanan meningkatkan perlindungan terhadap warga Rempang yang saat ini hidup dalam ketakutan. Ia berharap pemerintah pusat bersikap bijak dan tidak membiarkan konflik antara kepentingan investasi dengan kehidupan masyarakat lokal terus berlanjut.
“Masyarakat Melayu di Rempang selama ini hidup dalam kedamaian. Kami berharap pemerintah mampu menye-lesaikan masalah ini tanpa mengorbankan hak-hak warga yang telah lama menetap di kawasan tersebut,” katanya.
Senada dengan pernyataan Sultan Hendra, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABMI) Kepri, Dato’ Perdana Abdul Malik, menegaskan bahwa masyarakat Melayu tidak menolak investasi.
Namun, ia meminta agar rencana pembangunan di kawasan tersebut tidak mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, khususnya di Rempang, tidak anti-investasi. Tetapi, jangan sampai investasi merusak peradaban dan kehidupan yang telah lama dibangun dan dilestarikan oleh masyarakat,” ujar dia.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi investasi ke wilayah lain yang tidak mengganggu kenyamanan warga. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah terbaik untuk menghindari konflik dan menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam pernyataannya, Dato’ Abdul Malik juga mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan yang terjadi di Rempang. Ia menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam menyelesaikan konflik apa pun. “Kami meminta pemerintah menghentikan praktik intimidasi dan kekerasan di Rempang. Masyarakat Melayu tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan seperti ini,” tegasnya.
Ia turut menyerukan solidaritas puak-puak Melayu di seluruh Indonesia untuk membantu warga Rempang yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit. “Kami mengajak seluruh masyarakat Melayu di Tanah Air untuk bersatu padu, bahu-membahu membantu saudara-saudara kita di Pulau Rempang. Bersama kita kuat, bersama kita bisa melindungi hak-hak warga,” katanya.
Mediasi Dua Pihak
Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu, memastikan situasi Sembulang Hulu kondusif. Sebab kedua pihak, yakni warga dan PT Makmur Elok Graha (MEG) telah sepakat untuk tidak melakukan aksi lanjutan.
“Tadi sudah sepakat. Kedua pihak tidak ada reaksi lanjutan,” ujarnya usai menghadiri acara di Gudang BC Batam, Tanjungncang, Kamis (19/12).
Ia menjelaskan, untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihaknya mengerahkan personel untuk berpatroli. Selain itu, ia melibatkan tokoh masyarakat setempat.
“Kami kumpulkan tokoh masyarakat di Sembulang. Kita sampaikan supaya tidak ada reaksi,” katanya.
Heribertus menambahkan, pihaknya masih menyelidiki bentrokan yang mengakibatkan warga dan karyawan PT MEG tersebut luka-luka. “Kita lakukan penyidikan secara detail, kita memanggil pihak yang terlibat. Malam ini kita cek TKP dan kita akan terus follow up, dari awal sampai bentrok. Supaya tidak simpang siur,” ungkapnya. Heribertus mengaku pihaknya belum mendapatkan keterangan lengkap. Sebab, beberapa korban masih menjalani perawatan.
Tokoh Melayu Batam Serukan Perdamaian
Tokoh masyarakat Melayu Kota Batam menyerukan kedamaian dan kondusivitas pascakerusuhan yang terjadi di Rempang 18 Desember 2024. Dalam pertemuan yang digelar bersama sejumlah tokoh Melayu Batam, mereka menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antara masyarakat, pemerintah, dan investor demi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan bersama di Kota Batam.
Datok Amat Tantoso me-nyampaikan sikapnya terkait kejadian tersebut. Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang.
”Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan sikap terkait kerusuhan di Rempang. Pada intinya, kami masyarakat Melayu sangat menghargai dan menyayangi orang-orang yang datang ke kampung kami. Namun, kami merasa sedih dan terluka ketika melihat orang-orang kampung kami dizalimi seperti ini,” ujarnya, Kamis (19/12).
Datok Amat menegaskan pentingnya peran pemerintah dan aparat untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban.
Dalam pertemuan tersebut, Datok Amat juga menyampaikan pesan kepada investor. Ia menegaskan bahwa masya-rakat Melayu tidak menolak investasi, tetapi berharap para investor mematuhi adat dan etika setempat. ”Kami tidak anti-investasi. Kami hanya minta investor patuhi adat dan memberdayakan masya-rakat sekitar. Libatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, rangkul semua elemen masyarakat, dan selesaikan persoalan lahan dengan baik,” ucap Datok Amat.
Sementara itu, Abdul Rajak, Panglima Aliansi Rakyat Menggugat (Alaram) Kepri, juga menyampaikan harapannya agar situasi di Batam tetap kondusif. ”Kami menyikapi kejadian ini dengan serius. Batam harus kondusif ke depannya. Kami juga akan terus memantau perkembangan ini untuk memastikan tidak ada kerusuhan lan-jutan,” tegas Abdul Rajak.
Alimin, tokoh masyarakat Melayu lain, menyoroti pentingnya menjaga keamanan demi mendukung iklim investasi di Batam. ”Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan tanggal 18 Desember malam. Kami akan terus memantau dan kami ingin investasi yang masuk ke Batam ini terjaga dan tidak terganggu oleh konflik seperti ini,” katanya.
Tokoh Melayu yang lain Datuk Tukijan Sarpan menyampaikan bahwa Batam adalah simbol keberagaman Indonesia yang harus dijaga bersama. ”Batam ini dibangun untuk kita semua, siapa pun yang datang dari mana pun. Kota ini adalah miniatur Indonesia. Gesekan kecil itu biasa, tapi jangan sampai berkembang menjadi konflik besar. Kita harus menjaga kedamaian di Batam agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Datuk Tukijan juga menekankan pentingnya menjaga citra Batam di mata internasional, mengingat kota ini adalah salah satu pusat ekonomi dan wisata utama di Indonesia.
”Batam ini sudah menjadi kota modern. Apalagi kita bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Jika konflik ini berkembang dan terdengar di luar negeri, turis tidak mau datang ke sini. Rugi kita semua. Kita harus menjaga agar Batam tetap menjadi destinasi investasi dan wisata yang aman,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta masyarakat untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Rempang pada dini hari 18 Desember lalu. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
”Kami berharap masyarakat tidak terpancing dan tetap menjaga situasi kondusif di Batam. BP Batam telah menerima informasi terkait insiden tersebut, dan Polsek Galang sudah melakukan langkah-langkah untuk meredam situasi guna menjaga keamanan,” ujarnya, Kamis (19/12).
Menurut Tuty, pengem-bangan kawasan Rempang sebagai proyek strategis nasional (PSN) merupakan upaya pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masya-rakat Batam untuk mendukung proyek tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa BP Batam akan mengedepankan langkah-langkah persuasif dalam menyelesaikan berbagai kendala terkait rencana investasi di Kawasan Rempang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan berkomitmen memenuhi hak-hak masyarakat setempat secara maksimal. (*)
Mantan Direktur PT. BIS, Susilawati menggunakan masker warna putih melangkah ke mobil tahanan dengan dikawal petugas usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bintan di kantor Kejari Bintan, Bintan Buyu pada Kamis (19/12/2024) sore. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Mantan Direktur PT. Bintan Inti Sukses (BIS), Susilawati ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan dalam kasus korupsi penyalahgunaan keuangan perusahaan tahun 2020 hingga 2022.
“Penyidik Kejari Bintan telah menetapkan tersangka terhadap eks direktur perusahaan daerah milik pemerintah Bintan, PT. BIS,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, Andy Sasongko di kantor Kejari Bintan, Bintan Buyu pada Kamis (19/12/2024) sore.
Andy menjelaskan, penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik Kejari Bintan.
Sebelum penetapan tersangka terhadap mantan anggota DPRD Kabupaten Bintan ini, dia mengatakan, penyidik telah memeriksa 29 orang saksi termasuk Susilawati.
Penyidik juga mengambil keterangan terhadap dua orang ahli dalam kasus ini.
Dari hasil pemeriksaan, penyidik meningkatkan status Susilawati dari saksi menjadi tersangka.
“Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup dan layak meningkatkan statusnya dari saksi ke tersangka,” ujarnya.
Dari kasus ini, penyidik menyita sebanyak 167 bundel dokumen atau berkas.
Dia menjelaskan, dalam kasus ini telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp 526 juta lebih.
“Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Lebih jauh dia menjelaskan, tersangka telah melakukan penyalahgunaan keuangan perusahaan pada kegiatan penyewaan Komplek Dendang Ria periode 2022 dan pendapatan atas penyewaan ruko dan lahan yang tidak diterima oleh perusahaan selama periode Januari hingga Oktober 2023.
Dari kegiatan itu, dia menegaskan, tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya, tersangka ditahan di Rutan Kelas I Tanjungpinang selama 20 hari ke depan.
Usai ditetapkan tersangka, mantan ketua partai NasDem Kepri ini mengatakan, dirinya menghormati dan mengikuti putusan hukum yang berlaku.
Dia juga mengatakan, dirinya didampingi dua orang penasehat hukum dalam kasus ini.
“Mohon doanya ya,” ujar Susilawati mengenakan masker putih sembari berjalan menuju mobil tahanan milik Kejari Bintan, dengan dikawal petugas.
Saat akan masuk ke mobil tahanan, Susilawati agak sedikit sulit melangkah ke dalam mobil.
Dibantu petugas, Susilawati masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi bagian belakang mobil dengan dipisahkan jeruji besi. (*)
Maket salah satu kawasan industri baru di Batam. F. Maket Kawasan Industri Tunas
batampos – Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan bagi dunia investasi di Batam. Berbagai kebijakan fiskal di Indonesia dan negara tetangga dinilai berpotensi memengaruhi aliran investasi ke kota indus-tri ini. Salah satunya adalah penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Vietnam dari 10 persen menjadi 8 persen, yang disebut-sebut akan menarik perhatian investor global dan menjadi ancaman serius bagi Batam.
Tantangan investasi di Batam tidak hanya itu. Upah yang dinilai cukup tinggi memberatkan dunia usaha dan me-ngurangi daya tarik Batam.
Dibandingkan Vietnam, upahnya jauh lebih murah. Kisaran upah di Vietnam adalah Rp2.264.388 per bulan hingga Rp3.267.188. Sementara itu, di Batam, upah minimumnya mencapai Rp4.685.050. Apalagi, upah minimum kota (UMK) tahun 2025 diprediksi hampir mencapai Rp5 juta.
Problem investasi di Batam juga mencakup pengurusan perizinan dasar yang masih membutuhkan waktu lama, seperti penerbitan KKPR, persetujuan lingkungan, pengurusan AMDAL, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Hal ini disebut-sebut membuat Batam kehilangan momentum.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, membenarkan hal tersebut. “Di Vietnam, upah minimum terendah berkisar Rp2,2 juta, dan tertinggi sekitar Rp3,2 juta. Bandingkan dengan Batam yang sudah mencapai Rp4,9 juta. Produktivitas tenaga kerja di Vietnam juga lebih tinggi dibandingkan kita di Batam,” kata Rafki kepada Batam Pos, Senin (16/12).
Ia menambahkan bahwa setiap uang yang dikeluarkan pengusaha di Vietnam jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan di Batam. Menurut Rafki, pengusaha pasti melihat keuntungan secara bisnis lebih besar di Vietnam dibandingkan di Batam.
“Ini salah satu alasan banyak investor lebih memilih Vietnam ketimbang Batam,” tutur Rafki.
Rafki bersyukur pembangunan infrastruktur yang masif cukup mendongkrak perekonomian. Namun, ia menilai infrastruktur investasi belum memadai, terutama pelabuhan kontainer yang masih berbiaya tinggi.
“Perizinan yang masih tarik-ulur antara instansi pusat dan di Batam,” tambah Rafki.
Baru-baru ini, Vietnam mengeluarkan kebijakan menurunkan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen. Menurut Rafki, hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi industri di Indonesia, termasuk Batam. Ia menduga akan banyak investasi yang me-ngalir ke Vietnam.
“Belum lagi berbagai insentif menarik lainnya yang diberikan Vietnam,” ucap Rafki.
Meski demikian, sejauh ini belum ada sinyal investor hengkang dari Batam. Namun, beberapa investor besar seperti Samsung, Apple, dan Nvidia telah berhasil direbut Vietnam.
Masuknya investor besar ke Vietnam, ditambah tantangan Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ), harus membuat Batam bekerja lebih keras untuk mendatangkan investor. Rafki berharap dunia usaha diberikan insentif, bukannya ditambah beban fiskal.
“Jika upah tahun 2025 naik tinggi tanpa insentif, kami khawatir akan banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan. Mudah-mudahan dengan adanya insentif dari pemerintah, dunia usaha masih bisa bertahan di tengah kondisi domestik dan global yang tidak menentu seperti sekarang ini,” ucap Rafki.
Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam dan Karimun, Tjaw Hieong, mengatakan hal serupa. “Masih banyak kendala dalam perizinan berusaha,” kata pria yang akrab disapa Ayung tersebut.
Dia menjelaskan, jika perizinan dimudahkan, maka realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Namun, hal ini menjadi pekerjaan berat karena beberapa izin terbagi di banyak lembaga pemerintah pusat dan daerah.
Ayung menilai jika problem ini tidak diselesaikan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2025 sulit terlaksana. “Pasca-terpilihnya Presiden Trump (Amerika Serikat), eskalasi perang dagang AS-Tiongkok semakin intensif. Banyak PMA (Penanam Modal Asing) di Tiongkok untuk tujuan ekspor ke AS sering menanyakan apakah kita memiliki ready-built factory yang siap digunakan. Ternyata tidak,” ujar Ayung.
Dia mengatakan, masalah ini disebabkan permasalahan lama yang tak kunjung selesai, seperti perizinan mendasar yang sering terhambat.
“Karena target produksi yang cepat akibat tarif ke Amerika Serikat semakin tinggi (65 persen sampai 100 persen), mereka mencari lokasi di regional ASEAN yang lebih bersahabat dan cepat mendirikan bangunan,” tuturnya.
Dia berharap sistem Online Single Submission (OSS) terus diperbarui dan semua pihak berkomitmen mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta peningkatan investasi di Batam. “Kami berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi dapat mempercepat proses perizinan dasar. Jika ada kendala, harus cepat ditangani,” tutur Ayung.
Investasi Batam Melonjak di Triwulan ke-3
Meskipun berbagai tantangan akan dihadapi Batam di 2025. Namun, di triwulan III 2024 investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencatat angka signifikan: Rp13,2 triliun. Sektor industri mesin menjadi penyumbang terbesar, diikuti oleh elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, dan optik, yang terus mengukuhkan Batam sebagai pusat investasi strategis di Indonesia.
“Sektor ini cukup besar dalam menyumbang realisasi investasi di Kota Batam,” ujar Kepala DPM PTSP Kota Batam, Reza Khadafi, Kamis (19/12).
Tidak hanya sektor industri, sektor infrastruktur seperti properti perumahan, kawasan industri, dan perkantoran juga menunjukkan peningkatan investasi yang signifikan.
“Sementara itu, bidang reparasi, seperti perbaikan sparepart dan barang sejenis, turut menjadi penyumbang penting,” kata dia.
Reza menambahkan, sejumlah negara tercatat sebagai investor utama di Batam, termasuk Singapura, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, dan Switzerland (Swiss). “Kami berharap di bawah kepemimpinan wali kota baru nantinya akan ada angin segar untuk peningkatan investasi di Batam. Selain itu, kami juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dan perizinan untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik,” kata Reza.
Selain itu, terlepas dari tantangan yang ada, Pemerintah Kota Batam terus berupaya mempercepat perizinan. Reza menyatakan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) telah berhasil mempercepat proses penerbitan izin.
“Dengan SIMBG, proses perizinan menjadi lebih transparan dan efisien. Hambatan birokrasi bisa diminimalisir, sehingga investasi bisa berjalan lebih lancar,” ujar Reza, Selasa (17/12).
Sistem ini, lanjut Reza, memungkinkan pemohon untuk memantau progres perizinan secara real-time. Namun, ia menekankan bahwa percepatan ini tetap bergantung pada kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon.
“Jika semua syarat lengkap, proses izin bisa selesai dalam waktu singkat. Tapi jika ada kekurangan, tentu harus diperbaiki terlebih dahulu,” ucapnya.
Dengan adanya sistem OSS dan SIMBG, Batam diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dalam menarik investasi. “Kami optimistis, dengan pembaruan sistem yang berkelanjutan, kendala yang selama ini dihadapi investor bisa teratasi,” tutur Reza.
Reza menekankan pentingnya koordinasi dengan dinas teknis untuk mempercepat pertimbangan teknis. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketika pengecekan lapangan dilakukan, namun pemohon tidak berada di lokasi.
“Kami berharap masyarakat bisa mengurus perizinan sendiri melalui sistem yang sudah ada tanpa menggunakan jasa pihak ketiga,” ujarnya.
Dengan percepatan dan transparansi yang kini diterapkan di Batam melalui SIMBG dan OSS RBA, diharapkan iklim investasi dapat lebih kondusif dan menarik bagi investor asing. (*)
Timnas Indonesia mendapatkan berkah tak terduga usai bermain imbang 3-3 dengan Laos di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram Timnas Indonesia)
batampos – Pengamat sepak bola Mohamad Kusnaeni atau kerap disapa Bung Kus mengatakan strategi bertahan melawan Filipina dalam pertandingan ASEAN Cup (Piala AFF) 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21/12), bukanlah opsi terbaik bagi Timnas Indonesia, dikutip dari Antara.
Menurut dia, dalam laga keempat nanti, pelatih timnas yakni Shin Tae-yong (STY) tidak perlu menerapkan permainan bertahan, hanya karena perlu minimal meraih hasil imbang untuk bisa lolos ke semifinal dan berharap Vietnam bisa imbang atau menang melawan Myanmar.
“Jadi, strategi bertahan bukan opsi terbaik,” kata Bung Kus di Jakarta, Jumat (20/12).
Ia menjelaskan, secara permainan, Filipina tidak sekuat Vietnam yang menjadi lawan Indonesia sebelumnya. Oleh sebab itu, permainan Rafael Struick dan kawan-kawan tidak perlu monoton untuk bertahan dalam laga mendatang.
Kusnaeni menyarankan, cukup menerapkan permainan yang normal untuk berusaha meraih kemenangan sekaligus mencuri poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
“Tetaplah bermain normal dengan menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan,” ujar pengamat senior sepak bola tersebut.
Ia menambahkan, timnas tidak boleh bergantung dengan hasil laga Vietnam dan Myanmar, sehingga tetap harus fokus untuk menargetkan kemenangan.
Dalam klasemen sementara Grup B ASEAN Cup (Piala AFF) 2024 saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah Vietnam, dengan catatan masing-masing satu kali menang, kalah, dan seri.
Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal, tanpa tergantung hasil pertandingan Vietnam dengan Myanmar.
Sementara Filipina, berada di peringkat keempat atau selisih satu poin dari Indonesia, dengan catatan tiga kali seri.
Sedangkan dalam lima pertemuan terakhir (head to head) Indonesia lawan Filipina, skuad Garuda tidak terkalahkan oleh tamunya itu.
Skuad asuhan STY telah mengumpulkan dua kemenangan dan tiga kali seri, sehingga belum pernah terkalahkan. (*)
Eks Menkominfo yang kini Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) atau yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta pada Kamis (19/12).
”Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikkr Polri telah memulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi,“ ungkap Ade Ary.
Korupsi tersebut diduga masih terkait dengan kasus judi online yang kini tengah ditangani oleh aparat kepolisian. Sejak dimulainya penyidikan atas penanganan perkara tersebut, Ade Ary menyatakan bahwa Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri telah memeriksa 25 orang saksi. Sebagian besar diantaranya merupakan pegawai Komdigi.
”15 orang saksi diantaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Digital,” kata Ade Ary.
Sebagai tindak lanjut dari upaya penyidikan yang dilakukan tersebut, lanjut dia, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri telah memeriksa Menteri Koperasi (Menkop) Budi Ari Setiadji.
“Diperiksa selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode Tahun 2023 sampai dengan 2024, sebagai Saksi,” terang perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu. (*)
Pembeli memilih sayuran di Pasar Botania 2, Batam Kota, Senin (9/12). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Batam berencana menambah jumlah Pos Pantau Pasar Segar Aman (Pos Aman) di sejumlah pasar tradisional di Batam. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Batam berencana menambah jumlah Pos Pantau Pasar Segar Aman (Pos Aman) di sejumlah pasar tradisional di Batam pada tahun 2025. Rencana ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Batam, Mardanis, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pangan di pasar tradisional.
“Rencana penambahan Pos Aman akan terus diupayakan seiring dengan ketersediaan anggaran. Ini penting karena pengawasan dilakukan setiap minggu dengan pemeriksaan laboratorium. Tujuannya memastikan sterilisasi dan higienitas barang pangan yang dijual,” ujar Mardanis.
Penambahan Pos Aman di Batam merupakan bagian dari program nasional yang digagas oleh Badan Pangan Nasional (BPN). Pemerintah melalui BPN bertekad untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) di seluruh pasar tradisional. Tujuannya adalah memastikan pangan yang dijual ke masyarakat bebas dari cemaran bahan berbahaya, sehingga kualitas pangan tetap terjaga.
Sebagai langkah awal, Batam telah memiliki Pos Aman di Pasar Tradisional Aviari, Kecamatan Batuaji. Pos ini terdiri dari empat personel yang memiliki tugas khusus, yaitu pengawasan higienitas dan sanitasi, pengujian dan pengawasan keamanan pangan, serta sosialisasi dan pendataan. Struktur dalam Pos Aman ini mengadopsi sistem pengendalian internal (Internal Control System/ICS) yang melibatkan petugas pasar.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, saat mengunjungi Pos Aman Aviari belum lama ini menegaskan pentingnya penerapan SNI di semua pasar tradisional. Menurutnya, pasar tradisional kerap menjual pangan secara curah tanpa kemasan, sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi hal yang krusial.
“Pangan yang dijual ke masyarakat tidak boleh mengandung cemaran bahan berbahaya,” tegas Andriko.
Di Kepulauan Riau, Pasar Aviari Batam menjadi pasar pertama yang memiliki Pos Aman. Langkah ini diharapkan dapat menjadi percontohan untuk pasar tradisional lainnya di wilayah Kepri. Tidak hanya aspek keamanan pangan, SNI juga mencakup pengawasan harga pangan, kebersihan pasar, dan pengelolaan sanitasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya melibatkan banyak instansi terkait.
Untuk mempercepat penerapan SNI di pasar tradisional, Badan Pangan Nasional berperan sebagai penggerak awal. Selanjutnya, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, akan melanjutkan pengelolaan dan pengawasan Pos Aman di pasar-pasar tradisional lainnya. Dengan cara ini, keberlanjutan pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional dapat terjamin.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi l, sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Badan Pangan Nasional tersebut. Menurutnya, penerapan standar SNI di pasar tradisional merupakan upaya penting untuk menjaga keamanan pangan bagi masyarakat.
“Kehadiran Pos Aman sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Kami akan bersinergi dengan instansi terkait lainnya demi memaksimalkan program ini,” kata Rika.
Langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan pangan di pasar tradisional mendapat apresiasi dari masyarakat. Keberadaan Pos Aman dianggap mampu memberikan rasa aman kepada konsumen dalam membeli bahan pangan. Dengan pengujian rutin di laboratorium, masyarakat dapat lebih tenang karena pangan yang mereka beli telah terjamin kualitas dan keamanannya.
Penambahan Pos Aman di pasar tradisional diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan pasar yang lebih sehat, bersih, dan aman. Pemerintah optimis upaya ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Kalau bahan berbahaya dan beracun ini tidak kita cegah dari sekarang, kasihan generasi kita selanjutnya yang akan terkena dampaknya,” ungkap Andriko Noto Susanto.
Pemerintah berharap inisiatif ini dapat diterapkan secara luas dan konsisten di seluruh pasar tradisional di Indonesia. (*)
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima penghargaan bergengsi dalam ajang APBD Award 2024. Penganugerahan APBD Award 2024 dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (18/12).
