batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menghadiri masa persidangan 1 Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Pimpinan Rapat Eko Hendro Purnomo dari Fraksi Partai PAN bersama dengan Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade, diputuskan bahwa sidang ditunda, dan akan dijadwalkan kembali kehadiran BP Batam bersama dengan Ketua Dewan Pengawas yang merupakan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Penundaan sidang ini dikarenakan Komisi VI mengharapkan kehadiran Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara resmi telah mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara, sehubungan dengan jabatannya selaku Walikota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Selaku ex-officio Kepala BP Batam, ia telah mengajukan permohonan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan Batam).

Cuti berdasarkan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor B-100/KA/RT.00/9/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Untuk Melaksanakan Kampanye.

Hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 bahwa pimpinan daerah yang mencalonkan Kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan yang diatur pada Pasal 2A Ayat (1e) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah diatur bahwa selama Kepala BP Batam berhalangan sementara (melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara), maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, selaku Kepala BP Batam persetujuan untuk melaksanakan Cuti diberikan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, dan untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku Kepala BP Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.” Terang Tuty.

Sehingga, Kepala BP Batam Muhammad Rudi telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara terhitung mulai tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2024, sehubungan dengan Cuti Pilkada sebagai Calon Gubernur Kepri.

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Kepala BP Batam sudah dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto.

“Praktis, Bapak Muhammad Rudi yang sedang menjalani masa cuti karena melaksanakan kampanye pilkada, tidak dibolehkan hadir dalam sidang RDP maupun kegiatan BP Batam lainnya selama tanggal cuti,” pungkas Tuty.

batampos – PT Epson Batam menghadapi kontroversi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap tujuh karyawannya.

PHK ini dilakukan karena tuduhan pencurian palet yang semula melibatkan 10 karyawan, namun fokus kemudian beralih hanya kepada tujuh orang. Kasus ini memicu perhatian publik dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Batam, Selasa (5/11).

Para karyawan yang di-PHK membantah tuduhan pencurian dan mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk mengaku. Meskipun terdapat indikasi pencurian, pihak perusahaan memilih untuk tidak melaporkannya ke polisi, berdasarkan permintaan beberapa pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Baca Juga: Air Ngadat Karena Kran Valve ke Perumahan Dimatikan, Warga Tanjunguncang Kesal

Dalam rapat tersebut, perwakilan PT Epson, Ricky Syahrul, mengungkapkan alasan mengapa perusahaan tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Permintaan ini juga datang dari pihak serikat pekerja, yang menginginkan kasus ini dituntaskan tanpa proses hukum.

“Kami tidak melaporkan kasus ini ke polisi atas permintaan beberapa pihak yang ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar Ricky.

Pada kesempatan terpisah, perusahaan mengadakan pertemuan dengan para pekerja dan serikat untuk membahas kemungkinan solusi alternatif. Para pekerja meminta agar tidak di-PHK dan menerima hukuman rotasi atau surat peringatan sebagai sanksi.

Salah satu supervisor di PT Epson, Syahrizal turut angkat bicara. Katanya, sejak awal dirinya telah meminta perusahaan untuk melaporkan kasus ini ke polisi agar mendapatkan kejelasan hukum.

Baca Juga: DPRD Batam Perketat Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing

“Saya sudah mendorong perusahaan untuk melaporkan kasus ini ke polisi sejak awal, tapi tidak ditindaklanjuti,” ujar dia.

Syahrizal juga mempertanyakan tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pencurian, mengingat perannya sebagai supervisor. “Saya mengakui kelalaian dalam bekerja, tetapi PHK ini terlalu berlebihan,” tambahnya.

Ia menyebut telah menjalani skorsing selama lima bulan sebelum menerima surat PHK pada 25 Juli. Dia juga mempertanyakan mengapa sanksi PHK dijatuhkan tanpa ada laporan lebih awal jika memang dianggap lalai.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk menyebut, kasus ini telah dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, namun belum mencapai solusi yang memuaskan. Mediasi ini sudah berlangsung sejak awal tahun tetapi belum menghasilkan titik temu antara karyawan dan pihak manajemen.

Dandis menambahkan, ada perbedaan pendapat yang sulit dijembatani antara kedua belah pihak. Beberapa karyawan berharap untuk kembali bekerja di perusahaan, namun pihak manajemen tidak mengabulkan permintaan tersebut.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Tegah 2 Mobil yang Bawa Barang Selundupan di Pelabuhan Punggur

“Saya pikir memang ada hal yang belum bisa saling diterima antara pekerja dengan pihak manajemen,” ujar Dandis.

Dia menyarankan agar kasus ini diselesaikan melalui proses hukum di kepolisian untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini.

“Biarlah di sana pembuktiannya, siapa yang benar-benar salah,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim Batam menggagalkan upaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menahan dua tersangka dan mengamankan empat korban Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bakal dipekerjakan ke luar negeri secara non prosedural di terminal kedatangan bandara.

Kanit Reskrim Polsek Kawasan Bandara, Ipda Uji Febiantika mengamankan dua tersangka, JSL(23) dan DMP (20) dan empat korban yang berasal dari Medan dan Balikpapan . Usai dilakukan pemeriksaan awal korban bakal ditempatkan kerja di sebuah restoran di Kamboja.

“Senin lalu, kami telah mengamankan dua tersangka dan empat korban calon PMI yang bakal dipekerjakan di sebuah restoran di Kamboja,” kata dia, Rabu (6/11).

Baca Juga: Bea Cukai Batam Tegah 2 Mobil yang Bawa Barang Selundupan di Pelabuhan Punggur

Ia menyebutkan para tersangka dan korban telah diserahkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah melakukan gelar perkara kepada JSL dan DMP ditetapkan keduanya sebagai tersangka TPPO dengan menempatkan empat orang PMI secara non prosedural ke luar negeri.

“Dari rangkaian pemeriksaan dan gelar perkara kami menetapkan dua tersangka atas dugaan TPPO,” jelasnya.

Dari pemeriksaan peran keduanya memilki peran yang sama yaitu terlibat dalam pembuatan dan pengurusan paspor dan berkomunikasi kepada seorang bos atau majikan di negara Kamboja.

Baca Juga: DPRD Batam Perketat Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing

“Mereka mengurus pembuatan paspor dan berkomunikasi dengan majikan di Kamboja, dan mendapatkan keuntungan Rp 1 juta per orang,” ujarnya.

Dari penindakan ini polisi turut mengamankan 7 unit handphone milik tersangka dan korban. Tersangka dikenakan Pasal 81 juntco Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

“Dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Gabriel Safto Anggito Sianturi, kader PDIP bakal dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Gabriel terpilih untuk menggantikan Nuryanto, yang saat ini tengah fokus pada pencalonannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Calon Walikota Batam (Cawako) 2024.

Sekretaris Dewan (Sekwan) , Ridwan menyebutkan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Senin depan, 11 November 2024, pukul 14.00 WIB, di ruang rapat DPRD Kota Batam. Ia memastikan persiapan untuk acara tersebut telah dilakukan dengan baik.

“Iya, tanggal 11 November 2024 akan ada PAW. PDI Perjuangan memutuskan saudara Gabriel yang akan dilantik. Pelantikan pukul 2 siang,” ujar Ridwan, Rabu (6/11).

Baca Juga: Polda Riau Gerebek Rumah Jadi Gudang Penyelundupan Balpres di Batam, Sita 200 Karung

Menurut Ridwan, acara pelantikan tersebut akan dihadiri seluruh anggota DPRD beserta pasangan masing-masing, serta sejumlah pejabat dan instansi terkait di Kota Batam.

“Persiapannya seperti biasa, sama seperti PAW sebelumnya. Untuk posisi penempatan di komisi, itu akan menjadi wewenang fraksi,” ujarnya.

Penunjukan Gabriel sebagai pengganti Nuryanto didasari oleh hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu. Diketahui Gabriel memperoleh suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkong-Batuampar dengan 2.916 suara.

Posisi Gabriel ini menguatkan peluangnya sebagai kandidat setelah Nuryanto, yang meraih 4.961 suara, diputuskan maju dalam Pilkada 2024 sesuai arahan partai.

Baca Juga: Dinkes Batam Gencarkan Skrining TBC dan Kolaborasi untuk Tekan Kasus TBC

Pergantian Antar Waktu ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, serta PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan dilantiknya Gabriel sebagai anggota DPRD Kota Batam, PDI Perjuangan berharap dapat terus menjaga semangat perjuangan dan pelayanan masyarakat di Kota Batam, terutama di Dapil Bengkong-Batuampar. (*)

Reporter: Azis Maulana