batampos – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Provinsi Kepri, berkomitmen kuat melalui pengurus baru untuk meningkatkan kualitas pengawasan ketenagakerjaan di Kepri. Terutama dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang selama ini masih memerlukan perhatian khusus.

Hal tersebut dipaparkan saat pengurus DPD APKI Kepri periode 2024-2027 resmi dikukuhkan. Acara digelar di Ballroom Sahid Hotel, Batam, Senin (4/11).

Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi DPD APKI Kepri dalam memperkuat perannya untuk menjamin penerapan K3 dan mengatasi tantangan pengawasan ketenagakerjaan di Kepri.

Baca Juga: Atasi Kemacetan, Pemko Batam Ajukan Ranperda Angkutan Umum Massal

Sekretaris Jenderal DPP APKI, Gerry Aditya Herwanto Putra, menyampaikan harapannya agar kepengurusan DPD APKI Kepri yang baru dapat menjadi penghubung yang efektif dalam membina hubungan antara Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) dengan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan serta stakeholder lainnya.

Menurutnya, sinergi antar asosiasi lebih mudah tercapai daripada antarinstansi, sehingga APKI berperan penting dalam mempererat komunikasi lintas sektor di bidang ketenagakerjaan.

“Kami berharap DPD APKI Kepri segera membuat program kerja sesuai kewenangan dan kapasitasnya sebagai asosiasi, sehingga upaya untuk memperbaiki pengawasan ketenagakerjaan dapat langsung terlaksana,” ujar dia.

Baca Juga: Persoalan Sampah Batam: Kebersihan Terabaikan, Armada Baru Ditunggu

Ketua DPD APKI Kepri periode 2024-2027, Riaiswety Alismangun menyebut, bahwa pengurus baru akan mengutamakan langkah-langkah untuk mempererat solidaritas di kalangan pengawas ketenagakerjaan serta menyamakan persepsi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang timbul.

Ia menekankan pentingnya agar pengawas ketenagakerjaan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari regulasi yang ada.

“Kita akan mencoba menyatukan pemikiran dalam membahas kasus-kasus ketenagakerjaan, sehingga dapat dicarikan solusi terbaik,” kata Riaiswety.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi rencana kolaborasi dengan pelaku usaha dalam penerapan K3 melalui pelatihan dan pembinaan, terutama pada sektor-sektor dengan risiko tinggi.

Baca Juga: Banyak Warga Pindah, KPU Batam Catat 957 Pemilih Masuk Daftar Tambahan

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kepri, Mangara M Simarmata, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya profesionalisme bagi para pengawas ketenagakerjaan. Pengawas harus menguasai tiga aspek penting: masalah, regulasi, dan kebijakan. Dengan adanya APKI, diharapkan para pengawas mendapatkan tambahan wawasan melalui pelatihan-pelatihan yang relevan.

“Pengawasan ketenagakerjaan di Kepri perlu terus ditingkatkan agar pekerja terjamin keselamatannya. Dengan kepengurusan baru ini, kami berharap kualitas pengawasan dapat lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa tugas utama pengawas adalah memastikan seluruh elemen ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Mefri, menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam karena diduga hendak menyelundupkan telur penyu ke Singapura. Telur penyu sebanyak 1.000 butir itu dibeli dari Natuna dengan harga Rp 2,5 ribu dan rencana dijual seharga 5 dollar singapura di Singapura.

Kemarin, Mefri duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Batam. Dalam sidang tersebut, Jaksa penuntut umum Afrian menghadirkan tiga saksi, diantaranya saksi polisi penangkap.

Dalam keterangannya, saksi menjelaskan Mefri ditangkap pada 10 Agustus 2024 di kawasan Harbourbay Batuampar. Saat itu, saksi mengatakan penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat. Bahwa akan adanya orang membawa telur penyu dan akan dibawa ke Singapura.

Baca Juga: Gery Akui Setubuhi Pelajar SMP, Karena Sama-Sama Suka

“Dari dalam mobil yang ada terdakwanya kami menemukan 1.000 butir telur penyu, yang dibungkus menjadi 10 plastik bening,” ujar saksi.

Saksi juga menyebutkqn, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak seorang diri, ada rekannya Namun berhasil melarikan diri dan saat ini berstatus DPO.

“Telur itu diambil dari Pelabuhan Tanjunguban dan hendak dibawa ke Singapura. Asal telur penyu dari Natuna,” ungkap saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa yang didampingi penasehat hukum. Namun proses persidangan tersebut ditunda karena jaksa akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan.

“Sidang ditunda hingga minggu depan, dengan agenda saksi ahli,” ujar hakim Douglas.

Baca Juga: Kompolnas Minta Pemeriksaan Menyeluruh Personel Polresta Barelang yang Terlibat Narkoba

Usai sidang, JPU Arfian menjelaskan bahwa seribu butir telur penyu dibawa dari Natuna dan dibeli sehargq Rp 2.500 per butir. Tugas terdakwa hanya membawa telur penyu dengan upah Rp 1 juta.

“Untuk upah Rp 1 juta sudah diambil terdakwa,” tegasnya.

Perbuatan Mefri merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A Ayat (1) huruf g juncto Pasal Juncto Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa pun terancam 5 tahun penjara. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Senin (4/11).

Ranperda ini diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau di wilayah tersebut.

Dari delapan fraksi yang hadir, enam fraksi menyatakan dukungannya agar Ranperda tersebut segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, dua fraksi, yakni Fraksi Hanura, PSI, dan PKN serta PKB meminta agar rancangan ini dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan.

Baca Juga: Libur Perayaan Deepavali, Kunjungan dari Malaysia Meningkat

Pjs Wali Kota Batam, Andi Agung menyampaikan bahwa Ranperda ini didasarkan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan transportasi umum bagi masyarakat.

“Kami telah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi dan akan mempertimbangkannya dalam proses lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Andi, angkutan umum massal sangat diperlukan di Batam untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah.

“Jalan selebar apapun tidak akan mengatasi kemacetan tanpa penataan transportasi yang baik,” jelasnya.

Ranperda ini mencakup beberapa poin penting, antara lain, penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum. Pelaksanaan dan pengaturan perizinan angkutan umum. Pengawasan standar pelayanan minimal untuk angkutan orang.

Baca Juga: Kapolsek Lubukbaja Berganti, Kini Dijabat Kompol Rangga Primazada

Penciptaan persaingan yang sehat dalam industri jasa angkutan umum. Pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi

Andi menambahkan bahwa Ranperda ini merupakan salah satu prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024.

“Jika disetujui, Ranperda akan segera dibahas lebih lanjut di DPRD Batam untuk kemudian disahkan dan diimplementasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Hanura, PSI, dan PKN, Sony Cristanto menekankan perlunya kajian teknis terkait masalah-masalah seperti kemacetan di jam sibuk, keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO), dan transportasi khusus bagi lansia.

“Pemerintah harus serius menangani ini agar transportasi massal benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sony.

Baca Juga: DBMSDA Kota Batam Anggarkan Rp 1,5 Miliar untuk Pemeliharaan PJU

Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari potensi masalah di kemudian hari dengan merinci kajian teknis sejak awal.

Tanpa kajian yang detail, bisa saja muncul permasalahan yang menghambat tujuan dari penyediaan transportasi ini,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, dari Fraksi PKB, Umi Kalsum, meminta pemerintah Kota Batam menjamin layanan transportasi publik yang baik dan mencakup baik orang maupun barang.

“Selain memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, pemerintah perlu menciptakan persaingan sehat dalam industri jasa transportasi serta menyediakan harga tiket yang terjangkau,” jelasnya.

Menurut Umi, transportasi massal yang memadai akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. “Saran saya agar trayek diperbanyak, tiket mudah diakses secara online, fasilitas lebih nyaman, dan armada diperbarui demi meningkatkan kualitas layanan,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Pembahasan anggaran untuk pengadaan truk sampah baru di Kota Batam terus bergulir. Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, menyatakan bahwa pengadaan ini telah masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2025.

Menurutnya, kebutuhan pengadaan armada truk sampah yang lebih layak adalah aspirasi masyarakat yang telah didiskusikan bersama pemerintah kota.

“Sebentar lagi akan dibahas bersama Badan Anggaran, dan kami berupaya memaksimalkan program ini,” ujarnya, Senin (4/11).

Hendra mengakui bahwa kondisi armada truk sampah yang ada saat ini jauh dari layak, sehingga berdampak buruk pada kebersihan Kota Batam.

Baca Juga: Atasi Masalah Sampah dan Banjir, Sagulung Lakukan Gotong Royong Massal

“Ini menjadi perhatian bersama, dan saya yakin dengan kepemimpinan yang baru, kita bisa menyelesaikan persoalan, baik dari hulu hingga hilir,” tambah politisi Golkar tersebut.

Hendra juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam agar lebih serius dan konsisten dalam membenahi pengelolaan sampah.

“Jika memang tidak sanggup mengelola, katakan tidak sanggup,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola persampahan di Batam. Pengadaan truk sampah baru ini menjadi salah satu prioritas dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

DLH Batam telah mengajukan anggaran sebesar Rp16 miliar guna merealisasikan rencana ini.

Baca Juga: DBMSDA Kota Batam Anggarkan Rp 1,5 Miliar untuk Pemeliharaan PJU

Kepala Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari, turut angkat bicara mengenai pengelolaan sampah di Batam yang dinilai belum optimal.

Ia mengungkapkan, banyak keluhan masyarakat mengenai lambannya pengangkutan sampah oleh DLH, yang dalam beberapa kasus, baru diangkut setelah 10 hari.

“DLH sebelumnya berjanji akan mengangkut sampah dua kali dalam seminggu, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan,” kata Lagat.

Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan, yang menurutnya perlu segera dibenahi agar kebersihan dan kenyamanan warga Batam dapat terjaga. (*)

Reporter: Azis Maulana