Petugas kepolisian menegur pengendara sepeda motor yang masih ABG karena menggunakan knalpot brong untuk gaya-gayaan. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos
batampos – Aksi gaya-gayaan di jalan raya kembali ditertibkan aparat kepolisian. Sebanyak 11 pengendara sepeda motor, mayoritas remaja, terjaring razia Polsek Jemaja karena menggunakan knalpot brong saat operasi rutin Kegiatan yang Ditingkatkan (KYRD), Sabtu malam (8/2).
Operasi digelar sebagai langkah menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan yang kerap diwarnai aktivitas anak muda di sejumlah ruas jalan Pulau Jemaja.
Para pengendara tersebut kedapatan menggunakan knalpot tidak standar dengan suara bising serta berkendara secara ugal-ugalan untuk menarik perhatian. Aksi tersebut dinilai mengganggu ketenangan warga, terutama di kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.
Kapolsek Jemaja Iptu Sutomo mengatakan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah keluhan warga terkait maraknya penggunaan knalpot brong.
“Petugas mendapati sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi,” ujar Sutomo, Minggu (8/2).
Ia menjelaskan, razia dilakukan dengan metode penyisiran di titik-titik yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya remaja pada malam hari. Penyisiran dimulai dari kawasan Pelabuhan Berhala hingga Tugu Kemerdekaan, yang merupakan jalur utama dan pusat keramaian di Pulau Jemaja.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas langsung melakukan penindakan terhadap pengendara yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, khususnya penggunaan knalpot tidak standar.
“Kendaraan boleh dibawa pulang setelah knalpot diganti dengan standar pabrikan. Kita minta diganti malam itu juga,” tegas Sutomo.
Selain penindakan, para pengendara juga diberikan pembinaan dan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas serta menjaga ketertiban umum.
Menurut Sutomo, pendekatan persuasif tetap diutamakan mengingat sebagian besar pelanggar masih berusia remaja.
“Alhamdulillah belum ada yang mengarah ke balap liar. Ini masih sebatas kenakalan remaja yang ingin gaya-gayaan,” ujarnya.
Polsek Jemaja memastikan razia dan patroli serupa akan terus dilakukan secara rutin guna mencegah pelanggaran lalu lintas serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. (*)
Harmony Nusantara Heritage Cerita Rasa Bebek & Sambal di Meja Ramadan Hotel Harper Premier Nagoya Batam
batampos – Ramadan selalu identik dengan kebersamaan dan tradisi berbagi. Menyambut bulan suci tahun ini, Hotel Harper Premier Nagoya Batam menghadirkan pengalaman berbuka puasa bertema kuliner Nusantara bertajuk “Harmony Nusantara Heritage”, yang mengangkat kekayaan rasa Indonesia dalam suasana hangat dan penuh makna.
Mengusung konsep All You Can Eat, Harmony Nusantara Heritage menempatkan bebek sebagai menu utama. Setiap hari selama Ramadan, tamu dapat menikmati Bebek Goreng Bumbu Hitam dengan cita rasa rempah yang kuat serta Bebek Goreng Kremes yang renyah dan gurih. Sajian ini dilengkapi nasi gurih harum serta aneka sambal khas Nusantara yang menghadirkan ragam sensasi rasa, dari pedas segar hingga gurih yang membekas.
Executive Chef Harper Premier Nagoya Batam, Chef Singgih Kisworo, mengatakan konsep ini lahir dari keinginan menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang lebih dari sekadar makan bersama.
“Ramadan adalah tentang kebersamaan dan kehangatan. Tahun ini kami memilih bebek karena karakter rasanya kuat dan sangat identik dengan kuliner Nusantara. Kami memadukannya dengan berbagai sambal khas daerah agar setiap tamu bisa merasakan perjalanan rasa Indonesia dalam satu waktu berbuka,” ujarnya.
Menurutnya, sambal dalam sajian ini bukan sekadar pelengkap, melainkan identitas budaya yang merepresentasikan keberagaman kuliner Indonesia. Seluruh olahan bebek dimasak secara perlahan untuk menghasilkan tekstur empuk dengan rasa yang meresap hingga ke dalam.
Melalui Harmony Nusantara Heritage, Harper Premier Nagoya Batam berharap dapat menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang membangkitkan kenangan akan masakan tradisional Indonesia, sekaligus mempererat kebersamaan keluarga, sahabat, dan kolega.
Paket berbuka puasa Harmony Nusantara Heritage tersedia setiap hari selama Ramadan dengan harga Rp209.000 nett/pax untuk minggu pertama dan keempat, serta Rp229.000 nett/pax untuk minggu kedua dan ketiga.
Hotel juga menawarkan berbagai promo menarik, di antaranya beli 10 pax gratis 1 pax, serta promo khusus pengguna kartu kredit Bank Mandiri dengan penawaran beli 5 pax gratis 1 pax.
Tak hanya itu, tamu berkesempatan mengikuti program undian harian, mingguan, hingga undian utama di akhir Ramadan dengan hadiah menarik seperti voucher F&B, handphone Android, hingga 1 unit sepeda motor matic sebagai grand prize.
Untuk informasi dan reservasi, tamu dapat menghubungi Svarga Premier Bistro di nomor +62 811-7752-886. (*)
Personel Satlantas Polresta Barelang menindak pengendara yang menggunakan knalpot brong, Sabtu (7/2) malam. F.Y udhi untuk Batam Pos
batampos – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang menggelar kegiatan cipta kondisi (cipkon) pada Sabtu (7/2) malam. Hasilnya, 43 unit sepeda motor ditindak karena menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi dokumen kendaraan.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons cepat atas aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan maraknya penggunaan knalpot tidak standar serta aksi balap liar di sejumlah titik wilayah Kota Batam.
Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas Polresta Barelang, Iptu Yudhi Patra, mengatakan cipkon bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
“Tujuannya untuk menciptakan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polresta Barelang sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penindakan menggunakan tilang elektronik (ETLE) mobile. Seluruh kendaraan pelanggar diamankan, sementara knalpot brong disita untuk dimusnahkan.
“Kami juga memberikan edukasi kepada para pengendara agar bersama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Yudhi.
Ia menambahkan, pengendara yang ditindak dapat mengambil kembali kendaraannya di Mapolresta Barelang dengan syarat mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan serta melengkapi dokumen kendaraan.
“Untuk knalpot brong, kami sita dan nantinya akan dimusnahkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo, menyebutkan kegiatan cipta kondisi tersebut merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Seligi 2026.
“Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Harapannya, Kamseltibcarlantas yang aman, nyaman, dan selamat dapat terwujud, terutama menjelang Operasi Ketupat 2026,” tutupnya. (*)
Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional ke-56 Tahun 2026 digelar dengan jalan sehat massal di lapangan bola kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk pada Minggu (8/2) pagi. F. M. Sya’ban/Batam Pos
batampos – Ribuan pekerja industri bersama masyarakat turun ke jalan untuk mengampanyekan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam peringatan Bulan K3 Nasional ke-56 Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan jalan sehat massal digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri di lapangan bola kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk, Minggu (8/2) pagi.
Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian Bulan K3 Nasional di Kepri yang berlangsung sejak awal Februari. Bulan K3 sendiri diperingati setiap tahun pada 12 Januari hingga 12 Februari sebagai momentum meningkatkan kesadaran penerapan K3 di seluruh sektor kerja.
Sekitar 3.000 peserta ambil bagian dalam kegiatan ini. Peserta berasal dari berbagai perusahaan di kawasan industri Muka Kuning serta masyarakat umum. Panitia juga menyiapkan beragam hadiah, dengan hadiah utama perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kepri, Diki Wijaya, mengatakan jalan sehat tersebut merupakan rangkaian akbar Bulan K3 yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau.
“Alhamdulillah, hari ini menjadi rangkaian puncak. Sebelumnya kegiatan Bulan K3 sudah kita mulai sejak tanggal 5, dan hari ini dilanjutkan dengan jalan santai yang dibuka langsung oleh Gubernur,” ujar Diki kepada Batam Pos usai kegiatan.
Ia menyebut antusiasme peserta sangat tinggi dengan jumlah kehadiran mencapai sekitar tiga ribu orang. “Hadiah utamanya adalah ibadah umrah dan insyaallah akan diberangkatkan minggu depan,” katanya.
Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, peringatan Bulan K3 ini menjadi sarana kampanye keselamatan kerja di tengah masih tingginya angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor industri dan manufaktur di Batam dan wilayah Kepri.
“Inilah media yang kami bangun untuk mengingatkan semua pihak. Bulan K3 berlangsung dari 12 Januari sampai 12 Februari, dan kami mengimbau seluruh pelaku usaha benar-benar menjalankan prinsip K3. Target kita jelas, yaitu nol insiden kecelakaan kerja,” tegas Diki.
Ia menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan K3 tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan dunia industri.
“Jika terjadi kecelakaan kerja, sering kali disebabkan kelalaian, kurangnya verifikasi, atau kompetensi pekerja yang belum memadai. Karena itu kami terus meningkatkan literasi dan pemahaman K3, baik kepada pekerja maupun perusahaan,” jelasnya.
Menurut Diki, komitmen penerapan K3 menjadi sangat penting bagi sektor-sektor berisiko tinggi, seperti galangan kapal, konstruksi, dan industri berat yang banyak beroperasi di Batam dan Kepulauan Riau.
Terkait strategi pengawasan, Disnaker Kepri telah menjalankan berbagai langkah konkret, mulai dari sosialisasi, seminar, pembaruan data, hingga audit dan investigasi kecelakaan kerja.
“Semua upaya itu terus berjalan. Harapannya, dengan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, angka kecelakaan kerja bisa ditekan dan keselamatan tenaga kerja semakin membaik,” tutup Diki. (*)
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata. F. M. Sya’ban/Batam Pos
batampos – Waktu tempuh perjalanan Singapura–Batam yang selama ini mengandalkan feri konvensional berpeluang dipangkas signifikan. Moda transportasi laut berkecepatan tinggi bernama AirFish disiapkan sebagai alternatif baru untuk konektivitas lintas negara tersebut.
AirFish merupakan wahana laut yang melaju melayang di atas permukaan air. Rencana pengoperasiannya diumumkan oleh ST Engineering AirX, usaha patungan perusahaan teknologi Singapura ST Engineering dengan startup Peluca, bersama operator feri BatamFast, pada ajang Singapore Airshow 2026 awal Februari lalu. Rute Singapura–Batam ditargetkan mulai beroperasi pada paruh kedua 2026, setelah seluruh persetujuan regulasi dan sertifikasi rampung.
Menanggapi rencana itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, menyebut pembahasan mengenai moda transportasi tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.
“Rencana ini sudah dibicarakan sejak sekitar 2022. Waktu itu sudah ada pembahasan di Pemko Batam, BP Batam, hingga Kementerian Perhubungan,” ujar Ardiwinata.
Ia menjelaskan, pada tahap awal moda ini lebih dikenal dengan istilah seaplane, meski secara konsep memiliki kesamaan dengan AirFish yang kini diperkenalkan.
“Jenisnya mungkin berbeda, tapi konsepnya sama, yakni transportasi laut berkecepatan tinggi yang melayang di atas permukaan air,” katanya.
Menurut Ardiwinata, pengoperasian AirFish akan melibatkan banyak pihak dan sebelumnya juga sempat diwacanakan untuk uji coba. Batam dinilai memiliki potensi sekaligus kesiapan untuk pengembangan transportasi jenis tersebut.
Di wilayah Kepulauan Riau, konsep transportasi serupa sebenarnya sudah diterapkan, seperti penggunaan pesawat amfibi di kawasan Pulau Bawah, Kabupaten Kepulauan Anambas, meski dengan wahana berbeda.
“Secara konsep ini sangat menarik. Waktu tempuhnya bisa sekitar 25 menit saja, dengan kapasitas 8 hingga 10 penumpang. Jadi memang bukan transportasi massal,” jelasnya.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan dermaga dinilai tidak terlalu kompleks karena dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dengan sejumlah penyesuaian. Namun demikian, aspek perizinan lintas negara menjadi tantangan utama yang masih memerlukan kajian mendalam.
“Yang paling krusial tetap soal perizinan dan regulasi internasional,” kata Ardiwinata.
Pemerintah Kota Batam menyambut positif rencana pengoperasian AirFish karena dinilai sejalan dengan visi Batam sebagai kota pariwisata dan pusat kegiatan bisnis. Ardiwinata menilai, kehadiran moda ini memperkuat unsur aksesibilitas, salah satu dari tiga syarat utama kota pariwisata selain amenitas dan atraksi.
“Akses itu mencakup laut, udara, dan konektivitas. Kehadiran transportasi seperti AirFish tentu menambah daya tarik Batam,” ujarnya.
Ia juga menilai AirFish berpotensi besar mendukung sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) serta perjalanan bisnis, sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong investasi.
Terkait kemungkinan kerja sama lintas negara antara perusahaan Singapura dan BatamFast, Ardiwinata menyebut hal tersebut sangat memungkinkan selama sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kalau membuka jalur lintas negara, tentu melibatkan dua negara. Mekanismenya seperti saat membuka jalur Ro-Ro Batam–Johor,” tegasnya.
Ia pun menepis kekhawatiran bahwa kehadiran AirFish akan mengganggu pelaku usaha transportasi laut lainnya. Menurutnya, kapasitas AirFish yang terbatas justru menyasar segmen tertentu.
“Ini bukan transportasi massal. Sangat cocok untuk segmen MICE dan perjalanan bisnis,” katanya.
Sesuai rencana, AirFish Voyager akan melayani rute dari Terminal Feri Tanah Merah, Singapura, menuju Batam. BatamFast akan menyewa dan mengoperasikan satu unit AirFish yang mampu menempuh perjalanan sekitar 25 menit, lebih cepat dibandingkan feri konvensional yang memakan waktu sekitar 45 menit.
Selain Singapura–Batam, AirFish juga berpotensi dikembangkan untuk rute lain di Asia Tenggara, seperti Bintan, Pulau Bawah, Telunas, Tioman, hingga kebutuhan evakuasi medis dan kondisi darurat. (*)
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. F. Dok. Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam memacu percepatan pengelolaan sampah melalui skema kemitraan dengan pihak ketiga serta penerapan teknologi pengolahan modern. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (6/2).
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan percepatan menjadi kunci agar program pengelolaan sampah yang telah dialokasikan dalam Anggaran 2026 tidak terlambat dieksekusi.
“Kalau penganggarannya sudah kita plotting di tahun 2026, mestinya semua tahapan sudah dipersiapkan sejak awal. Jangan sampai program baru berjalan di bulan ke-5 atau ke-6,” ujar Amsakar, Minggu (8/2).
Selain persoalan waktu, rapat juga menyoroti pentingnya pemetaan timbulan sampah secara akurat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan pola kerja sama dengan pihak swasta agar pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Saat ini, timbulan sampah di Batam berada pada kisaran 7,5 hingga 8 juta ton, sehingga diperlukan terobosan pengolahan yang lebih modern. Salah satu opsi yang dikaji adalah penerapan teknologi Waste to Energy (WTE), yang memungkinkan sampah diolah menjadi sumber energi.
“Dengan volume sampah yang besar, diperlukan sistem yang bisa langsung mengolah, termasuk pemanfaatan teknologi WTE,” katanya.
Amsakar menjelaskan, pembahasan juga mencakup aspek pengadaan barang dan jasa. Sejumlah skema kerja sama tengah dikaji, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hingga pelelangan parsial yang dapat difokuskan pada sektor hulu maupun hilir.
Opsi lain yang turut dipertimbangkan meliputi penyediaan sumber daya manusia saja atau paket lengkap termasuk armada operasional. Ia meminta tim teknis menyusun perencanaan terintegrasi agar seluruh tahapan berjalan selaras dan tidak terpisah-pisah.
“Perencanaan harus satu kesatuan. Apalagi dengan adanya pejabat baru di lingkungan terkait, perlu adaptasi yang cepat agar program tidak tersendat,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi antara BP Batam dan Pemko Batam dalam merespons persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan kota dan aktivitas ekonomi. (*)
Penumpang kapal dari Singapura saat melewati mesin pengecek suhu tubuh di Pelabuhan SBP Tanjungpinang. F. Mohamad Ismail/Batam Pos
batampos – Meski belum ditemukan kasus, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah. Langkah antisipasi dilakukan melalui pengawasan ketat di pintu masuk wilayah, salah satunya di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP).
Pengawasan difokuskan pada pemeriksaan suhu tubuh penumpang yang tiba di pelabuhan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini untuk mencegah masuknya penyakit menular berbahaya tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanjungpinang, Rustam, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) dalam pelaksanaan skrining penumpang.
“Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pemantauan kondisi penumpang sebagai langkah awal pencegahan,” ujar Rustam, Minggu (8/2).
Ia memastikan hingga saat ini belum ada warga Tanjungpinang yang terindikasi terpapar virus Nipah. Namun, pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Sampai sekarang belum ada kasus. Tapi kewaspadaan tetap kami tingkatkan,” katanya.
Rustam menjelaskan, virus Nipah merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hewan yang berisiko menularkan virus ini antara lain kelelawar dan hewan lain yang terpapar.
Gejala awal infeksi virus Nipah meliputi demam, nyeri otot, sakit tenggorokan, mual, hingga gangguan kesadaran pada kondisi yang lebih berat.
Selain penularan dari hewan, virus Nipah juga berpotensi menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, termasuk buah yang telah digigit hewan.
“Karena itu masyarakat perlu waspada, terutama dalam mengonsumsi makanan serta menghindari kontak langsung dengan hewan berisiko,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rutin mencuci tangan serta membersihkan bahan makanan sebelum dikonsumsi.
“Bagi masyarakat yang merasa mengalami gejala, terutama setelah bepergian dari luar negeri, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat dan jangan menunda,” pungkas Rustam. (*)
Ketua RW 009 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Yohan saat menunjukan segel tower yang tidak berizin di Jalan Pemuda. F. Mohamad Ismail/Batam Pos
batampos – Keberadaan sebuah tower telekomunikasi ilegal di Gang Akasia, Jalan Pemuda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, terus menuai keresahan warga. Meski pengaduan telah disampaikan sejak Februari 2025, hingga kini tower tersebut tak kunjung dibongkar.
Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak berwenang. Namun, tuntutan pembongkaran tower yang berdiri di tengah permukiman itu belum juga ditindaklanjuti secara tuntas.
Ketua RW 009 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Yohan Ikhwan, menyebut tower tersebut sudah berdiri sejak 2002 dan tidak pernah mengantongi izin resmi.
“Tower itu berdiri sejak lama dan sampai sekarang tidak memiliki izin. Warga sudah lama resah,” ujar Yohan, Minggu (8/2).
Menurutnya, berbagai dampak dirasakan warga sejak tower tersebut beroperasi. Salah satunya, peralatan elektronik milik warga kerap rusak akibat sambaran petir.
Yohan mengungkapkan, aparat penegak peraturan daerah sempat turun ke lokasi dan menerbitkan surat peringatan hingga rencana pembongkaran.
“Sudah ada surat peringatan dan tenggat 30 hari agar pemilik membongkar secara mandiri. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi,” katanya.
Ia menambahkan, hingga kini aliran listrik di tower tersebut masih aktif dan menandakan operasional belum dihentikan.
“Hingga sekarang listriknya masih menyala,” tambah Yohan.
Tak hanya itu, pagar pembatas kawasan tower yang sebelumnya telah disegel oleh PPNS Satpol PP Tanjungpinang diduga dibuka secara paksa.
“Saya melihat ada orang masuk dan melepas segel. Mereka masuk ke dalam untuk membersihkan area tower,” ungkapnya.
Warga berharap Satpol PP Tanjungpinang segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pembongkaran. Lambannya penindakan dikhawatirkan menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan aturan di daerah.
“Satpol PP sudah tahu tower itu tidak punya izin, tapi sampai sekarang belum dibongkar. Warga semakin resah,” pungkas Yohan. (*)
Tidak adanya tanggul pembatas atau sheet pile menyebabkan material timbunan terbawa arus ke laut. Akibatnya, air menjadi keruh, terumbu karang rusak, serta pasir pantai tercemar lumpur. Padahal sebelumnya Pantai Panau dikenal jernih dan menjadi salah satu tujuan rekreasi di Kelurahan Kabil. Foto. NGO Akar Bhumi Indonesia untuk Batam Pos
batampos – Warga Kampung Tua Panau, RT 1 RW 4, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, mengeluhkan pencemaran debu yang diduga berasal dari aktivitas sandblasting, painting, grinding, serta penimbunan lahan oleh salah satu perusahaan manufaktur di daerah tersebut. Perusahaan itu beroperasi tepat di sisi permukiman warga, sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di kawasan itu.
Sur Suzawana (35), salah seorang warga, mengatakan, partikel debu tidak hanya beterbangan di luar rumah, tapi juga masuk hingga ke dalam ruangan. Debu tampak menempel pada dedaunan, jendela, jemuran, hingga perabot rumah tangga seperti piring dan gelas. Kondisi rumahnya yang tidak berplafon membuat partikel halus itu lebih mudah masuk dan mengendap.
“Kalau pintu dibuka, debunya pasti masuk. Piring dan gelas harus dicuci ulang sebelum dipakai,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Sejumlah lansia dilaporkan mengalami gangguan pernapasan seperti batuk berkepanjangan, bahkan harus berulang kali berobat. Anak-anak pun kini dibatasi bermain di luar rumah guna mengurangi paparan.
Keluhan serupa disampaikan Soni (40). Ia menuturkan, intensitas debu semakin terasa dalam beberapa pekan terakhir, seiring musim kemarau dan angin utara yang berembus langsung ke arah permukiman. Saat angin bertiup kencang, partikel debu disebut bergerak cepat menuju rumah warga.
Kampung Panau dihuni sekitar 177 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa. Di kawasan seluas kurang lebih 22 hektare itu juga berdiri SD Negeri 007 Nongsa dan SMK Negeri 6 Batam, dengan total sekitar 2.087 siswa, terdiri atas sekitar 1.982 siswa SMK dan 105 siswa SD. Letak SD yang berjarak sekitar 300 meter dan berhadapan langsung dengan area aktivitas industri menimbulkan kekhawatiran tersendiri.
Andi Karno, tokoh masyarakat setempat, menyebut, kondisi itu berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik serta proses belajar-mengajar. Ia menilai, kedekatan sekolah dasar dengan sumber dugaan pencemaran menjadi persoalan serius yang perlu perhatian otoritas terkait.
Muhammad Lutfi (28), pemuda tempatan, menyampaikan, bahwa paparan debu secara terus-menerus dapat berdampak jangka panjang bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk memastikan lingkungan pendidikan terbebas dari risiko pencemaran.
Selain kualitas udara, warga juga menyoroti perubahan kondisi pesisir. Mereka menyebut tidak adanya tanggul pembatas atau sheet pile menyebabkan material timbunan terbawa arus ke laut. Akibatnya, air menjadi keruh, terumbu karang rusak, serta pasir pantai tercemar lumpur.
Menurut Andi Karno, Pantai Panau sebelumnya dikenal jernih dan menjadi salah satu tujuan rekreasi di Kelurahan Kabil. Aktivitas wisata lokal cukup ramai saat akhir pekan dan turut menopang perekonomian warga. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kondisi pantai berubah berlumpur dan jumlah pengunjung menurun, sehingga sejumlah usaha masyarakat terpaksa berhenti beroperasi.
NGO Akar Bhumi Indonesia (ABI) yang melakukan verifikasi lapangan pada Kamis, (5/2) mencatat Kampung Tua Panau berada di ring satu aktivitas industri perusahaan dan dikelilingi sedikitnya 21 perusahaan. Kawasan pesisir tersebut selama ini juga dikenal sebagai habitat ikan belanak yang menjadi sumber tangkapan nelayan setempat.
Founder ABI, Hendrik Hermawan, menyampaikan, warga berada dalam tekanan ruang hidup akibat kombinasi polusi udara, sedimentasi laut, dan aktivitas industri di sekitarnya. Ia juga menyoroti kondisi nelayan yang wilayah tangkapnya terdampak, termasuk pembangunan di kawasan Pulau Tanjung Sauh yang berada di seberang kampung.
Status Kampung Tua Panau sendiri telah dimaklumatkan pada 22 Maret 2010 oleh Kepala BP Batam saat itu, Mustofa Widjaya, bersama Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. ABI mencatat aktivitas perusahaan telah empat kali disegel oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri, serta BP Batam. Meski demikian, di lapangan kegiatan disebut masih berlangsung.
“Ini verifikasi kami yang kelima dalam tiga tahun terakhir. Perubahan signifikan belum terlihat,” kata Hendrik.
Pembangunan perusahaan itu dimulai pada Juni 2022 dan ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BP Batam saat itu Muhammad Rudi, sebagaimana tertuang dalam siaran pers BP Batam tertanggal 24 Juni 2022.
Ketua ABI, Soni Riyanto, menilai persoalan yang terjadi telah memasuki ranah hukum lingkungan. Ia merujuk UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dugaan pencemaran yang berdampak pada kesehatan warga dan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Sebagai industri berskala besar dengan luas sekitar 50 hektare di Kawasan Industri Taiwan Kabil, perusahaan semestinya memiliki dokumen Amdal serta melaksanakannya secara konsisten. Temuan di lapangan, seperti ketiadaan tanggul pembatas reklamasi dan pengendalian debu yang dinilai minim, disebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
ABI juga mengingatkan, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara. Mereka minta penghentian aktivitas yang diduga mencemari, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, ratusan warga Kampung Tua Panau menggelar aksi di halaman perusahaan pada 30 November 2023. Aliansi Nelayan Batam Menggugat juga melakukan aksi protes menggunakan perahu motor di perairan yang diduga terdampak pada 25 Desember 2025.
Dikonfirmasi terpisah, pada Jumat (6/2), Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menyatakan belum memonitor secara langsung persoalan tersebut. “Belum. Kalau ilegal, bakal kita tindak,” ujarnya singkat. (*)
Clayface tayang Oktober 2026, DC hadirkan film horor gelap. F. x.com/FilmUpdates.
batampos – Film Clayface produksi DC Studios dan Warner Bros Pictures resmi dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2026. Jadwal tersebut mengalami perubahan dari rencana awal yang semula ditetapkan pada 11 September 2026.
Perubahan jadwal rilis ini diumumkan pihak studio sebagai bagian dari strategi penyesuaian kalender film, sekaligus untuk memaksimalkan momentum musim Halloween.
Warner Bros dan DC Studios menilai akhir Oktober sebagai waktu ideal untuk merilis film dengan tema gelap dan bernuansa horor.
Clayface digarap sebagai film horor berbasis DC Comics, dengan pendekatan berbeda dari film superhero pada umumnya. Film ini disebut akan mengusung elemen body horror yang kental, menonjolkan sisi mengerikan dan psikologis dari karakter Clayface.
Kursi sutradara dipercayakan kepada James Watkins, sementara naskah ditulis oleh Mike Flanagan bersama Hossein Amini. Keterlibatan Flanagan, yang dikenal lewat karya horor psikologisnya, memperkuat identitas Clayface sebagai film horor serius di semesta DC.
Cerita film ini diadaptasi dari karakter Clayface, salah satu villain ikonik dalam kisah Batman, yang memiliki kemampuan mengubah bentuk tubuhnya sendiri. Karakter tersebut dikenal dengan sisi tragis sekaligus mengerikan, yang menjadi fondasi utama narasi film.
Clayface juga menjadi bagian dari DC Studios Chapter One: Gods and Monsters, fase awal dari DC Universe (DCU) baru yang dikembangkan oleh James Gunn dan Peter Safran.
Peran Clayface akan diperankan oleh Tom Rhys Harries. Selain itu, sejumlah aktor turut bergabung dalam jajaran pemain, di antaranya Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, dan Eddie Marsan.
Produksi film ini didanai dan diproduseri langsung oleh tim DC Studios, yang juga menangani proyek besar lainnya seperti Superman dan Supergirl. Warner Bros disebut menargetkan Clayface sebagai film horor utama DC untuk musim gugur 2026.
Pemindahan tanggal rilis dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Clayface di tengah persaingan film horor lain yang juga dijadwalkan tayang menjelang Halloween.
Dengan atmosfer gelap dan tema menyeramkan, Clayface diharapkan mampu menarik penonton pecinta horor sekaligus penggemar DC Comics. (*)
