batampos – Calon jamaah haji (CJH) porsi pemberangkatan 2025 harap-harap cemas. Apakah biaya haji tahun depan bakal lebih tinggi dibandingkan 2024. Jika mengalami kenaikan, apakah kenaikannya sedikit atau besar sekali.

Di sisi lain, sampai saat ini Kementerian Agama (Kemenag) belum menyampaikan usulan biaya haji ke DPR.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengakui, skema pembahasan biaya haji diawali dengan usulan besaran biaya haji oleh Kemenag. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lewat Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kita masih menunggu pemerintah mengusulkan ke Komisi VIII DPR,” kata politisi PKB itu pada Rabu (6/11).

Meskipun belum mendapatkan usulan biaya haji dari Kemenag, Marwan mengatakan mestinya biaya haji 2025 lebih rendah dibandingkan tahun ini.

Marwan mengatakan, selama pemerintah bisa menyiasati komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, biaya bisa dikurangi. Misalnya lebih awal melakukan pendekatan kontrak-kontrak layanan haji dengan pihak Saudi.

Menurut dia pendekatan seperti lobi-lobi sangat penting dilakukan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

Kemudian pemerintah Indonesia juga bisa melakukan lobi ke pemerintah Saudi, mengenai biaya layanan Masyair. ’’Tahun ini biaya Masyair kan sekitar 4 ribu riyal,’’ tuturnya.

Dengan pendekatan yang lebih baik, pemerintah Indonesia diharapkan bisa melakukan negosiasi harga paket layanan masyair tersebut. Layanan Masyair itu meliputi pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Apalagi sebagian jamaah haji Indonesia nantinya tidak turun di Muzdalifah untuk mabit. Sehingga, seharusnya tidak perlu ada biaya di sana.

Seperti diketahui, mulai tahun ini diberlakukan skema murur. Yaitu jamaah haji dari Arafah, hanya melintas saja di Muzdalifah. Jamaah tetap di bus menuju ke Mina.

Begitupun dengan di Mina. Sebagian jamaah Indonesia menerapkan skema tanazul. Yaitu pulang lebih awal di hotel.

Dengan demikian jamaah yang ikut skema tanazul itu, tidak menginap di tenda Mina. Sehingga sangat wajar jika Indonesia mendapatkan keringanan biaya paket layanan Masyair.

Marwan mengatakan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan baru dari Arab Saudi terkait pembiayaan haji. Sehingga secara garis besar, biayanya sama seperti tahun lalu.

Kalaupun ada isu mengenai kenaikan pajak di Arab Saudi, diharapkan juga bisa dinegosiasikan. Sehingga pelayanan haji tidak dikenakan kenaikan pajak tersebut.

Seperti diketahui pada musim haji 2024 Kemenag mengusulkan biaya haji sebesar Rp 105 juta per jamaah. Setelah melewati pembahasan di Panja BPIH, rata-rata biaya haji 2024 diputuskan Rp 93,4 juta.

Dari besaran itu, beban yang ditanggung jamaah haji Rp 56 jutaan saja. Sisanya ditutup dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (*)

batampos – Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian tanah. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksi lebih dari Rp 348 miliar.

“Dari rangkaian proses pekerjaan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 348.691.016.976,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa, Kamis (7/11).

Kerugian ini diduga muncul karena pembelian harga tanah yang lebih mahal dari seharusnya. Sebagian tanah ini juga berupa aset jalan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 2.553 meter persegi.

“Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang diterbitkan oleh BPK RI adalah berjumlah Rp 348.691.016.976,” jelas Arief.

Sebelumnya, Dittipidkor Bareskrim Polri menetapkan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Komplek Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Pembelian ini diduga terjadi korupsi.

Tanah yang dibeli sebanyak 4 lot, terdiri atas 23 bidang tanah seluas 48.279 meter persegi pada 2013-2014. Pembelian dilakukan dari PT SP dan PT BSU.

“Pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan seluruh peserta gelar telah sepakat terhadap saudara LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) Tahun 2012 sampai dengan 2014, ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wadirtipikor Barekrim Polri Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11).

Luhur dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)

batampos – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendapat tantangan dari DPR untuk membenahi berbagai persoalan pendidikan yang masih menumpuk. Di antaranya kesejahteraan guru dan tingginya angka anak putus sekolah.

Dalam rapat kerja (raker) di Komisi X DPR, Rabu (6/11), beragam persoalan pendidikan dibeberkan. Ketimpangan penghasilan guru, misalnya, masih ditemukan hingga saat ini. Seperti pengakuan guru SMK Negeri (SMKN) di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hanya mendapat upah Rp 250 ribu per bulan.

Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengatakan, pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari guru. Karena itu, guru mestinya mendapatkan kesejahteraan yang baik. Mendikdasmen Abdul Mu’ti diminta memperhatikan persoalan kesejahteraan tersebut. ”Ini harus diselesaikan,” kata Sofyan saat raker di DPR.

Selain ketimpangan penghasilan guru, Kemendikdasmen juga didesak untuk menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.

Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah membeberkan data anak tidak sekolah dan putus sekolah yang masih cukup tinggi. Di tingkat SD, misalnya, dari 24 juta siswa (2023), menyentuh angka 160 ribu. Sementara putus sekolah 58 ribu.

Anita menerangkan, angka tidak sekolah dan putus sekolah menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Menurutnya, persoalan tersebut belum sepenuhnya bisa diselesaikan pemerintahan sebelumnya. ”Ini PR besar bagi Pak Menteri (Abdul Mu’ti) yang belum diselesaikan menteri sebelummya,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, kementeriannya punya program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Di antaranya wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Dalam program tersebut, pihaknya akan mengafirmasi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, rumah belajar, PAUD, dan pendidikan jarak jauh.

Mengenai kesejahteraan guru, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini menyebut akan meningkatkannya lewat sertifikasi. Dia menyebut penjelasan lebih detail mengenai sertifikasi itu akan disampaikan pada peringatan hari guru nasional akhir bulan ini. (*)

batampos – Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Prabowo memastikan bahwa perihal syarat teknis apa saja yang harus dipenuhi oleh petani, nelayan dan UMKM akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Tentang persyaratan teknis yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait,” kata Prabowo.

Merespons hal itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tidak seluruh pelaku UMKM bisa memperoleh penghapusan utang dari kebijakan baru Prabowo tersebut.

Maman mengatakan, agar tidak terjadi simpang siur, syarat pertama penghapusan utang hanya diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan. Seperti misalnya bencana alam dan COVID-19.

“Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong,” tegas Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11).

Adapun syarat kedua, penghapusan utang hanya diperuntukkan bagi para pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo. Bahkan, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara dengan rentang kurang lebih sekitar 10 tahun.

Untuk diketahui, UMKM yang berhak untuk mendapat penghapusan utang terdiri dari para pelaku UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan hingga industri kreatif.

“Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,” jelasnya.

Artinya, kata Menteri UMKM Maman, bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

“Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” paparnya. (*)