batampos – Arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Kabupaten Bintan, mengalami peningkatan signifikan pada H+7 dan H+8, yakni Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3).

Supervisi Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Ainul Yaqin mengatakan lonjakan penumpang dan kendaraan terjadi pada dua hari tersebut.

“Kepadatan arus balik terjadi pada H+7 dan H+8,” ujarnya, Senin (30/3).

Pada H+7, jumlah penumpang pejalan kaki tercatat sekitar 927 orang atau meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sepeda motor yang menyeberang ke Batam mencapai 523 unit, relatif sama dengan tahun lalu.

Untuk kendaraan roda empat, tercatat sekitar 371 unit atau naik 16 persen. Jumlah penumpang dalam mobil mencapai 2.577 orang, meningkat sekitar 9 persen.

Lonjakan lebih tinggi terjadi pada H+8. Penumpang pejalan kaki tercatat sebanyak 1.037 orang atau naik 130 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sepeda motor mencapai sekitar 700 unit atau meningkat 153 persen, sedangkan mobil pribadi tercatat 343 unit atau naik 19 persen. Jumlah penumpang dalam mobil mencapai 2.733 orang atau meningkat 68 persen.

Menurut Ainul, puncak arus balik pada H+7 dan H+8 dipengaruhi berakhirnya masa libur sekolah pada H+9.

“Anak-anak sudah mulai masuk sekolah kembali pada Senin,” katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan, pihak pelabuhan mengoperasikan tiga kapal penyeberangan hingga pukul 20.00 WIB.

Armada yang digunakan antara lain KMP Barau, KMP Niaga Ferry, dan KMP Trisakti Adinda.

Biasanya terdapat empat kapal yang beroperasi, namun satu armada dialihkan ke lintasan lain. Meski demikian, pelayanan penyeberangan tetap berjalan normal.

Memasuki H+9 atau Senin (30/3), kondisi arus penyeberangan di Pelabuhan ASDP Tanjunguban dilaporkan telah kembali normal. (*)

Artikel Puncak Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Tanjunguban H+7 dan H+8, Kini Kembali Normal pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kabupaten Natuna dalam dua hari terakhir, yakni sejak 27 hingga 28 Maret 2026. Sekitar 150 hektare lahan dilaporkan hangus terbakar di sejumlah titik.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla guna mempercepat penanganan dan mencegah meluasnya kebakaran.

Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 147 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 30 Maret 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Natuna, Raja Darmika mengatakan, status tanggap darurat diberlakukan selama tujuh hari ke depan dan dapat diperpanjang sesuai kondisi di lapangan.

“Status tanggap darurat berlaku tujuh hari ke depan dan bisa diperpanjang melihat perkembangan situasi,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, cuaca panas dan minimnya curah hujan menjadi faktor utama meningkatnya risiko kebakaran di wilayah tersebut.

Selain itu, fenomena El Nino turut memperparah kondisi dengan memperpanjang musim kemarau dan menurunkan kelembapan tanah.

Akibatnya, lahan menjadi lebih kering dan mudah terbakar, serta api cepat menyebar ketika terjadi kebakaran.

Raja Darmika menambahkan, potensi munculnya titik api baru masih cukup tinggi sehingga diperlukan pemantauan intensif di wilayah rawan.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan karhutla di Kecamatan Bunguran Batubi.

“Posko ini menjadi pusat koordinasi pemantauan dan penanganan titik api di lapangan,” jelasnya.

Di lokasi tersebut, personel gabungan dari BPBD, kepolisian, dan aparat kecamatan disiagakan untuk mempercepat respons penanganan.

Petugas juga melakukan patroli rutin untuk mendeteksi dini potensi kebakaran guna menekan perluasan area terdampak.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran lebih luas.

Hingga saat ini, dampak kabut asap belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat dan kondisi masih tergolong terkendali.

Pemerintah daerah berharap upaya penanganan yang dilakukan dapat segera mengendalikan karhutla dan mencegah kebakaran meluas. (*)

Artikel Pemkab Natuna Tetapkan Status Tanggap Darurat usai Ratusan Hektare Lahan Terbakar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Warga Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, kembali menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite dan Pertamax.

Kondisi ini memicu keresahan warga karena pasokan BBM disebut sudah tidak tersedia selama lebih dari sepekan terakhir.

Salah seorang warga, Sari, mengatakan kelangkaan BBM membuat aktivitas masyarakat terganggu.

“Masyarakat resah karena Pertalite dan Pertamax sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini pasokan BBM di Tambelan didatangkan dari Singkawang, Kalimantan Barat. Namun, saat ini distribusi dari wilayah tersebut terhenti tanpa kejelasan.

“Kami tidak tahu penyebab pastinya, hanya dapat informasi bahwa BBM tidak bisa lagi didatangkan dari Kalbar,” katanya.

Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah agar distribusi BBM kembali normal sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan.

“Kami hanya berharap Pertalite dan Pertamax bisa kembali tersedia,” ujarnya.

Camat Tambelan, Asmawi membenarkan kondisi krisis BBM yang telah berlangsung lebih dari satu minggu.

Menurutnya, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengganggu operasional layanan publik.

“Operasional truk pengangkut sampah terganggu, bahkan pemadaman kebakaran lahan juga terkendala karena tidak ada BBM,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini Tambelan mendapat suplai BBM dari Kalimantan Barat dengan harga yang telah ditetapkan. Namun, praktik penjualan tidak resmi turut memperparah kondisi.

Sejumlah pedagang disebut membeli Pertalite dengan harga murah dari luar daerah, lalu menjual kembali dengan harga tinggi di Tambelan.

Akibatnya, BBM jenis Pertamax yang dikelola sub penyalur kurang diminati, sehingga distribusi menjadi tidak seimbang.

Dalam kondisi langka, harga Pertalite melonjak dari sekitar Rp22.500 menjadi Rp28 ribu per botol ukuran 1,5 liter.

“Itu pun sulit didapatkan,” kata Asmawi. (*)

Artikel BBM Langka, Harga Pertalite di Tambelan Tembus Rp28 Ribu per Botol pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Perumda Tirta Mulia Karimun Unit Kundur menambah jam operasional distribusi air bersih di tengah kondisi debit Waduk Tempan yang mengalami penyusutan akibat kemarau.

Manajer Perumda Tirta Mulia Unit Kundur, Armand mengatakan, penambahan jam operasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang meningkat.

“Distribusi air yang sebelumnya hanya 10 jam, kini ditambah menjadi 14 jam, mulai pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB,” ujarnya, Senin (30/3).

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil menyusul banyaknya keluhan pelanggan yang tidak mendapatkan pasokan air secara maksimal.

Meski demikian, kondisi sumber air utama yakni Waduk Tempan di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, saat ini mengalami penyusutan signifikan akibat hampir dua bulan tanpa hujan.

Dalam pengelolaan air bersih, Perumda Tirta Mulia memiliki empat waduk, namun hanya Waduk Tempan yang digunakan untuk menyuplai air ke 812 sambungan rumah.

“Luas Waduk Tempan sekitar 2,27 hektare dan saat ini debit airnya sudah menyusut sekitar 30 persen. Namun, masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan untuk sementara,” jelasnya.

Armand memperkirakan, jika kondisi cuaca panas terus berlangsung tanpa hujan, ketersediaan air di waduk tersebut hanya mampu bertahan sekitar tiga bulan ke depan.

Selain faktor kemarau, peningkatan jam operasional pompa juga turut mempercepat penyusutan debit air.

“Dalam kondisi normal, ketinggian air mencapai sekitar 4 meter. Sekarang sudah turun menjadi sekitar 3,7 meter,” katanya.

Perumda Tirta Mulia mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih agar ketersediaan tetap terjaga di tengah kondisi kemarau. (*)

Artikel Debit Air Menyusut, Perumda Tirta Karimun Tambah Jam Operasional di Kundur pertama kali tampil pada Kepri.