batampos – Penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP) Duriangkang 5 dan WTP Tembesi menjadi langkah strategis BP Batam dalam mengatasi masalah suplai air bersih di Batam. Kedua proyek besar ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang selama ini kerap terganggu.

“Pembangunan IPA Duriangkang 5 dengan kapasitas 500 liter per detik (lpd) dan WTP Tembesi berkapasitas 230 lpd hampir selesai. Kedua proyek ini dirancang untuk meningkatkan suplai air dan memberikan solusi permanen untuk wilayah yang sering bermasalah,” kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Senin (2/12/2024).

Selain itu, BP Batam juga sedang membangun interkoneksi antara IPA Muka Kuning 1 dan 2 yang saat ini beroperasi. Proyek ini diharapkan mampu mengoptimalkan suplai air ke berbagai wilayah, termasuk Batam Center, Batuaji seperti Tanjunguncang, dan Lubukbaja seperti Tanjunguma.

“Dengan adanya interkoneksi ini, ketahanan suplai antar-IPA di Batam akan semakin optimal,” ucap Tuty, sapaan akrab Ariastuty Sirait.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan air bersih di seluruh kawasan, termasuk Putra Jaya dan wilayah Tanjunguncang, secara umum akan tetap maksimal. Dengan berbagai fasilitas yang terus bertambah, BP Batam telah menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk memastikan ketersediaan air yang optimal bagi masyarakat.

“BP Batam terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk untuk wilayah yang saat ini masih mengalami gangguan suplai air,” katanya.

BP Batam optimistis bahwa langkah-langkah strategis ini akan menjawab kebutuhan air bersih masyarakat Batam sekaligus memperkuat ketahanan suplai air di kota ini. Dengan rampungnya WTP Duriangkang 5 dan Tembesi, pelayanan air bersih diharapkan semakin andal dan merata di seluruh wilayah Batam. (*)

Artikel WTP Duriangkang 5 dan Tembesi Jadi Solusi Masalah Air di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT PLN Batam berhasil menyelesaikan proyek strategis yang berlangsung sejak akhir 2023 hingga 2024, yakni relokasi Mobile Power Plant (MPP) Suppa 2×25 MW, MPP Tello 2×25 MW, dan MPP Punagaya 1×25 MW.

Proyek ini bertujuan untuk memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi, mengantisipasi pertumbuhan beban pelanggan yang terus meningkat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen PLN Group dalam mendukung stabilitas energi listrik di berbagai daerah strategis di Indonesia.

Direktur Utama PLN Batam Muhammad Irwansyah Putra mengungkapkan bahwa relokasi MPP ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap kebutuhan listrik, tetapi juga menjadi fondasi penguatan sistem kelistrikan jangka panjang.

“Kami memastikan bahwa kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha di Sulawesi dapat terpenuhi, terutama menghadapi tantangan pertumbuhan beban yang signifikan,” ujarnya.

Selain memenuhi kebutuhan harian, penguatan sistem kelistrikan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai event nasional pada 2024.

Agenda besar seperti Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pilkada serentak membutuhkan kecukupan pasokan daya listrik yang stabil dan andal. PLN Batam bersama PLN Group berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan energi selama momen-momen krusial ini dapat terpenuhi tanpa gangguan.

PLN Batam juga mengambil langkah proaktif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang memengaruhi pasokan energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

“Lesson learned dari pemenuhan kebutuhan energi listrik memberikan pelajaran penting bagi kami untuk merancang strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Keberhasilan relokasi ini tidak lepas dari kolaborasi dan sinergi yang erat antara berbagai entitas dalam PLN Group, termasuk PLN Persero DITMKIT, PLN UIP3S Sulawesi, PLN NPS, dan PLN E.

Kerja sama lintas entitas ini menjadi salah satu kunci sukses dalam menyelesaikan proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat.

PLN Batam juga menegaskan bahwa sinergi yang telah terbangun ini akan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan kelistrikan di masa depan.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi antar-entitas PLN Group untuk menjawab kebutuhan energi nasional dengan solusi yang efisien dan inovatif,” ungkapnya.

Dengan penyelesaian proyek ini, PLN Batam berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan dan keberlanjutan pasokan listrik di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi. (*)

Artikel PLN Batam Berkontribusi Memperkuat Sistem Kelistrikan di Sulawesi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi 6 DPR RI, Senin (2/12/2024). Rudi yang hadir bersama Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BP Batam, Susiwijono Moegiarso; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; dan Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Ellen Setiadi, mendapat kesempatan untuk melaporkan sejumlah pencapaian kinerja serta rencana pengembangan Batam ke depan.

Dimana, rencana tersebut juga sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

“Rencana ini pun sejalan dengan program pemerintah pusat yang tertuang dalam Prioritas Nasional Tiga (PN3). Kami berharap selalu mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan Komisi 6 DPR RI sebagai mitra strategis BP Batam untuk mewujudkan program strategis yang ada,” ujar Rudi usai RDP.

Di samping itu, Rudi menyebut jika dukungan dari Komisi 6 DPR RI juga sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan capaian investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BP Batam bertugas untuk menarik investasi. Tujuannya tentu tidak lain agar ekonomi daerah bisa terus tumbuh dan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.

Senada, Ketua Dewan Pengawas BP Batam, Susiwijono Moegiarso juga menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi prioritas BP Batam dalam meningkatkan capaian investasi ke depan.

Satu di antaranya adalah penyempurnaan layanan investasi antara lain dengan memperbaiki database dan audit Land Management System (LMS) sebagai tata kelola pelayanan pertanahan.

“Sesuai arahan Komisi 6 DPR RI tadi, pengalokasian lahan pun akan dihentikan sementara demi menjaga transparasi dan good governance,” ujar Susiwijono, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Ia berharap, seluruh perbaikan tata kelola yang sedang berlangsung saat ini semakin meningkatkan peran BP Batam sebagai penggerak ekonomi Nasional.

“Kita ingin upaya dalam pengembangan ekonomi mampu menciptakan situasi kondusif agar investasi terus meningkat,” pungkasnya.

Dalam RDP lanjutan ini, turut hadir Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam. (*)

Artikel BP Batam RDP dengan Komisi 6 DPR RI pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Musripah, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Malang, Jawa Timur, harus menghadapi nasib tragis setelah koma usai bekerja selama enam bulan di Singapura. Perempuan berusia 42 tahun itu diketahui masuk Singapura melalui jalur nonprosedural dan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART).

Informasi yang diterima Batam Pos menyebutkan, Musripah dirawat di rumah sakit di Singapura sejak 5 November 2024. Saat itu, ia tiba dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami kesulitan bernapas. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa minggu, akhirnya Musripah dipulangkan ke Indonesia pada Senin, 2 Desember 2024.

Proses pemulangan Musripah difasilitasi Kedutaan Indonesia di Singapura dan beberapa pihak lainnya. Musripah tiba di Pelabuha Feri Internasional Batamcenter sekitar pukul 12.30 WIB setelah bertolak dari Pelabuhan Tanah Merah Singapura waktu setempat menggunakan Kapal Feri.

Saat tiba di Pelabuhan Feei Batamcenter, kondisi Musripah sangat memprihatinkan. Matanya terbelalak yang sesekali berkedip. Hidungnya tampak terpasang selang dan mulutnya tertutup. Kondisi kepala Musripah miring ke kanan dan tak bergerak sama sekali. Di bagian kening Musripah tampak bekas jahitan panjang. Begitu juga dibagian leher, terdapat bekas luka yang belum diketahui penyebabnya.

“Sebelumnya kami mendapat informasi dari KBRI Singapura terkait pemulangan pekerja migran Indonesia dalam kondisi koma,” ujar Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi.

Imam menjelaskan bahwa nama Musripah tidak tercatat dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI), yang berarti ia tidak terdaftar sebagai PMI resmi. Meski begitu, BP3MI tetap memberikan pelayanan maksimal, termasuk membawa Musripah ke RS Awal Bros Batam untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

“Yang bersangkutan langsung kami bawa ke rumah sakit sambil menunggu kedatangan keluarganya,” kata Imam.

Hingga kini, penyebab pasti kondisi kritis Musripah masih belum diketahui. BP3MI tengah berkoordinasi dengan KBRI Singapura untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai penyebab koma dan durasi perawatannya di sana.

Dugaan sementara, sebagai PMI nonprosedural, Musripah tidak memiliki akses perlindungan kerja yang layak selama bekerja di luar negeri. Imam menambahkan bahwa BP3MI akan terus memantau kondisi Musripah dan memastikan ia mendapatkan perawatan hingga dapat dipulangkan ke Malang.

“Setelah kondisinya stabil, kami akan memfasilitasi pemulangannya ke daerah asal,” jelas Imam.

Pemulangan Musripah tanpa keterangan medis resmi dari Singapura membuat BP3MI mengambil langkah darurat melalui jalur Batam. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya proses resmi bagi calon pekerja migran untuk mendapatkan perlindungan yang memadai saat bekerja di luar negeri.

“Untuk penyebab pasti kondisi yang bersangkutan kami belum tahu. Nanti pasti akan kami dalami,” tegas Imam. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pekerja Migran Asal Malang Koma di Singapura, Kini Dirawat di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.