batampos – Sebanyak 2.193 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Desember 2024 di Hotel Golden View, Bengkong, Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasnah, menyatakan bahwa pelaksanaan SKD ini akan melibatkan tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami dari BKPSDM mendukung proses registrasi peserta. Setiap hari akan ada tiga sesi tes, dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang per sesi,” ujar Hasnah, Senin (2/12).
Pemko Batam membuka total 2.300 formasi PPPK, yang terdiri atas 67 formasi untuk tenaga kesehatan dan 2.124 formasi untuk tenaga teknis.

Selain itu, rekrutmen PPPK tahap kedua juga tengah berlangsung sejak 17 November hingga 31 Desember 2024.

“Peserta tahap kedua nantinya juga akan memperebutkan sisa formasi dari periode pertama,” tambah Hasnah.

Sebelumnya, Pemko Batam menerima 150 sanggahan dari 218 pelamar PPPK yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Dari jumlah tersebut, seluruh sanggahan diterima setelah pelamar berhasil menunjukkan dokumen asli berupa ijazah dan transkrip nilai.

“Sebagian besar pelamar awalnya hanya mengunggah dokumen berupa fotokopi, sehingga tidak memenuhi syarat administrasi. Setelah mereka mengajukan sanggahan dan menunjukkan dokumen asli, sanggahan tersebut kami terima,” jelas Hasnah.

Ia juga mengingatkan para pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik, mengingat kompetisi di setiap formasi cukup ketat.

“Dengan dukungan koordinasi antara Pemkot Batam dan BKN, proses seleksi diharapkan dapat berjalan lancar dan transparan,” ujarnya. (*)

Artikel Seleksi Kompetensi Dasar PPPK Segera Dimulai pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mengumumkan adanya kendala dalam pencetakan dokumen kependudukan akibat proses pemeliharaan konsolidasi tanda tangan elektronik (TTE) yang tengah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Akibat kendala tersebut, beberapa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan untuk sementara waktu belum dapat dicetak.

Kepala Disdukcapil Kota Batam, Heryanto, menyatakan bahwa masalah ini hanya berdampak pada proses pencetakan, sedangkan pelayanan lain, termasuk penerimaan berkas pengajuan, tetap berlangsung normal.

“Pencetakan saja yang belum bisa dilakukan minggu ini. Namun, untuk pelayanan dan penerimaan berkas, kami tetap melayani,” ujar Heryanto, Senin (2/12).

Heryanto menjelaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengu-rus dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil, tetapi pencetakannya baru bisa dilakukan setelah proses pemeliharaan selesai. Ia memastikan pihaknya berusaha agar layanan dapat kembali normal dalam waktu dekat.

“Insyaallah, pelayanan dokumen kependudukan akan kembali normal pada minggu depan setelah proses pemeliharaan selesai,” terangnya.

Dengan adanya kendala ini, masyarakat diimbau untuk bersabar. Bagi mereka yang membutuhkan dokumen dalam waktu dekat, diharapkan dapat menyesuaikan pengurusan sesuai jadwal penyelesaian konsolidasi yang ditetapkan oleh Kemendagri. Disdukcapil Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Batam, Nur Amri Arif. Ia menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengajukan pengurusan dokumen kependudukan.

“Kendala hanya terjadi pada pencetakan dokumen, tetapi pengajuan tetap dilayani. Jadi, masyarakat yang ingin mengurus dokumen seperti KK, KTP, akta kelahiran, dan lainnya tetap bisa datang,” jelasnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

Artikel Proses TTE Bermasalah, Disdukcapil Pastikan Layanan Tidak Terhenti pertama kali tampil pada Metropolis.

TIM Konsorsium Politeknik se-Kepulauan Riau (Kepri) bersama Tim Koordinasi Vokasi Daerah (TKDV) menyusun strategi daerah untuk revitalisasi vokasi di Kepri. Kegiatannya adalah Finalisasi Strategi Daerah (strada) dan Diskusi Publik Revitalisasi Vokasi Provinsi Kepri di Harris Hotel, Batam, pada 19-20 November.

Tujuannya menyusun rencana revitalisasi vokasi di Kepri lima tahun kedepan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah seperti Bappeda Kepri, Dinas Pendidikan Kepri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri, unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kepri, MKKS Tanjungpinang, dan MKKS Batam

Strada revitalisasi vokasi terdiri dari enam strategi: 1: Optimalisasi Sistem Informasi Pasar Kerja. 2: Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 3: Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja. 4: Meningkatnya Relevansi dan Aksesibilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 5: Terwujudnya kolaborasi riset inovasi dan hilirisasi produk oleh akademisi, industri/masyarakat, dan pemerintah daerah. 6: Monitoring dan Evaluasi efektivitas pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Diharap dokumen strada ini menjadi acuan banyak pihak dalam mengembangkan vokasi di Kepri. Juga bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah jangka pendek maupun jangka menengah. Khususnya pada pengembangan vokasi.

‘’Sehingga pengembangan vokasi dapat menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran vokasi, serta pada perkembangan ekonomi Kepri”, ujar Sudra Irawan, sebagai Ketua Tim Konsorsium Politeknik se-Kepri sekaligus dosen Polibatam. (adv)

SUPRIZAL TANJUNG, Batam

Artikel TIM Konsorsium Politeknik se-Kepri dan TKDV pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam untuk tahun 2024 masih terganjal penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, menyatakan bahwa pembahasan UMK baru dapat dimulai setelah Permenaker tersebut diterbitkan sebagai pedoman resmi.

“Untuk pembahasan, kan ada aturannya, yakni Permenaker. Dan ini belum keluar, masih kita tunggu,” ujar Rudi, Senin (2/12).

Ia menjelaskan, setelah Permenaker terbit, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, diikuti pembahasan dengan melibatkan unsur buruh dan pengusaha.

”Kalau sekarang, apa yang mau kita bahas? Formula seperti apa juga belum tahu. Kita tunggu dulu Permenaker itu keluar, meskipun acuan kenaikan sudah ada, yakni 6,5 persen,” tambahnya.

Rudi optimistis Permenaker akan diterbitkan bulan ini, sehingga proses pembahasan UMK Batam dapat selesai sebelum akhir tahun.

“Kita tunggu minggu ini atau minggu depan. Pokoknya bulan ini harus selesai, jadi semua clear,” ungkapnya.

Selain menunggu Permenaker, Rudi juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan persiapan awal terkait pembahasan UMK. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha agar penetapan UMK dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menyampaikan pandangannya terkait proses penetapan UMK. Ia menilai pembahasan upah minimum sebaiknya tetap dilakukan di tingkat Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Selama ini pembahasan UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang lebih memahami kondisi perekonomian di daerah. Jika kenaikan upah minimum dipukul rata 6,5 persen secara nasional, disparitas upah antardaerah akan makin lebar,” ujar Rafki.

Ia menjelaskan, kebijakan yang seragam berpotensi menimbulkan ketimpangan. “Pelaku usaha di daerah dengan upah minimum lebih tinggi akan lebih terbebani, sedangkan pekerja di daerah dengan upah rendah hanya menikmati kenaikan kecil. Jadi, prinsip upah berkeadilan akan makin jauh,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya hanya mengeluarkan pedoman pembahasan upah minimum, bukan menetapkan angka kenaikan secara langsung. “Kami berharap pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pembahasan UMK, karena yang paling memahami kondisi perekonomian daerah adalah pelaku ekonomi di daerah tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya segera menerbitkan Permenaker agar proses pembahasan UMK di daerah dapat segera dilakukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya mengedepankan kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha.

Rudi Sakyakirti menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan UMK dapat diselesaikan tepat waktu. “Kami siap bekerja cepat. Begitu Permenaker turun, pembahasan langsung dilakukan agar semua pihak mendapatkan kejelasan,” tegasnya.

Penetapan UMK Batam diharapkan menjadi solusi yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan. Apalagi, Batam merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan uta-ma di Indonesia. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

Artikel Pembahasan UMK Batam Tunggu Permenaker pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindus­trian dan Perdagangan (Disperindag) Batam memperketat distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan menerapkan pembatasan kuota sesuai kapasitas mesin kendaraan. Kebijakan ini menjadi bagian dari program Fuel Card 5.0, yang kini memasuki tahap kedua pendaftaran.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025, setelah masa transisi berakhir. Hingga saat itu, masyarakat masih dapat membeli Pertalite tanpa pembatasan kuota.

“Untuk kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc, kuota maksimal adalah 20 liter per hari. Sementara itu, angkutan umum dan daring mendapatkan prioritas dengan kuota hingga 35 liter per hari,” ungkap Gustian di Batam, Senin (2/12).

Penerapan pembatasan ini bertujuan memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih merata dan tepat sasaran. Gustian menyebutkan bahwa dengan menggunakan Fuel Card, alokasi Pertalite dapat dikendalikan sesuai aturan yang berlaku.

“Fuel Card 5.0 mempermudah pengawasan sekaligus memberikan keadilan bagi pengguna. Kendaraan pribadi dan angkutan umum mendapatkan kuota yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” jelasnya.

Pendaftaran tahap kedua untuk Fuel Card ini telah dimulai pada Senin (2/12) dan berlang-sung hingga 28 Februari 2025 mendatang. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui batamfuelcard.id atau secara luring di beberapa lokasi strategis, seperti Gedung Bersama Pemko Batam di Batam Center; Mal Pelayanan Publik (MPP) di Batam Center; serta sejumlah pusat perbelanjaan seperti Mega Mall Batam Center; Nagoya Hill Shopping Mall; dan Grand Batam Mall.

Hingga saat ini, sebanyak 25.091 kendaraan telah terdaftar Fuel Card sejak peluncuran tahap pertama pada awal tahun. Gustian menyebutkan bahwa program ini terus disempurnakan berdasarkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Program yang didukung tiga bank mitra yakni PT KB Bank, Bank Sumut, dan CIMB Niaga, juga mengintegrasikan sistem pembayaran yang mempermudah pengguna BBM bersubsidi.
Adapun, persyaratan pendaftaran mencakup STNK, foto kendaraan dengan nomor polisi, KTP, QR Code MyPertamina, serta identitas khusus untuk pengemudi angkutan umum dan daring.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar dan memanfaatkan program ini. Tidak ada biaya pendaftaran atau administrasi apa pun. Harapannya, kebijakan ini menjadi contoh nasional dalam pengelolaan BBM bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran,” tutup Gustian.

Baru-baru ini, kendaraan jenis mobil yang hendak mengisi Pertalite, juga diharuskan pihak Pertamina untuk memiliki QR Code MyPertamina.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, belum lama ini menjelaskan bahwa penggunaan barcode merupakan bagian dari program Subsidi Tepat Pertalite. Program ini bertujuan memastikan BBM subsidi, seperti Pertalite dan Bio Solar, hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Kami telah menyosialisasikan kebijakan ini sejak Agustus 2024, dan pendaftaran pengguna barcode mulai dibuka pada September 2024. Barcode ini berfungsi sebagai alat pencatatan digital untuk memantau distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran,” kata Satria, Kamis (21/11).

Pertamina, sebagai operator distribusi BBM bersubsidi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina juga berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berperan sebagai regulator pengawasan distribusi BBM subsidi.

Menurut Satria, hingga kini pelaksanaan di lapangan terpantau kondusif. Untuk menga-tasi kendala yang dialami masyarakat, Pertamina telah menempatkan petugas di setiap SPBU.

“Petugas kami siap membantu masyarakat yang kesulitan mengakses program Subsidi Tepat Pertalite,” kata dia. (*)

Reporter : Yashinta, Arjuna

Artikel Pemko Batam, Batasi Pembelian Pertalite pertama kali tampil pada Metropolis.