Ketua KPU Batam Mawardi memberi keterangan. (F. Rengga Y / Batam Pos)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam memulai rapat pleno penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (4/12). Pleno yang digelar di Harris Resort Barelang ini dimulai dengan penghitungan suara dari kecamatan yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkecil, yaitu Kecamatan Bulang.
“Kami memulai pleno dari Kecamatan Bulang karena memiliki jumlah DPT paling sedikit, dengan enam kelurahan dan 25 TPS,” kata Ketua KPU Batam, Mawardi.
Selanjutnya, penghitungan dilanjutkan dengan Kecamatan Galang dan Belakang Padang. Hingga sore hari, proses pleno masih berlangsung dengan tertib dan aman.
Dalam pleno tersebut, PPK Kecamatan Bulang membacakan hasil rekapitulasi suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Pasangan calon nomor urut 1, Ansar Ahmad dan Nyanyang Harris Pratamura, unggul dengan perolehan 3.141 suara, mengalahkan pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq, yang memperoleh 2.787 suara. Total suara sah di Kecamatan Bulang mencapai 5.928, dengan 285 suara tidak sah.
Sementara itu, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, pasangan nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, berhasil meraih kemenangan dengan 4.636 suara. Mereka mengungguli pasangan nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood, yang memperoleh 1.244 suara. Total suara sah dalam kategori ini mencapai 5.880, dengan 333 suara tidak sah.
Selain menyampaikan hasil rekapitulasi suara, PPK Kecamatan Bulang juga melaporkan beberapa kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satu di antaranya adalah masalah terkait formulir C-pemberitahuan yang telah diselesaikan di tingkat PPK.
PPK juga mencatat adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan pasangan calon tertentu. Selain itu, terdapat laporan mengenai dugaan keterlibatan TNI-Polri, yang menjadi perhatian serius selama proses pemilihan.
Money politik juga menjadi sorotan dalam laporan tersebut. Modus yang digunakan termasuk pembagian uang kepada pemilih sebelum hari pencoblosan, serta kegiatan pasar murah dan syukuran dalam pelantikan presiden yang diduga memiliki tujuan politis. Laporan ini akan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Hingga saat ini, pleno penghitungan suara tingkat kota di Batam masih berlangsung untuk kecamatan lainnya. Mawardi berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang transparan dan adil bagi semua pihak.
“Kita berharap Pilkada 2024 ini menjadi cerminan demokrasi yang berkualitas,” pungkas Mawardi. (*)
Ole Romeny, calon pemain naturalisasi untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. (Intagram Ole Romeny)
batampos – Nyaris sebulan sudah pemain keturunan Belanda-Indonesia, Ole Romeny menghampiri Jakarta dan mulai menjalani naturalisasi. Tapi hingga kini, prosesnya masih belum ada kemajuan alias jalan di tempat.
Ole Romeny menjadi pemain berdarah Belanda berikutnya yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Dia sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 16 November lalu, sehari selepas pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang.
Selain itu, Ole Romeny juga sudah berfoto dengan Erick Thohir. Meski gayanya berbeda, bukan salaman seperti gimmick yang sudah-sudah, tapi disampaikan bahwa sang penyerang telah sepakat untuk bela Garuda.
Kehadiran Ole Romeny nantinya diharapkan bisa membantu mewujudkan mimpi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, yang saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi zona Asia.
Hanya saja, hingga bulan sudah berganti dan mulai memasuki akhir tahun, proses naturalisasi tak beranjak dari PSSI. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI masih belum menerima berkas pengajuannya.
“Kalau Ole saya masih menunggu PSSI sampai sekarang belum mengajukan (surat/berkas) resmi. Jadi kami tunggu aja,” kata Menpora di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12) sore.
Apa yang diutarakan oleh Dito ini tak jauh berbeda seperti pernyataannya pada akhir November lalu. Menpora saat itu menyampaikan bahwa berkas naturalisasi Ole Romeny masih dikaji oleh PSSI.
Situasi dan kondisi proses naturalisasi Ole Romeny ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pergerakan yang dilakukan PSSI saat memproses alih warga negara tiga pemain keturunan sebelumnya, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, dan yang terakhir Kevin Diks.
Saat Indonesia menaturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, mereka hanya butuh waktu beberapa hari untuk mulai masuk dan diproses pemerintah setelah bersalaman dengan Erick Thohir.
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bersalaman dengan Erick Thohir pada 6 September 2024. Lima hari kemudian, surat presiden dari Presiden Joko Widodo sudah dikeluarkan dan dikirim untuk dibahas oleh DPR RI.
Sementara untuk Kevin Diks, prosesnya diawali dengan pengumpulan berkas dan bersalaman dengan Erick Thohir pada 12 Oktober. Kemudian pada 17 Oktober, berkasnya sudah masuk di Kemenpora RI untuk diproses lebih lanjut. (*)
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian melalui pertemuan daring, Selasa (3/12).
batampos – Tingkat inflasi Kota Batam pada November 2024 tercatat mencapai 2,04 persen secara year-on-year (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 1,55 persen. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian melalui pertemuan daring, Selasa (3/12).
Wali Kota Batam Muhammad Rudi diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, dalam rapat tersebut.
Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam yang dirilis pada 3 Desember 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam naik dari 104,84 pada November 2023 menjadi 106,98 pada November 2024.
Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,22 persen, sementara tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) sejajar dengan nasional, yaitu 1,55 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Batam, memberikan andil sebesar 0,31 persen pada November 2024. Komoditas yang dominan mendorong kenaikan harga antara lain beras (0,11 persen) , daging ayam ras (0,11 persen) , tomat (0,10 persen) minyak goreng (0,07 persen) bawang merah dan bawang putih (masing-masing 0,07 persen dan 0,03 persen)
Selain itu, harga anggur, ikan kembung, brokoli, dan telur ayam ras juga turut memberikan sumbangan kecil terhadap inflasi.
Namun, beberapa komoditas justru memberikan andil deflasi, seperti cabai merah (-0,49 persen), cabai rawit (-0,15 persen), dan sayuran seperti kangkung, bayam, serta sawi hijau, masing-masing memberikan kontribusi deflasi kecil sebesar -0,02 persen.
Untuk menekan laju inflasi, Pemerintah Kota Batam melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memonitor harga-harga komoditas di pasar setiap bulan.
“Kami rutin melakukan monitoring terhadap harga pasar dan komoditas yang mengalami kenaikan. Hasil pemantauan ini dilaporkan secara berkala ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi dan tindak lanjut,” ujar Jefridin.
Secara nasional, data BPS menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi kontributor utama inflasi di delapan dari sepuluh daerah yang terpantau.
Kenaikan harga di kelompok ini memberikan andil sebesar 0,22 persen terhadap inflasi nasional.
Pemerintah Kota Batam berharap dengan pemantauan yang intensif dan koordinasi lintas sektor, kenaikan harga dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global maupun domestik,” kata dia.(*)
Menpora Dito Ariotedjo. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
batampos – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo buka suara soal rencana pemerintah pusat meningkatkan anggaran khusus sepak bola menjadi Rp 200 miliar. Dia menyebut wacana itu masih dalam kajian.
Rencana kenaikan anggaran khusus sepak bola awalnya muncul setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyurati Menteri Keuangan, Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di sepak bola Tanah Air itu menyebut anggaran dinaikkan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) khusus sepak bola yang disiapkan pemerintah pusat saat ini Rp120 miliar. Jumlah itu akan naik Rp 80 miliar menjadi Rp 200 miliar.
Peningkatan APBN khusus sepak bola tersebut diharapkan oleh Erick Thohir dapat membantu pelaksanaan program jangka panjang PSSI pada 2025 alias tahun depan.
Dito Ariotedjo tak menampik bahwa memang ada rencana tersebut untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Sepakbola Nasional.
“Ya, sepak bola kan ada Inpres-nya, percepatan,” kata Dito Ariotedjo usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait Desan Besar Olahraga Nasional (DBON) di Auditorium Wisma Kemenpora, Rabu (4/12).
“Tapi untuk 2025 ini masih dikaji ulang, dan lagi rapat trilateral antara Kemenpora, PSSI dan juga Kementerian Keuangan,” tambah Dito.
Menpora Dito menerangkan, penambahan anggaran tak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus melihat lebih jauh dulu terkait fungsi dan kebutuhannya. Namun dia memastikan bahwa cabor yang jadi prioritas dalam DBON menuju olimpiade, akan didukung.
Sepak bola sendiri saat ini masuk dalam DBON. Namun, statusnya bukan sebagai cabor unggulan, melainkan cabor industri. “Tapi prinsipnya untuk DBON juga sama cabor yang untuk menuju Olimpiade juga semua kebutuhan pasti insya Allah terpenuhi,” jelas Dito.
Selain itu, dalam rapat koordinasi terkait DBON, Dito juga mengungkapkan bahwa Piala Dunia sepak bola masuk dalam prioritas DBON tahap kedua. Ajang sepak bola paling bergengsi tersebut akan diprioritaskan selain Asian Games dan Olimpiade.
“Prioritas dari Pak Prabowo, fokusnya adalah Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia di sepak bola, jadi work to World Cup jadi otomatis sampai dengan Olimpiade juga (prioritasnya) jadi itu tercermin dari cabang-cabang olahraga DBON,” jelas Dito. (*)
batampos – Kemunculan dua inovasi pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Pemerintah pusat melalui Pertamina telah meluncurkan aplikasi MyPertamina dengan QR Kendali untuk mengawasi distribusi subsidi BBM, sementara Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), memperkenalkan Fuel Card 5.0 sebagai alat kontrol kuota BBM bersubsidi di daerah.
Namun, langkah simultan ini dinilai berpotensi membingungkan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Safto Anggito Sianturi, menegaskan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
”Ada potensi tumpang tindih antara penggunaan Fuel Card 5.0 dan QR Kendali Pertamina. Kami berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, melalui BPH Migas dan kementerian terkait, dengan pemerintah daerah,” kata Gabriel, Rabu (4/12).
Menurut Gabriel, pemerintah pusat hingga kini masih menyusun aturan dan mekanisme terkait pengelolaan dan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Oleh karena itu, politisi dari PDI-P menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penundaan sementara penerapan Fuel Card 5.0 hingga ada kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
”Konsolidasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan tidak ada kebingu-ngan atau dampak negatif bagi masyarakat. Kita tidak ingin terjadi konflik implementasi yang justru merugikan penerima subsidi,” tambah Gabriel,
Meski begitu, Gabriel memberikan apresiasi terhadap upaya inovasi dari kedua pihak, baik pusat maupun daerah, yang sama-sama bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran.
Namun ia mengingatkan bahwa tanpa sinkronisasi yang baik, tujuan tersebut sulit tercapai.
”Tujuan utamanya adalah memastikan subsidi ini tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi yang matang, kita dapat meng-hindari kendala teknis dan administrasi yang merugikan,” ujarnya.
Keputusan mengenai distribusi dan pengelolaan BBM bersubsidi dinilai krusial, terutama di tengah masyarakat yang kini mulai resah dengan kemung-kinan kebijakan tumpang tindih.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan kebijakan yang solid, efektif, dan tidak membebani masyarakat.
Sementara, Ombudsman Provinsi Kepri Laga Paroha Patar Siadari, menegaskan terkait kekhawatiran banyak masyarakat yang bingung terkait rencana penerapan fuel card 5.0 oleh Disperindag Batam tahun depan dengan aturan pengisian BBM bersubsidi pertalite menggunakan QR kendali Pertamina atau scan QR code, Disperindag wajib turun ke masya-rakat menyosialisasikan secara masif, tak hanya melalui media massa terkait program fuel card 5.0, sekaligus menjelaskan tujuan, fungsi dan teknisnya.
”Soal fuel card 5.0 sebenarnya niatnya bagus, namun mungkin penerapannya nanti di lapangan masih gagap. Saya yakin masyarakat masih banyak yang tak paham apa fungsi dan tujuan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite di SPBU menggunakan fuel card. Ini PR besar dan tantangan besar yang harus mampu diselesaikan oleh Kadisperindag Batam,” tegas Lagat.
Tak hanya itu. Lagat juga menegaskan, antara Pertamina dengan Disperindag Batam harus segera menyinkronkan aturan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite di SPBU menggunakan scan QR code Pertamina sebanyak per hari maksimal 120 liter, dengan pembatasan di fuel card 5.0 yang akan diberlakukan tahun depan sebanyak hanya 20 liter pertalite saja per hari per kendaraan roda empat.
”Mana nantinya batas pembelian yang resmi digunakan oleh masyarakat Batam dalam mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite di SPBU. Apakah acuannya mengikuti aturan Pertamina sebanyak 120 liter per hari per kendaraan, ataukan menggunakan batasan acuan fuel card 5.0 dari kebijakan Disperindag Batam yang hanya sebanyak 20 liter pertalite per hari per kendaraan. Kebijakan itu harus segera diputuskan, jangan buat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Karena kalau aturan tersebut tumpang tindih, bisa memicu abuse of policy,” tegasnya.
Salah satu pemilik kendaraan roda empat di Batam yang tinggal di Perumahan Alam Raya Batam Center, Sudar, mengaku masih bingung tentang apa fungsi fuel card dan scan QR code untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU.
”Kami bingungnya, di aturan Pertamina jelas menyatakan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite per kendaraan roda empat batasnya per hari sebanyak 120 liter, namun kalau menggunakan fuel card 5.0 katanya per hari kendaraan roda empat hanya boleh mengisi BBM bersubsidi pertalite sebanyak 20 liter saja. Itu yang bikin bingung. Saya sebagai masyarakat, pastinya akan mengikuti aturan dari Pertamina,” terangnya.
Sementara, Section Head Commrel Pertamina Patra Niaga Tengku Muhammad Rum-Rum mengapresiasi dan mendukung langkah Disperindag Batam dalam mengeluarkan kebijakan pemberlakuan fuel card 5.0 untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite untuk kendaraan roda empat di Batam.
”Dari Pertamina mensupport sekali terkait pemberlakuan fuel card di Batam tahun depan. Hal tersebut demi meminimalisir kebocoran konsumsi BBM subsidi jenis pertalite ke pihak yang tidak seharusnya berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi,” terangnya melalui sambungan telepon WhatsApp.
Fuel Card untuk Pembatasaan BBM Subsidi, Pendaftaran Gratis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengajak pemilik kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi jenis pertalite untuk segera membuat fuel card 5.0. fuel card 5.0 bertujuan sebagai alat untuk membatasi penggunaan bahan bakar subsidi oleh kendaraan yang telah terdaftar.
Pendaftaran fuel card 5.0 memiliki syarat yang mudah dan gratis. Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online atau di 10 tempat seperti Gedung Bersama, Mall Pelayanan Publik hingga pusat perbelanjaan lainnya.
”Untuk pendaftaran fuel card sangat mudah. Bisa secara online atau di pusat perbelanjaan, setiap hari sampai hari minggu,” ujar Gustian, Kepala Dinas Perindustrian.
Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau menunjukkan Fuel Card
Gustian juga menjawab banyak kegelisahaan masyarakat yang menyamakan fuel card 5.0 dengan QR Code subsidi tepat My Pertamina. Dimana keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan.
QR Code subsidi tepat MyPertamina merupakan aplikasi untuk mendata jumlah kendaraan yang menggunakan pertalite. Program ini berlaku secara nasional dan hanya sebagai data kendaraan berbahan bakar pertalite.
”Sementara fuel card adalah alat untuk membatasi pembelian BBm bersubsidi Pertalite agar kebutuhannya mencukupi,” ujar Gustian.
Dikatakan, fuel card 5.0 memiliki fungsi lebih lanjut yaitu untuk memantau dan mengontrol jumlah pembelian Pertalite yang dapat dilakukan oleh kendaraan tersebut.
”Kalau QR code itu kan 120 liter. Kalau kajian kami kendaraan roda 4 itu idealnya hanya 20 liter per hari, jadi itu bisa terkontrol mengingat saat ini pengguna Pertalite meningkat,” kata dia.
Ia berharap dengan adanya fuel card 5.0 distribusi bahan bakar subsidi ini lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Apalagi pendaftaran fuel card 5.0 bisa dilakukan secara online atau offline.
”Kami memberikan banyak kemudahan untuk pendafataran fuel card. Asal memang kendaraanya jelas, mati pajak tak masalah. Pemilik kendaraan juga bisa memilih satu dari 3 bank yang kami tetapkan, seperti Sumut, Bukopin dan CIMB Niaga,” jelasnya.
Masih kata Gustian, pihaknya bersama Bank telah menyiapkan admin-admin yang siap siaga membantu para pendaftar. Yang mana proses pendaftaran akan mendapat respon cepat.
”Semua pendaftaran yang masuk akan langsung diproses, jadi memang untuk pelayanan kami buka juga Sabtu Minggu,” jelas Gustian.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat sangat tinggi. Sejak dibuka pada 28 Februari 2023, pendaftaran berjalan lancar meskipun jumlah pendaftar sempat menurun beberapa waktu lalu.
”Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam dan kota lainnya dalam memperoleh Pertalite, serta mendorong percepatan penggunaan layanan digital dalam administrasi pemerintahan,” katanya.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh calon pemohon meliputi foto kendaraan dengan nomor polisi yang jelas, foto STNK, foto KTP, QR Code Subsidi Tepat My Pertamina, serta surat pernyataan untuk kendaraan dengan nomor polisi luar kota Batam.
”Bagi pengemudi angkutan umum dan angkutan online, mereka juga diwajibkan mengunggah foto ID pengemudi dan ID akun,” jelas dia.
Meskipun pendaftaran akan berlangsung hingga Februari 2025, Kartu Kendali/fuel card 5.0 ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Maret 2025, dengan pembatasan kuota berdasarkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2024.
Program Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil dan efisien di Kota Batam, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM. (*)
Pasar Rakyat Wan Sri Beni. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos.
batampos – Pasar Wan Sri Beni yang terletak di kawasan Marina, Kota Batam, hingga kini belum juga beroperasi meski telah selesai dibangun sejak 2019 oleh Kementerian Perdagangan RI. Kondisi pasar yang mangkrak ini membuat warga dan pedagang setempat menyayangkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan fasilitas tersebut.
Pasar ini awalnya direncanakan untuk mengakomodasi para pedagang pasar kaget dan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Marina. Namun, hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.
Kondisi pasar pun semakin memprihatinkan dengan akses jalan masuk yang hanya berupa tanah kosong, tanpa aspal atau pengerasan. Di sekeliling pasar, semak belukar semakin tumbuh liar, membuat pasar tampak tak terurus.
Warga yang tinggal di sekitar lokasi pasar merasa kecewa. Mereka berharap pasar tersebut segera difungsikan agar tidak menjadi proyek yang sia-sia.
“Kalau gini kesannya mau habisin anggaran saja. Habis bangun dibiarkan terlantar begitu saja,” ujar Sudarsono, warga Perumahan Devin Premier yang lokasinya tak jauh dari pasar tersebut.
Sebagai pasar yang dibangun di kawasan padat penduduk dan dekat dengan jalan utama, keberadaan Pasar Wan Sri Beni dinilai strategis. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, pasar tersebut menjadi simbol pemborosan anggaran.
Arnold, seorang pedagang pasar kaget di Marina, mengungkapkan keinginannya agar pasar itu segera dioperasikan. “Kalau pasar ini dikelola dengan baik, kami para pedagang bisa berjualan di tempat resmi dan diawasi pemerintah,” katanya.
Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, mengaku telah menyampaikan keluhan warga terkait kondisi pasar tersebut kepada instansi terkait. Menurutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam telah merespons dan berencana untuk segera mengambil alih pengelolaan pasar tersebut.
“Sudah kita sampaikan semua kondisinya dan lagi diproses Disperindag,” ujar Syamsuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, menegaskan bahwa pemberesan fasilitas pasar akan segera dilakukan. Beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi Ia memastikan bahwa pasar tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat.
“Akan segera dibereskan secara bertahap,” ujarnya beberapa waktu lalu. (*)
Ilustrasi: Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
batampos – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa ojek online (ojol) masih bisa “minum” Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Adapun alasannya karena ojol bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Terkait dengan UMKM semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan, jadi kalau dia minyak kita tidak akan mengalihkan ke BLT,” kata Bahlil saat ditemui usai menghadiri Indonesia Minning Summit 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Dia menjelaskan, hingga saat ini persoalan subsidi BBM masih digodok oleh pemerintah. Namun, rencananya akan ada dua skema yang akan diterapkan, yakni subsidi dalam bentuk barang dan dalam bentuk BLT atau Bantuan Langsung Tunai.
Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan khusus untuk pelaku UMKM rencananya subsidi masih akan diberikan dalam bentuk barang, bukan BLT.
“Saya katakan bahwa dalam skema subsidi itu kita masih godok, sampai sekarang belum selesai. Salah satu diantaranya adalah skemanya itu mungkin blending, antara ada subsidi bahan dan pengalihan subsidi ke BLT,” jelasnya.
Kendati demikian, khusus ojol Bahlil menyoroti soal penggunaan plat motor berwarna hitam. Pasalnya, khusus untuk angkutan umum yang diperbolehkan memakai BBM subsidi hanyalah kendaraan dengan plat nomor berwarna kuning.
Itu sebabnya, kata dia, perihal pemberian subsidi BBM bagi ojol masih dalam proses kajian atau exercise. Salah satunya menyoroti soal bagaimana cara membedakan plat hitam ojol dan mana yang bukan.
Namun di sisi lain, Bahlil memang mengakui bahwa ojol memang masuk dalam kategori UMKM. Sehingga memang dipertimbangkan untuk tetap menerima BBM subsidi.
“Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM, cuma memang selama ini kan plat motornya adalah hitam, jadi subsidi yang akan kita kasih dalam exercise kami yang salah satu diantaranya adalah plat kuning akan tetap mendapatkan subsidi,” beber Bahlil.
“Bagi ojol yang sekarang lagi terjadi dinamika itu kan kita lagi mengexercise agar bagaimana cara membedakan mana plat hitam yang usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi yang untuk ojol tetap karena mereka ini UMKM cuma kemarin disalah tafsirkan aja. Jadi kami masih meng-exercise,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bahlil sempat memberikan sinyal bahwa driver ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi. Pasalnya, ia menilai ojol itu digunakan untuk kegiatan usaha.
Wacana ini kemudian banyak direspons oleh banyak pihak. Salah satunya, oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang memastikan bahwa keputusan pemerintah itu belum final. Bahkan ia juga meminta kepada pemerintah untuk bisa berpihak kepada driver ojol. (*)
Kepala Dinas Perdagangan Kota Batam Gustian Riau memperlihatkan pelayanan pembuatan Fuel Card 5.0 di kantor Dinas Perdagangan Kota Batam , Rabu (4/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengajak pemilik kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi jenis pertalite untuk segera membuat Fuel Card 5.0. Fuel Card 5.0 bertujuan sebagai alat untuk membatasi penggunaan bahan bakar subsidi oleh kendaraan yang telah terdaftar.
Pendaftaran Fuel Card 5.0 memiliki syarat yang mudah dan gratis. Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online atau di 10 tempat seperti Gedung Bersama, Mall Pelayanan Publik hingga pusat perbelanjaan lainnya.
“Untuk pendaftaran Fuel Card sangat mudah. Bisa secara online atau di pusat perbelanjaan, setiap hari sampai hari minggu,” ujar Gustian Riau, Kepala Dinas Perindustrian.
Gustian juga menjawab banyak kegelisahaan masyarakat yang menyamakan Fuel Card 5.0 dengan QR Code subsidi tepat My Pertamina. Dimana keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan.
QR Code subsidi tepat My Pertamina merupakan aplikasi untuk mendata jumlah kendaraan yang menggunakan pertalite. Program QR Code ini berlaku secara nasional dan hanya sebagai data kendaraan berbahan bakar pertalite.
“Sementara Fuel Card adalah alat untuk membatasi pembelian BBm bersubsidi Pertalite agar kebutuhannya mencukupi,” ujar Gustian.
Dikatakanyq, Fuel Card 5.0 memiliki fungsi lebih lanjut yaitu untuk memantau dan mengontrol jumlah pembelian Pertalite yang dapat dilakukan oleh kendaraan tersebut.
“Kalau Qr code itu kan 120 liter. Kalau kajian kami Kendaraan roda 4 itu idealnya hanya 20 liter per hari, jadi itu bisa terkontrol mengingat saat ini pengguna Pertalite meningkat,” kata dia.
Ia berharap dengan adanya Fuel Card 5.0 distribusi bahan bakar subsidi ini lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Apalagi pendaftaran Fuel Card 5.0 bisa dilakukan secara online atau offline.
“Kami memberikan banyak kemudahan untuk pendafataran Fuel Card. Asal memang kendaraanya jelas, mati pajak tak masalah. Pemilik kendaraan juga bisa memilih satu dari 3 bank yang kami tetapkan, seperti Sumut, Bukopin dan CIMB Niaga,” jelasnya.
Masih kata Gustian, pihaknya bersama Bank telah menyiapkan admin-admin yang siap siaga membantu para pendaftar. Yang mana proses pendaftaran akan mendapat respon cepat.
“Semua pendaftaran yang masuk akan langsung diproses, jadi memang untuk pelayanan kami buka juga Sabtu Minggu,” jelas Gustian.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat sangat tinggi. Sejak dibuka pada 28 Februari 2023, pendaftaran berjalan lancar meskipun jumlah pendaftar sempat menurun beberapa waktu lalu.
“Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam dan kota lainnya dalam memperoleh Pertalite, serta mendorong percepatan penggunaan layanan digital dalam administrasi pemerintahan,” katanya.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh calon pemohon meliputi foto kendaraan dengan nomor polisi yang jelas, foto STNK, foto KTP, QR Code Subsidi Tepat My Pertamina, serta surat pernyataan untuk kendaraan dengan nomor polisi luar kota Batam.
“Bagi pengemudi angkutan umum dan angkutan online, mereka juga diwajibkan mengunggah foto ID pengemudi dan ID akun,” jelas dia.
Meskipun pendaftaran akan berlangsung hingga Februari 2025, Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Maret 2025, dengan pembatasan kuota berdasarkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2024.
Program Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil dan efisien di Kota Batam, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM. (*)
ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh gubernur untuk menetapkan upah sektoral 2025, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari sisi nominalnya, upah sektoral tersebut harus lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 yang terbit hari ini, Rabu (4/12).
“Nilai upah sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai UMP dan nilai upah sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (4/12).
Adapun upah minimum sektoral tahun 2025 dihitung oleh dewan pengupahan provinsi untuk Upah Minimum sektoral provinsi. Sedangkan dewan pengupahan kabupaten/kota, untuk menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.
Dalam aturan ini dipastikan bahwa nilai upah minimum sektoral didasarkan atas kesepakatan dewan pengupahan provinsi untuk Upah Minimum sektoral provinsi dan kesepakatan dewan pengupahan kabupaten/kota untuk Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.
“Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 kepada gubernur. Sementara Dewan pengupahan kabupaten/kota merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 kepada gubernur melalui bupati/wali kota,” bunyi Pasal 7 ayat 5 aturan tersebut.
Meski begitu, dalam aturan ini, gubernur juga diperbolehkan untuk menetapkan upah sektoral 2025 baik untuk provinsi dan kabupaten/kota.
“Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota,”
Lebih lanjut, dalam aturan ini juga dipastikan bahwa upah minimum sektoral ditetapkan dan berlaku mulai 1 Januari 2025 untuk para buruh yang bekerja di sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.
Kemudian, berlaku pula untuk para buruh yang bekerja dengan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Adapun detail soal sektor tertentu terkait upah sektoral ini tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. (*)
Polisi melakukan olah tempat kejadian dari kecelakaan tunggal yang menyebabkan seorang pekerja mengalami luka di jalan Taman Sari Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Bintan pada Selasa (3/12/2024) malam. F.Lantas untuk Batam Pos.
batampos– Pekerja salah satu perusahaan di kawasan Bintan Industrial Estate, Lobam, Bimo, 20, terjatuh setelah motornya menabrak tanda proyek pekerjaan jalan.
Kecelakaan tersebut terjadi di jalan Taman Sari Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Bintan pada Selasa (3/12/2024) malam.
Kasat Lantas Polres Bintan, AKP Firuddin melalui Kanit Gakkum Ipda Juang mengatakan, kecelakaan tunggal itu terjadi saat motor Yamaha Fino BP 5364 CB yang dikendarai oleh korban melaju dari arah Sungai Kecil menuju ke arah Tanjunguban menabrak tanda proyek pekerjaan jalan.
batampos – Kemunculan dua inovasi pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Tak hanya itu. Lagat juga menegaskan, antara Pertamina dengan Disperindag Batam harus segera menyinkronkan aturan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite di SPBU menggunakan scan QR code Pertamina sebanyak per hari maksimal 120 liter, dengan pembatasan di fuel card 5.0 yang akan diberlakukan tahun depan sebanyak hanya 20 liter pertalite saja per hari per kendaraan roda empat.
