Menpora Dito Ariotedjo. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
batampos – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo buka suara soal rencana pemerintah pusat meningkatkan anggaran khusus sepak bola menjadi Rp 200 miliar. Dia menyebut wacana itu masih dalam kajian.
Rencana kenaikan anggaran khusus sepak bola awalnya muncul setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyurati Menteri Keuangan, Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di sepak bola Tanah Air itu menyebut anggaran dinaikkan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) khusus sepak bola yang disiapkan pemerintah pusat saat ini Rp120 miliar. Jumlah itu akan naik Rp 80 miliar menjadi Rp 200 miliar.
Peningkatan APBN khusus sepak bola tersebut diharapkan oleh Erick Thohir dapat membantu pelaksanaan program jangka panjang PSSI pada 2025 alias tahun depan.
Dito Ariotedjo tak menampik bahwa memang ada rencana tersebut untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Sepakbola Nasional.
“Ya, sepak bola kan ada Inpres-nya, percepatan,” kata Dito Ariotedjo usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait Desan Besar Olahraga Nasional (DBON) di Auditorium Wisma Kemenpora, Rabu (4/12).
“Tapi untuk 2025 ini masih dikaji ulang, dan lagi rapat trilateral antara Kemenpora, PSSI dan juga Kementerian Keuangan,” tambah Dito.
Menpora Dito menerangkan, penambahan anggaran tak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus melihat lebih jauh dulu terkait fungsi dan kebutuhannya. Namun dia memastikan bahwa cabor yang jadi prioritas dalam DBON menuju olimpiade, akan didukung.
Sepak bola sendiri saat ini masuk dalam DBON. Namun, statusnya bukan sebagai cabor unggulan, melainkan cabor industri. “Tapi prinsipnya untuk DBON juga sama cabor yang untuk menuju Olimpiade juga semua kebutuhan pasti insya Allah terpenuhi,” jelas Dito.
Selain itu, dalam rapat koordinasi terkait DBON, Dito juga mengungkapkan bahwa Piala Dunia sepak bola masuk dalam prioritas DBON tahap kedua. Ajang sepak bola paling bergengsi tersebut akan diprioritaskan selain Asian Games dan Olimpiade.
“Prioritas dari Pak Prabowo, fokusnya adalah Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia di sepak bola, jadi work to World Cup jadi otomatis sampai dengan Olimpiade juga (prioritasnya) jadi itu tercermin dari cabang-cabang olahraga DBON,” jelas Dito. (*)
batampos – Kemunculan dua inovasi pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Pemerintah pusat melalui Pertamina telah meluncurkan aplikasi MyPertamina dengan QR Kendali untuk mengawasi distribusi subsidi BBM, sementara Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), memperkenalkan Fuel Card 5.0 sebagai alat kontrol kuota BBM bersubsidi di daerah.
Namun, langkah simultan ini dinilai berpotensi membingungkan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Safto Anggito Sianturi, menegaskan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
”Ada potensi tumpang tindih antara penggunaan Fuel Card 5.0 dan QR Kendali Pertamina. Kami berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, melalui BPH Migas dan kementerian terkait, dengan pemerintah daerah,” kata Gabriel, Rabu (4/12).
Menurut Gabriel, pemerintah pusat hingga kini masih menyusun aturan dan mekanisme terkait pengelolaan dan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Oleh karena itu, politisi dari PDI-P menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penundaan sementara penerapan Fuel Card 5.0 hingga ada kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
”Konsolidasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan tidak ada kebingu-ngan atau dampak negatif bagi masyarakat. Kita tidak ingin terjadi konflik implementasi yang justru merugikan penerima subsidi,” tambah Gabriel,
Meski begitu, Gabriel memberikan apresiasi terhadap upaya inovasi dari kedua pihak, baik pusat maupun daerah, yang sama-sama bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran.
Namun ia mengingatkan bahwa tanpa sinkronisasi yang baik, tujuan tersebut sulit tercapai.
”Tujuan utamanya adalah memastikan subsidi ini tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi yang matang, kita dapat meng-hindari kendala teknis dan administrasi yang merugikan,” ujarnya.
Keputusan mengenai distribusi dan pengelolaan BBM bersubsidi dinilai krusial, terutama di tengah masyarakat yang kini mulai resah dengan kemung-kinan kebijakan tumpang tindih.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan kebijakan yang solid, efektif, dan tidak membebani masyarakat.
Sementara, Ombudsman Provinsi Kepri Laga Paroha Patar Siadari, menegaskan terkait kekhawatiran banyak masyarakat yang bingung terkait rencana penerapan fuel card 5.0 oleh Disperindag Batam tahun depan dengan aturan pengisian BBM bersubsidi pertalite menggunakan QR kendali Pertamina atau scan QR code, Disperindag wajib turun ke masya-rakat menyosialisasikan secara masif, tak hanya melalui media massa terkait program fuel card 5.0, sekaligus menjelaskan tujuan, fungsi dan teknisnya.
”Soal fuel card 5.0 sebenarnya niatnya bagus, namun mungkin penerapannya nanti di lapangan masih gagap. Saya yakin masyarakat masih banyak yang tak paham apa fungsi dan tujuan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite di SPBU menggunakan fuel card. Ini PR besar dan tantangan besar yang harus mampu diselesaikan oleh Kadisperindag Batam,” tegas Lagat.
Tak hanya itu. Lagat juga menegaskan, antara Pertamina dengan Disperindag Batam harus segera menyinkronkan aturan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite di SPBU menggunakan scan QR code Pertamina sebanyak per hari maksimal 120 liter, dengan pembatasan di fuel card 5.0 yang akan diberlakukan tahun depan sebanyak hanya 20 liter pertalite saja per hari per kendaraan roda empat.
”Mana nantinya batas pembelian yang resmi digunakan oleh masyarakat Batam dalam mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite di SPBU. Apakah acuannya mengikuti aturan Pertamina sebanyak 120 liter per hari per kendaraan, ataukan menggunakan batasan acuan fuel card 5.0 dari kebijakan Disperindag Batam yang hanya sebanyak 20 liter pertalite per hari per kendaraan. Kebijakan itu harus segera diputuskan, jangan buat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Karena kalau aturan tersebut tumpang tindih, bisa memicu abuse of policy,” tegasnya.
Salah satu pemilik kendaraan roda empat di Batam yang tinggal di Perumahan Alam Raya Batam Center, Sudar, mengaku masih bingung tentang apa fungsi fuel card dan scan QR code untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU.
”Kami bingungnya, di aturan Pertamina jelas menyatakan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite per kendaraan roda empat batasnya per hari sebanyak 120 liter, namun kalau menggunakan fuel card 5.0 katanya per hari kendaraan roda empat hanya boleh mengisi BBM bersubsidi pertalite sebanyak 20 liter saja. Itu yang bikin bingung. Saya sebagai masyarakat, pastinya akan mengikuti aturan dari Pertamina,” terangnya.
Sementara, Section Head Commrel Pertamina Patra Niaga Tengku Muhammad Rum-Rum mengapresiasi dan mendukung langkah Disperindag Batam dalam mengeluarkan kebijakan pemberlakuan fuel card 5.0 untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite untuk kendaraan roda empat di Batam.
”Dari Pertamina mensupport sekali terkait pemberlakuan fuel card di Batam tahun depan. Hal tersebut demi meminimalisir kebocoran konsumsi BBM subsidi jenis pertalite ke pihak yang tidak seharusnya berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi,” terangnya melalui sambungan telepon WhatsApp.
Fuel Card untuk Pembatasaan BBM Subsidi, Pendaftaran Gratis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengajak pemilik kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi jenis pertalite untuk segera membuat fuel card 5.0. fuel card 5.0 bertujuan sebagai alat untuk membatasi penggunaan bahan bakar subsidi oleh kendaraan yang telah terdaftar.
Pendaftaran fuel card 5.0 memiliki syarat yang mudah dan gratis. Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online atau di 10 tempat seperti Gedung Bersama, Mall Pelayanan Publik hingga pusat perbelanjaan lainnya.
”Untuk pendaftaran fuel card sangat mudah. Bisa secara online atau di pusat perbelanjaan, setiap hari sampai hari minggu,” ujar Gustian, Kepala Dinas Perindustrian.
Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau menunjukkan Fuel Card
Gustian juga menjawab banyak kegelisahaan masyarakat yang menyamakan fuel card 5.0 dengan QR Code subsidi tepat My Pertamina. Dimana keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan.
QR Code subsidi tepat MyPertamina merupakan aplikasi untuk mendata jumlah kendaraan yang menggunakan pertalite. Program ini berlaku secara nasional dan hanya sebagai data kendaraan berbahan bakar pertalite.
”Sementara fuel card adalah alat untuk membatasi pembelian BBm bersubsidi Pertalite agar kebutuhannya mencukupi,” ujar Gustian.
Dikatakan, fuel card 5.0 memiliki fungsi lebih lanjut yaitu untuk memantau dan mengontrol jumlah pembelian Pertalite yang dapat dilakukan oleh kendaraan tersebut.
”Kalau QR code itu kan 120 liter. Kalau kajian kami kendaraan roda 4 itu idealnya hanya 20 liter per hari, jadi itu bisa terkontrol mengingat saat ini pengguna Pertalite meningkat,” kata dia.
Ia berharap dengan adanya fuel card 5.0 distribusi bahan bakar subsidi ini lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Apalagi pendaftaran fuel card 5.0 bisa dilakukan secara online atau offline.
”Kami memberikan banyak kemudahan untuk pendafataran fuel card. Asal memang kendaraanya jelas, mati pajak tak masalah. Pemilik kendaraan juga bisa memilih satu dari 3 bank yang kami tetapkan, seperti Sumut, Bukopin dan CIMB Niaga,” jelasnya.
Masih kata Gustian, pihaknya bersama Bank telah menyiapkan admin-admin yang siap siaga membantu para pendaftar. Yang mana proses pendaftaran akan mendapat respon cepat.
”Semua pendaftaran yang masuk akan langsung diproses, jadi memang untuk pelayanan kami buka juga Sabtu Minggu,” jelas Gustian.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat sangat tinggi. Sejak dibuka pada 28 Februari 2023, pendaftaran berjalan lancar meskipun jumlah pendaftar sempat menurun beberapa waktu lalu.
”Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam dan kota lainnya dalam memperoleh Pertalite, serta mendorong percepatan penggunaan layanan digital dalam administrasi pemerintahan,” katanya.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh calon pemohon meliputi foto kendaraan dengan nomor polisi yang jelas, foto STNK, foto KTP, QR Code Subsidi Tepat My Pertamina, serta surat pernyataan untuk kendaraan dengan nomor polisi luar kota Batam.
”Bagi pengemudi angkutan umum dan angkutan online, mereka juga diwajibkan mengunggah foto ID pengemudi dan ID akun,” jelas dia.
Meskipun pendaftaran akan berlangsung hingga Februari 2025, Kartu Kendali/fuel card 5.0 ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Maret 2025, dengan pembatasan kuota berdasarkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2024.
Program Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil dan efisien di Kota Batam, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM. (*)
Pasar Rakyat Wan Sri Beni. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos.
batampos – Pasar Wan Sri Beni yang terletak di kawasan Marina, Kota Batam, hingga kini belum juga beroperasi meski telah selesai dibangun sejak 2019 oleh Kementerian Perdagangan RI. Kondisi pasar yang mangkrak ini membuat warga dan pedagang setempat menyayangkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan fasilitas tersebut.
Pasar ini awalnya direncanakan untuk mengakomodasi para pedagang pasar kaget dan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Marina. Namun, hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.
Kondisi pasar pun semakin memprihatinkan dengan akses jalan masuk yang hanya berupa tanah kosong, tanpa aspal atau pengerasan. Di sekeliling pasar, semak belukar semakin tumbuh liar, membuat pasar tampak tak terurus.
Warga yang tinggal di sekitar lokasi pasar merasa kecewa. Mereka berharap pasar tersebut segera difungsikan agar tidak menjadi proyek yang sia-sia.
“Kalau gini kesannya mau habisin anggaran saja. Habis bangun dibiarkan terlantar begitu saja,” ujar Sudarsono, warga Perumahan Devin Premier yang lokasinya tak jauh dari pasar tersebut.
Sebagai pasar yang dibangun di kawasan padat penduduk dan dekat dengan jalan utama, keberadaan Pasar Wan Sri Beni dinilai strategis. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, pasar tersebut menjadi simbol pemborosan anggaran.
Arnold, seorang pedagang pasar kaget di Marina, mengungkapkan keinginannya agar pasar itu segera dioperasikan. “Kalau pasar ini dikelola dengan baik, kami para pedagang bisa berjualan di tempat resmi dan diawasi pemerintah,” katanya.
Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, mengaku telah menyampaikan keluhan warga terkait kondisi pasar tersebut kepada instansi terkait. Menurutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam telah merespons dan berencana untuk segera mengambil alih pengelolaan pasar tersebut.
“Sudah kita sampaikan semua kondisinya dan lagi diproses Disperindag,” ujar Syamsuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, menegaskan bahwa pemberesan fasilitas pasar akan segera dilakukan. Beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi Ia memastikan bahwa pasar tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat.
“Akan segera dibereskan secara bertahap,” ujarnya beberapa waktu lalu. (*)
Ilustrasi: Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
batampos – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa ojek online (ojol) masih bisa “minum” Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Adapun alasannya karena ojol bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Terkait dengan UMKM semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan, jadi kalau dia minyak kita tidak akan mengalihkan ke BLT,” kata Bahlil saat ditemui usai menghadiri Indonesia Minning Summit 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Dia menjelaskan, hingga saat ini persoalan subsidi BBM masih digodok oleh pemerintah. Namun, rencananya akan ada dua skema yang akan diterapkan, yakni subsidi dalam bentuk barang dan dalam bentuk BLT atau Bantuan Langsung Tunai.
Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan khusus untuk pelaku UMKM rencananya subsidi masih akan diberikan dalam bentuk barang, bukan BLT.
“Saya katakan bahwa dalam skema subsidi itu kita masih godok, sampai sekarang belum selesai. Salah satu diantaranya adalah skemanya itu mungkin blending, antara ada subsidi bahan dan pengalihan subsidi ke BLT,” jelasnya.
Kendati demikian, khusus ojol Bahlil menyoroti soal penggunaan plat motor berwarna hitam. Pasalnya, khusus untuk angkutan umum yang diperbolehkan memakai BBM subsidi hanyalah kendaraan dengan plat nomor berwarna kuning.
Itu sebabnya, kata dia, perihal pemberian subsidi BBM bagi ojol masih dalam proses kajian atau exercise. Salah satunya menyoroti soal bagaimana cara membedakan plat hitam ojol dan mana yang bukan.
Namun di sisi lain, Bahlil memang mengakui bahwa ojol memang masuk dalam kategori UMKM. Sehingga memang dipertimbangkan untuk tetap menerima BBM subsidi.
“Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM, cuma memang selama ini kan plat motornya adalah hitam, jadi subsidi yang akan kita kasih dalam exercise kami yang salah satu diantaranya adalah plat kuning akan tetap mendapatkan subsidi,” beber Bahlil.
“Bagi ojol yang sekarang lagi terjadi dinamika itu kan kita lagi mengexercise agar bagaimana cara membedakan mana plat hitam yang usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi yang untuk ojol tetap karena mereka ini UMKM cuma kemarin disalah tafsirkan aja. Jadi kami masih meng-exercise,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bahlil sempat memberikan sinyal bahwa driver ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi. Pasalnya, ia menilai ojol itu digunakan untuk kegiatan usaha.
Wacana ini kemudian banyak direspons oleh banyak pihak. Salah satunya, oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang memastikan bahwa keputusan pemerintah itu belum final. Bahkan ia juga meminta kepada pemerintah untuk bisa berpihak kepada driver ojol. (*)
Kepala Dinas Perdagangan Kota Batam Gustian Riau memperlihatkan pelayanan pembuatan Fuel Card 5.0 di kantor Dinas Perdagangan Kota Batam , Rabu (4/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengajak pemilik kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi jenis pertalite untuk segera membuat Fuel Card 5.0. Fuel Card 5.0 bertujuan sebagai alat untuk membatasi penggunaan bahan bakar subsidi oleh kendaraan yang telah terdaftar.
Pendaftaran Fuel Card 5.0 memiliki syarat yang mudah dan gratis. Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online atau di 10 tempat seperti Gedung Bersama, Mall Pelayanan Publik hingga pusat perbelanjaan lainnya.
“Untuk pendaftaran Fuel Card sangat mudah. Bisa secara online atau di pusat perbelanjaan, setiap hari sampai hari minggu,” ujar Gustian Riau, Kepala Dinas Perindustrian.
Gustian juga menjawab banyak kegelisahaan masyarakat yang menyamakan Fuel Card 5.0 dengan QR Code subsidi tepat My Pertamina. Dimana keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan.
QR Code subsidi tepat My Pertamina merupakan aplikasi untuk mendata jumlah kendaraan yang menggunakan pertalite. Program QR Code ini berlaku secara nasional dan hanya sebagai data kendaraan berbahan bakar pertalite.
“Sementara Fuel Card adalah alat untuk membatasi pembelian BBm bersubsidi Pertalite agar kebutuhannya mencukupi,” ujar Gustian.
Dikatakanyq, Fuel Card 5.0 memiliki fungsi lebih lanjut yaitu untuk memantau dan mengontrol jumlah pembelian Pertalite yang dapat dilakukan oleh kendaraan tersebut.
“Kalau Qr code itu kan 120 liter. Kalau kajian kami Kendaraan roda 4 itu idealnya hanya 20 liter per hari, jadi itu bisa terkontrol mengingat saat ini pengguna Pertalite meningkat,” kata dia.
Ia berharap dengan adanya Fuel Card 5.0 distribusi bahan bakar subsidi ini lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Apalagi pendaftaran Fuel Card 5.0 bisa dilakukan secara online atau offline.
“Kami memberikan banyak kemudahan untuk pendafataran Fuel Card. Asal memang kendaraanya jelas, mati pajak tak masalah. Pemilik kendaraan juga bisa memilih satu dari 3 bank yang kami tetapkan, seperti Sumut, Bukopin dan CIMB Niaga,” jelasnya.
Masih kata Gustian, pihaknya bersama Bank telah menyiapkan admin-admin yang siap siaga membantu para pendaftar. Yang mana proses pendaftaran akan mendapat respon cepat.
“Semua pendaftaran yang masuk akan langsung diproses, jadi memang untuk pelayanan kami buka juga Sabtu Minggu,” jelas Gustian.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat sangat tinggi. Sejak dibuka pada 28 Februari 2023, pendaftaran berjalan lancar meskipun jumlah pendaftar sempat menurun beberapa waktu lalu.
“Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam dan kota lainnya dalam memperoleh Pertalite, serta mendorong percepatan penggunaan layanan digital dalam administrasi pemerintahan,” katanya.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh calon pemohon meliputi foto kendaraan dengan nomor polisi yang jelas, foto STNK, foto KTP, QR Code Subsidi Tepat My Pertamina, serta surat pernyataan untuk kendaraan dengan nomor polisi luar kota Batam.
“Bagi pengemudi angkutan umum dan angkutan online, mereka juga diwajibkan mengunggah foto ID pengemudi dan ID akun,” jelas dia.
Meskipun pendaftaran akan berlangsung hingga Februari 2025, Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Maret 2025, dengan pembatasan kuota berdasarkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2024.
Program Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil dan efisien di Kota Batam, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM. (*)
ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh gubernur untuk menetapkan upah sektoral 2025, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari sisi nominalnya, upah sektoral tersebut harus lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 yang terbit hari ini, Rabu (4/12).
“Nilai upah sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai UMP dan nilai upah sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (4/12).
Adapun upah minimum sektoral tahun 2025 dihitung oleh dewan pengupahan provinsi untuk Upah Minimum sektoral provinsi. Sedangkan dewan pengupahan kabupaten/kota, untuk menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.
Dalam aturan ini dipastikan bahwa nilai upah minimum sektoral didasarkan atas kesepakatan dewan pengupahan provinsi untuk Upah Minimum sektoral provinsi dan kesepakatan dewan pengupahan kabupaten/kota untuk Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.
“Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 kepada gubernur. Sementara Dewan pengupahan kabupaten/kota merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 kepada gubernur melalui bupati/wali kota,” bunyi Pasal 7 ayat 5 aturan tersebut.
Meski begitu, dalam aturan ini, gubernur juga diperbolehkan untuk menetapkan upah sektoral 2025 baik untuk provinsi dan kabupaten/kota.
“Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota,”
Lebih lanjut, dalam aturan ini juga dipastikan bahwa upah minimum sektoral ditetapkan dan berlaku mulai 1 Januari 2025 untuk para buruh yang bekerja di sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.
Kemudian, berlaku pula untuk para buruh yang bekerja dengan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Adapun detail soal sektor tertentu terkait upah sektoral ini tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. (*)
Polisi melakukan olah tempat kejadian dari kecelakaan tunggal yang menyebabkan seorang pekerja mengalami luka di jalan Taman Sari Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Bintan pada Selasa (3/12/2024) malam. F.Lantas untuk Batam Pos.
batampos– Pekerja salah satu perusahaan di kawasan Bintan Industrial Estate, Lobam, Bimo, 20, terjatuh setelah motornya menabrak tanda proyek pekerjaan jalan.
Kecelakaan tersebut terjadi di jalan Taman Sari Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Bintan pada Selasa (3/12/2024) malam.
Kasat Lantas Polres Bintan, AKP Firuddin melalui Kanit Gakkum Ipda Juang mengatakan, kecelakaan tunggal itu terjadi saat motor Yamaha Fino BP 5364 CB yang dikendarai oleh korban melaju dari arah Sungai Kecil menuju ke arah Tanjunguban menabrak tanda proyek pekerjaan jalan.
batampos – Bahasa Inggris bukan sekadar alat komunikasi tapi juga menjadi salah satu skill kunci untuk menembus pasar global. Dalam dunia kerja, seseorang yang cakap bahasa Inggris menjadi nilai plus bahkan penentu disamping kemampuan.
Namun sayangnya, berdasarkan laporan EF EPI 2024, terjadi penurunan dalam kemampuan bahasa Inggris di Indonesia. Di mana, pada 2023 posisi Indonesia berada di peringkat ke 79 namun tahun ini turun ke peringkat 80 dari 116 negara.
Selain itu, skor Indonesia mengalami penurunan dari 473 pada 2023 menjadi 468 pada 2024. Sehingga menempatkannya dalam kategori Low Proficiency. Meski skor keseluruhan menurun, data menunjukkan kelompok usia 26-30 tahun memiliki skor tertinggi, yakni 494. Hal ini menandakan bahwa generasi muda lebih unggul dalam keterampilan berbahasa Inggris dibandingkan kelompok usia lainnya.
Yunita Yanti selaku Manajer Operasional Akademik EF EFEKTA English for Adults, menjelaskan ada beberapa faktor di balik menurunnya keterampilan berbahasa inggris. Salah satunya adalah akses pendidikan yang tidak merata dan ketidakseimbangan kualitas pengajaran.
Menurutnya, tingkat kemahiran bahasa Inggris yang rendah dapat mengakibatkan komunikasi yang kurang efektif dan produktivitas yang menurun, terutama dalam lingkungan kerja global. Bagi mereka yang belum menguasai bahasa Inggris, banyak peluang karier di dalam dan luar negeri yang akhirnya terlewatkan,” jelasnya.
Untuk itu, ada beberapa lamgkah konkret untuk menangani hal tersebut, Dimulai dari berbagai program pembelajaran. Misalnya mengikuti kursus formal, bergabung dalam komunitas berbahasa Inggris, hingga program belajar di luar negeri menjadi solusi yang dapat diterapkan. Program imersif di negara-negara berbahasa Inggris, misalnya, memberi peserta kesempatan belajar secara intensif dan langsung dalam lingkungan asli.
Bagi siswa dan profesional, menguasai bahasa Inggris membawa keuntungan besar. Tidak hanya untuk karier, tetapi juga untuk membangun jejaring internasional dan memperluas wawasan. Kemampuan ini memberi keunggulan kompetitif, terutama di dunia kerja yang semakin menuntut kolaborasi lintas budaya.
Untuk menjawab kebutuhan ini, berbagai institusi pendidikan menawarkan solusi fleksibel, termasuk kursus yang dapat diakses kapan saja, baik secara online maupun tatap muka. Program-program tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia dan mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara menyeluruh.
“Melalui EF EFEKTA English for Adults, kami menyediakan kelas privat dan grup yang dapat diakses 24 jam, baik online maupun tatap muka, untuk membantu siswa dewasa dan profesional meningkatkan kemampuan mereka,” jelas Stefany Yacop, Direktur Marketing EF EFEKTA English for Adults.
EF EFEKTA English for Adults juga menyediakan program belajar di luar negeri melalui EF Homestay Abroad, yang memberi siswa pengalaman budaya di negara-negara berbahasa Inggris. Program ini diharapkan dapat semakin memperkaya pengetahuan siswa, tidak hanya dalam bahasa Inggris tetapi juga dalam perspektif global yang diperlukan di era digital. (*)
Terdakwa kasus judi online saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam, Senin (28/10). F.Yashinta/Batam Pos
batampos – Kejaksaan Negeri Batam menangani 3 perkara judi online jaringan internasional beromsel miliaran hingga ratusan miliar selama periode Januari hingga November 2024. Dua perkara merupakan tangkapan Mabes Polri dan satu perkara tangkapan dari Polresta Barelang.
Ketiga perkara judi online yang ditangani diantaranya, judi bola online website SBotop tangkapan Mabes Polri pada akhir tahun 2023 dan masuk proses persidangan sekitar bulan Mei 2024. Perkara yang menjerat 4 terdakwa ini pun penanganannya sudah selesai dengan tuntutan 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.
Kemudian perkara judi online website Boscuan 88 dengan 11 terdakwa tangkapan Polresta Barelang ini telah selesai. Pengelola judi yakni Salehan dituntut 8 tahun penjara dan 2,5 tahun untuk 10 terdakwa lainnya. Di PN Batam Salehan divonis 5 tahun dan 10 terdakwa lainya 1,5 tahun.
Sedangkan untuk perkara terakhir yakni untuk judi online website W88 dengan 7 terdakwa dalam empat berkas terpisah masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam. Proses persidangan yang menjerat 7 terdakwa ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi.
Kasi Intel Kajari Batam, Tiyan Andesta mengatakan untuk perkara khusu judi online yang ditangani sepanjang 2024 hanya ada 3 perkara. Dua perkara tangkapan Mabes dan satunya Polresta Barelang.
“Untuk dua perkara sudah inkrah atau berkekuatan tetap dan 1 nya masih proses persidangan,” pungkas Tiyan. (*)
batampos – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Serentak telah sukses dilaksanakan, Kamis (27/11/2024). Hal ini tidak terlepas dari komitmen PLN Batam dalam menjaga pasokan listrik di wilayah usahanya selama pesta demokrasi berlangsung. PLN Batam melaksanakan siaga sistem kelistrikan mulai 24 hingga 30 November 2024.
“Pilkada merupakan peristiwa krusial yang rangkaian prosesnya membutuhkan dukungan kelistrikan, mulai dari pemungutan suara hingga pengumuman hasil. Untuk itu, PLN Batam menjamin keandalan sistem kelistrikan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Sekretaris Perusahaan PLN Batam, Zulhamdi, Senin (2/12/2024).
Menurut Zulhamdi, PLN Batam berhasil menjaga keandalan listrik berkat persiapan matang yang telah dilakukan. Dalam program yang berlangsung selama 7 hari tersebut, PLN Batam menyediakan 27 posko siaga di Kota Batam dan mengerahkan 668 personel. Selain itu, keberhasilan ini tentunya tidak luput dari keunggulan kinerja seluruh peralatan yang telah dipastikan siap menghadapi potensi kendala, seperti penyulang dan cadangan genset yang siap sedia di lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan Pilkada.
Ia juga menyatakan apresiasi kepada seluruh petugas siaga yang bertugas atas kerja sama yang terjalin dengan baik serta para pemangku kebijakan terkait Pilkada 2024 ini yang telah bersama-sama mewujudkan kesuksesan pesta demokrasi.
“Kontribusi dan komitmen personel siaga merupakan salah satu faktor kunci pendukung suksesnya menjaga keandalan suplai kelistrikan dalam momen Pilkada Serentak ini, didukung oleh koordinasi efektif dengan segenap pemangku kebijakan atau stakeholder,” ujar Zulhamdi.
“Melalui kesiapan yang mumpuni serta sinergi ini, PLN Batam siap menguatkan stabilitas nasional melalui keandalan listrik,” tutup Zulhamdi lagi.
Berkat dedikasi PLN Batam, Pilkada Serentak 2024 sukses berlangsung tanpa hambatan dari sisi kelistrikan. Hal ini semakin menunjukkan komitmen kuat PLN Batam sebagai penyedia tenaga listrik yang andal. (*)
batampos – Kemunculan dua inovasi pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Tak hanya itu. Lagat juga menegaskan, antara Pertamina dengan Disperindag Batam harus segera menyinkronkan aturan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite di SPBU menggunakan scan QR code Pertamina sebanyak per hari maksimal 120 liter, dengan pembatasan di fuel card 5.0 yang akan diberlakukan tahun depan sebanyak hanya 20 liter pertalite saja per hari per kendaraan roda empat.
batampos – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Serentak telah sukses dilaksanakan, Kamis (27/11/2024). Hal ini tidak terlepas dari komitmen PLN Batam dalam menjaga pasokan listrik di wilayah usahanya selama pesta demokrasi berlangsung. PLN Batam melaksanakan siaga sistem kelistrikan mulai 24 hingga 30 November 2024.
