KN Tanjung Datu-301 menyelamatkan kapal asing berbendera Mongolia. (Humas Bakamla)
batampos – Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menyelamatkan kapal berbendera asing pada Selasa (10/12). Kapal berbendera Mongolia dengan nama MY Nautica Mersing itu hanyut terbawa arus lantaran mengalami kerusakan dan jangkar yang digunakan putus. Insiden itu terjadi di Perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau (Kepri).
Adalah KN Tanjung Datu-301 yang pertama kali menerima informasi dari agensi MT Nautica Mersing. Agensi tersebut melaporkan bahwa kapal tersebut mengalami gangguan teknis dan membutuhkan bantuan. Informasi itu segera diteruskan kepada Komandan KN Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko.
Kolonel Rudi langsung memerintahkan KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju lokasi kejadian yang berjarak 45 Nautical Mile (NM). ”KN Tanjung Datu-301 tiba di lokasi sekitar dan segera melakukan pengecekan kondisi kapal,” ungkap Pranata Humas Ahli Muda Bakamla Kapten Bakamla Yuhanes Antara.
Dalam upaya penyelamatan kapal yang membawa tujuh anak buah kapal (ABK) itu, KN Tanjung Datu-301 menggandeng kapal tersebut untuk ditarik menuju Area Lego agar kerusakannya bisa diperbaiki.
”Berbekal respons cepat dan kerja sama personel yang solid penyelamatan berlangsung dengan aman dan lancar,” terang Yuhanes.
Selain menyelamatkan kapal dan awaknya, aksi tersebut juga menjadi bukti nyata peran Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan nasional. Melalui kejadian tersebut, Bakamla mengimbau seluruh pengguna laut agar tidak ragu melaporkan kejadian serupa melalui Contact Center Bakamla di nomor 181.
”Dengan jaringan unsur patroli yang siaga Bakamla siap memberikan pertolongan cepat untuk menjamin keselamatan pelayaran,” jelasnya.(*)
Ketua Komisi I DPRD Batam, Jelvin Tan. F Cecep Mulyana
batampos – Komisi I DPRD Kota Batam berencana menggelar kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyelesaikan polemik perusahaan swasta di RW 09, Teluk Bakau, Batubesar, Nongsa. Langkah ini diambil setelah munculnya video yang memicu kontroversi.
RDP tersebut akan melibatkan perwakilan perusahaan, warga setempat, dan pihak terkait lainnya.
“Komisi I segera mengadakan rapat internal untuk mengambil keputusan, lalu memanggil pihak-pihak terkait untuk mengikuti RDP,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Jelvin Tan, Selasa (10/12).
Jelvin menegaskan pentingnya pelaksanaan RDP ini karena video yang beredar dinilai merendahkan marwah DPRD.
“Jika pihak terkait tidak hadir atau tidak merespons, kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengambil langkah hukum,” kata dia.
Video berdurasi 2 menit 9 detik yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pria paruh baya berbaju batik mengancam akan “menyikat” anggota DPRD Batam. Video tersebut diambil beberapa waktu lalu di kawasan Teluk Bakau. Pria dalam video itu terdengar menantang DPRD.
“Dewan mana yang berani ngomong begitu, saya sikat dia nanti,” ujar pria dalam video itu.
Sementara perekam video yang merupakan warga setempat menyebut ia hanya menjalankan keputusan RDP sebelumnya, di mana aktivitas di lahan dengan status PL2 dihentikan sementara.
“Ini arahan dari pihak RW dan Lurah. Kami hanya menjalankan kesepakatan RDP,” katanya.
Menurutnya, pria berbaju batik dalam video tersebut diduga bagian dari PT Sarana Bangun Sejati (SBS). Mereka meminta izin untuk melintasi lahan guna mengantarkan alat berat. Namun, warga menolak karena masalah lahan belum selesai.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, mengungkapkan bahwa lahan yang digunakan perusahaan memiliki kejanggalan administratif.
“Perusahaan yang beroperasi adalah PT Citra Buana Perkasa, tapi lahan tersebut dialokasikan untuk PT Citra Tri Tunas. Meski mereka satu grup, status legalnya berbeda,” jelas Fadhli.
Ia menegaskan, dalam RDP sebelumnya, DPRD meminta aktivitas perusahaan dihentikan sementara hingga keluhan warga terakomodasi. Saat ini, 144 kepala keluarga di RW 09 masih menunggu kejelasan terkait dampak aktivitas perusahaan.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Batam, Simeon Senang yang turut mengadvokasi warga, menyoroti buruknya komunikasi antara perusahaan dan warga.
“Sudah hampir dua tahun tidak ada dialog langsung dari perusahaan dengan warga. Ini yang memicu gesekan di lapangan,” katanya.
Ia juga mengkritik kinerja perangkat kelurahan dan kecamatan yang dianggap tidak maksimal.
“Lurah dan camat seharusnya menjadi mediator, tapi sering absen, sehingga masalah semakin rumit,” tambahnya.
Warga RW 09 Teluk Bakau berharap ada solusi konkret dari semua pihak. Mereka meminta mediasi yang melibatkan perangkat daerah, perusahaan, dan DPRD Batam agar masalah ini segera berakhir.
Anggota DPRD Komisi I, Muhammad Fadhli juga mengingatkan agar tidak ada intimidasi terhadap warga.
“Kami minta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan fokus pada penyelesaian masalah,” kata Fadhli.
Dengan langkah ini, diharapkan konflik yang telah berlangsung lama di Teluk Bakau dapat segera terselesaikan. (*)
Wakil Walikota Batam/Walikota Batam terpilih Amsakar Achmad memberikan pemaparan saat menjadi narasumber pada podcast Batam Pos, Selasa (10/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, bersama wakilnya, Li Claudia Chandra, sudah memiliki gambaran tentang personel yang akan mengisi struktur Pemerintah Kota Batam lima tahun ke depan. Kompetensi dan loyalitas adalah di antara indikator yang dipakai dalam memilih pejabat.
Hal itu diungkapkan Amsakar Achmad dalam wawancara di podcast kanal Youtube Batam Pos, Selasa (10/12).
“Insya Allah banyak mungkin kami akan lakukan perombakan di kabinet akan datang. (Namun) siapa duduk di mana, belum bisa kami perbincangan saat ini,” ujar Amsakar.
“Kami pasti akan melakukan perombakan,” Amsakar menegaskan.
Jawaban itu dilontarkan Amsakar kala menjawab pertanyaan Batam Pos terkait sikap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemko Batam pada masa-masa menjelang pemilihan kepala daerah lalu, yang terkesan mengucilkan dirinya.
Sudah menjadi perbincangan publik di Batam, sejak dua tahun menjelang pilkada, hak-hak protokoler Amsakar sebagai wakil wali kota dilucuti karena berkompetisi dalam memperebutkan dukungan partai dengan Marlin Agustina, istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
Hampir semua pejabat struktural di Pemko Batam dari lurah, camat, hingga kepala dinas menjauh dan menghindar untuk bertemu dengan Amsakar. Tak ada pejabat yang berani dan bersedia menemani ia saat berkegiatan di tengah masyarakat.
Menurut Amsakar, sikap ketidaknetralan para ASN tersebut menjadi catatan bagi dia dan Li Claudia dalam menyusun komposisi pejabat di Pemko Batam lima tahun ke depan.
“Terkait sikap ASN terhadap kami selama ini. Tak usah dirisaukan. Karena semua sudah ada catatannya. Tak perlu kasak kusuk mencari perlindungan. Semua ada daftarnya. Yang memberikan sikap netral, yang menutup pintu komunikasi, semua ada catatannya,” kata Amsakar.
Semua catatan itu, kata dia, akan ia buka bersama Li Claudia saat menyusun struktur baru Pemko Batam setelah pelantikan 10 Februari 2025.
Ia juga menyatakan, bagi ASN yang tidak nyaman bekerja sama dengan dirinya, pintu keluar untuk mencari medan pengabdian baru, terbuka lebar.
“Jika tidak sama mazhabnya dan ada yang ingin mengurus pindah ke kementerian, atau ingin mencari titik-titik hijrah yang baru, kami buka ruang selebar-lebarnya,” ujarnya.
Amsakar menyatakan, apapun yang terjadi selama masa Pilkada lalu, ia tak pernah menyimpan dendam. “Tidak ada rumusnya dalam hidup saya yang namanya menyimpan di dalam hati,” katanya.
Oleh sebab itu, dalam penempatan pejabat nanti tetap mengacu pada standar perekrutan yang berlaku.
“Kami membuka ruang pada yang punya kualifikasi. Ada uji kompetensi. Ada seleksi, sesuai aturan normatif yang ada,” katanya.
Infrastruktur dan SDM
Selain perombakan struktur, Amsakar mengungkapkan, ada beberapa gebrakan yang akan menjadi fokus pemerintahannya. Transformasi Batam tidak hanya akan berpusat pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Kami ingin daya saing Batam terus meningkat. Infrastruktur yang belum selesai akan kami tuntaskan, termasuk penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, dan kemacetan,” ucapnya.
Ia menyoroti, pentingnya kolaborasi dengan kementerian untuk mendukung perencanaan strategis, seperti membangun koridor baru yang menghubungkan Batuaji, Nongsa, dan Batam Center. “Kemampuan APBD akan kami optimalkan, tetapi lobi-lobi di tingkat pusat tetap menjadi prioritas,” tutur Amsakar.
Dalam hal sumber daya manusia, Amsakar menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Beasiswa akan diperluas, mencakup anak-anak hinterland berprestasi dan keluarga kurang mampu. “Kami ingin generasi penerus memiliki kompetensi untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.
Pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian, termasuk program BPJS untuk pekerja rentan dan bantuan lansia. Selain itu, kebijakan bunga nol persen bagi pelaku UMKM telah dianggarkan, memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Selain itu, program kesehatan gratis, juga sudah masuk dalam agenda kerja yang siap dilaksanakan. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ucapnya.
Soal banjir, Amsakar memaparkan, rencana komprehensif berdasarkan pertemuannya dengan konsultan. “Kami sudah memetakan 21 titik banjir di Batam. Solusinya mencakup pompa air, sumur resapan, dan pengelolaan drainase yang lebih baik,” ungkapnya.
Dia menyebutkan bahwa setiap titik banjir membutuhkan anggaran hingga Rp19 miliar. “Kami akan memulai dengan anggaran yang sudah tersedia tahun depan, ditambah dukungan dari gubernur dan roadshow ke Jakarta untuk mempercepat realisasi,” tuturnya.
Amsakar menutup pembicaraan dengan optimisme tinggi. “Kami siap bekerja keras untuk mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan kolaborasi dan kerja keras, Batam bisa menjadi kota yang lebih baik di masa depan,” ucapnya. (*)
Rumah pemilik sabu di Kampung Madani dirobohkan. F. Yofi/ Batam Pos
batampos – Tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP Kota Batam, dan Ditpam BP Batam kembali merobohkan dua bangunan di Kampung Aceh atau yang kini bernama Kampung Madani, Selasa (10/12) siang.
Kasat Narkoba Polresta Barelang, AKP Deni Langie mengatakan kegiatan ini merupakan pengembangan dari kasus yang ditanganinya bersama Ditresnarkoba Polda Kepri. Dimana, pihaknya menangkap seorang pria berinisial M dengan barang bukti 1,03 gram sabu.
“Kita robohkan rumah yang bersangkutan sebagai bentuk pemberantasan narkotika di kawasan ini,” ujar Deni di lokasi.
Selain rumah M, polisi turut merobohkan rumah yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Dari lokasi, polisi mengamankan 4 orang pria dengan barang bukti bong dan hasil tes urin positif.
“Tapi pemilik rumah ini tidak menempatinya, dan mengetahui rumah itu digunakan untuk konsumsi sabu. Atas izin pemilik rumah, kita robohkan,” katanya.
Pantauan Batam Pos, pengrobohan rumah tersebut turut disaksikan tersangka. Bahkan, Tim menyisir beberapa rumah bersama Ketua RT setempat.
“Untuk pelaku kita bawa ke Polresta dan pengguna kita rehabilitasi dan masih berjalan,” ungkapnya.
Deni mengaku pihaknya akan rutin melakukan penindakan ke kawasan Kampung Madani. Jika ditemukan adanya peredaran narkotika, pihaknya akan terus merobohkan bangunan tersebut.
Diketahui, dalam bulan ini polisi sudah 3 kali mendatangi Kampung Madani. Total ada belasan rumah yang sudah dirobohkan, termasuk milik bandarnya berinisial LN. Wanita ini menjadi bandar di kawasan tersebut selama 5 tahun. (*)
Kapal layar Four Friends Selandia Baru yang mengangkut mahasiswa dan dosen Singapura ke pulau-pulau di Kepri. F. Dokumen Fazham Fadlil
batampos– Guna mengenalkan dunia wisata bahari, alam dan budaya di Kepri, pelaut Fazham Fadlil, 74 berlayar menggunakan kapal layar membawa mahasiswa dan dosen Nanyang University Singapore ke pulau-pulau di Kepri.
Bersama Capten Warren Blake yang menakhodai kapal layar Four Friends, Fazham Fadlil membawa mahasiswa serta dosen ke lokasi pertama yaitu Pulau Buluh, Batam Kepri, tempat kelahiran Fazham Fadlil.
“Iya ini sebagai upaya untuk mengenalkan wisata dan budaya yang ada di Kepri,” kata pelaut yang akrab disapa Sam ini, Selasa (10/12).
Menurut Sam, kapal layar Four Friends Selandia Baru berlayar mengangkut 10 mahasiswa dan dua dosen dari Nanyang University Singapore dari Singapura menuju Nongsa, Batam.
“Dari Nongsa, pertama kami berlayar menyinggahi Pulau Buluh. Kami akan mengenalkan keindahan alam dan budaya pulau-pulau yang ada di Kepri,” ujar Sam.
Nantinya setelah tiba di Pulau Buluh, mahasiswa dan dosen Nanyang University Singapore akan dikenalkan dengan alam dan budaya serta kehidupan masyarakat setempat.
“Ya ini merupakan upaya kami untuk mengenalkan kehidupan masyarakat keindahan alam dan budaya. Selanjutnya akan berlayar ke pulau-pulau lain di Kepri,” jelas Sam.
Selain itu, pelaut yang pernah berlayar sendirian dari Amerika ke Indonesia ini mengungkapkan, ke depan ia berencana menjalankan misi sosial ke pulau-pulau yang ada di Kepri.
Sam rencananya akan berlayar mengangkut ribuan kacamata baca sumbangan dari para donatur dan akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat pulau yang disinggahinya.
Selain itu, rencananya Sam juga akan memberikan ceramah atau seminar di sekolah-sekolah di pulau-pulau yang ada di Kepri. Tujuannya untuk membantu anak-anak memperluas wawasan, dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak-anak.
“Kapal layar sudah ada, hibah dari teman kami di Singapura. Kacamata baca juga sudah dimuat ke kapal. Tapi saat ini rencana misi sosial itu masih terkendala operasional dan cuaca,” ungkapnya.
Sam berharap, misi sosial itu segera terwujud. Sebab menurutnya seminar dan kacamata baca itu penting untuk meningkatkan minat baca anak-anak dan para orang tua yang berada di pulau-pulau kecil di Kepri.
“Mudah-mudahan segera terwujud. Kalau operasional cukup, cuaca bagus, kami akan berlayar membawa misi sosial,” harapnya. (*)
– Syahrul, pengelola pesantren dan panti asuhan di kawasan Galang divonis 13 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (10/12). F.Yashinta/Batam Pos
batampos – Syahrul, pengelola pesantren dan panti asuhan di kawasan Galang divonis bersalah atas perbuataan kekerasan seksual terhadap santri. Atas perbuataannya, pria berusia 50 tahunan ini divonis 13 tahun oleh majelis hakim.
Dalam amar putusan, majelis hakim yang dipimpin Twis Retno menyatakan perbuataan Syahrul tak ada alasan pemaaf dan pembenar. Karena telah memaksa ,mengancam, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuataan Syahrul sebagaimana terbukti dalam pasal 81 ayat 2 UU perlindungan anak tahun 2002.
“Karena perbuataan terdakwa telah terbukti, maka sudah seharusnya dihukum sesuai dengan perbuatanya,” tegas hakim dalam sidang terbuka, Selasa (10/12).
Menurut dia, hal memberatkan perbuatan terdakwa karena telah merusak masa depan anak korban dan membuat trauma. Tak hanya itu, terdakwa juga merupakan seorang tenaga pendidik. Sedangkan hal meringankan terdakwa menyesali.
“Memutuskan terdakwa Syahrul dihukum dengan 13 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan,” imbuh Twis Retno.
Atas putusan itu, terdakwa Syahrul sempat berkonsultasi dengan penasehat hukum dari LBH Suara Keadilan, Cristopher EF Silitongga. Yang kemudian menjawab sendiri atas putusan hakim.
“Saya pikir-pikir bu hakim. Saya juga bukan ketua yayasan, saya hanya pengelola,” ungkapnya kepada majelis hakim.
Hakim Twis kemudian menegaskan apapun jabatan terdakwa juga tidak berpegaruh. Sebab perbuataan terdakwa sebagai tenaga pendidik sudah salah.
“Yang memberatkan itu karena saudara adalah tenaga pendidik,” tegas Twis yang kemudian mengetuk palu sidang, menandakan sidang berakhir.
Diketahui Kasus pelecehan seksual yang dialami salah satu santri Panti Asuhan di Galang Batam akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan Syahrul, Pengelola Pesantren dan Panti Asuhan ini sempat viral dijagat maya. Korban mengalami trauma karena kasus kekerasan seksual tersebut. Dimana anak korban sudah mendapat kekerasan seksual sejak umur 8 hingga 12 tahun
Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini viral pada bulan Agustus lalu. Yang awalnya terdakwa membantah tuduhan tersebut, namun akhirnya mengakui setelah masa mengeruduk tempat terdakwa. (*)
Petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam saat melakukan pemeliharaan PJU di Jalan Raja Isa. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi, mendesak Dinas Bina Marga Kota Batam untuk bisa menuntaskan proyek pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan serta pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang hingga kini belum selesai.
Menurut politisi dari fraksi Gerindra penyelesaian proyek ini mesti sesuai jadwal target yang telah ditetapkan. Pihaknya meminta agar proyek-proyek yang belum tuntas ini dapat diselesaikan tahun ini. Jika tidak, anggaran harus dikembalikan, dan proyek baru bisa dilanjutkan pada tahun 2025.
“Kami terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan jalan rusak di Kota Batam, terutama pada triwulan ketiga. Sayangnya, masih ada yang belum selesai,” ujar Muhammad Rudi, Selasa (10/12).
Menurut Rudi, kendala utama dalam penyelesaian proyek ini adalah faktor cuaca, sebagaimana diungkapkan oleh Dinas Bina Marga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Batam.
“Meski demikian, jalan-jalan yang sudah sempat ditambal tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa jika proyek tidak selesai tahun ini, anggarannya akan dimasukkan kembali ke rencana kerja tahun 2025.
Pada tahun tersebut, DPRD akan berkoordinasi dengan Wali Kota Batam yang baru terpilih untuk memastikan semua proyek berjalan sesuai rencana.
“Iya termasuk pencegahan pencurian aset milik pemerintah daerah dan perlu didudukkan bersama lagi,” kata dia.
Menurutnya di Kota Batam membutuhkan sarana pendukung seperti kamera CCTV untuk mengawasi aset daerah.
DPRD hanya berperan dalam penganggaran dan pengawasan, sedangkan pelaksanaan menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
“Kami ingin memastikan pengelolaan aset daerah berjalan maksimal,” ujarnya .
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya peningkatan infrastruktur jalan dan penerangan di Batam dapat segera terwujud demi kenyamanan masyarakat. (*)
batampos– Seorang pria paruh baya meninggal di teras Masjid Ikhwanul Muslimin yang berada di Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur pada Senin (9/12/2024) malam.
Polisi menyimpulkan pria bernama Agustianto, 52, meninggal karena sakit.
“Dugaan kuat sakit asam lambung,” kata Kapolsek Bintan Timur, AKP Khapandi ditemui di kantornya, Selasa (10/12/2024) siang.
Jenazah pria paruh baya yang meninggal di teras masjid yang berada di Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur saat akan dibawa ke rumah duka, Senin (9/12/2024) malam. F.Kiriman Harry untuk Batam Pos.
Khapandi menjelaskan, sebelum kejadian, pria paruh baya yang merupakan warga Kampung Kolong Enam, Kijang duduk di teras masjid.
Seorang pengurus masjid, katanya, sempat menanyakan kondisi pria itu yang duduk sendiri di teras masjid.
“Jadi ditanya kenapa sama pengurus masjid, lalu pria itu menjawab asam lambungnya lagi kumat,” katanya.
Pengurus masjid lalu meminta pria itu untuk istirahat. Usai salat, pengurus masjid kembali ke tempat usahanya.
Tidak lama, pengurus masjid mendapat kabar kalau pria itu dalam kondisi tidak bisa berjalan dan tubuhnya dingin.
Mendengar kabar itu, pengurus masjid bergegas kembali ke masjid.
Singkat cerita, pengurus masjid dan penjaga masjid menemukan pria itu sudah tidak sadarkan diri dalam posisi terbaring.
Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad bersama Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Putu Yudha Prawira , dan jajara mengitrograsi tersangka prostitusi online saat ekspos di Mapolda Kepri, Selasa (10/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri menangkap PS, warga Bengkong Pertiwi. Pria 43 tahun ini merupakan mucikari yang memperdagangkan 26 wanita, termasuk seorang mahasiswi 17 tahun berinisial DFG.
Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Putu Yuda Prawira mengatakan pengungkapan ini berawal dari kegiatan patroli siber. Pelaku kemudian ditangkap pada 6 Desember kemarin di kawasan Nagoya, Lubuk Baja.
“Tim melakukan patroli di media sosial dan melakukan profiling. Kemudian melakukan undercover atau penyamaran,” ujarnya di Mapolda Kepri, Selasa (10/12).
PS yang berprofesi sebagai driver perusahaan swasta ini menjajakan korban melalui akun Kaskus. Di dalam akun tersebut, pelaku memposting 26 foto korban. Tarifnya bervariasi, dari Rp 800 ribu hingga Rp 4,9 juta.
“Untuk tarif ST (short time) Rp 800 ribu dan LT (long time) Rp 4,9 juta,” katanya.
Yuda menjelaskan korban dari beberapa kalangan usia, mulai dari 17 tahun hingga 25 tahun. Korban di antaranya berprofesi sebagai salses promotion girl (SPG) dan karyawan swasta.
“Pelaku sudah 3 tahun menjadi mucikari. Keuntungan yang didapat pelaku 20 persen,” ungkapnya.
Selain pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa flashdisk, ponsel, rekening, 3 alat kontrasepsi, uang tunai Rp 700 ribu serta akun Gmail dan Kaskus milik pelaku.
“Pelanggan mentransfer lebih dahulu, setelah uang masuk uang dikirim ke hotel yang sudah ditentukan pelanggan,” kata Yuda.
Kepada polisi, DFG mengaku menjadi PSK karena ajakan dan rayuan pelaku. Selain itu, korban juga tengah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan harian dan cicilan motornya.
“Pelaku dan korban ini saling kenal. Bahkan, pelaku memiliki pelanggan orang luar negeri, yang saat ini korbannya sudah menikah dengan pelanggan tersebut,” jelas Yuda.
Yuda berjanji pihaknya akan terus melakukan patroli siber. Patroli untuk mendeteksi adanya tindak pidana hingga mengantisipasi ancaman maupun gangguan kamtibmas.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Yakni UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE dengan ancaman diatas 10 tahun penjara. (*)
Komisi III DPRD Tanjungpinang audensi bersama penambang pompong Pulau Penyengat, Senin (9/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Penambang Pompong yang melayani warga dan wisatawan ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri menolak untuk direlokasi dari Pelantar Kuning ke Pelabuhan Kuala Riau.
Penolakan itu dikakukan, karena para penambang pompong belum mendapatkan kepastian kapan dermaga Pelantar Kuning tersebut mulai dan sampaikan kapan diperbaiki.
Dermaga itu, diketahui telah mengalami kerusakan sejak tahun 2020 yang lalu. Bahkan, dalam waktu dekat Pelantar Kuning tersebut diwacanakan akan ditutup.
“Gubernur janji akan memperbaiki. Katanya pelantar ini akan dibuatkan jembatan penghubung ke pelabuhan agar penumpang yang ingin menggunakan pelabuhan international tidak perlu berjalan jauh,” kata Penasehat Organisasi Penambang Perahu Motor (OPPM) Penyengat, Raja Asman, Senin (9/12).
Sehingga, ia bersama penambang pompong lainnya melakukan penolakan terkait wacana relokasi ke Pelabuhan Kuala Riau dikarenakan tidak ada kejelasan.
“Tidak ada kejelasan kapan ini selesai di renovasi dan sampai kapan kami harus menempati lokasi baru,” tambahnya.
Saat ini masih ada tumpang tindih terkait kepemilikan lahan Pelantar Kuning dengan warga. Sehingga, menurutnya MCC tidak akan melakukan pembangunan di Pelantar Kuning.
“Makanya MCC tidak mau melakukan pembangunan di pelantar ini,” ungkapnya.
Sementara menurut, Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menyampaikan bahwa memang ada tumpang tindih lahan seluas 2 Hektare. Dulunya, kata dia pelantar kuning itu merupakan aset Kabupaten Kepulauan Riau.
Penyelesaian kepemilikan lahan tersebut menjadi prioritas agar dapat dilakukan renovasi terhadap Pelantar Kuning. “Kita masih akan selesaikan masalah lahan, karena untuk wewenang lahannya itu berada di Pemko,” tambahnya.
Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri, Awaludin mengklaim pemindahan penambang pompong penyengat dipicu dengan faktor keselamatan. Sehingga, BUP berupaya meningkatkan fasilitas di Pelabuhan Kuala Riau untuk penambang pompong dan masyarakat yang akan berangkat menuju Pulau Penyengat.
“Kami tidak ada paksaan, ini murni karena kami memikirkan faktor keselamatan untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
