batampos – Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penangkapan dua aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Moro oleh Polda Kepulauan Riau.

“Adanya pegawai pemerintah kabupaten yang ditangkap tentunya sangat disayangkan. Beberapa waktu lalu sudah kami ingatkan agar jangan pernah terlibat narkoba,” ujar Iskandarsyah, Selasa (24/2).

Dua pegawai yang diamankan masing-masing berinisial BS yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Moro dan Mz, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari Satpol PP yang diperbantukan sebagai petugas pengamanan di Kantor Camat Moro.

Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pemkab Karimun juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kedua pegawai tersebut.

“Kita menunggu hasil pemeriksaan dari Polda Kepri. Jika terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selain sanksi pidana juga akan dikenakan sanksi sesuai aturan ASN,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi pegawai yang terlibat narkoba. Bagi ASN yang memiliki ketergantungan, diminta segera mendatangi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menjalani rehabilitasi.

Camat Moro, Andri Winarta, membenarkan salah satu pegawai yang ditangkap adalah anggota Satpol PP berstatus P3K yang diperbantukan menjaga Kantor Camat Moro.

“Perlu disampaikan bahwa Mz ditangkap bukan di kantor, melainkan di rumah kediamannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari informasi yang diterimanya, penangkapan Mz kemudian berkembang hingga turut diamankannya Kepala Puskesmas Moro.

Pemkab Karimun berharap kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar menjauhi narkoba dan menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat. (*)

Artikel Bupati Karimun Tegaskan Tak Ada Toleransi ASN Terlibat Narkoba pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas hingga kini belum pernah melakukan penghitungan laju inflasi daerah. Kondisi tersebut membuat Anambas belum memiliki data resmi terkait kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh.

Kepala BPS Kepulauan Anambas, Adi Cahyadi, membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa secara umum inflasi tetap terjadi, namun belum pernah dihitung secara resmi di wilayah itu.

“Iya kita belum pernah lakukan perhitungan inflasi. Kalau inflasi memang ada, tapi kita tidak lakukan perhitungannya,” ujar Adi, Selasa (24/2).

Menurut Adi, syarat utama suatu daerah dapat menjadi lokasi penghitungan inflasi adalah tersedianya sekitar 300 item komoditas yang menjadi acuan nasional. Item tersebut mencakup bahan pokok, transportasi, hingga berbagai jenis jasa.

“Kalau mau diuraikan banyak, 300 item itu. Untuk di Anambas tidak lengkap,” katanya.

Keterbatasan jumlah dan variasi komoditas di wilayah kepulauan menjadi kendala utama. Tidak semua barang yang menjadi standar nasional tersedia secara konsisten di Anambas.

Selain itu, faktor distribusi dan akses transportasi turut memengaruhi stabilitas pasokan barang. Kondisi geografis Anambas yang terdiri dari gugusan pulau membuat suplai tidak selalu lancar.

Padahal, data inflasi menjadi indikator penting dalam mengukur stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Tanpa data tersebut, pemerintah daerah kesulitan mengetahui secara pasti perkembangan harga kebutuhan pokok dari waktu ke waktu.

Di lapangan, perbedaan harga antar pedagang kerap terjadi, bahkan untuk komoditas yang sama. Kondisi ini membuat sulit memastikan apakah kenaikan harga yang terjadi bersifat sementara atau mencerminkan inflasi.

Saat ini, penghitungan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau hanya dilakukan di Tanjungpinang, Batam, dan Karimun yang telah memenuhi syarat sebagai kota penghitungan inflasi.

Meski belum menghitung inflasi, BPS Anambas tetap menjalankan pendataan statistik lainnya. Ke depan, diharapkan ketersediaan komoditas dan dukungan infrastruktur meningkat sehingga Anambas berpeluang menjadi daerah penghitungan inflasi.

Dengan adanya data resmi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Artikel BPS Belum Bisa Hitung Inflasi di Anambas, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Karimun untuk pertama kalinya menerima penghargaan tingkat nasional berupa Sertifikat Apresiasi atas capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam kegiatan yang digelar di Jakarta dan dihadiri para kepala daerah se-Indonesia.

Sertifikat Apresiasi diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Selasa (24/2).

Wakil Bupati hadir didampingi Kepala Baperlitbang Kabupaten Karimun, Ir Cahyo Prayitno. Kegiatan tersebut juga disaksikan Kepala Bappenas dan Kepala BPS Pusat.

Cahyo Prayitno, mengatakan pada rilis IDSD 2025, Karimun memperoleh nilai 3,87. Nilai tersebut melampaui capaian IDSD nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada angka 3,50.

Dengan capaian tersebut, Karimun menjadi kabupaten dengan nilai IDSD tertinggi se-Provinsi Kepri.

“Pada 2024 nilai IDSD Karimun sebesar 3,73, dan pada 2025 meningkat menjadi 3,87 atau naik 0,14 poin. Ini menunjukkan daya saing Kabupaten Karimun semakin baik dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut sejalan dengan peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Cahyo menjelaskan, nilai IDSD disusun berdasarkan empat komponen utama daya saing yang dielaborasi ke dalam 12 pilar dan 50 indikator untuk kabupaten/kota.

Empat komponen tersebut meliputi enabling environment (pondasi dasar), sumber daya manusia (SDM), ekosistem pasar, serta ekosistem inovasi.

Menurutnya, hasil IDSD 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber data komprehensif dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap nilai IDSD ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat daya saing daerah dan mendukung pembangunan yang lebih terarah,” katanya. (*)

Artikel Karimun Raih Sertifikat Apresiasi IDSD 2025 dari BRIN, Tertinggi di Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Proyek pembangunan Jalan Lingkar Bajau di Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kembali tertunda dan belum menunjukkan kejelasan kelanjutan pada tahun ini.

Proyek yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut belum masuk dalam daftar kegiatan pembangunan yang berjalan pada 2026. Warga menilai akses jalan itu sangat penting untuk membuka keterhubungan antarpermukiman di wilayah pesisir.

Sejak beberapa tahun lalu, pembukaan lahan dan pengerasan jalan sempat dilakukan. Namun, pekerjaan tidak berlanjut ke tahap peningkatan maupun pengaspalan.

Tokoh masyarakat Bajau, Sulistio, mengatakan warga sudah terlalu lama menunggu kepastian pembangunan jalan tersebut.

“Setiap pergantian kepemimpinan selalu muncul harapan baru, tapi hasilnya belum terlihat,” ujarnya, Selasa (24/2).

Menurutnya, kondisi jalan saat ini belum memadai untuk menunjang aktivitas warga. Saat musim hujan, akses menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan.

Kondisi itu berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk anak-anak yang bersekolah dan warga yang hendak berobat. Sebagian warga bahkan masih mengandalkan jalur laut sebagai alternatif transportasi, meski tidak selalu bisa diakses saat cuaca buruk.

Warga berharap pembangunan Jalan Lingkar Bajau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akses darat yang layak dinilai mampu mempercepat distribusi barang dan hasil usaha masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas, Andyguna Hasibuan, menjelaskan proyek tersebut belum dapat dilanjutkan tahun ini karena kebijakan efisiensi anggaran.

“Semua kegiatan ditunda dulu, hanya PSN yang berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, hanya program yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tetap berjalan, sementara proyek daerah seperti Jalan Lingkar Bajau belum mendapat alokasi anggaran.

Ia menegaskan tidak ada kendala teknis dalam proyek tersebut. Penundaan murni disebabkan keterbatasan anggaran setelah dilakukan pemangkasan besar-besaran.

Nilai efisiensi anggaran daerah disebut mencapai lebih dari Rp200 miliar. Dampaknya, sejumlah proyek infrastruktur lain seperti perbaikan jalan ambruk di kawasan Seri Tanjung dan Jalan Muhammad Siantan di Tarempa Timur juga ikut tertunda.

Pemerintah daerah menyatakan masih menunggu arahan lanjutan terkait kebijakan anggaran. Hingga ada keputusan resmi, kelanjutan proyek Jalan Lingkar Bajau belum dapat dipastikan. (*)

Artikel Proyek Jalan Lingkar Bajau Anambas Terdampak Efisiensi Anggaran Rp200 Miliar pertama kali tampil pada Kepri.