batampos – Pasangan suami istri bernama Mufti Fathonah Muvariz, dan istrinya Eka Mustika Sari, adalah keluarga yang memilih jalur homeschooling untuk pendidikan ketiga anaknya, Aqila, 9; Syaffira, 7; dan Faqih, 4. Jalur homeschooling merupakan jalur pendidikan nonformal yang diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan. Jalur pendidikan ini telah legal di Indonesia.

Homeschooling juga terdapat banyak konsepnya, Mufti dan Eka menggunakan konsep homeschooling berbasis keluarga. Dimana hampir seluruh kegiatan belajar anak bersama keluarga, peran ayah dan ibunya menjadi hal yang utama.

”Kami percaya bahwa setiap anak itu unik, kami jadi punya kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sejak dini dan kami punya lebih banyak waktu mendampingi mereka secara langsung,” terang Eka menyampaikan alasannya.

Eka menjelaskan, sejak anak pertamanya berusia 2 tahun, yang saat ini sudah berusia 9 tahun, ia sudah mulai mencari informasi seputar homeschooling dan bagaimana menjalaninya. Dari berbagai informasi dan guru yang ditemui, akhirnya ia memutuskan bahwa homeschooling sesuai dengan visi misi keluarganya, yaitu fokus mengembangkan minat bakat anak-anak tanpa mengabaikan sisi akademisnya.

”Dalam kegiatan belajar anak-anak, kami menggunakan metode blended learning dan project base learning,” ungkapnya.

Adapun rutinitas homeschooling di keluarga mereka, yak-ni membuat jadwal setiap minggu untuk dikerjakan dalam sepekan. Anak juga akan diberikan pilihan untuk menentukan project apa yang akan diselesaikan serta jam pelaksanaannya bebas teratur. Dan jadwal yang telah dibuat akan dievaluasi setiap akhir pekan.

”Misalnya anak memilih pagi untuk bersantai, bermain atau bereksperimen sendiri, lalu siang mengerjakan pro-yeknya. Atau jika anak ada jadwal kelas online pagi maka bermain setelah kelas selesai, jadi semuanya fleksibel,” sebut Eka.

”Anak pertama saya suka menggambar dan setiap semester ada project pengerjaan buku cerita anak bergambar dengan ilustrasi yang dibuatnya sendiri. Sedangkan anak kedua lebih suka kegiatan memasak jadi project yang dimilikinya adalah seputar aktivitas cooking and baking,” tambahnya.

Eka memberitahu, bahwa suaminya akan bertindak sebagai kepala sekolah, membuat kurikulum dan menyepakati jadwal bersama anak-anak, juga yang mengevaluasi kegiatan anak. Sedangkan istri sebagai pendamping dan fasilitator belajar harian anak-anak.

”Bagi saya itu manajemen emosi dan manajemen energi itu penting, karena hampir 24 jam sehari bersama anak. Saya berperan sebagai pendidik sekaligus ibu,” ungkapnya. Tantangan homeschooling ada di manajemen waktu, karena anak-anak tidak memiliki waktu tetap untuk pergi dan pulang sekolah jadi sering banyak bersantai. Terlebih saat kedua orangtua memiliki jadwal atau aktivitas di luar rumah.

”Setahun ini kami mengatasinya dengan membuat jadwal pekanan, dan akan dievaluasi langsung oleh ayahnya,” ucap Eka.

Eka menyampaikan, jika ada orangtua di luar sana, yang tertarik untuk memulai homeschooling, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi sebanyak mung-kin. Ia meminta orangtua mencari komunitas untuk belajar bersama dan saling mendukung, dan jangan fokus memikirkan kurikulum dulu di awal.

Homeschooling, menurutnya, membutuhkan investasi waktu dan energi dari orangtua. Pasalnya, nanti yang paling banyak belajar dalam proses homeschooling adalah orangtuanya, dan pusat belajar anak homeschooling ada di keluarganya.

”Tidak ada yang tahu masa depan, tapi kami berharap anak-anak bahagia karena menjadi anak homeschooler, dan bisa menentukan harus mempelajari apa yang akan bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat juga untuk lingkungannya kelak,” ucap Eka di akhir perbincangan. (*)

Reporter: TIA CAHYA NURANI

Artikel Eka Mustika Sari, Praktisi Homeschooling Berbasis Keluarga pertama kali tampil pada News.

batampos – Tahapan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) 2025 mulai digelar akhir Desember 2024. Diawali dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), sekolah dengan penggunaan e-rapor bakal diberi insentif khusus.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M. Simatupang mengatakan, ada tiga jalur seleksi yang dapat dimanfaatkan siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tahun depan. Yakni, SNBP, seleksi nasional berbasis tes (SNBT), dan mandiri.

Setiap jalur seleksi tersebut memiliki kuota yang berbeda-beda. Untuk SNBP, kuota yang disediakan minimal 20 persen, baik untuk PTN BLU (perguruan tinggi negeri badan layanan umum), PTN satker (perguruan tinggi negeri sebagai satuan kerja kementerian), maupun PTNBH (perguruan tinggi berbadan hukum). Lalu, SNBT minimal 40 persen untuk PTN BLU dan PTN satker.

Sementara itu, PTNBH mendapat kuota minimal 30 persen di jalur tersebut. Jalur mandiri berbeda lagi. Untuk PTN BLU dan PTN satker, kuota maksimal 30 persen. Lalu, PTNBH maksimal 50 persen.

”Prinsip SNPMB ini agar peserta didik leluasa memilih jalur seleksi. Kami menjamin transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaannya,” ujarnya dalam konferensi pers SNPMB di Jakarta, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Eduart Wolok memastikan tak ada perubahan besar terkait sistem SNPMB 2025 meski terjadi pemecahan kementerian. SNPMB tetap digelar untuk seleksi masuk program sarjana, diploma IV atau sarjana terapan, dan diploma III di semua PTN, politeknik, dan PTKIN.

Sekolah dan siswa wajib melakukan registrasi akun SNPMB sesuai waktu yang ditentukan (lihat grafis, red). Yang perlu diperhatikan terkait registrasi akun SNPMB untuk sekolah.
Sebab, dari tahun ke tahun, ada saja sekolah yang beralasan tidak cukup waktu untuk mengisi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS). ”Keterlambatan itu biasanya karena diisi pada batas-batas waktu terakhir,” ungkapnya.

Pengisian PDSS itu berkaitan dengan data siswa dan nilai rapor siswa selama lima semester akhir. Yang perlu jadi catatan, tak semua data siswa perlu diisi di PDSS. Cukup siswa eligible dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan untuk setiap sekolah.

Sekolah dengan akreditasi A mendapatkan alokasi untuk siswa eligible 40 persen dari total siswa kelas XII. Misalnya, sekolah memiliki siswa kelas terakhir 100 siswa, yang berhak untuk mengikuti SNPB adalah 40 orang.

”Ke-40 orang terbaik ini untuk SNPB yang dinilai sekolahnya. Bukannya ranking 1–40 ya. Karena bisa saja sekolah mengirimnya yang ranking 20–60, bisa saja. Kenapa? Bisa saja ranking 1–40 tidak berkenan mengikuti SNPB, lebih memilih jalur lain,” paparnya.

Kemudian, sekolah dengan akreditasi B akan mendapat kuota 25 persen. Sementara itu, untuk sekolah terakreditasi C dan lainnya, kuota yang diberikan 5 persen.

Terkait kuota itu, pihaknya memiliki kebijakan sedikit berbeda. Bagi sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS, akan diberikan tambahan kuota untuk siswa eligible di SNBP.

”Sebagai insentif kepada sekolah yang menggunakan e-rapor, kami memberikan tambahan kuota siswa eligible 5 persen untuk masing-masing akreditasi,” ungkapnya.

Dengan demikian, bagi sekolah terakreditasi A, kuota siswa eligible untuk mengikuti SNPB menjadi 45 persen. Kemudian, akreditasi B menjadi 30 persen dan akreditasi C menjadi 10 persen.

Penggunaan e-rapor ini diharapkan dapat mempercepat proses pengisian PDSS karena data sudah diinput secara digital sejak semester awal. Proses penarikan data tinggal menunggu nilai semester V saja.

Selain itu, rektor Universitas Negeri Gorontalo tersebut turut memastikan bahwa PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Saat ini ada dua kurikulum yang berlaku secara nasional, yaitu K-13 dan Kurikulum Merdeka.

”Jadi, seluruh siswa yang menggunakan dua kurikulum ini dapat mengikuti SNPB. Tidak akan ada perlakuan khusus akibat perbedaan kurikulum,” tegasnya.

Dia turut menegaskan kembali bahwa jalur SNBP itu hanya untuk lulusan kelas XII SMA, SMK, dan MA. Bukan untuk gap years. Mereka baru bisa difasilitasi melalui UTBK-SNBT.

”Yang perlu diperhatikan juga, batas waktu pendaftaran yang digunakan bukan pukul 24.00 WIB, tapi 15.00 WIB,” ungkapnya. (*)

Artikel Tahapan SNPMB Dimulai Akhir Bulan Ini pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah mencatat serapan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp1.688,93 triliun per November 2024.

“Itu setara 84,92 persen dari target APBN. Ini sesuai dengan siklus tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini masih ontrack,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu (11/12) dikutip dari Antara.

Secara kelompok pajak, hampir seluruh kelompok mengalami pertumbuhan positif.
Pajak penghasilan (PPh) non migas serta pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya mencetak kinerja positif secara bruto berkat performa sektor pertambangan dalam beberapa bulan terakhir.

PPh non migas tumbuh 0,43 persen dengan realisasi Rp885,77 triliun (83,30 persen dari target). Sedangkan PBB dan pajak lainnya tumbuh 2,65 persen dengan realisasi Rp36,52 triliun (96,79 persen dari target).

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tumbuh 8,17 persen dengan realisasi Rp707,76 triliun (87,23 persen dari target). Capaian ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi dalam negeri dan impor, terutama pada sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit.

Sementara PPh migas terkontraksi sebesar 8,03 persen akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi. Serapan kelompok pajak ini terealisasi sebesar Rp58,89 triliun (77,10 persen dari target).

Bila ditinjau dari jenis pajak, kontribusi terbesar berasal dari PPN dalam negeri (DN), PPh Badan, dan PPh 21.

Setoran PPN DN andil sebesar 25,7 persen terhadap penerimaan pajak dengan nilai Rp434,67 triliun, tumbuh 6,9 persen secara neto. Kinerja positif ini dipengaruhi oleh pertumbuhan positif sektor perdagangan besar, khususnya bahan bakar dan kelapa sawit.
PPh Badan, yang berkontribusi sebesar 17,2 persen terhadap penerimaan pajak, mencatatkan realisasi Rp289,8 triliun. Nilai ini masih terkontraksi 23,1 persen secara neto.

Namun, menurut Anggito, performa PPh Badan sudah berbalik arah dalam tiga bulan terakhir, yang utamanya didorong sektor pertambangan dan industri.

Sedangkan PPh 21 terealisasi sebesar Rp223,42 triliun dengan kontribusi 13,2 persen. Jenis pajak ini tumbuh 22 persen secara neto berkat kenaikan pembayaran gaji, upah, dan tunjangan. (*)

Artikel Pemerintah Serap Pajak Rp1.688,93 Triliun pertama kali tampil pada News.