batampos – Penumpukan sampah kembali menjadi perhatian di Jalan Ahmad Dahlan, tepatnya dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Seitemiang. Sedikitnya ada dua titik lokasi yang terlihat penuh dengan sampah rumah tangga, material bekas medis, limbah pasar kaget, hingga material bangunan bekas.

Sepanjang jalan ini, kondisi serupa juga terlihat di beberapa lokasi lain. Sampah meluber hingga ke pinggir jalan, menciptakan pemandangan tak sedap dan mengganggu aktivitas warga sekitar. “Penumpukan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sebelumnya, sampah juga sempat menumpuk di pinggir jalan masuk TPU umat Kristen, tetapi setelah dibersihkan, muncul lagi lokasi lain,” ungkap Yono, warga setempat.

Suhardi, pedagang bunga yang berjualan di sekitar TPU, menyampaikan bahwa perilaku warga menjadi salah satu penyebab utama. “Banyak yang melintas lalu membuang sampah di sini. Mereka masukkan sampah rumah tangga ke kantong plastik dan lempar begitu saja ke pinggir jalan,” ujarnya.

Suhardi juga menyebut adanya oknum pedagang pasar kaget yang membuang sampah menggunakan mobil pick-up pada malam hari. “Setiap malam makin bertambah sampahnya,” tambahnya.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam. Eka Surianto, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Batam, mengakui pihaknya terus berupaya mengatasi persoalan ini. Namun, upaya tersebut terkendala oleh kebiasaan buruk masyarakat yang enggan membuang sampah pada tempatnya.

“Kami tetap bekerja maksimal di lapangan, armada selalu dikerahkan untuk membersihkan sampah. Tapi kalau masyarakat tidak mendukung dengan tertib membuang sampah, sulit rasanya masalah ini selesai,” kata Eka. Ia juga mengimbau agar masyarakat aktif menjaga kebersihan dengan melakukan gotong royong secara rutin.

Selain itu, DLH juga mempertimbangkan penempatan titik-titik bak sampah baru untuk memudahkan warga. Namun, Eka menegaskan bahwa solusi ini tidak akan efektif tanpa perubahan perilaku dari masyarakat. “Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan warga. Disiplin membuang sampah itu kunci utama,” tambahnya.

Beberapa warga mengusulkan pemasangan kamera pengawas di lokasi-lokasi rawan pembuangan sampah ilegal. Mereka berharap langkah ini dapat menindak tegas para pelanggar. “Kalau ada sanksi, mungkin orang-orang akan berpikir ulang sebelum buang sampah sembarangan,” kata Herman, salah satu perangkat RT di Seitemiang.

Fenomena penumpukan sampah di Batam memang bukan hal baru. Berulangnya masalah ini menandakan perlunya langkah yang lebih tegas dari pemerintah, termasuk edukasi kepada masyarakat. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi langkah awal yang perlu diutamakan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Sampah Meluber Hingga ke Jalan di Depan TPU Seitemiang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Pelni Cabang Batam memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan menyiapkan dua kapal penumpang andalan, yaitu KM Kelud dan KM Dorolonda. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang selama periode libur panjang akhir tahun.

Iqbal, Kepala PT Pelni Cabang Batam, menjelaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut musim puncak (peak season). Salah satu upaya strategis adalah menambah armada dengan mengoperasikan KM Dorolonda sebagai kapal tambahan yang akan melayani penumpang dengan rute Batam menuju Belawan (Medan), Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Tanjung Priok (Jakarta).

“Sama seperti momen Lebaran dan Nataru tahun sebelumnya, kami menambah rute KM Kelud Batam-Belawan serta mengoperasikan kapal tambahan, KM Dorolonda. Langkah ini untuk memastikan penumpang dapat terlayani dengan baik,” ujar Iqbal Jumat (6/12).

KM Dorolonda dijadwalkan mulai beroperasi pada H-9 Natal atau 16 Desember 2024 dengan rute pertama menuju Belawan. Selanjutnya, kapal ini akan kembali melayani rute Batam-Belawan pada 19 Desember, sebelum bertolak ke Tanjung Priok pada 21 Desember.

“Dengan tambahan armada ini, kami berharap dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin pulang kampung atau bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. KM Dorolonda akan menambah kapasitas angkut, sehingga kebutuhan transportasi masyarakat bisa terpenuhi,” tambah Iqbal.

Selain itu, PT Pelni juga memastikan bahwa seluruh kapal dalam kondisi layak operasi dan telah melalui proses pemeriksaan teknis. Persiapan fasilitas di atas kapal, seperti tempat duduk tambahan dan layanan kesehatan darurat, juga telah dilakukan untuk menjamin kenyamanan serta keselamatan penumpang.

Iqbal menambahkan bahwa PT Pelni akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk otoritas pelabuhan dan pemerintah daerah, untuk memastikan kelancaran arus mudik. “Kami akan memonitor perkembangan jumlah penumpang secara harian. Jika diperlukan, kami siap menyesuaikan jadwal pelayaran,” ujarnya.

Dengan penambahan kapal dan rute ini, PT Pelni optimistis dapat mengakomodasi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat signifikan selama libur Nataru. Masyarakat pun diimbau untuk segera memesan tiket lebih awal guna menghindari kehabisan kursi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel PT Pelni Cabang Batam Siapkan Dua Kapal untuk Hadapi Arus Mudik Natal dan Tahun Baru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Nilai ekspor Kota Batam pada Oktober 2024 tercatat sebesar USD 1.541,50 juta, mengalami kenaikan sebesar 23,28 persen dibandingkan dengan September 2024. Peningkatan ini didorong oleh melonjaknya ekspor sektor nonmigas yang naik sebesar 24,99 persen atau sekitar USD 292,07 juta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai kumulatif ekspor Januari-Oktober 2024 juga meningkat sebesar USD 1.145,37 juta (9,38 persen). Peningkatan ini didukung oleh naiknya ekspor sektor migas sebesar USD 140,96 juta (20,55 persen) dan sektor nonmigas sebesar USD 1.004,41 juta (8,72 persen).

“Golongan barang ekspor nonmigas terbesar selama Januari-Oktober 2024 adalah Mesin/Peralatan Listrik (HS 85), dengan nilai mencapai USD 5.760,78 juta. Barang ini memberikan kontribusi sebesar 46 persen dari total ekspor nonmigas Batam,” ujar Eko, Jumat (6/12).

Selain itu, komoditas unggulan lain adalah Benda-benda dari Besi dan Baja dengan nilai USD 2.003,26 juta (16 persen) serta Mesin-mesin/Pesawat Mekanik senilai USD 1.173,30 juta (9,37 persen). Namun, ekspor ikan dan udang selama Januari-Oktober 2024 mengalami penurunan sebesar 24,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kontribusi hanya 0,10 persen terhadap total ekspor nonmigas.

“Singapura masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar pada Oktober 2024, dengan nilai mencapai USD 424,86 juta. Nilai ini meningkat sebesar 13,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 22,74 persen dibandingkan Oktober 2023,” tambah Eko.

Selama periode Januari-Oktober 2024, Singapura tetap menjadi pasar utama ekspor Kota Batam dengan kontribusi 26,18 persen atau senilai USD 3.494,78 juta, meskipun turun 15,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Negara tujuan ekspor terbesar lainnya adalah Amerika Serikat (USD 3.324,31 juta), Australia (USD 1.480,18 juta), Tiongkok (USD 982,59 juta), dan Jepang (USD 557,69 juta), ” tuturnya.

Dari sisi pelabuhan, Pelabuhan Batuampar mencatat nilai ekspor terbesar pada Oktober 2024, yaitu sebesar USD 943,09 juta. Nilai tersebut meningkat 19,43 persen dibandingkan September 2024 dan naik 49,95 persen dibandingkan Oktober 2023.

Selama periode Januari-Oktober 2024, total ekspor kumulatif melalui Pelabuhan Batuampar mencapai USD 8.010,33 juta, menyumbang kontribusi terbesar, yakni 77,93 persen dari total ekspor Kota Batam. Volume ekspor kumulatif tertinggi justru tercatat melalui Pelabuhan Kabil/Panau, dengan berat mencapai 3.778,17 ribu ton atau naik 221 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menunjukkan optimisme akan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, terutama di sektor perdagangan internasional, yang terus bergerak positif di tengah dinamika global. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Ekspor Batam Oktober 2024 Naik 23,28 Persen, Didominasi Sektor Nonmigas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyoroti kebijakan penetapan upah minimum sektoral yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Ia pun mempertanyakan dasar penetapan kenaikan sebesar 6,5 persen. Termasuk meminta agar sektor-sektor yang dianggap berisiko dikaji lebih mendalam.

“Kita mempertanyakan dasar penetapan 6,5 persen. Pemerintah tak bisa menjawab dengan jelas. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan Permenaker, maka sesuai komitmen kita, kalau itu sudah jadi keputusan pemerintah, akan kita patuhi dan ikuti,” katanya, Jumat (6/12).

Namun, Rafki menyoroti ketidakjelasan dalam Permenaker terkait sektor-sektor berisiko. Menurutnya, pemerintah belum memberikan panduan spesifik mengenai sektor yang termasuk kategori berisiko. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pengusaha untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

“Permenaker ini belum jelas, tidak disebutkan sektor-sektor yang berisiko itu apa saja. Minimal dikasih panduan lah. Tapi ini diserahkan lagi ke pemerintah daerah, sementara waktunya hanya lima hari untuk menentukan. Sebuah sektor itu berisiko atau tidak butuh kajian mendalam, tak bisa kira-kira,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan para pengusaha dalam diskusi terkait penetapan sektor berisiko. Hal ini memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, karena penyesuaian upah di atas minimum dianggap memberatkan pengusaha.

“Kawan-kawan yang berada di sektor itu juga harus kita ajak dulu. Sepakat enggak mereka ketika sektor usahanya dinaikkan lagi di atas upah minimum? Sementara kenaikan 6,5 persen itu saja sudah cukup berat bagi pengusaha,” ujar dia.

Rafki mengusulkan agar implementasi upah minimum sektoral ditunda hingga dilakukan kajian lebih mendalam. Ia harap, keputusan ini nantinya bisa diterapkan dengan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.

“Kami minta upah minimum sektoral ini diundur sampai Senin mendatang. Kita kaji dulu mana sektor-sektor berisiko dan mana yang kurang berisiko sehingga penerapannya lebih enak. Kalau kita buru-buru menetapkannya, nanti juga enggak dilaksanakan, jadi enggak ada manfaatnya,” katanya.

Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rafki menyatakan bahwa Apindo tetap mengikuti aturan pemerintah pusat meskipun ada kekhawatiran terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan dapat melaporkan diri ke Apindo atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Kalau pun enggak mampu, mereka akan mengambil langkah sendiri. Yang kita khawatirkan adalah pengurangan karyawan. Kalau itu terjadi, otomatis pengangguran bertambah,” kata Rafki. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Upah Minimum Sektoral Disorot Pengusaha, Apindo Minta Kajian Mendalam pertama kali tampil pada Metropolis.