batampos – Layanan penyebrangan masyarakat dengan menggunakan kapal roro KM Anambas Bermadah 7 dari Kampung Baru menuju Air Asuk terpaksa dihentikan sejak Jum’at, (3/1) lalu.

Terhentinya layanan ini disebabkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub LH) Palmatak yang menunggak pembayaran bahan bakar minyak (bbm) selama 2 bulan kepada agen penyalur.

“Nunggak dua bulan dengan agen minyak,” ujar Kordinator UPT Dishub LH Palmatak, Rahim, Rabu, (8/1).

Karena menunggak pembayaran, pihak agen enggan memberikan bbm kepada KM Anambas Bermadah 7. Sebab, takut tidak dibayarkan.

BACA JUGA: Pertalite Tercampur Solar, Kendaraan Mogok Usai Isi BBM di SPBU Km 19 Kijang, Bintan

“Satu bulan biasanya capai Rp 20 juta. Kalau untuk tagihan kita saya kurang tahu pas nya berapa. Karena saya baru tugas disini (Palmatak),” tutur Rahim.

Menurutnya tunggakan ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Anambas tidak memiliki keuangan sejak dua bulan terakhir. Hal ini karena dana bagi hasil (dbh) dari pusat tidak disalurkan ke daerah.

“Terbaru kita dapat informasi kalau tunggakan ini dimasukkan ke dalam sistem tunda bayar. Jangan khawatir untuk agen,” tegas Rahim.

Meski sudah menemui titik terang pembayaran hutang, Rahim belum memastikan kapan kapal roro itu kembali berlayar melayani masyarakat.

Sementara itu, warga Air Asuk, Septian menyayangkan dengan adanya penghentian sementara kapal roro. Menurutnya, kejadian ini tidak sepatutnya terjadi.

“Karena kita terganggu juga. Mau menyeberang ke Kampung Baru buat kerja susah. Saya kerja kesana memang bawa motor,” ungkap Septian.

Saat ini, ia bersama warga lainnya terpaksa menggunakan spead boat pancung untuk menyebrang membawa sepeda motor.

“Tapi tarifnya mahal, kalau pulang pergi (pp) Rp 20 ribu. Dua kali lipat dari roro yang cuma Rp 10 ribu,” ujar Septian.

Tidak hanya disegi tarif, dari sisi keselamatan pun juga membahayakan warga. Jika menggunakan spead boat, penumpang sering terkena terjangan ombak yang begitu kuat.

“Kalau pakai roro tidak, kita tenang. Kan sedikit besar body nya. Beda dengan speed boat pancung, deg-degan,” sebutnya.

Untuk itu, Septian meminta Pemerintah Kabupaten Anambas untuk segera mengoperasikan kapal roro agar aktifitas warga bisa kembali normal seperti biasanya. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Nunggak BBM Hampir Rp 40 Juta, KM Anambas Bermadah 7 Hentikan Pelayaran Kampung Baru-Air Asuk pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – DPRD bersama Pemko Tanjungpinang membahas terkait nasib ratusan honorer Pemko, yang tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pertemuan tersebut juga buntut dari informasi terkait adanya indikasi kecurangan.

DPRD Tanjungpinang sebelumnya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait keluhan ratusan honorer tersebut. Dalam RDP, dewan mendapatkan informasi bahwa adanya indikasi kecurangan dalam seleksi PPPK Pemko Tanjungpinang.

“Kami Sundah tanyakan ke BKPSDM. Katanya sudah berjalan dengan sistem yang ada dan tidak ada kecurangan,” kata Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, usai pertemuan bersama BKPSDM, Selasa (7/1).

BACA JUGA: RS Raja Ahmad Tabib Kekurangan Dokter Jiwa untuk Layani MCU calon PPPK

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan terkait jumlah kuota PPPK yang diajukan oleh BKPSDM. Sebab, kuota yang diajukan itu hanya sebanyak 567, sementara tenaga honorer di Pemko Tanjungpinang yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak sekitar 1.300 orang.

Sehingga DPRD meminta kepada BKPSDM untuk memperjuangkan nasib 800 tenaga honorer, yang tidak lulus menjadi PPPK. Ditambah lagi, ratusan honorer itu sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.

“Kami meminta agar mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kita juga akan menyurati Menpan-Rb melalui Gubernur, yang siap membantu,” tambahnya

Ia juga merasa heran terkait Pemko yang mengusulkan kuota PPPK lebih sedikit, ketimbang jumlah tenaga honorer yang dimiliki. Berbeda dengan daerah lainnya, yang mengusulkan kuota setara dengan jumlah honorer.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tanjungpinang, Achmad Nur Fattah menyampaikan bahwa jumlah kuota yang diajukan itu sesuai dengan kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, BKPSDM juga tidak bisa memastikan apakah honorer yang tidak lulus PPPK tersebut bakal menjadi PPPK penuh waktu atau tidak. Sebab, pihaknya masih menunggu aturan terkait hal itu.

“Jadi formasi yang dibuka untuk penerimaan PPPK ini tergantung dengan kebutuhan dan keuangan Pemko,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel  Surati Pemerintah Pusat Perjuangkan Nasib Ratusan Honorer Tak Lulus PPPK pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Dua muncikari yakni pria berinisial At, 24, dan wanita berinisial Ti, 21 ditangkap polisi karena menjual anak di bawah umur ke pria hidung belang.

Kapolsek Bintan Timur, AKP Khapandi mengatakan, pihaknya menangkap dua pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menangkap dua orang muncikari.

“Dua pelaku TPPO terhadap anak ditangkap akhir November lalu setelah adanya laporan dari masyarakat,” kata mantan Kasat Lantas Polres Bintan itu di kantor Polsek Bintan Timur, Selasa (7/1/2025).

Dia mengatakan, kedua pelaku ditangkap bersama dua orang korban di dalam mobil yang berada di daerah Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.

BACA JUGA: Realisasi PAD Bintan 2024 Capai Rp 247 Miliar, Penyumbang Terbesar dari Pajak Jasa Perhotelan

Dijelaskannya, pelaku At memiliki peran sebagai pencari pria hidung belang dan mempertemukan pelanggan dengan korban.

Sementara pelaku Ti bertugas menjemput dan mengantar korban dari Bintan ke Tanjungpinang.

“Dua orang pelaku berdomisili di Tanjungpinang, sedangkan dua orang korban adalah warga Bintan,” sebutnya.

Dari pemeriksaan sementara, Khapandi mengatakan, korban sempat dijual dengan tarif Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu sekali kencan.

“Dari sekali kencan, pelaku mendapat komisi Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu,” katanya.

Dia mengatakan, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 17 UU 21 tahun 2007 tentang TPPO, UU pasal 12 jo 15 ayat 1 huruf G tentang TKS, pasal 88 jo 76 UU 35 2013 tentang perlindungan anak.

“Pelaku diancam hukuman paling rendah 15 tahun kurungan penjara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Dijual dengan Tarif Rp 350 Ribu Sekali Kencan, Dua Muncikari Anak Ditangkap di Bintan pertama kali tampil pada Kepri.