batampos – Cak Imin Kenang Pendiri NU Bisri Syansuri Sebagai Sosok Tegas dan Ahli Berpolitik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri haul ke-46 salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Bisri Syansuri. Acara in dirangkai dengan Haul Nyai Nur Khodijah serta Milad ke-110 Ponpes Mambaul Maarif Denanyar, Jombang.

Kiai Bisri Syansuri diketahui merupakan kakek buyut Muhaimin sekaligus pendiri Ponpes Mambaul Maarif Denanyar.

“Ya Alhamdulillah Haul mbah Bisri sekaligus Milad Ponpes Denanyar berjalan kancar. Mbah Bisri itu kakek buyut saya. Beliau pendiri Denanyar dan juga bersama-sama Hadratussyeikh mbah Hasyim Asy’ari mendirikan NU,” kat Muhaimin di Denanyar.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengenang Kiai Bisri sebagai sosok yang punya prinsip kuat. Selain sebagai ulama, Kiai Bisri juga aktif memperjuangkan kepentingan umat di dunia politik.

“Spirit mbah Bisri terus saya jaga, saya jalankan sehari-hari. Apa itu? Yaitu ketegasan bersikap. Memiliki keteguhan prinsip, tidak pernah bergeming. Bahkan ketika beliau menjadi anggota DPR, tidak pernah mau menyetujui beberapa prinsip yang sekiranya bertentangan dengan keyakinan dan logika,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, Ketua Dewan Syura DPP PKB Ma’ruf Amin menila Bisri sebagai ulama paripurna. Di matanya, Kiai Bisri bukan hanya ahli fikih, tetapi juga ahli pemerintahan.

“Mbah Bisri ini adalah ulama yang paripurna, jarang menemukan ulama se paripurna beliau. Sebagai ulama beliau sudah menyiapkan penggantinya yang yatafaqqahu fiddin. Mengapa? Karena ulama itu tidak hidup selamanya,” kata Ma’ruf

“Itu saya kira sudah beliau pikirkan 110 tahun yang lalu, sehingga pesantren ini terus mencetak para kiai dan insyaallah akan berlanjut,” sambung Wapres periodr 2019-2024 itu.

Bisri Syansuri adalah salah satu Pendiri Jam’iyyah NU yang lahir di Pati, Jawa Tengah pada 1886. Kiai Bisri termasuk Muassis NU bersama Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy’ari (Raisul Akbar) dan KH Abdul Wahab Chasbullah (Rais Aam).

Kiai Bisri menjadi pemegang tongkat estafet ketiga penanam pondasi Jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang dikenal ahli Fikih juga ahli politik Islam. Makam kakek Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari jalur Ibu itu berada di kompleks pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Cak Imin Kenang Pendiri NU Bisri Syansuri Sebagai Sosok Tegas dan Ahli Berpolitik pertama kali tampil pada News.

batampos – Anggota DPR RI Didik Hariyadi menunaikan janji untuk berjalan kaki dari Jakarta menuju Boyolali, Jawa Tengah, per Rabu ini.

“Ini adalah janji pribadi saya kepada Allah SWT. Setiap orang pernah berjanji di hadapan Tuhan, dan saya ingin menepati janji itu selama saya masih diberi kesempatan hidup,” kata Didik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Didik menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya sempat bernazar bila terpilih menjadi anggota DPR RI maka akan berjalan kaki dari Senayan, Jakarta, menuju Boyolali.

Ia juga menjelaskan bahwa nazar tersebut menjadi bentuk komitmen dirinya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V yang merupakan dapilnya, yakni Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta.

“Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya siap berkorban dan bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi mereka, meski prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa perjalanan yang akan dia lakukan diperkirakan berlangsung selama lebih dari seminggu. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa telah menyiapkan tim medis.

“Perkiraan ada 11 pos (pemberhentian), dan kemungkinan maksimal ada 11 hari (perjalanan) kalau semua lancar, karena juga tergantung dengan situasi cuaca,” katanya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Didik Hariyadi Penuhi Janji Jalan Kaki dari Jakarta ke Boyolali pertama kali tampil pada News.

batampos – Publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menyatakan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar pemimpin korup di dunia. Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menilai pernyataan OCCRP itu mencerminkan suara barisan sakit hati.

“Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara,” kata Andy Budiman dalam keterangannya yang disampaikan ke JawaPos.com pada Rabu (1/1).

Lebih lanjut Andy menilai, secara metodologi publikasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias,” lanjut mantan jurnalis ini.

Mantan wartawan itu menegaskan Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Karena itu, rilisan OCCRP tidak berdasar sama sekali.

Maka dari itu, kata dia, PSI meminta OCCRP mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi ke Jokowi sampai akhir masa jabatan. “Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi,” pungkas Andy.

Sebelumnya, Praktisi hukum Albert Aries juga tidak sependapat dengan OCCRP. Menurut dia, publikasi OCCRPdapat dikualifikasikan sebagai fitnah dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Sebab, publikasi maupun sematan kepada Jokowi sebagai pemimpin dunia terkorup tanpa dasar hukum. Juga tidak disertai bukti permulaan yang cukup atau trial by NGO oleh OCCRP. “Ini jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia,” ungkap Albert Aries.

”Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” sambungnya kepada wartawan, Rabu (1/1).

Menurut dia, OCCRP seolah mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden ke-7 RI. Dia mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Serta kembali pada asas hukum internasional atau Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur. Setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

”Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005,” tegas Albert Aries. (*)

Sumber: JP Group

Artikel OCCRP Nobatkan Jokowi Sebagai Pemimpin Korup di Dunia, Begini Respon PSI pertama kali tampil pada News.