batampos – Keputusan pemerintah memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada awal tahun depan memicu banyak tanggapan. Termasuk guyuran insentif yang diberikan untuk membentengi dampak kenaikan tarif.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menuturkan, kebijakan kenaikan PPN 12 persen berisiko memicu inflasi yang tetap tinggi pada tahun depan. Hal itu menambah tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.
Berdasar kalkulasi, kenaikan PPN menjadi 12 persen menambah pengeluaran kelompok miskin Rp101.880 per bulan. Sementara itu, kelompok kelas menengah Rp354.293 per bulan.
’’Hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan,” tuturnya.
Dari sektor properti, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP). Namun, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menyoroti pentingnya periode insentif yang lebih panjang agar dapat memberikan dampak yang maksimal.
”Harapan kami, jangan terlalu pendek periodenya. Kalau bisa, langsung dua tahun,” ucapnya.
Menurut Sanny, durasi pemberian insentif yang lebih pendek ini akan menyulitkan developer atau pengembang. Sebab, mereka hanya bisa menghabiskan stok yang ada dan ragu memulai pembangunan baru.
”Kalau sudah jadi semua, sementara sudah gak jalan (insentif, red) gimana?” tuturnya di Jakarta.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyatakan, PPN naik dari 11 ke 12 persen sepertinya hanya 1 persen. Tapi, efek kenaikan ini berlaku untuk semua kegiatan.
Jadi, mulai bahan bangunan hingga upah tenaga kerja yang terkerek karena kenaikan UMP 2025 membuat harga properti akan bergerak. ”Artinya, kenaikan yang akan terjadi tentu berkali-kali lipat dari 1 persen,” ungkapnya.
Bambang juga mengusulkan rumah inden bisa mendapat insentif PPNDTP. ”Walau nilainya tidak sebesar ready unit. Misalnya, 50 persennya dari PPNDTP ready unit,” ujarnya.
Tentu dengan term and condition yang ketat untuk pe-ngembang yang bisa mendapatkan insentif tersebut. Misalnya, maksimal inden satu tahun. Pengembang harus punya reputasi baik untuk proyek-proyek yang lain, terdaftar di asosiasi yang diakui pemerintah, dan punya kerja sama dengan perbankan.
”Ini usulannya mirip dengan insentif PPNDTP kendaraan listrik dan mobil hybrid. Keduanya dapat insentif, tapi berbeda besarannya. Semoga konsep tersebut bisa diaplika-sikan di bisnis properti,” tegasnya.
Pada sektor otomotif, pelaku industri mengapresiasi positif. Insentif tersebut di dalamnya juga mencakup kendaraan roda empat berjenis hybrid. Pemerintah memberikan insentif PPNBMDTP 3 persen.
”Tentunya ini akan menjadi support bagi industri otomotif nasional dan support bagi mobil hybrid yang ramah lingkungan,” ujar Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi, Selasa (17/12).
Apakah kondisi itu menambah inisiatif pabrikan untuk menambah line-up hybrid? Anton belum dapat berkomentar lebih jauh. ”Kita masih pelajari terus,” tambah Anton. (*)
batampos – Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memastikan penghapusan utang bagi para pelaku UMKM di Bank BUMN akan diterapkan dua kali pada tahun 2025.
Hal ini disampaikan setelah Menteri UMKM melaksanakan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12).
Kepastian ini juga disampaikan seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) oleh Presiden Prabowo Subianto.
”Dan Insya Allah di bulan Januari, kita akan membagi menjadi dua stage realisasi terhadap penghapusan hutang (UMKM) ini. Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari yang nanti kita akan juga laporkan kepada Presiden. Lalu stage kedua setelah Maret,” kata Maman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12).
Lebih lanjut, ia memproyeksi ada sekitar 1,097 juta pelaku UMKM yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan utang tahun depan. Angka ini, kata Maman, akan fluktuatif seiring dengan proses review yang masih terus berjalan bersama dengan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). ”Ini masih plus minus naik turun. Yang ini lah sedang kita review,” jelas Maman.
Maman juga mengatakan bahwa secara teknis proses review ini terbilang tidak mudah, apalagi sebagian besar pelaku UMKM sudah tak diketahui keberadaannya. Untuk itu, dia berharap Bank Himbara dapat membantu mencari pihak-pihak yang bakal menerima fasilitas tersebut.
“Jadi mohon dipahami kenapa ada prinsip kehati-hatian dalam implementasi ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Maman menambahkan, tak menutup kemungkinan kebijakan penghapusan piutang UMKM ini bakal diperpanjang. Hal ini agar tak menimbulkan moral hazard bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan fasilitas tersebut.
“Jadi kalau memang nanti 6 bulan belum bisa segera kita realisasikan karena problem implementasi teknis di lapangan yang sangat luar biasa complicated, tidak menutup kemungkinan akan kita perpanjang. Kita akan mengajukan ke Pak Presiden untuk melakukan revisi PP untuk kita perpanjang,” paparnya. (*)
batampos – Kejahatan bisa terjadi di mana saja. Bahkan di dalam kampus negeri. Itu pulalah yang sedang dialami Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Sulawesi Selatan.
Polisi menemukan keterlibatan orang dalam kampus tersebut dalam sindikat peredaran uang palsu (upal). Yang memprihatinkan, mesin cetak upal itu disimpan di perpustakaan kampus.
Kasus tersebut kini ditangani Polres Gowa. Sebanyak 15 orang telah diamankan. Dua di antaranya adalah kepala perpustakaan UINAM dan seorang stafnya. Namun, hingga kemarin identitas lengkap para tersangka belum diumumkan.
Kapolres Gowa AKBP Rheonald T. Simanjuntak mengatakan, pihaknya menangani kasus tersebut sejak awal Desember 2024. ”Jadi benar, saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu, ini masih kami kembangkan lagi,’’ ucapnya di Polres Gowa, Senin (16/12) malam, dilansir dari FAJAR (grup Batam Pos).
Dia menerangkan, 15 orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah tersebut bisa jadi bertambah. Sebab, tim penyidik sedang menggali informasi lanjutan.
Bagaimana awal mula kasus yang mencoreng UINAM itu terungkap?
Kapolres menjelaskan, jajarannya semula menerima laporan transaksi menggunakan uang palsu senilai Rp500 ribu di Kecamatan Pallangga. Dari informasi tersebut, penyidik melakukan pelacakan.
Saat itulah diketahui ada sindikat upal yang melibatkan pegawai UINAM. Kapolres menyebut, jajarannya langsung berkoordinasi dengan Rektor UINAM Hamdan Juhannis.
”Kami melakukan join investigation. Penyidikan ini menggunakan teknologi atau scientific investigation. Kita juga libatkan labfor, BI, BRI, dan BNI,’’ ujarnya.
Tim penyidik lantas menuju gedung perpustakaan UINAM. Di sana ditemukan mesin pencetak upal. Polisi juga menemukan upal siap edar senilai Rp446.700.000 dalam pecahan Rp100 ribu.
Menurut Kapolres, total ada 100 jenis barang bukti yang disita penyidik. ”Barang bukti lainnya masih ada. Jadi sabar, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kami rilis kembali dan ini akan dirilis oleh polda langsung,’’ tuturnya.
Pada bagian lain, Wakil Rektor III UINAM Prof Muhammad Halifah Mustamin menjelaskan, pihak kampus telah menerima informasi dari polisi terkait keterlibatan dua pegawai perpustakaan tersebut.
”Sanksi tegas telah diberikan berupa penonaktifan kepala perpustakaan dari jabatannya,” kata Halifah, Selasa (17/12).
Halifah menegaskan, penonaktifan itu merupakan sanksi berat yang dapat diambil pihak kampus. Mengapa bukan pemecatan? ”Pemecatan memiliki mekanisme tersendiri dan bukan ranah kampus untuk mengambil keputusan itu,” tambahnya.
UINAM juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam penyelidikan kasus tersebut. ”Kami akan bersinergi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Sebagai bagian dari negara, UIN Alauddin tidak menginginkan hal seperti ini terjadi di lingkungan kampus,” ujar Halifah.
Sementara itu, pantauan FAJAR, kasus tersebut tidak membuat aktivitas perkuliahan di UINAM terganggu. Hanya, gedung perpustakaan belum bisa diakses oleh mahasiswa. Sebab, gedung tersebut dipasangi segel dengan police line oleh Polres Gowa. Mesin pencetak upal yang kemarin masih berada di dalam gedung terlihat ditutupi kain panjang.
Kasus tersebut telah terdengar oleh para pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Namun, kementerian yang menaungi UINAM itu belum mengeluarkan statemen resmi. Jajaran Kemenag yang dikonfirmasi belum bersedia berkomentar. Kemenag hanya meminta internal UINAM bersama aparat penegak hukum setempat untuk menyelesaikan kasus pidana tersebut.
”(Statement-nya) cukup dari UIN Makassar ya,’’ kilah Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Abu Rokhmad saat dikonfirmasi kemarin. Saat ditanya apakah ada sanksi dari Kemenag pusat untuk sivitas UINAM yang terlibat, Abu tidak menjawab. Selama ini, perguruan tinggi negeri di bawah Kemenag bersifat independen dan sebagian berstatus badan layanan umum (BLU).
Dengan status BLU tersebut, secara organisasi lebih mandiri. Meskipun tidak semandiri kampus negeri yang berstatus PTN badan hukum (PTN BH). Saat ini Kemenag baru memiliki satu kampus PTN BH, yaitu Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag Ahmad Zainul Hamdi juga tidak banyak komentar. Dia meminta rektor UINAM menyampaikan laporan resmi terkait kasus tersebut. Kemenag pusat juga meminta rektorat UIN Makassar berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus itu. (*)
F. Cecep Mulyana/Batam Pos Sejumlah wisatawan mengunjungi kawasan Welcome to Batam (WTB), Senin (14/10) lalu. Wisatawan menjadikan ikon Welcome to Batam untuk berswafoto. Seiring dengan pembangunan sejumlah ruko, keberadaan WTB mulai terancam.
batampos – Pembangunan ruko di sekitar ikon wisata Welcome to Batam (WTB) menuai perhatian serius dari Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Ikon yang terpampang di punggung Bukit Clara selama ini menjadi salah satu daya tarik utama wisata di Batam terancam kehilangan daya tarik visual akibat pembangunan tersebut.
Anggota DPRD Batam dari Fraksi PKS, Suryanto, menegaskan bahwa masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Menurutnya, koordinasi lintas sektoral masih kurang dalam menyikapi persoalan ini, termasuk terkait pengalokasian lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“WTB itu ikon wisata yang tanggung jawabnya ada di Dinas Pariwisata dan Dinas Cipta Karya. Pembangunan ruko ini jelas berdampak, tetapi apakah sudah ada komunikasi terhadap dampak yang ditimbulkan? Karena pembangunan ini butuh proses panjang,” ujar Suryanto, Selasa (17/12).
Ia menyayangkan kurangnya koordinasi yang jelas antarinstansi terkait, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Wali Kota Batam. “Jadi, peran Dinas Pariwisata dalam menjaga ikon wisata serta Dinas Cipta Karya yang berwenang dalam perizinan pembangunan harus berjalan beriringan,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Ardiwinata, menyampaikan bahwa ikon Welcome to Batam telah lama menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Ia mengakui bahwa kehadiran ruko yang tengah dibangun di dekat ikon tersebut menimbulkan gangguan bagi pengunjung yang ingin berfoto atau membuat konten.
“WTB adalah spot ikonik bagi wisatawan yang datang ke Batam. Mereka datang untuk melihat, berfoto, bahkan membuat konten di sana. Dengan adanya bangunan ruko ini, tentu keindahan dan daya tarik ikon tersebut terganggu,” kata Ardi.
Ardi menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan agen perjalanan wisata agar persoalan ini menjadi perhatian, terutama bagi wisatawan yang datang secara personal maupun melalui agen perjalanan. Namun, ia juga menyadari bahwa kewenangan Dinas Pariwisata dalam persoalan ini sangat terbatas.
“Kami berharap para pemilik lahan dan pemangku kepentingan terkait bisa memahami pentingnya menjaga ikon wisata Batam ini. Banyak pihak yang menanyakan hal ini, dan saya sudah menjelaskan secara personal bahwa WTB adalah destinasi yang harus dipertahankan karena Batam membutuhkan daya tarik seperti ini,” ujarnya.
Masalah ini dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang lebih baik antara Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, dan pihak-pihak terkait lainnya. Suryanto pun berharap persoalan ini segera diselesaikan melalui komunikasi dan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengabaikan kepentingan pariwisata.
“DPRD Batam bersama dinas terkait akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa ikon Welcome to Batam tetap terjaga sebagai wajah pariwisata Kota Batam,” ujarnya.
Sementara itu, praktisi pariwisata Kepri, Buralimar, menilai keberadaan WTB sebagai ikon pariwisata Batam sangat penting. Ia menilai ancaman pembangunan di sekitar WTB dapat merusak citra Batam sebagai kota pariwisata.
Buralimar menyayangkan kondisi ini yang tidak hanya menuai kekecewaan dari warga Batam tetapi juga wisatawan mancanegara (wisman). ”Bukit Clara dengan tulisan Welcome to Batam sudah menjadi ikon Batam selama bertahun-tahun. Sangat disayangkan jika tertutup oleh pembangunan. Seharusnya pemerintah daerah menjaga ikon yang sudah menjadi daya tarik wisata ini,” ujarnya.
Landmark WTB selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk berfoto, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jika ikon ini tertutup sepenuhnya tanpa ada solusi, Batam akan kehilangan salah satu daya tarik utamanya.
”Kalau wisman kecewa, itu wajar. Kita, sebagai warga Batam saja, ikut kecewa,” katanya.
Buralimar juga menyoroti pentingnya mempertahankan Bukit Clara sebagai bagian dari sejarah dan budaya kota. Ia menyebut adanya patok peninggalan zaman Belanda di lokasi tersebut yang seharusnya mendapat perhatian lebih.
”Bukit ini sebaiknya dijadikan cagar budaya dan dijaga kelestariannya,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, termasuk BP Batam, untuk segera mencari solusi bersama. ”Stakeholder terkait perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar tulisan Welcome to Batam dan Bukit Clara tetap bisa dipertahankan,” tambahnya.
Sebaliknya, Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Batam, Andi Xie, menilai kawasan WTB sudah tak begitu layak jadi ikon pariwisata di Batam. Ia berpendapat bahwa kawasan tersebut tak lagi tertata dengan baik.
”Di sana itu sudah tak tertata. Kawasan sudah kotor dan berserakan. Kiranya perlu kita membangun destinasi wisata atau ikon wisata yang baru untuk Batam,” ujarnya.
Meski demikian, dia tetap tidak setuju dengan pembangunan yang sedang berlangsung di Bukit Clara itu. ”Walaupun kawasan itu saya nilai sudah tak begitu layak untuk wisatawan, tapi membangun gedung di sana adalah sebuah kesalahan. Bukit di WTB itu harus bersih dan steril. Pemerintah harus turun tangan mengatasi ini,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menegaskan bahwa meskipun pembangunan di kawasan tersebut memiliki izin, pihaknya tidak akan mengizinkan pembangunan yang menghalangi pandangan terhadap WTB.
”Bangunan baru tidak boleh lebih tinggi dari Welcome to Batam,” ujarnya, Jumat (25/10) lalu.
Meningkatnya jumlah gedung baru di sekitar WTB telah berdampak negatif pada daya tarik kawasan ini. Pedagang setempat, seperti Roni dari bazar WTB, melaporkan penurunan jumlah pengunjung.
”Semenjak bangunan baru muncul, pengunjung jadi lebih sedikit. Sebelumnya, banyak orang datang untuk berfoto dan bersantai,” ungkapnya.
Kekhawatiran para pedagang semakin mendalam jika ikon WTB tertutup total, yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka. ”Tujuan orang datang ke sini biasanya untuk jajan kuliner dan bersantai. Jika itu hilang, daya tarik kawasan ini pun akan berkurang,” keluhnya.
2016 lalu, permasalahan serupa pernah mencuat. Saat itu rencananya akan dibangun gedung bertingkat di kawasan itu. Sejumlah pihak langsung menolak keberadaan bangunan yang bakal menutupi ikon wisata Batam itu.
“Salah satu ikon Batam yakni Welcome to Batam akan hilang, tertutup hotel. Kami akan tolak habis-habisan,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak, kala itu (12/3/2016).
DPRD Kota Batam menyayangkan rencana pembangunan hotel dan apartemen di depan Bukit Clara, Batam Center. Apalagi jika Badan Pengusahaan (BP) Batam telah memberikan restu dengan mengeluarkan fatwa planologi.
Menurutnya, lahan seluas sekitar tiga hektare itu sudah lama mangrak. “Kenapa baru sekarang ada rencana pembangunan, itupun menutup ikon Batam,” tuturnya saat itu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam saat itu, Djoko Mulyono, meminta pemerintah menolak pendirian hotel. Untuk menyelamatkan ikon Batam, pemko jangan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Tak mungkin Bukit Clara ditinggikan, karena itu pembangunannya harus kita tolak,” tegas Djoko.
Djoko menuturkan, pihaknya bukan antipembangunan, namun keberadaannya harus sesuai dengan RTRW, estetika. “Serta tidak merusak infrastruktur yang sudah ada,” katanya. Warga Batam pun banyak yang menyayangkan.
Direktur Humas dan Promosi BP Batam yang saat itu dijabat Purnomo Andi Antono, mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek ke bagian lahan. Apakah pengembang sudah mengantongi fatwa planologi atau belum. “Sudah saya tanyakan, tapi belum ada jawaban,” kilahnya. (*)
“Jadi nilainya kerugian keuangan negara dari perhitungan Inspektorat Bintan sekitar Rp 433 juta,” jelas Riky.
Dia mengatakan, awalnya penyidik menerima laporan dari masyarakat.
Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, penyidik menemukan anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Lebih jauh dia menjelaskan, dalam modusnya tersangka mengambil anggaran desa namun tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Misalnya tersangka mengambil uang desa Rp 90 juta, tapi yang digunakan hanya Rp 70 juta, sedangkan sisanya Rp 20 juta digunakan untuk kebutuhan pribadinya,” katanya.
Dia mengatakan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap setelah meminta keterangan saksi dari Bina Desa Kemendagri dan Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan proses kegunaan keuangan.
“Tersangka sudah ditahan,” terangnya.
Atas kejadian tersebut tersangka dikenakan pasal 2 atau pasal 3 jo pasal 8 UURI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Bintan pada tahun 2023 sehubungan dengan pengelola keuangan Desa Lancang Kuning tahun anggaran 2023. (*)
batampos – Kota Batam memasuki usianya ke-195 tahun yang perayaannya jatuh pada Rabu (18/12/2024) ini. Hingga Hari Jadi Batam (HJB) ke-195 ini, sejumlah kemajuan dan perubahan signifikan sudah dirasakan, hingga Batam bertransformasi menjadi kota baru.
Perubahan Batam saat ini terbilang singkat, utamanya dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Pada kepemimpinan Muhammad Rudi yang banyak dikenal sebagai bapak pembangunan, ia dinilai sukses mengubah Batam maju dan sejahtera. Selama ia memimpin Batam sebagai Wali Kota maupun Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, sederet prestasi sudah diukir dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
Kemajuan Batam menjadi kado penting di momen HJB ini. Sejumlah pembangunan sudah dilakukan seperti pembangunan jalan yang lebar, bandara, dan pelabuhan sebagai akses keluar masuk Batam, masjid-masjid berdiri mewah. Pembangunan pun tak hanya di perkotaan saja, tapi juga sampai ke permukiman di pulau penyangga.
Tak hanya sukses di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, Kota Batam mampu tumbuh cemerlang. Ekonomi Batam tumbuh 4,75 persen pada 2021, kembali meningkat 6,84 persen pada 2022, dan 2023 meroket di angka 7,04 persen. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 ini, melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berada di angka 5,2 persen dan nasional di angka 5,05 persen.
Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam juga ikut terus melejit dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir, atau pada 2020, APBD Batam hanya di angka Rp2,5 triliun, meningkat pada 2021 di angka Rp2,9 triliun, 2022 Rp3,2 triliun, 2023 meningkat jadi Rp3,3 triliun. APBD Batam kembali meningkat pada 2024 di angka Rp3,8 triliun dan tahun 2025 mencapai Rp4,07 triliun.
Tak hanya itu, masih banyak prestasi-prestasi lainnya yang terukir untuk Kota Batam. Prestasi yang diukir mampu menjadikan Batam terus maju dan menjadi penyokong kemajuan ekonomi hingga pariwisata di Indonesia.
”Kemajuan Batam saat ini menjadi kado bagi masyarakat di momen HJB ke-195,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Rudi berharap, kemajuan Batam saat ini terus dipertahankan. Untuk itu, semua pihak harus menjaga pembangunan yang sudah berjalan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. ”Pilkada sudah selesai, jaga kekompakan dan teruslah bersatu menciptakan keamanan dan kenyamanan serta pembangunan di Kota Batam,” ujar Rudi.
“Warga Batam butuh hidup yang layak, kita jaga, kita kontrol apa yang baik dan sudah jalankan, jika ada yang tidak baik silakan sampaikan ke pemerintahan ke depan,” tambah Rudi.
Perayaan HJB ke-195
Pemerintah Kota (Pemko) Batam melibatkan masyarakat dalam memeriahkan HJB ke-195. Rangkaian HJB tahun ini sudah dimulai Kamis (12/12) hingga Kamis (18/12).
Rangkaian HJB ke-195 ini diawali dengan Ziarah ke Makam Zuriat Nong Isa di Nongsa. Ziarah ini sebagai bentuk penghormatan kepada Nong Isa, pemegang titah pemerintahan atau kerajaan pada 18 Desember 1829 Masehi.
Momentum historis perpindahan Raja Isa atau Nong Isa dari pusat Kerajaan Riau-Lingga ke Nongsa pada awal abad ke-19, telah menjadi titik-tolak penetapan hari jadi Batam.
Selain ziarah, rangkaian HJB ke-195 digelar Pawai Budaya pada Minggu, 15 Desember pukul 07.30 WIB. Pawai Budaya ini dipusatkan di kawasan Dataran Engku Putri, Batam Center.
Selain itu, pada hari puncaknya, pada 18 Desember 2024, digelar Upacara Hari Jadi Batam pada pagi hari, dilanjutkan Rapat Paripurna Istimewa, dan pada malam harinya digelar Malam Anugerah Batam Madani. Sepanjang rangkaian HJB, pegawai mengenakan pakaian Melayu.
”Selamat Hari Jadi Batam ke-195, Batam Baru Indonesia Maju,” ucap Rudi. (*)
Karim Benzema yang kini membela Al Ittihad Club berencana kembali ke Real Madrid. (AFP-OSCAR DEL POZO/AFP)
batampos – Karim Benzema dikabarkan akan pensiun pada akhir musim menjelang ulang tahunnya yang ke-37. Sebelumnya, pada tahun 2022, pemain Al Ittihad itu juga telah memutuskan untuk pensiun dari Timnas Prancis.
Keputusan Karim Benzema untuk pensiun juga bisa membuatnya kembali ke Real Madrid. Media Spanyol, Relevo mengabarkan bahwa ia berencana untuk kembali ke kota Madrid setelah gantung sepatu.
Melansir Talk Sport, Rabu (18/12), Los Blancos sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Karim Benzema untuk menjadikannya duta klub setelah dirinya pensiun. Kesepakatan tersebut terjadi setelah sang pemain mampu mencetak sepuluh gol dalam sepuluh pertandingan di Liga Pro Saudi musim ini.
Namun, Al Ittihad sebagai klub yang dibelanya saat ini berharap Karim Benzema tetap menyelesaikan kontraknya yang masih tersisa 18 bulan. Itu berarti, usianya sudah menginjak umur ke-38 tahun.
Bersama Real Madrid, Benzema telah menghabiskan kariernya selama 14 tahun. Ia berhasil mencetak 354 gol dalam 648 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa serta pemain dengan penampilan terbanyak keempat.
Kariernya juga sangat cemerlang bersama klub ibu kota Spanyol itu yang mampu meraih 25 trofi. Termasuk beberapa diantaranya mendapatkan lima gelar Liga Champions dan empat gelar Liga Spanyol. (*)
Direktur PT Multi Hanna Kreasindo Tbk, Alwi menunjukkan surat perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani bersama General Manager PT Bintan Inti Industrial Estate, Aditya Laksamana di Bintan Inti Executive Village pada Selasa, 17 Desember 2024. (Dokumen Pribadi untuk Batam Pos)
batampos – PT Multi Hanna Kreasindo Tbk bersama PT Bintan Inti Industrial Estate resmi menandatangani kerja sama strategis dalam penyediaan layanan pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berkelanjutan.
Acara penandatanganan dilakukan Selasa, 17 Desember 2024 di Bintan Inti Executive Village.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan tenant Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) berjalan sesuai standar peraturan perundangundangan yang berlaku, serta menciptakan ekosistem industri ramah lingkungan.
Direktur PT Multi Hanna Kreasindo Tbk, Alwi, menyampaikan, pihaknya sangat bangga dapat bermitra dengan PT Bintan Inti Industrial Estate dalam upaya mengelola limbah B3 secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
”Kerja sama ini mencerminkan komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung target industri hijau di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, General Manager PT Bintan Inti Industrial Estate, Aditya Laksamana, menambahkan, pihaknya menyambut baik kerja sama ini karena akan memberikan manfaat signifikan bagi operasional tenant.
Dengan dukungan PT Multi Hanna Kreasindo Tbk, PT. Bintan Inti Industrial Estate optimis pengelolaan limbah B3 di Kawasan BIE akan berjalan profesional, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Penandatanganan ini turut dihadiri oleh perwakilan tenant Kawasan Industri, antara lain PT Cedar Accessories, PT Bintan Industrial Estate, PT Sanden, PT Singatac, PT CCI, dan PT Bionesia Organic Foods.
Kehadiran mereka menunjukkan dukungan serta komitmen untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan limbah B3 yang bertanggung jawab.
Melalui kerja sama ini, PT Multi Hanna Kreasindo Tbk berkomitmen untuk memastikan seluruh proses pengelolaan limbah B3 mulai dari pengangkutan hingga pengolahan dilakukan secara aman dan profesional.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi role model bagi kawasan industri lain di Indonesia dalam menerapkan praktik pengelolaan limbah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, melestarikan lingkungan, serta mewujudkan industri yang berkelanjutan. (*)
Ilustrasi: Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) di forum pertemuan Menteri Kebudayaan di G20 di Brasil (8/11). Foto : Humas Kementerian Kebudayaan
batampos – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan awalnya disatukan dalam satu kementerian. Namun pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, keduanya secara resmi dipisah dengan harapan keduanya bidang tersebut dapat lebih tertangani dengan baik.
Namun sayangnya netizen justru menganggap aneh singkatan dari Kementerian Kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh Fadli Zon. Kemenkebud yang merupakan singkatan dari Kementerian Kebudayaan dianggap kurang pas oleh para pengguna media sosial.
Oleh karena itu, netizen pun kompak melayangkan kritikan meminta agar singkatan Kemenkebud diganti. Bukan sekedar mengkritik, sejumlah netizen pun memberikan opsi solusi untuk kebaikan Kementerian Kebudayaan ini ke depannya.
“Min, akronimnya ganti dong yang lebih enak, KEMENDAYA/ KEMENBUD jangan ada kebudnya, terdengar kurang pas,” kritik salah salah satu netizen.
“Bagus Logonya tapi akronimnya kureng. KEMENDAYA lebih terdengar masuk akal dan langsung ngeh kalau itu kementrian kebudayaan,” timpal yang lainnya.
Atas munculnya singkatan tersebut, netizen lain justru semakin tercerahkan menganggap singkatan yang saat ini dipakai Kementerian Kebudayaan memang kurang tepat atau mengganjal di hati. Mereka pun mendukung supaya Kementerian Kebudayaan mengganti akronimnya.
“Dukung akronim Kemendaya menjadi resmi, makasih mas/ mbak yang sudah mencetuskan ide ini,” komentar salah satu warganet.
“Ayo serukan dan suarakan KEMENKEBUD menjadi KEMENDAYA. Sebutan KEMENDAYA terasa indah dan puitis,” timpal yang lainnya.
Selain melayangkan kritikan soal singkatan, netizen juga menyoroti kehadiran logo baru Kementerian Kebudayaan. Mayoritas dari mereka menganggap logo barunya sangat keren.
“Filosofinya dalam dan luar biasa. Selamat buat logonya bro Wamen, keren pol,” komentar salah satu netizen.
“Sekelebat mirip logo IKJ, tapi pas ditegesin, wah ini beda. Cakeplah pokoknya,” timpal yang lainnya.
“Logo sudah oke. Tinggal akronim kemenkebud ini yang mengganjal.”
Mentri Ketenagakerjaan Yassierli (tengah) bersama Wakil Mentri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan didampingi didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan rombongan melakukan kunjungan di Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Bumi Lancang Kuning di Batuampar, Selasa (17/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Yassierli, bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meninjau Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Griya Pekerja Bumi Lancang Kuning di Kota Batam pada Selasa (17/12) sore. Kunjungan ini untuk melihat secara langsung fasilitas hunian yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya mendukung kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Usai berkeliling rusun dan melihat beberapa contoh kamar di rusun, Menaker Yassierli mengapresiasi program rusun sebagai terobosan nyata meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja. Keberadaan rusun bukan hanya memberikan tempat tinggal yang layak bagi pekerja, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas mereka.
“Dengan fasilitas seperti ini, para pekerja memiliki lingkungan yang lebih baik untuk hidup dan bekerja,” ujar Yassierli.
Menurut dia, pemerintah berkomitmen mendukung inisiatif serupa agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, ia mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan rusunawa, terutama terkait aspek kebersihan, keamanan, dan keselamatan para penghuni.
“Memelihara hunian dengan ribuan penghuni tentu bukan pekerjaan mudah. Kebersihan, keamanan, dan kenyamanan harus menjadi prioritas. Selain itu, ruang terbuka hijau dan penanganan isu sosial juga harus diperhatikan agar rusun ini menjadi tempat tinggal yang ideal,” tegasnya.
Dalam dialognya dengan penghuni rusun, Yassierli mendapatkan sejumlah masukan positif mengenai kenyamanan dan manfaat rusun ini. Namun, ia juga mencatat adanya sejumlah keluhan dari penghuni terkait kenaikan harga sewa. Salah satu penghuni, Muhidil, mengungkapkan kepuasannya tinggal di Rusun Griya Pekerja meski ada kenaikan biaya sewa.
“Tempat ini nyaman dan strategis, dekat dengan tempat kerja saya. Tapi tahun ini harga sewanya naik cukup signifikan. Tahun lalu masih Rp500 ribu per bulan untuk kamar di lantai empat, sekarang naik jadi Rp1 juta. Meski begitu, saya masih memilih tinggal di sini karena fasilitasnya cukup memadai,” ujar Muhidil.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa program pembangunan rusun pekerja ini akan terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Ia menyambut baik masukan dari Menaker dan memastikan pihaknya akan memperhatikan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan di rusunawa.
“Masukan dari Bapak Menteri menjadi perhatian kami. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan rusun ini agar menjadi tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Ke depan, kami juga akan memperluas program ini ke daerah lain, termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah,” ungkap Anggoro.
Anggoro menjelaskan, saat ini di Kepri terdapat tiga rusun pekerja yang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari ketiga rusun, terdapat 2000 lebih kamar yang diperuntukan khusus pekerja.Untuk memperluas program tersebut, ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan sewa jangka panjang.
“Model pembangunan rusun seperti ini sudah terbukti bermanfaat bagi pekerja. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis bisa menyediakan lebih banyak hunian layak yang terjangkau untuk tenaga kerja di seluruh Indonesia,” tambahnya. (*)
batampos – Kota Batam memasuki usianya ke-195 tahun yang perayaannya jatuh pada Rabu (18/12/2024) ini. Hingga Hari Jadi Batam (HJB) ke-195 ini, sejumlah kemajuan dan perubahan signifikan sudah dirasakan, hingga Batam bertransformasi menjadi kota baru.
