batampos– Ratusan pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Kepri yang berstatus honorer, merasa resah dengan nasib mereka kedepannya. Pasalnya, mereka dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Setidaknya terdapat sekitar 800 an orang honorer yang tidak lolos dalam seleksi PPPK tahap pertama. Mereka rata-rata sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.
“Kami mengabdi puluhan tahun. Keadilannya tidak ada, yang lulus malah THL (tenaga harian lepas) baru. Bukan kami (hoborer) iri ya,” kata Zulbahri, koordinator forum solidaritas R3 PPPK Tanjungpinang, Senin (6/1).
Forum solidaritas tersebut sengaja dibentuk untuk memperjuangkan nasib ratusan honorer Pemko yang diklaim tidak dihargai. Sehingga mencari keadilan, lantaran tidak ingin menjadi pegawai dengan status PPPK paruh waktu.
Ratusan honorer tersebut juga merasa heran, terkait Pemko Tanjungpinang yang hanya mengajukan kuota PPPK sebanyak 567 saja. Padahal, Pemerintah di ibu kota Provinsi Kepri itu memiliki ribuan tenaga honorer.
BACA JUGA: Tujuh Honorer Pemkab Anambas Gagal Lulus PPPK
“Mirisnya Pemko mengusulkan kuota (PPPK) tidak sesuai dengan jumlah honorernya. Apalagi ini ibu kota Provinsi Kepri,” tegasnya.
Hal itu pun menuai pertanyaan besar bagi kalangan honorer Pemko. Mereka pun meminta agar tidak menjadi PPPK paruh waktu, melainkan bekerja penuh waktu, seperti pegawai pemerintah pada umumnya.
Ratusan honorer yang tidak lulus PPPK ini juga sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tanjungpinang. Saat RDP mereka meminta dewan untuk mendesak Pemko, mencarikan solusi.
“Jadi kami mau ada kepastian, kapan menjadi paruh waktu dan mana juknisnya. Kita juga minta agar tidak paruh waktu,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I Tanjungpinang, Ade Angga menambahkan bahwa ratusan honorer yang tergabung dalam forum solidaritas R3 PPPK tersebut juga menyampaikan petisi saat RDP.
Petisi itu berisikan permintaan agar mereka, diakomodir menjadi PPPK penuh waktu. Ia menilai, formasi yang diajukan Pemko memang sedikit, dari jumlah tenaga honorer yang tersedia.
“Lalu adanya peserta yang lintas instansi. Ini menimbulkan persaingan lintas OPD. Padahal mereka sudah belasan tahun (mengabdi) tapi kalah dengan yang dari OPD lain dan masa mengabdinya di bawah mereka,” tegasnya.
“Kita juga langsung mengirim surat ke presiden, Ketua DPR, dan Menpan-Rb, agar honorer pemko tersebut dapat menjadi PPPK penuh waktu,” pungkasnya. (*)
Reporter: M Ismail
Artikel Ratusan Honorer Tak Lolos PPPK di Tanjungpinang Cari Keadilan pertama kali tampil pada Kepri.
