batampos – Indonesia berada di peringkat 115 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023, menurut BPSDM Kemendagri. Pencapaian ini belum menguntungkan bagi iklim investasi dalam negeri.

Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023. Posisi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperbaiki citra transparansi dan integritas di mata dunia internasional.

Persepsi korupsi yang tinggi dapat menghambat masuknya investasi asing dan domestik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi target pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai pusat industri dan manufaktur terkemuka di Asia Tenggara.

Kepala BPSDM Kemendagri, Dr Sugeng Hariyono, menyoroti bahwa capaian ini belum menguntungkan, terutama bagi iklim investasi di Indonesia.

Baca Juga: Pelaku Penyalahgunaan Barang Bukti Sabu Personel Sat Narkoba Polresta Barelang, Kompolnas: Layak Dipenjara Seumur Hidup

“Ini (indeks persepsi korupsi) tentu tidak menguntungkan, karena ini yang jadi tolak ukur investor,” ujar Sugeng, di Batam, Senin (7/10) malam.

Indeks Persepsi Korupsi merupakan salah satu indikator penting yang dipertimbangkan oleh para investor global sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Semakin tinggi skor sebuah negara, semakin rendah tingkat persepsi korupsi yang ada, dan hal ini dianggap menguntungkan bagi iklim bisnis serta investasi.

Selain indeks korupsi, Sugeng juga menyinggung kemajuan Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business), yang saat ini berada di peringkat 73 dari 190 negara. Menurutnya, penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi langkah besar yang diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Indeks kemudahan berusaha, alhamdulillah sudah terbit UU Cipta Kerja. Itu adalah ikhtiar kita. Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan investasi menggunakan UU Cipta Kerja,” ujar dia.

Meski demikian, Sugeng mengakui bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini masih terletak pada upaya pemberantasan korupsi yang mempengaruhi persepsi global terhadap negara.

Baca Juga: APINDO Batam Serukan Kepatuhan Pajak Sektor Perhotelan, Minta Pemerintah Lebih Fleksibel

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencatat, realisasi PMA sepanjang Januari hingga Maret 2024 di Batam mencapai USD 382,20 juta atau setara Rp5,73 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi pada kuartal pertama tahun 2023 lalu yang hanya sebesar USD 174,063 juta atau senilai Rp2,61 triliun.

Pertumbuhan nilai realisasi PMA tersebut tidak terlepas dari perkembangan beberapa sektor industri di Batam. Terutama industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam yang kembali mendominasi sepanjang Triwulan I 2024 dengan nilai USD 151,68 juta atau Rp2,275 triliun.

Peningkatan investasi turut digalakkan oleh otorita Batam. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengapresiasi kerja keras seluruh pihak atas pencapaian positif tersebut. BP Batam dan seluruh komponen daerah berhasil menjaga iklim investasi dan situasi kondusif Kota Batam sehingga para investor pun merasa aman.

“Jika keamanan dan kenyamanan investor terjamin, maka investasi akan berjalan lancar. Mari kita terus menjaga kondisi ini agar ekonomi Batam bangkit dan memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat,” ujarnya dalam rilis pers BP Batam, Rabu (17/7) lalu.

Baca Juga: Terbukti Banyak Berbuat untuk Rakyat, Warga Batam Ingin Ansar Ahmad Lanjut Pimpin Kepri

Rudi optimistis, nilai investasi di Batam pun akan terus meningkat dengan hadirnya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat. Dengan harapan, PSN yang ada mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan nilai investasi ke depannya.

“Investasi yang hadir kita harapkan mampu mendukung peningkatan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, butuh kolaborasi dari seluruh pihak agar produksi yang ada saat ini berjalan lancar dan maksimal,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Kabar mengenai sejumlah ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Batam, yang terlibat dugaan pelanggaran netralitas pegawai di Pilkada, telah sampai ditelinga Pjs Wali Kota Batam, Andi Agung.

Andi Agung menyebut, bahwa ia telah menyampaikan kepada seluruh ASN dan pegawainya untuk menjaga netralitas selama Pilkada. Namun sayang, sejumlah anggotanya mengindahkan aturan itu.

Pemko Batam telah mengeluarkan surat tertulis melalui Sekretaris Daerah (Sekda) yang memuat perihal netralitas ASN tersebut. Surat itu diterbitkan pada 1 Agustus lalu.

Baca Juga: Diduga Langgar Aturan ASN, Lurah Sei Pelunggut Sagulung Terancam Dipecat

“Selaku Pjs, tugas saya bagaimana menjaga netralitas ASN dalam Pilkada ini. Selanjutnya memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar,” kata dia, Selasa (8/10).

Untuk ASN yang terbukti terlibat, katanya, ada banyak saksi yang menunggu. Mulai dari pemotongan tunjangan, penurunan pangkat, sampai pada pemberhentian secara tidak hormat.

Isu yang berkembang saat ini, memang ada beberapa ASN yang diduga terlibat, bahkan sudah ada yang terbukti. Namun, Andi Agung belum menerima informasi secara tertulis mengenai itu dari Bawaslu Batam.

Pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) pun telah dia panggil untuk memastikan apakah surat dari Bawaslu perihal tersebut telah masuk atau belum. Nanti, jika benar, maka semua akan diserahkan sepenuhnya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Saya sudah panggil tadi kepala BKD-SDM, apakah ada surat dari Bawaslu, tapi belum ada. Kalau ada temuan seperti itu biasanya diteruskan ke BKN. Kemudian kita menunggu rekomendasi BKN, dan nanti ditindaklanjuti PPK,” katanya.

Baca Juga: KPU Kota Batam Mulai Cetak Surat Suara Pilkada 2024

Sebelumnya, Lurah Sei Pelunggut, Sagulung, Batam, berinisial RA, telah terbukti melanggar aturan netralitas ASN di Pilkada Batam. Prosesnya sudah dilakukan dan ditetapkan oleh Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran.

“Kemarin sudah (keputusan) diambil pada saat pleno. RA pun mengakui rekaman itu adalah suaranya,” demikian disampaikan oleh Anggota Bawaslu Batam, Zainal Abidin, Senin (7/10). .

Bawaslu Batam pun sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk sanksi atas pelanggaran tersebut. Surat itu diteruskan langsung ke BKN. Sementara itu, pihaknya tidak melakukan tindakan apapun.

Kata Zainal, Bawaslu Batam fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut. Sanksinya merupakan wewenangnya dari instansi terkait di pemerintahan.

Hingga saat ini, sudah ada enam laporan pelanggaran Pilkada yang masuk ke Bawaslu Batam. Tiga laporan merupakan laporan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh oknum ASN di lingkup Pemko Batam. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Penggunaan metode transaksi pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tengah berkembamg pesat di era digital saat ini. Namun nyatanya tak sedikit keluhan dan kendala transaksi dengan scan barcode tersebut dialami oleh pelaku usaha, baik UMKM maupun restoran dan sejenisnya.

Salah satu pelaku usaha kedai kopi di Batamcenter, Batamkota, mengakui menggunakan sistem pembayaran QRIS ada plus dan minusnya. Keunggulan dari transaksi tersebut memudahkan konsumen ketika tidak membawa uang cash dan bisa melayani beberapa layanan pembayaran digital seperti mobile banking dan e-Wallet.

“Tapi kendalanya kalau konsumen jaringannya kurang baik atau sering kali transaksi itu batal dan ketika dicoba berulang kali baru bisa berhasil, namun status pembayaran berhasil tersebut ada beberapa kali tidak masuk ke rekening dan ini yang menjadi kendala sebenarnya,” kata salah satu karyawan kedai kopi, Nico, Selasa (8/10).

Baca Juga: Penggunaan Gas 3 Kg Tidak Tepat Sasaran, DPRD Batam Minta Sanksi yang Lebih Tegas

Pengalaman serupa juga dialami pedagang bazaar UMKM, di salah satu titik di kota Batam yang menyebutkan kendala transaksi batal memang tidak sering kali terjadi namun ada beberapa dan ini bisa merugikan para pedagang yang sudah mengubah layanan pembayaran agar mempermudah pembeli.

“Iya seperti itu kami juga bingung mau mengadu kepada pihak bank namun lain sisi kami tidak ada cukup waktu untuk mengurus hal tersebut karena kalau dihitung transaksi yang berhasil dan gagal lebih banyak berhasilnya,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, pihak Bank Indonesia Kepri menjeleskan QRIS ialah nomor rekening yang diubah dalam bentuk QR barcode. Apabila ada kendala dari bank bisa di-crosscek ke pihak bank terkait dengan sistemnya mereka. Bank Indonesia hanya mengatur kanalnya secepat dan senyaman mungkin memudahkan transaksi.

Baca Juga: Target 1.000 UMKM di 2025, Dinas Koperasi Batam Siapkan Bantuan Modal Rp 20 Juta

Karena QRIS itu adalah rekening yang diubah dalam betul QR code sehingga memudahkan masyarakat tidak perlu lagi menghafal nomor rekening dengan perkembangan digital saat ini. Dalam catatan Bank Indonesia Kepri pengguna transaksi QRIS di Kepri terus meningkat.

Sementara itu, kantor cabang Bank Mandiri di Batam menyebut jika ranah keluhan pelaku usaha UMKM tersebut bisa di hubungi langsung melalui layanan call center untuk informasi lebih lanjut. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Selamat alias Along, seorang pengusaha di Batam dinilai terbukti oleh jaksa telah melanggar UU IT karena menyebar gambar kekasih yang jadi selingkuhannya. Atas perbuataanya itu, Along dituntut dengan satu tahun dan enam bulan hukuman penjara.

Sebelum sidang, majelis hakim yang dipimpin Welly Irdianto menanyakan kesehatan terdakwa, yang dijawab oleh Along dalam kondisi sehat. Hakim Welly pun kemudian membuka persidangan dengan ketuk palu dan menyatakan sidang tersebut tertutup untuk umum.

“Sidang atas nama terdakwa Selamat dibuka dan tertutup untuk umum,” ujar Welly, Selasa (8/10).

Baca Juga: Tahu CCTv yang Tidak Aktif, Taufik Berhasil Curi Uang ATM Rp 1,1 Miliar

Usai membuka sidang, jaksa menjelaskan bahwa perbuataan terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah melanggar UU IT dengan menyebar gambar atau foto berbau asusila.

Hal memberatkan terdakwa karena telah membuat malu keluarga dan korban. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yakni menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi.

“Tuntutan hukuman 1 tahun dan enam bulan,” ujar jaksa.

Begitu juga dengan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan akan menyampaikan pembelaan dalam nota pledoi. sidang pembelaan dijadwalkan hakim pekan depan.

Baca Juga: Terdampak Pengembangan Properti, Wisata Perkebunan Marina Terancam Menghilang

“Kami akan sampaikan pembelaan minggu depan atas tuntutan itu,” ujar PH Along.

Diketahui, Along dan korban menjalin hubungan asmara meski sudah memiliki masing-masing pasangan. Hubungan itu terjalin lantaran merasa saling nyaman hingga akhirnya mengirim foto dan video seksi.

Seiring berjalannya waktu, keduanya pun sempat cekcok, hingga Along menyebar tangkapan gambar dari video seksi sang kekasih. Gambar tersebut dikirim ke keluarga sang kekasih karena kesal. Hal itu kemudian membuat keluarga korban terutama sang suami marah dan melaporkan Along ke polisi. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang mencatat terjadinya penurunan pelanggaran kendaraan sejak sepekan belakangan. Dari kegiatan cipta kondisi pelan lalu, polisi menindak 76 unit motor.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta Barelang, Iptu Yelvis Oktaviano mengatakan pada akhir pekan Polresta Barelang dan jajaran biasanya menindak motor mencapai 150 unit per pekannya.

“Dengan adanya kegiatan cipkon yang terus dilakukan, tentunya akan memberikan efek jera dan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran lalulintas lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Pemko Batam Pasang 2 Unit CCTV di Sei Temiang

Ia menjelaskan dalam dua bulan ini sudah mengamankan 1.281 motor ke Mapolresta Barelang. Dari keseluruhan, 1.218 motor sudah diambil oleh pemiliknya.

“Pelanggar paling banyak itu anak yang muda sudah lulus sekolah. Kemudian pelajar,” katanya.

Yelvis menambahkan pihaknya akan terus melakukan operasi cipkon tersebut. Hingga kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas meningkat, dan Batam bebas dari penggunaan knalpot brong.

“Kegiatan cipkon ini akan terus kta lakukan. Ini sesuai arahan Bapak Kapolresta,” tegasnya.

Baca Juga: Cabuli Bocah 5 Tahun, Mantan Napi Divonis 9 Tahun Penjara

Diketahui, pengendara yang ditindak harus membayar denda tilang melalui sistem BRIVA di BRI. Kemudian wajib menunjukkan bukti transfer dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama.

Sedangkan untuk pelajar, saat pengambilan kendaraan wajib didampingi oleh orangtua. Seluruh kendaraan yang ditindak kemudian dibawa ke Mapolresta Barelang. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri