batampos – Insiden pencemaran laut di perairan Dangas, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, memunculkan tanda tanya besar. Kapal LCT Mutiara Garlip Samudra dilaporkan miring hingga karam di dekat pantai dan menumpahkan limbah ke laut, meski kapal tersebut disebut baru selesai menjalani perawatan dan dinyatakan layak laut.

Pihak perusahaan mengklaim kejadian tersebut sebagai musibah alam. Namun publik mempertanyakan kelayakan teknis kapal, terutama setelah muncul pengakuan adanya ruang terbuka pada badan kapal yang memungkinkan air masuk.

Kuasa hukum kapal, Erlan Jaya Putra, mengatakan kapal milik PT Mutiara Haluan Samudra dan PT Jagar Prima Nusantara itu tidak mengalami kelalaian teknis. Menurutnya, insiden dipicu kondisi cuaca ekstrem.

Baca Juga: Perdana di Kepri 2026, RSBP Batam Tangani Penyakit Jantung Bawaan Dewasa Tanpa Bedah Terbuka

“Kapal selesai perawatan. Kejadiannya karena situasi alam, angin utara cukup kuat sehingga kapal miring ke arah Pantai Dangas,” kata Erlan saat dihubungi Batam Pos, Minggu (8/2) sore.

Meski demikian, Erlan mengakui adanya ruang terbuka di badan kapal. Pernyataan ini justru memantik sorotan baru terkait standar keselamatan dan kelayakan kapal pascaperawatan.

“Memang ada ruang terbuka sehingga air masuk. Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Ini murni musibah,” ujarnya.

Sementara itu, dampak pencemaran telah dirasakan langsung oleh nelayan. Aktivitas melaut terganggu, dan ekosistem pesisir terancam tercemar.

Erlan menyatakan perusahaan siap bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada nelayan terdampak. Namun hingga kini, belum ada kepastian nilai maupun jadwal pembayaran.

“Kami siap bertanggung jawab. Jika ada nelayan yang tidak bisa melaut, akan diberikan kompensasi. Saat ini masih dalam proses pendataan,” katanya.

Baca Juga: Jelang Berangkat, Kemenhaj Batam Tegaskan Wukuf Arafah Inti Haji

Terkait besaran ganti rugi, Erlan menyebut perusahaan belum dapat memastikan angka karena masih menunggu hasil pendataan dan musyawarah dengan warga.

Di sisi lain, klaim asuransi senilai Rp5 miliar mulai menjadi sorotan publik. Nilai tersebut dinilai belum tentu sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan dan dampak ekonomi jangka panjang.

“Kalau soal asuransi, kami masih konfirmasi ke pihak asuransi. Fokus kami saat ini penanganan dampak,” ujar Erlan.

Sorotan juga datang dari DPRD Kota Batam. Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Rudi, menyebut pihaknya telah memanggil seluruh pemangku kepentingan dalam rapat dengar pendapat. Bahkan, DPRD mengusulkan pembekuan sementara operasional perusahaan.

“Usulan pembekuan ada. Tapi tentu harus dikoordinasikan dengan KLHK. Tidak bisa gegabah,” kata Rudi.

Ia menegaskan DPRD akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Ini bukan hanya soal satu kapal, tapi menyangkut ekosistem laut dan nasib nelayan di Dangas,” tegasnya.

Rudi juga mempertanyakan klaim asuransi Rp5 miliar yang disampaikan perusahaan. “Kami belum tahu dasar perhitungannya. Semua harus dibuka secara transparan,” ujarnya.

Sementara itu, pemerhati lingkungan sekaligus pendiri Akar Bhumi Indonesia (ABI), Hendrik Hermawan, menilai dampak pencemaran laut di Dangas berpotensi berlangsung lama.

Menurut Hendrik, pencemaran lingkungan—baik disengaja maupun tidak—memiliki konsekuensi hukum berbeda. Namun yang paling mendesak saat ini adalah pemulihan lingkungan dan perhitungan kerugian secara menyeluruh.

“Tim Gakkum dan DLH sudah turun sejak minggu lalu. Sekarang yang penting memastikan proses pemulihan berjalan dan kerugian dihitung secara objektif,” ujarnya.

Ia menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar kerugian nelayan, tetapi juga kerusakan ekosistem laut dan masyarakat pesisir secara luas.

Hendrik mengingatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar kuat dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan.

Baca Juga: Transportasi AirFish Dinilai Dapat Mendongkrak Pariwisata dan Bisnis Batam

“Semua kerugian bisa dihitung, baik melalui sanksi administratif, denda, maupun gugatan perdata,” katanya.

Ia menambahkan pemulihan ekosistem laut bukan perkara singkat. “Kalau mangrove yang rusak, pemulihannya bisa tiga sampai lima tahun. Untuk laut, juga bisa di atas lima tahun,” jelasnya.

Terkait klaim asuransi Rp5 miliar, Hendrik menegaskan nilai tersebut harus diuji secara ilmiah oleh tim ahli independen yang diturunkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Yang berwenang menghitung kerugian adalah tim ahli kementerian, bukan perusahaan. Jadi klaim Rp5 miliar itu harus diuji secara objektif,” tegasnya. (*)

Artikel Kapal Baru Dirawat tapi Cemari Laut Dangas, Klaim Asuransi Rp5 Miliar Disorot pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Insiden pencemaran laut di perairan Dangas, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, memunculkan tanda tanya besar. Kapal LCT Mutiara Garlip Samudra dilaporkan miring hingga karam di dekat pantai dan menumpahkan limbah ke laut, meski kapal tersebut disebut baru selesai menjalani perawatan dan dinyatakan layak laut.

Pihak perusahaan mengklaim kejadian tersebut sebagai musibah alam. Namun publik mempertanyakan kelayakan teknis kapal, terutama setelah muncul pengakuan adanya ruang terbuka pada badan kapal yang memungkinkan air masuk.

Kuasa hukum kapal, Erlan Jaya Putra, mengatakan kapal milik PT Mutiara Haluan Samudra dan PT Jagar Prima Nusantara itu tidak mengalami kelalaian teknis. Menurutnya, insiden dipicu kondisi cuaca ekstrem.

Baca Juga: Perdana di Kepri 2026, RSBP Batam Tangani Penyakit Jantung Bawaan Dewasa Tanpa Bedah Terbuka

“Kapal selesai perawatan. Kejadiannya karena situasi alam, angin utara cukup kuat sehingga kapal miring ke arah Pantai Dangas,” kata Erlan saat dihubungi Batam Pos, Minggu (8/2) sore.

Meski demikian, Erlan mengakui adanya ruang terbuka di badan kapal. Pernyataan ini justru memantik sorotan baru terkait standar keselamatan dan kelayakan kapal pascaperawatan.

“Memang ada ruang terbuka sehingga air masuk. Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Ini murni musibah,” ujarnya.

Sementara itu, dampak pencemaran telah dirasakan langsung oleh nelayan. Aktivitas melaut terganggu, dan ekosistem pesisir terancam tercemar.

Erlan menyatakan perusahaan siap bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada nelayan terdampak. Namun hingga kini, belum ada kepastian nilai maupun jadwal pembayaran.

“Kami siap bertanggung jawab. Jika ada nelayan yang tidak bisa melaut, akan diberikan kompensasi. Saat ini masih dalam proses pendataan,” katanya.

Baca Juga: Jelang Berangkat, Kemenhaj Batam Tegaskan Wukuf Arafah Inti Haji

Terkait besaran ganti rugi, Erlan menyebut perusahaan belum dapat memastikan angka karena masih menunggu hasil pendataan dan musyawarah dengan warga.

Di sisi lain, klaim asuransi senilai Rp5 miliar mulai menjadi sorotan publik. Nilai tersebut dinilai belum tentu sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan dan dampak ekonomi jangka panjang.

“Kalau soal asuransi, kami masih konfirmasi ke pihak asuransi. Fokus kami saat ini penanganan dampak,” ujar Erlan.

Sorotan juga datang dari DPRD Kota Batam. Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Rudi, menyebut pihaknya telah memanggil seluruh pemangku kepentingan dalam rapat dengar pendapat. Bahkan, DPRD mengusulkan pembekuan sementara operasional perusahaan.

“Usulan pembekuan ada. Tapi tentu harus dikoordinasikan dengan KLHK. Tidak bisa gegabah,” kata Rudi.

Ia menegaskan DPRD akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Ini bukan hanya soal satu kapal, tapi menyangkut ekosistem laut dan nasib nelayan di Dangas,” tegasnya.

Rudi juga mempertanyakan klaim asuransi Rp5 miliar yang disampaikan perusahaan. “Kami belum tahu dasar perhitungannya. Semua harus dibuka secara transparan,” ujarnya.

Sementara itu, pemerhati lingkungan sekaligus pendiri Akar Bhumi Indonesia (ABI), Hendrik Hermawan, menilai dampak pencemaran laut di Dangas berpotensi berlangsung lama.

Menurut Hendrik, pencemaran lingkungan—baik disengaja maupun tidak—memiliki konsekuensi hukum berbeda. Namun yang paling mendesak saat ini adalah pemulihan lingkungan dan perhitungan kerugian secara menyeluruh.

“Tim Gakkum dan DLH sudah turun sejak minggu lalu. Sekarang yang penting memastikan proses pemulihan berjalan dan kerugian dihitung secara objektif,” ujarnya.

Ia menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar kerugian nelayan, tetapi juga kerusakan ekosistem laut dan masyarakat pesisir secara luas.

Hendrik mengingatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar kuat dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan.

Baca Juga: Transportasi AirFish Dinilai Dapat Mendongkrak Pariwisata dan Bisnis Batam

“Semua kerugian bisa dihitung, baik melalui sanksi administratif, denda, maupun gugatan perdata,” katanya.

Ia menambahkan pemulihan ekosistem laut bukan perkara singkat. “Kalau mangrove yang rusak, pemulihannya bisa tiga sampai lima tahun. Untuk laut, juga bisa di atas lima tahun,” jelasnya.

Terkait klaim asuransi Rp5 miliar, Hendrik menegaskan nilai tersebut harus diuji secara ilmiah oleh tim ahli independen yang diturunkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Yang berwenang menghitung kerugian adalah tim ahli kementerian, bukan perusahaan. Jadi klaim Rp5 miliar itu harus diuji secara objektif,” tegasnya. (*)

Artikel Kapal Baru Dirawat tapi Cemari Laut Dangas, Klaim Asuransi Rp5 Miliar Disorot pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ribuan pekerja industri bersama masyarakat turun ke jalan untuk mengampanyekan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam peringatan Bulan K3 Nasional ke-56 Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan jalan sehat massal digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri di lapangan bola kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk, Minggu (8/2) pagi.

Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian Bulan K3 Nasional di Kepri yang berlangsung sejak awal Februari. Bulan K3 sendiri diperingati setiap tahun pada 12 Januari hingga 12 Februari sebagai momentum meningkatkan kesadaran penerapan K3 di seluruh sektor kerja.

Sekitar 3.000 peserta ambil bagian dalam kegiatan ini. Peserta berasal dari berbagai perusahaan di kawasan industri Muka Kuning serta masyarakat umum. Panitia juga menyiapkan beragam hadiah, dengan hadiah utama perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Baca Juga: BP Batam Pacu Percepatan Pengelolaan Sampah, Siapkan Skema Kemitraan hingga WTE

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kepri, Diki Wijaya, mengatakan jalan sehat tersebut merupakan rangkaian akbar Bulan K3 yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau.

“Alhamdulillah, hari ini menjadi rangkaian puncak. Sebelumnya kegiatan Bulan K3 sudah kita mulai sejak tanggal 5, dan hari ini dilanjutkan dengan jalan santai yang dibuka langsung oleh Gubernur,” ujar Diki kepada Batam Pos usai kegiatan.

Ia menyebut antusiasme peserta sangat tinggi dengan jumlah kehadiran mencapai sekitar tiga ribu orang. “Hadiah utamanya adalah ibadah umrah dan insyaallah akan diberangkatkan minggu depan,” katanya.

Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, peringatan Bulan K3 ini menjadi sarana kampanye keselamatan kerja di tengah masih tingginya angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor industri dan manufaktur di Batam dan wilayah Kepri.

“Inilah media yang kami bangun untuk mengingatkan semua pihak. Bulan K3 berlangsung dari 12 Januari sampai 12 Februari, dan kami mengimbau seluruh pelaku usaha benar-benar menjalankan prinsip K3. Target kita jelas, yaitu nol insiden kecelakaan kerja,” tegas Diki.

Baca Juga: Kemenkes Dukung Pengembangan Layanan Prioritas di RSBP Batam

Ia menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan K3 tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan dunia industri.

“Jika terjadi kecelakaan kerja, sering kali disebabkan kelalaian, kurangnya verifikasi, atau kompetensi pekerja yang belum memadai. Karena itu kami terus meningkatkan literasi dan pemahaman K3, baik kepada pekerja maupun perusahaan,” jelasnya.

Menurut Diki, komitmen penerapan K3 menjadi sangat penting bagi sektor-sektor berisiko tinggi, seperti galangan kapal, konstruksi, dan industri berat yang banyak beroperasi di Batam dan Kepulauan Riau.

Terkait strategi pengawasan, Disnaker Kepri telah menjalankan berbagai langkah konkret, mulai dari sosialisasi, seminar, pembaruan data, hingga audit dan investigasi kecelakaan kerja.

“Semua upaya itu terus berjalan. Harapannya, dengan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, angka kecelakaan kerja bisa ditekan dan keselamatan tenaga kerja semakin membaik,” tutup Diki. (*)

Artikel Ribuan Pekerja Kampanyekan Nol Kecelakaan Kerja di Bulan K3 Nasional 2026 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Waktu tempuh perjalanan Singapura–Batam yang selama ini mengandalkan feri konvensional berpeluang dipangkas signifikan. Moda transportasi laut berkecepatan tinggi bernama AirFish disiapkan sebagai alternatif baru untuk konektivitas lintas negara tersebut.

AirFish merupakan wahana laut yang melaju melayang di atas permukaan air. Rencana pengoperasiannya diumumkan oleh ST Engineering AirX, usaha patungan perusahaan teknologi Singapura ST Engineering dengan startup Peluca, bersama operator feri BatamFast, pada ajang Singapore Airshow 2026 awal Februari lalu. Rute Singapura–Batam ditargetkan mulai beroperasi pada paruh kedua 2026, setelah seluruh persetujuan regulasi dan sertifikasi rampung.

Menanggapi rencana itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, menyebut pembahasan mengenai moda transportasi tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Baca Juga: Jelang Berangkat, Kemenhaj Batam Tegaskan Wukuf Arafah Inti Haji

“Rencana ini sudah dibicarakan sejak sekitar 2022. Waktu itu sudah ada pembahasan di Pemko Batam, BP Batam, hingga Kementerian Perhubungan,” ujar Ardiwinata.

Ia menjelaskan, pada tahap awal moda ini lebih dikenal dengan istilah seaplane, meski secara konsep memiliki kesamaan dengan AirFish yang kini diperkenalkan.

“Jenisnya mungkin berbeda, tapi konsepnya sama, yakni transportasi laut berkecepatan tinggi yang melayang di atas permukaan air,” katanya.

Menurut Ardiwinata, pengoperasian AirFish akan melibatkan banyak pihak dan sebelumnya juga sempat diwacanakan untuk uji coba. Batam dinilai memiliki potensi sekaligus kesiapan untuk pengembangan transportasi jenis tersebut.

Di wilayah Kepulauan Riau, konsep transportasi serupa sebenarnya sudah diterapkan, seperti penggunaan pesawat amfibi di kawasan Pulau Bawah, Kabupaten Kepulauan Anambas, meski dengan wahana berbeda.

“Secara konsep ini sangat menarik. Waktu tempuhnya bisa sekitar 25 menit saja, dengan kapasitas 8 hingga 10 penumpang. Jadi memang bukan transportasi massal,” jelasnya.

Baca Juga: Kemenkes Dukung Pengembangan Layanan Prioritas di RSBP Batam

Dari sisi infrastruktur, pembangunan dermaga dinilai tidak terlalu kompleks karena dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dengan sejumlah penyesuaian. Namun demikian, aspek perizinan lintas negara menjadi tantangan utama yang masih memerlukan kajian mendalam.

“Yang paling krusial tetap soal perizinan dan regulasi internasional,” kata Ardiwinata.

Pemerintah Kota Batam menyambut positif rencana pengoperasian AirFish karena dinilai sejalan dengan visi Batam sebagai kota pariwisata dan pusat kegiatan bisnis. Ardiwinata menilai, kehadiran moda ini memperkuat unsur aksesibilitas, salah satu dari tiga syarat utama kota pariwisata selain amenitas dan atraksi.

“Akses itu mencakup laut, udara, dan konektivitas. Kehadiran transportasi seperti AirFish tentu menambah daya tarik Batam,” ujarnya.

Ia juga menilai AirFish berpotensi besar mendukung sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) serta perjalanan bisnis, sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong investasi.

Terkait kemungkinan kerja sama lintas negara antara perusahaan Singapura dan BatamFast, Ardiwinata menyebut hal tersebut sangat memungkinkan selama sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kalau membuka jalur lintas negara, tentu melibatkan dua negara. Mekanismenya seperti saat membuka jalur Ro-Ro Batam–Johor,” tegasnya.

Ia pun menepis kekhawatiran bahwa kehadiran AirFish akan mengganggu pelaku usaha transportasi laut lainnya. Menurutnya, kapasitas AirFish yang terbatas justru menyasar segmen tertentu.

Baca Juga: Perdana di Kepri 2026, RSBP Batam Tangani Penyakit Jantung Bawaan Dewasa Tanpa Bedah Terbuka

“Ini bukan transportasi massal. Sangat cocok untuk segmen MICE dan perjalanan bisnis,” katanya.

Sesuai rencana, AirFish Voyager akan melayani rute dari Terminal Feri Tanah Merah, Singapura, menuju Batam. BatamFast akan menyewa dan mengoperasikan satu unit AirFish yang mampu menempuh perjalanan sekitar 25 menit, lebih cepat dibandingkan feri konvensional yang memakan waktu sekitar 45 menit.

Selain Singapura–Batam, AirFish juga berpotensi dikembangkan untuk rute lain di Asia Tenggara, seperti Bintan, Pulau Bawah, Telunas, Tioman, hingga kebutuhan evakuasi medis dan kondisi darurat. (*)

Artikel Transportasi AirFish Dinilai Dapat Mendongkrak Pariwisata dan Bisnis Batam pertama kali tampil pada Metropolis.