Senin, 8 Juni 2026
Beranda blog Halaman 2621

Bayar Rp 14 Juta untuk ke Malaysia, Pengiriman PMI Ilegal Melalui Batam Digagalkan

0
KOnferensi pers pengungkapan kasus pengiriman PMI secara ilegal. F.Yofi Yuhendri/Batam Pos

batampos – Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) menggagalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari Batam.

Korban yang akan dipekerjakan ke Malaysia tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Rakyat Sagulung menggunakan speed boat.

Kasubdit Patroliair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Dadan mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi adanya kegiatan ilegal di pelabuhan tersebut.

“Dari informasi itu ditindaklanjuti peran inteligen Koamandan Kapal Polisi (KP) Bharata. Kita sudah 3 bulan melakukan penyelidikan,” ujarnya di Pelabuhan Makobar, Batuampar, Rabu (11/12).

Baca Juga: PPA Kepri Catat Ada 9 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pelaku Orang Terdekat

Dari pengungkapan ini, polisi menyelamatkan 4 orang korban yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tidak memilikj dokumen resmi atau hanya mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain mengamankan korban, polisi turut menangkap seorang pria berinisial S. Ia merupakan pengurus korban di Batam yang bertugas mengantarkan calon PMI ke Pelabuhan Sagulung. Untuk mengantarkan korban, S diupah oleh J senilai Rp 1 juta.

“Yang memberangkatkan dari NTB dengan yang mengantarkan korban ke pelabuhan ini beda lagi orangnya,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan untuk berangkat ke Malaysia, korban diminta bayaran antara Rp 13-14 juta per orangnya. Uang tersebut ditransfer ke seorang yang baru mereka kenal.

“Ini jaringan yang sudah terorganisir. Kita masih melakukan penyelidikan siapa pemodalnya,” ungkap Dadan.

Baca Juga: Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Kabil

Dadan menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penindakan aktivitas ilegal di Perairan perbatasan Indonesia, khususnya Kepri. Hal ini sesuai intruksi Presiden, Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Komandan Kapal KP Bharata Baharkam Mabes Polri, Kompol Ronaldo Marpaung menambahkan dari hasil penyelidikan pengiriman PMI ilegal ini menggunakan jaringan terputus.

“Para korban ini berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda disetiap titik yang ditentukan,” katanya.

Sementara Mahyudin, salah seorang CPMI ilegal mengaku akan dipekerjakan di Malaysia di kebun sawit. Ia dijanjikan dengan upah yang tinggi.

Baca Juga: Pemko Batam Pastikan Stok Pangan Stabil dan Keamanan Terjamin Selama Nataru

“Di kampung saya hanya bertani dengan gaji Rp 30-80 ribu perhari,” ujar pria 42 tahun ini.

Ia mengaku biaya berangkat ke Malaysia tersebut diperoleh dengan cara meminjam ke keluarga dan menggadaikan motor milik saudaranya.

“Niatnya kalau sudah ada uang akan diganti. Karena sama keluarga dikasih pinjaman,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Bayar Rp 14 Juta untuk ke Malaysia, Pengiriman PMI Ilegal Melalui Batam Digagalkan pertama kali tampil pada Metropolis.

Australia Akan Jamu Timnas Indonesia di Stadion Sepak Bola Sydney

0
Timnas Indonesia saat lawan Australia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Instagram/@timnasindonesia)

batampos – Federasi Sepak Bola Australia memastikan tim nasional Australia akan menghadapi Indonesia di Stadion Sepak Bola Sydney, Sydney, New South Wales, pada laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 20 Maret 2025, dikutip dari Antara.

“Sydney menjadi tempat terjadinya beberapa momen ikonik dalam sejarah timnas Australia. Kami sangat bahagia dapat membawa timnas Australia kembali ke kota ini,” kata CEO Federasi Sepak Bola Australia James Johnson dalam laman timnas Australia, Rabu (11/12).

Menurut Johnson, sambutan masyarakat Kota Sydney dan negara bagian New South Wales untuk Socceroos selalu luar biasa.

“Stadion ini menjanjikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada siapa pun yang datang untuk mendukung Socceroos pada laga kualifikasi yang penting ini,” tutur Johnson.

Pertandingan menghadapi Indonesia akan menjadi laga pertama Australia di Stadion Sepak Bola Sydney setelah stadion ini direnovasi. Terakhir kali Australia bertanding di sana pada Maret 2017 ketika menang 2-0 atas Uni Emirat Arab pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018.

Kembalinya Australia ke stadion itu disambut baik oleh skuad Socceroos, termasuk pelatih Tony Popovic.

Tony yang lahir di Sydney memang memulai petualangan sepak bola profesionalnya di kota itu bersama klub Sydney United mulai 1989.

“Itu menjadi momen spesial untuk saya, keluarga dan teman-teman dekat yang menjadi bagian penting dari karier saya. Itu juga akan spesial untuk pemain dan staf timnas yang berasal dari New South Wales. Kami sudah menjadi bekerja cukup baik dalam beberapa bulan ini dan saya tidak sabar untuk terus membangun pondasi ini pada tahun 2025,” kata dia.

Selain Popovic, beberapa pemain timnas Australia meniti karier sepak bola dari akademi di Sydney seperti Mitchell Duke (kini memperkuat FC Machida Zelvia), Lewis Miller (Hibernian FC) dan Maty Ryan (AS Roma).

Tiket Australia versus Indonesia di Stadion Sepak Bola Sydney dihargai mulai 16 dolar AS (sekitar Rp255 ribu) untuk anak-anak, 19 dolar (Rp302 ribu) untuk konsesi (kelompok tertentu), 29 dolar AS (Rp462 ribu) untuk dewasa dan 89 dolar AS (Rp1,4 juta) untuk keluarga.

Indonesia berada di posisi ketiga Grup C dengan enam poin dari enam laga, sedangkan Australia bertengger di peringkat kedua dengan tujuh poin.

Pada pertemuan pertama di Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024, Indonesia mengimbangi Australia 0-0. (*)

Artikel Australia Akan Jamu Timnas Indonesia di Stadion Sepak Bola Sydney pertama kali tampil pada Olahraga.

Pemko Batam Pastikan Stok Pangan Stabil dan Keamanan Terjamin Selama Nataru

0
Rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Gedung Pemko Batam, Rabu (11/12). F.Azis Maulana

batampos – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, di Gedung Pemko Batam, Rudi menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok agar masyarakat dapat menikmati momen Nataru tanpa kendala.

“Saya titipkan kepada semua pihak agar menjaga stabilitas harga sembako. Ini harus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat,” kata dia, Rabu (11/12).

Baca Juga: Target Investasi Rp 115 Triliun per Tahun, BP Batam Siapkan Infrastruktur Prioritas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, memastikan pasokan pangan di Batam mencukupi hingga akhir tahun.

“Berdasarkan data dari badan pangan, stok beras hingga akhir tahun mencapai 8 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan dua bulan ke depan,” ujarnya.

Namun, ia mencatat beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng, cabai, bawang merah, dan gula.

Baca Juga: Renovasi dan Pelayanan Publik Dikebut, Hang Nadim Batam Bersiap Sambut Nataru

Minyak curah akan digantikan dengan Minyak Kita seharga Rp 15.700 per liter. Meski demikian, kenaikan harga yang terjadi diperkirakan tidak signifikan.

“Dengan persiapan yang matang, Pemko Batam optimistis perayaan Nataru 2024 dapat berjalan dengan aman bagi masyarakat,” ujarnya. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel Pemko Batam Pastikan Stok Pangan Stabil dan Keamanan Terjamin Selama Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.

Ini UMP 2025 di Sejumlah Provinsi di Indonesia, Termasuk Kepri

0
ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)

batampos – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025. Prabowo mengungkapkan, kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usul Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

Dilansir dari Antara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang telah diundangkan pada Rabu (4/12).

Adapun kenaikan UMP 2025 paling lambat diumumkan pada hari ini (12/12). Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi:

Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp 3.460.672

Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.811.449

Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.456.874

Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.402.492

Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.294.625

Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.716.497

Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.507.079

Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.037.122

Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.402.492

Provinsi Banten menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.905.119 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.727.812.

Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp 5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.067.381

Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.057.495

Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.165.244

Daerah Istimewa Jogjakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.125.897,61

Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.036.947

Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.816.672

Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.200.000

Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.949.953

Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.736.698

Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.885.964

Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.343.298

Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.012.318

Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.914.958

Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.702.616

Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.261.616.

Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.282.812

Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.361.653

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.360.858

Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 4.024.270

Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.615.000. (*)

Artikel Ini UMP 2025 di Sejumlah Provinsi di Indonesia, Termasuk Kepri pertama kali tampil pada News.

UMP Kepri 2025 Naik Rp221 Ribu dari UMP 2024

0
Kepala Disnakertrans Kepri, Mangara M Simarmata. F. Mohamad Ismail/BATAM POS

batampos– Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau 2025 resmi ditetapkan senilai Rp3.623.654. Besaran UMP itu mengalami kenaikan, sebesar Rp221 ribu lebih, jika dibandingkan dengan tahun 2024 ini.

Kenaikan UMP Kepri 2025 ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri nomor 114 tahun 2024.

Kepala Disnakertrans Kepri, Mangara M Simarmata mengatakan bahwa kenaikan UMP sebanyak 6,5 persen ini berdasarkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan nilai UMP 2025 sendiri, bertujuan untuk meningkatkan daya beli bagi para pekerja di Indonesia.

BACA JUGA: Puluhan Buruh Duduki Kantor Disnakertrans Kepri Kawal Keputusan UMP 2025

“Sudah disahkan. Meningkatnya upah ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat, semoga harga di pasar juga stabil dan bisa menggerakkan ekonomi di Kepri,” kata Mangara, Rabu (11/12).

Menurutnya, kenaikan UMP minimal 6,5 persen itu sudah melewati kajian yang mendalam, dalam rangka perbaikan daya beli pekerja di Indonesia. Kajian itu dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Jadi mereka punya perhitungan yang matang. Kita juga sudah bahas sejak 6 Desember dan sudah ditetapkan,” tambahnya.

Sementara untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) masih dalam tahap pembahasan. Disnakertrans Kepri sendiri belum menerima hasil pembahasan UMK dari masing-masing kabupaten kota.

Penyerahan hasil pembahasan UMK ditetapkan pada 13 Desember mendatang. Sebab, Disnakertrans Kepri akan melakukan pembahasan lagi bersamaan dewan pengupahan.

“13 Desember kita mulai melakukan pembahasan. Lalu 18 Desember mendatang wajib ditetapkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel UMP Kepri 2025 Naik Rp221 Ribu dari UMP 2024 pertama kali tampil pada Kepri.

PPA Kepri Catat Ada 9 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pelaku Orang Terdekat

0
Ilustrasi.

batampos – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sembilan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani Polda Kepri sepanjang tahun 2024.

Pendamping korban UPTD PPA Kepri, Butet Lubis, mengungkapkan selain kasus prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur diungkap Polda Kepri, ada salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kekerasan terhadap anak berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP.

“Kasus ini yang ditangani oleh Polda Kepri, belum catatan dari laporan kasus di setiap Polsek dan Polresta jajaran. Untuk kasus anak di bangku SMP itu pelaku adalah orang tua kandung korban sendiri. Kasus ini saat ini sedang dalam proses menunggu persidangan di pengadilan,” kata dia, Rabu (11/12).

Baca Juga: 12,3 Kg Sabu Dibakar, BNNP Kepri Musnahkan Barang Bukti Penindakan Selama 2 Bulan

Butet menuturkan bahwa mayoritas korban mengalami tekanan psikologis yang berat akibat ancaman, rasa takut, hingga malu untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

“Banyak korban yang merasa takut dan malu, padahal kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar berani melapor,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pihak-pihak yang menangani kasus-kasus ini, mengingat korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan sangat rentan terhadap dampak permasalahan tersebut.

Baca Juga: Persiapan Nataru 2024 di Kepri: Transportasi Laut dan Darat Siap, Pembelian Tiket 100 Persen Daring

“Kami memohon kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal dan dukungan kepada para korban, karena mereka membutuhkan keadilan dan pendampingan untuk memulihkan kondisi mereka,” tambahnya.

UPTD PPA Kepri terus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan, terutama dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

“Edukasi dan keberanian untuk melapor menjadi langkah awal yang penting dalam memutus rantai kekerasan,” kata dia. (*)

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel PPA Kepri Catat Ada 9 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pelaku Orang Terdekat pertama kali tampil pada Metropolis.

Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025

0
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, pada Selasa (10/12/2024).

Berlangsung di Istana Negara, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto; Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumi Raka; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto; dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kegiatan ini diawali dengan laporan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Ia secara gamblang mengatakan APBN merupakan instrumen penting untuk menentukan kemajuan bangsa serta instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis.

“Peran penting ini yang mengharuskan APBN dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan keberlanjutannya agar tidak menjadi sumber masalah,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan capaian perekonomian Indonesia relatif baik dan stabil di tahun 2024.

Hal ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025 dan lima tahun ke depan.

Kemudian sesuai instruksi Presiden RI, Sri Mulyani akan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai pegangan bagi K/L terkait untuk menentukan arah kebijakan belanja daerah.

Kebijakan efisiensi dan upaya penghematan anggaran ini digaungkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi Indonesia menjadi negara maju dan makmur.

“Saya ingatkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia diwarnai dengan ketegangan dan peperangan yang mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi negara-negara besar,” ujar Prabowo.

Untuk mengantisipasi hal itu, ia mengimbau agar seluruh K/L melakukan pengendalian anggaran secara hati-hati dan terencana dengan baik.

“Belanja negara harus dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada akan tantangan yang tidak menentu.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti arahan-arahan Presiden RI sesegera mungkin.

“Kita diperintahkan untuk berhemat, terutama pada kegiatan-kegiatan seremonial. Kemudian kebocoran anggaran juga harus dijaga bersama-sama. Dua perintah prioritas dari Presiden RI ini akan kita jalankan sampai ke bawah,” pungkasnya. (*)

Artikel Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025

0
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, pada Selasa (10/12/2024).

Berlangsung di Istana Negara, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto; Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumi Raka; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto; dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kegiatan ini diawali dengan laporan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Ia secara gamblang mengatakan APBN merupakan instrumen penting untuk menentukan kemajuan bangsa serta instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis.

“Peran penting ini yang mengharuskan APBN dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan keberlanjutannya agar tidak menjadi sumber masalah,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan capaian perekonomian Indonesia relatif baik dan stabil di tahun 2024.

Hal ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025 dan lima tahun ke depan.

Kemudian sesuai instruksi Presiden RI, Sri Mulyani akan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai pegangan bagi K/L terkait untuk menentukan arah kebijakan belanja daerah.

Kebijakan efisiensi dan upaya penghematan anggaran ini digaungkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi Indonesia menjadi negara maju dan makmur.

“Saya ingatkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia diwarnai dengan ketegangan dan peperangan yang mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi negara-negara besar,” ujar Prabowo.

Untuk mengantisipasi hal itu, ia mengimbau agar seluruh K/L melakukan pengendalian anggaran secara hati-hati dan terencana dengan baik.

“Belanja negara harus dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada akan tantangan yang tidak menentu.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti arahan-arahan Presiden RI sesegera mungkin.

“Kita diperintahkan untuk berhemat, terutama pada kegiatan-kegiatan seremonial. Kemudian kebocoran anggaran juga harus dijaga bersama-sama. Dua perintah prioritas dari Presiden RI ini akan kita jalankan sampai ke bawah,” pungkasnya. (*)

Artikel Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

DK dan Serikat Pekerja Sepakat UMK Karimun Tahun 2025 Rp3.956.475

0
Pembahasan UMK karimun 2025 berjalan lancar di Gedung Sugie Komplek Perkantoran Pemkab Karimun. f.sandi

batampos– Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang juga bertindak sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten (DK) Karimun, Rabu (11/12) bersama dengan serikat pekerja dari FSPSI, FSPMI dan kalangan pengusaha telah membahas dan menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun 2025.

”Alhamdulillah, pembahasan untuk UMK karimun berjalan lancar dan damai. Seluruh peserta yang hadir ikut membahas sepakat UMK Karimun 2025 sebesar Rp3.956.475 atau mengalami kenaikan sebesar Rp241.475. Sementara UMK saat ini sebesar Rp3.715.000,” ujar Kepala Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah kepada Batam Pos.

BACA JUGA: UMK 2025 Kota Tanjungpinang Bakal Dibahas usai Pilkada 2024

Dikatakannya, dasar dalam membahas UMK Karimun 2025 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dan upah minimum sektoral untuk 2025. Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) memang belum terbit atau belum ditandatangani oleh Gubernur Kepri. Hanya saja, pihaknya yakin UMK Karimun yang sudah disepekati sudah di atas UMP Kepri nantinya.

”Selain itu, hari ini (Rabu) kita juga akan mengusahakan untuk meminta tanda tangan Bupati Karimun agar bisa segera dibawa ke Provinsi Kepri. Hal ini mengingat jadwal untuk pengesahan UMK Kabupaten/ kota oleh Gubernur Kepri akan dilaksanakan pada Jumat (13/12). Dan, kita juga bersyukur pembahasan berjaland engan aman dan lancar,” jelas Ruffindy.

Selain membahas UMK Karimun 2025, sambung Ruffindy, juga dibahas upah minimum sektoral (UMS). Dan, pembahasan UMS ini merupakan yang pertama kalinya sejak beberapa tahun lalu tidak pernah lagi dibahas. Dan, untuk tadi siang (Senin, red) UMS yang dibahas hanya untuk sektor granit yang diputuskan sebesar Rp3.960.000.

”Untuk UMS granit ini memang sempat dilakukan voting, karean ada dua angka yang diusulkan dalam pembahasan.. Yakni, keinginan dari kalangan pengusaha sebesar Rp3.960.000 dan usulan dari serikat pekerja sebesar Rp4.000.000. hasil voting 14 suara memilih angka Rp3.960.000 dan 7 suara memilih Rp4 juta. Dengan demikian, UMS granit disepakatio sebesasr Rp3.960.000,” ungkapnya.

Kepala Dinas tenaga Kerja Probvionsi Kepri, Mangara M Simarmata yang dikonfirmasi Batam Pos secara terpisah menyatakan, tidak ada masalah jika kabupaten telah menetapkan UMK sebelum terbitnya UMP Kepri. ”Apalagi, jika di UMK yang disepakati sebesar Rp3.956.475. Dan, tentunya angka tersebut sudah di atas UMP Kepri jika nanti ditandatangani Gubernur Kepri,” terangnya. (*)

Reporter: Sandi

Artikel DK dan Serikat Pekerja Sepakat UMK Karimun Tahun 2025 Rp3.956.475 pertama kali tampil pada Kepri.

Renovasi dan Pelayanan Publik Dikebut, Hang Nadim Batam Bersiap Sambut Nataru

0
Sejumlah kendaraan yang akan melakukan penjemputan melintas di pintu kedatangan Bandara Hang Nang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – PT Bandara Internasional Batam (BIB) memastikan kesiapan seluruh fasilitas Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjelang momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Direktur Operasi PT BIB, Nugroho Jati, menyatakan renovasi ruang tunggu penumpang menjadi salah satu prioritas utama sebelum pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru.

“Ruang tunggu penumpang kami targetkan selesai sebelum posko terpadu dibuka pada 19 Desember. Saat ini, hanya tersisa dua ruang tunggu yang masih dalam pengerjaan, dan kami sedang mempercepat prosesnya,” ujar Nugroho, Rabu (11/12).

Baca Juga: Bebaskan PBB, Pemko Batam Berpotensi Kehilangan Rp20 Miliar

Selain fasilitas ruang tunggu, pelayanan publik lainnya seperti taksi, angkutan Damri, hingga jadwal penerbangan telah dipastikan memadai untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode liburan.

“Slot penerbangan aman, kapasitas kami sudah sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini, belum ada pengajuan penambahan penerbangan dari pihak maskapai,” tambahnya.

Nugroho juga menyampaikan bahwa persiapan pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal 2024-Tahun Baru 2025 berjalan lancar.

Posko ini akan mencakup layanan infrastruktur, informasi, keamanan, keselamatan, hingga kesehatan guna memastikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa bandara.

Baca Juga: Libur Sekolah Semester Ganjil Dimulai 21 Desember, Orang Tua Diminta Pastikan Jadwal Anak

“Rencana operasional posko sudah kami siapkan. Detailnya akan disampaikan saat pembukaan posko pada 19 Desember nanti,” kata Nugroho.

Dengan persiapan yang matang, PT Bandara Internasional Batam optimistis mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel Renovasi dan Pelayanan Publik Dikebut, Hang Nadim Batam Bersiap Sambut Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.