Senin, 8 Juni 2026
Beranda blog Halaman 2624

Bebaskan PBB, Pemko Batam Berpotensi Kehilangan Rp20 Miliar

0
Layanan BAPENDA Pemko Batam di MPP. (F. Azis Maulana / Batam Pos)

batampos – Pemerintah Kota Batam mengumumkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025 untuk warga berpenghasilan rendah, pensiunan ASN, anggota TNI, Polri, serta tenaga pendidik. Kebijakan ini berlaku bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp120 juta dan diharapkan meringankan beban masyarakat. Namun, langkah ini diperkirakan akan mengurangi penerimaan daerah hingga Rp20 miliar.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, M. Aidil Sahalo, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp120 juta.

“Pembebasan BPHTB juga berlaku untuk rumah pertama dari masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan,” kata Aidil, Rabu (11/12).

Aidil menambahkan bahwa pembebasan PBB-P2 ini juga berlaku bagi pensiunan ASN, TNI-Polri, tenaga pendidik (guru dan dosen), penerima penghargaan, veteran, perintis kemerdekaan, mantan gubernur/wakil gubernur, serta wali kota/wakil wali kota. Namun, pembebasan ini bersifat pengajuan.

Artinya, wajib pajak harus mengajukan permohonan disertai dokumen pendukung yang membuktikan kriteria yang dimaksud.

Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah serta batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya.

Aidil menjelaskan, pembebasan hanya berlaku untuk satu rumah yang difungsikan sebagai tempat tinggal utama dan tidak memiliki tunggakan pajak.

“Kami sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwako) bersama bagian hukum untuk mengatur secara rinci subjek dan objek pajak, termasuk luasan maksimal rumah serta fungsinya. Pembebasan ini tidak berlaku surut, tetapi mulai berlaku ke depan,” jelasnya.

Aidil mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 di Kota Batam akan memenuhi kriteria pembebasan ini. Namun, total nilai pendapatan yang berpotensi hilang bagi Pemko Batam masih dalam tahap kajian lebih lanjut.

“Secara kasar, kami perkirakan sekitar Rp20 miliar potensi penerimaan daerah tidak lagi diterima. Namun, angka ini masih berdasarkan estimasi awal dari NJOP Rp120 juta dengan tingkat kepatuhan pembayaran saat ini,” kata Aidil.

Dengan kebijakan ini, Pemko Batam berharap dapat meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah .

“Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen sebagai syarat pengajuan, sehingga kebijakan ini tepat sasaran,” ujarnya.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemko Batam untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. (*)

 

Reporter : AZIS MAULANA

 

Artikel Bebaskan PBB, Pemko Batam Berpotensi Kehilangan Rp20 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

Cuaca Buruk, Basarnas Imbau Penambang Boat Pancung dan Nelayan Waspada

0
Dua orang nelayan Batubesar, Nongsa saat akan pergi melaut. Basarnas Batam mengimbau masyarakat pesisir, khususnya para nelayan dan pengelola kapal pancung antar pulau, untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kondisi musim angin barat dan cuaca yang tidak menentu belakangan ini. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos – Kepala Pos Basarnas Batam, Dedius, mengimbau masyarakat pesisir, khususnya para nelayan dan pengelola kapal pancung antar pulau, untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kondisi musim angin barat dan cuaca yang tidak menentu belakangan ini.

Dalam imbauannya, Dedius meminta seluruh pihak yang beraktivitas di laut agar selalu mengutamakan keselamatan dengan menggunakan alat pelindung seperti jaket pelampung dan memastikan kondisi kapal atau pancung dalam keadaan layak pakai.

“Kami meminta nelayan maupun pengelola pancung agar tidak memaksakan diri melaut jika kondisi cuaca sedang buruk. Sebaiknya aktivitas di laut dihentikan sementara hingga situasi kembali kondusif,” ujar Dedius, Selasa (11/12).

Menurutnya musim angin barat yang biasa terjadi pada akhir tahun ini sering kali menimbulkan gelombang tinggi dan angin kencang yang berbahaya bagi pelayaran. Selain itu, cuaca yang berubah-ubah secara cepat juga dapat memengaruhi keselamatan perjalanan di laut.

Basarnas Batam juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Jika terjadi situasi darurat, masyarakat diimbau segera menghubungi Pos Basarnas atau layanan darurat terdekat untuk mendapatkan bantuan.

“Kami siap siaga 24 jam untuk memberikan bantuan dan pertolongan jika diperlukan. Namun, upaya pencegahan tetap menjadi langkah terbaik untuk menghindari insiden di laut,” tambah Dedius.

Imbauan ini merupakan bagian dari upaya Basarnas Batam untuk menekan risiko kecelakaan laut selama musim angin barat berlangsung. Masyarakat diharapkan mematuhi arahan ini demi keselamatan bersama.

Sementara itu Stasiun Meteorologi BMKG Batam menyebutkan prakiraan cuaca untuk tiga hari hingga seminggu ke depan di Kepulauan Riau. Secara umum, wilayah ini akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan. Namun, terdapat peluang hujan sedang hingga lebat berskala lokal di beberapa daerah.

“Waspada hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang,” ujar Forecaster BMKG Batam, Noah Ginting.

Meski terdapat potensi hujan, ia memprakirakan tidak akan terjadi banjir, hanya genangan air di beberapa titik wilayah tertentu.

Sementara itu, Curah hujan diperkirakan berada dalam kategori ringan. Hujan ini disebabkan oleh pola belokan angin, kelembaban udara lapisan atas yang tinggi, serta pola angin siklonik yang mempercepat pertumbuhan awan hujan lebih cepat.

“Angin di wilayah ini bergerak dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 5–25 km/jam,” ungkapnya.

Sementara itu, gelombang laut di perairan Batam, Bintan, Lingga, dan Karimun diprediksi rendah, kurang dari 1,25 meter. Namun, di perairan Natuna dan Anambas, gelombang maksimum dapat mencapai 1,5–2,5 meter.

“Masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah Natuna dan Anambas diimbau untuk berhati-hati dan terus memantau informasi terkini melalui situs bmkg.go.id atau info BMKG,” tambahnya.

Noah juga membenarkan terkait kabar puncak cuaca hujan yang akan terjadi diakhir tahun 2024. Akan tetapi masyarakat tak perlu khawatir sebab intensitas hujan dan angin selama musim hujan ini cenderung stabil dan tidak berbahaya.

Diketahui puncak musim hujan diperkirakan akan berlangsung mulai 25 Desember 2024 hingga akhir tahun, dan intensitas hujan akan mulai berkurang pada pertengahan hingga akhir Januari 2025. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Cuaca Buruk, Basarnas Imbau Penambang Boat Pancung dan Nelayan Waspada pertama kali tampil pada Metropolis.

ID Survey Cabang Batam Rayakan HUT ke-3 dengan Serangkaian Kegiatan Sosial

0
Survey Cabang Batam menggelar berbagai kegiatan sosial Panti Asuhan Nurjannah, Sei Panas. f.iazis

batampos-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 ID Survey pada tahun 2024, ID Survey Cabang Batam menggelar berbagai kegiatan sosial bertajuk IDS Charity for Orphanage dan IDS Drops of Hope Program ini menunjukkan komitmen ID Survey dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA: Klub Barongsai dan Cetiya JST Batam Berbagi Keceriaan dengan Anak-anak Panti Asuhan

Kepala PT BKI Cabang Komersial Batam, Arif Bijaksana Satria Negara, mengungkapkan perayaan HUT ID Survey ini menjadi momentum untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ketiga ID Survey. Kami menyerahkan bantuan sekaligus bersilaturahmi dengan anak-anak di Panti Asuhan Nurjannah, Sei Panas,” ujar Arif Rabu (11/12).

Ia menambahkan, ID Survey yang terdiri dari tiga entitas, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Surveyor Indonesia, dan PT Sucofindo Cabang Batam, tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Selain memberikan bantuan berupa uang tunai dan pakaian kepada Panti Asuhan Nurjannah, kami juga menggelar program CSR lainnya, seperti peduli lingkungan. Kami berharap kegiatan ini dapat mendukung keberlanjutan yang lebih baik di masa depan,” lanjutnya.

Panti Asuhan Nurjannah dipilih karena telah menjadi binaan ID Survey sejak lama. Selain itu, program ini juga rutin diadakan setiap tahun, bahkan setiap bulan.

Arif juga menyampaikan bahwa rangkaian acara HUT ke-3 ID Survey masih akan berlangsung, dengan acara puncak pada 16 Desember 2024. Sementara itu, pada Kamis (12/12), ID Survey akan menggelar kegiatan donor darah di Kantor Surveyor Indonesia Cabang Batam.

“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak panti, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian ID Survey terhadap masyarakat luas,” ujarnya .

Dengan serangkaian kegiatan ini, ID Survey Cabang Batam tidak hanya merayakan hari jadinya, tetapi juga menunjukkan dedikasi dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. (*)

Reporter: Azis

Artikel ID Survey Cabang Batam Rayakan HUT ke-3 dengan Serangkaian Kegiatan Sosial pertama kali tampil pada Metropolis.

Penduduk Usia Kerja di Batam Capai 940 Ribu, Tingkat Pengangguran Turun Jadi 7,68 Persen

0
Ilustrasi. Tenaga welder saat membangun kapal di Galangan Kapal Citra Shipyard, Sagulung. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos – Jumlah penduduk usia kerja di Kota Batam per Agustus 2024 tercatat sebanyak 940,72 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 656,92 ribu orang atau 69,83 persen merupakan angkatan kerja. Sementara itu, sebanyak 283,80 ribu orang lainnya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam tercatat sebesar 7,68 persen, turun 0,46 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Batam telah terserap di pasar kerja, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 606,49 ribu orang.

“Sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 57,22 persen, diikuti sektor manufaktur dengan 41,33 persen, sementara sektor pertanian hanya menyerap 1,45 persen tenaga kerja,” ujar Eko, Rabu (11/12).

Menurut data BPS, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Batam mengalami kenaikan 0,20 persen poin dibandingkan Agustus 2023, mencapai 69,83 persen pada Agustus 2024. Namun, TPAK perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. TPAK laki-laki mencapai 87,98 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 51,48 persen.

Sebagian besar penduduk bekerja di Kota Batam terlibat dalam kegiatan formal, yaitu sebanyak 72,03 persen, meningkat 1,14 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Penduduk yang bekerja di kegiatan informal tercatat sebanyak 27,97 persen.

“Peningkatan di sektor formal ini didorong oleh pertumbuhan pekerja dengan status buruh atau karyawan tetap,” tambah Eko.

Sebanyak 67,15 persen penduduk bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, sedangkan 14,95 persen berstatus berusaha sendiri, dan hanya 1,54 persen sebagai pekerja bebas.

Dari sisi pendidikan, penduduk bekerja di Kota Batam didominasi oleh lulusan SMA (31,52 persen) dan SMK (27,31 persen). Dibandingkan Agustus 2023, jumlah pekerja lulusan SMK meningkat 4,37 persen poin, sementara pekerja lulusan perguruan tinggi naik 4,03 persen poin.

Namun, Eko juga menyoroti angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. “TPT tertinggi tercatat pada penduduk dengan pendidikan SD ke bawah sebesar 11,77 persen, sedangkan tamatan perguruan tinggi memiliki TPT terendah, yaitu 5,33 persen,” jelasnya.

Penurunan angka pengangguran terbesar terjadi pada tamatan SMK, yang turun 3,79 persen poin dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, TPT tamatan perguruan tinggi justru meningkat 2,00 persen poin, mengindikasikan tantangan penyerapan tenaga kerja untuk lulusan tinggi.

Sektor jasa mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,59 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya sebagai sektor utama dalam perekonomian Batam. Sebaliknya, sektor manufaktur mengalami penurunan 2,74 persen poin, sementara sektor pertanian turun 1,85 persen poin, mengindikasikan pergeseran preferensi kerja masyarakat.

Secara keseluruhan, penurunan TPT menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam. Namun, kesenjangan TPAK berdasarkan gender serta tantangan penyerapan lulusan pendidikan tinggi menjadi perhatian yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pasar kerja Batam.

“Tren positif ini harus terus dijaga melalui peningkatan investasi dan pelatihan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi utama di Kota Batam,” tutup Eko. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Penduduk Usia Kerja di Batam Capai 940 Ribu, Tingkat Pengangguran Turun Jadi 7,68 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

Anambas Raih 3 Penghargaan di Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepri

0
Asisten III Pemkab Anambas, Saidina menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Kepri yang diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD I Kepri, Dewi Kumalasari. f.diskominfo Anambas

batampos – Kabupaten Anambas berhasil meraih tiga penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

Penghargaan yang diterima yaitu Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Kepri dengan peringkat kedua kualifikasi informatif.

Lalu, Badan Publik Vertikal Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Kepri yang diraih oleh Badan Pusat Statistik (BP) serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag), masing-masing meraih peringkat kedua dan keempat dengan kualifikasi informatif.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arison, Senin, (9/12) kemarin.

BACA JUGA: Bintan Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Anambas, Saidina menegaskan penghargaan ini diraih tidak lepas dari kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan informasi kepada publik.

Pemkab Anambas berusaha membangun komunikasi dengan semua perangkat yang ada, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat dan kian canggih.

“Oleh karenanya kita berupaya berbagai inovasi yang inovatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas,” ujar Saidina saat dikonfirmasi, Selasa, (10/12).

Saidina melanjutkan, melalui kepercayaan yang diberikan masyarakat juga akan meningkatkan partisipasi.

Jika tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka akan meningkatkan kecerdasan masyarakat, kecerdasan kehidupan bangsa yang akan memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan tujuan, namun sebuah pertanda bahwa kita mempunyai komitmen. Maka itu mari kita tingkatkan terus komitmen, kita tingkatkan keseriusan dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” pungkas Saidina. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Anambas Raih 3 Penghargaan di Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024

0
SUASANA sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4).
F. JAWAPOS.COM/jpg

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa siang.
Berdasarkan laman/website MK, tercatat 206 permohonan yang didaftarkan ke Kepaniteraan MK hingga pukul 11.40 WIB. Dari total itu, 166 permohonan di antaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 39 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur.

Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan. Permohonan yang resmi terdaftar pada Senin (9/12) malam ini, sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK pada tahun ini.

Sementara itu, hasil pilkada tingkat kota yang paling ba-nyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa siang, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah.
Di sisi lain, hasil pilkada tingkat kabupaten yang paling banyak digugat adalah Pilkada Kabupaten Dogiyai, Pilkada Kabupaten Raja Ampat, dan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. MK telah menerima masing-masing tiga gugatan terkait hasil pilkada di kabupaten tersebut.

Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, tahapan pendaftaran sengketa pilkada tidak memiliki persoalan. Ia menjelaskan, pendaftaran paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan perolehan suara hasil pilkada.

Setelah permohonan didaftarkan, para pemohon dapat melengkapi maupun memperbaiki permohonannya, sebelum kemudian Mahkamah mencatat perkara itu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

“Nanti setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh MK. Setelah diregistrasi, nanti para hakim akan menggelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian, nanti menetapkan hari sidang-nya,” ujar Suhartoyo di Gedung I MK, Jakarta, Senin (9/12).

Dikatakan pula oleh Ketua MK bahwa sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dilakukan dengan metode sidang panel. Tiap-tiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi.

Terkait sidang panel ini, Suhartoyo memastikan tidak ada hakim konstitusi di suatu panel yang mengadili perkara yang berpotensi memiliki hubungan kekerabatan de-ngan hakim tersebut. Hal ini demi menjaga sidang terbebas dari konflik kepentingan.
MK hingga saat ini belum menentukan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024. Menurut Suhartoyo, Mahkamah sedang menerima permohonan sehingga jadwal sidang masih dalam pembahasan.

“Kira-kiranya di awal Januari (2025),” ucap Suhartoyo memperkirakan jadwal sidang perdana sengketa pilkada. (*)

Artikel MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 pertama kali tampil pada News.

Uji Coba Peningkatan Suplai Air Dimulai, Proyek Pipa Baru untuk Wilayah Batuaji dan Nongsa

0
Sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP) di Kota Batam mengalami peningkatan kapasitas produksi untuk mengakomodir peningkatan permintaan air oleh masyarakat.
F. BP Batam untuk Batam Pos

batampos – Persoalan suplai air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Batam, diklaim bakal segera teratasi. PT Air Batam Hilir (ABH) selaku pengelola tengah meningkatkan produksi air serta pemasangan jari-ngan pipa baru yang saat ini memasuki tahap uji coba. Jika berjalan sesuai rencana, aliran air diproyeksikan akan lancar dan mencukupi seluruh wilayah Batam mulai awal tahun 2025.

Proyek perbaikan ini melibatkan peningkatan produksi air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang dan Tembesi.

“Kami melakukan uji coba pada jalur survei untuk memastikan penambahan volume suplai air baru ini berjalan lancar. Mudah-mudahan, segera dapat difungsikan sepenuhnya,” ujar Humas PT ABH, Ginda Alamsyah, kemarin.

Pemasangan jaringan pipa baru juga telah selesai dilakukan dan menjadi salah satu fokus uji coba. Jalur uji coba untuk IPA Duriangkang direncanakan akan mengalirkan air ke wilayah Nongsa melalui jalur Punggur, sementara Dam Tembesi akan menyuplai wilayah Batuaji, Sagulung, dan sekitarnya.

ABH mencatat bahwa total produksi air bersih setelah proyek ini rampung diperkirakan mencapai 730 liter per detik (lps). Peningkatan kapasitas ini berasal dari IPA Duriangkang yang akan menghasilkan 500 lps, serta IPA Tembesi sebesar 230 lps. “Ini solusi konkret untuk menjawab persoalan suplai air bersih yang selama ini menjadi keluhan warga,” kata Ginda.

Ginda juga menekankan bahwa perbaikan ini tidak hanya bertujuan mengatasi gangguan suplai air yang selama ini terjadi, tetapi juga untuk mengimbangi pertumbuhan populasi dan ekonomi Batam yang semakin pesat. “Dengan pertumbuhan masyarakat dan ekonomi yang pesat, kapasitas suplai air harus seimbang agar kebutuhan semua wilayah dapat terpenuhi,” tambahnya.

Tahap uji coba untuk IPA Duriangkang dijadwalkan berlangsung pada 22 Desember 2024. Jika hasil uji coba menunjukkan keberhasilan, sistem ini akan segera difungsikan untuk melayani seluruh wilayah yang terdampak.

Masyarakat Batam menyambut baik langkah perbaikan ini. Suhardi, warga Tanjunguncang, mengungkapkan harapannya agar proyek ini dapat berjalan lancar. “Kami sudah sering menghadapi suplai air yang ngadat. Semoga setelah ini, air bisa lancar dan tidak ada masalah lagi,” katanya.

Sebelumnya, gangguan suplai air bersih menjadi keluhan utama masyarakat di beberapa wilayah Batam, terutama pada musim kemarau atau saat kebutuhan air meningkat. Dengan proyek ini, diharapkan tekanan air yang lebih kuat dapat dirasakan oleh seluruh warga.
PT ABH mengimbau masya-rakat untuk bersabar selama masa uji coba berlangsung. “Kami akan terus memantau dan melakukan perbaikan jika ada kendala. Mohon doa dan dukungannya agar proyek ini berjalan lancar,” tutup Ginda.

Dengan optimisme dari masyarakat dan pengelola, upaya perbaikan suplai air bersih di Batam ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk memenuhi kebutuhan warga dan mendukung perkembangan kota ke depan. (*)

 

Reporter : Eusebius Sara

Artikel Uji Coba Peningkatan Suplai Air Dimulai, Proyek Pipa Baru untuk Wilayah Batuaji dan Nongsa pertama kali tampil pada Metropolis.

Isi Pertalite harus Pakai QR Code

0
Pengendara mobil saat mengisi BBM Pertalite di SPBU Jalan Soekarno Hatt Tanjungpinang, Selasa (10/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS

batampos– SPBU yang ada di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri mulai menerapkan QR code Mypertamina. Pengendara roda empat yang hendak mengisi BBM jenis pertalite wajib memiliki QR code tersebut.

Pemberlakuan mengisi pertalite dengan QR code tersebut sudah berlaku sejak Senin kemarin. Pemobil yang tidak bisa mengisi pertalite tersebut disarankan untuk mendaftar QR code Mypertamina dan mengisi BBM jenis pertamax untuk sementara waktu.

“Sudah diberlakukan sejak tanggal 9. Yang tidak memiliki QR Barcode kita alihkan ke pertamax. Karena memang tidak bisa isi pertalite,” kata Ahmad, pengawas SPBU Jalan Soekarno Hatta Tanjungpinang, Selasa (10/12).

BACA JUGA: Pembelian Pertalite Sudah Gunakan Barcode

Menurutnya, penerapan wajib menggunakan QR Code ini juga membuat protes pengendara mobil. Kendati demikian, petugas SPBU memang tidak bisa melakukan pengisian pertalite ke mobil yang belum terdaftar QR Code.

“Memang sama sekali tidak bisa isi (pertalite). Jadi kita sarankan untuk daftar saja. Kalau bulan lalu kan masih bisa isi, bagi yang tidak terdaftar,” tambahnya.

Sejauh ini, sudah 85 persen kendaraan roda empat pengguna pertalite yang sudah memiliki QR Code. Pengendara yang memiliki QR code dapat mengisi pertalite maksimal sebanyak 120 liter.

Sementara menurut Rio, pengawas SPBU Suka Berenang Tanjungpinang menyampaikan bahwa QR Code ini bertujuan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran, dan hanya dapat di akses bagi yang sudah mendaftarkan kendaraan mereka.

Kendati, lanjutnya, hingga penerapan QR Code diberlakukan, masih ada sejumlah pengendara yang belum memiliki QR Code Pertamina.

“Ada sejumlah kendaraan yang belum mendaftar, dan langsung kami arahkan ke kantor kami untuk didaftarkan. Alhamdulillah sudah banyak yang kami bantu,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

 

Artikel Isi Pertalite harus Pakai QR Code pertama kali tampil pada Kepri.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBN 2025

0
ilustrasi

batampos – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Meski disusun pada masa pemerintahan Joko Widodo, DIPA dan TKD itu telah mengakomodasi program-program Prabowo.

Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penyusunan APBN 2025 telah melalui tahap konsultasi dengan berbagai pihak. ”Pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih agar program pembangunan prioritas dapat diakomodasi secara optimal dalam APBN 2025,” ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu.

Dia menyatakan, Indonesia mampu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas. Gejolak krisis global dan pandemi Covid-19, menurut dia, membuat kondisi ekonomi tidak mudah dilalui.

”APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik,” ucapnya.

Kondisi ekonomi tahun ini, kata Ani, cukup baik sehingga akan menjadi pijakan untuk akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2025. Bahkan, Ani yakin tahun ini menjadi pijakan yang baik untuk lima tahun ke depan.

”Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun,” jelas Ani.

Belanja pusat itu ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.

Ani menyatakan, program unggulan pemerintahan Prabowo yang diakomodasi dalam APBN 2025 adalah makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, serta terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa.

Sementara itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025. ”Di Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah, jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” jelas Prabowo.

Dia mengungkapkan, per-lindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

”Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, dan ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Saat ini pemerintah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata. (*)

Artikel Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBN 2025 pertama kali tampil pada News.

PLN Siapkan 8.000 Unit SPKLU

0
Ilustrasi pemanfaatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh pemilik mobil listrik di rest area.
F. ISTIMEWA

batampos – PT PLN (Persero) memprediksi bahwa pengguna mobil listrik akan meningkat hingga 2,5 kali lipat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Angka ini tercatat meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.700 unit.

”Nataru tahun lalu sekitar 2.700. Di tahun ini akan lebih dari 7.700 atau 7.800, atau bahkan bisa mendekati 8.000 unit,” kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Lebih lanjut dia menjelaskan, guna mendukung peningkatan mobil listrik itu, PLN akan menyediakan sebanyak 2.490 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Lokasinya tersebar di 1.745 titik strategis di seluruh Indonesia.

Menurut Darmawan, jumlah tersebut tercatat meningkat delapan kali lipat dibandingkan dengan periode Nataru tahun sebelumnya. Untuk itu, PLN telah menyiapkan infrastruktur dan layanan yang memadai guna mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik.

”Khusus untuk pengguna jalur trans Jawa dan trans Sumatra, PLN menyiapkan 500 SPKLU yang tersebar di 297 lokasi. Jumlah SPKLU yang disiagakan ini meningkat 8 kali lipat dari periode Nataru sebelumnya. Secara rata-rata SPKLU tersedia di setiap 23 kilometer pada setiap jalur mudik,” jelasnya.

Selain menyiapkan SPKLU, PLN juga telah membentuk tim khusus atau special force siaga Nataru dengan menerjunkan sebanyak 81.591 personel yang bersiaga di 1.853 posko seluruh Indonesia.

Khusus untuk di SPKLU, pihaknya menambah sekitar 6.000 personel yang akan melayani 24 jam kebutuhan pengisian kendaraan listrik.

Darmawan berharap penambahan jumlah SPKLU dapat menekan potensi terjadinya antrean kendaraan di SPKLU yang ada di sepanjang jalur mudik Nataru.

”Tahun lalu Alhamdulillah antrean di SPKLU bisa kami kelola dengan baik. Nah, tentu saja di tahun ini harapan kami juga antrean di SPKLU bisa berjalan lebih lancar lagi,” pungkasnya. (*)

Artikel PLN Siapkan 8.000 Unit SPKLU pertama kali tampil pada News.