batampos – Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan jatuh pada Rabu (11/12). Selain mengetok sesuai jadwal, Pemerintah Daerah (Pemda) juga diminta untuk menetapkan besaran yang sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto, yakni 6,5 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pengesahan UMP tahun ini memang sedikit mundur. Pasalnya, pemerintah harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja.

Yassierli berharap penetapan UMP besok (11/12) dapat dilaksanakan pemerintah provinsi (pemprov) secara tepat waktu. Selain itu, Pemrov juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bersamaan.

Dengan begitu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat diikuti sepekan kemudian pada 18 Desember. “1 Januari akan mulai berlaku,” ujarnya dalam rapat sosialisasi bersama Pemda di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, kemarin.

Untuk UMSP dan UMSK, Yassierli menegaskan besarannya wajib lebih besar dari UMP untuk provinsi dan UMK untuk kabupaten/kota. Namun, itu hanya berlaku untuk sektor pekerjaan yang memiliki dua khusus. Antara lain memiliki karakteristik pekerjaan khusus, ataupun tuntutan pekerjaan yang lebih berat dan membutuhkan spesifikasi keahlian.

Yassierli menambahkan, besaran upah minimum yang baru pasti tidak memuaskan semua pihak. Namun dia menekankan agar tetap diteken sesuai jadwal. Kalaupun ada pengusaha yang keberatan akibat persoalan finansial, dia menegaskan itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian tengah mengkaji kebijakan untuk menjawab masalah tersebut. “Sampaikan Ke bupati walikota, kita akan ada kebijakan khusus untuk itu. Sedang digodok,” imbuhnya.

Dia mengaku belum bisa membeberkan detailnya. Namun dia memastikan akan mengambil kebijakan terbaik. “Kita sedang mencari kebijakan yang paling baik untuk mereka. Agar keputusan UMP ga semakin memberatkan perusahaan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memperhatikan aspek keamanan. Belajar dari pengalaman, momen penetapan upam minimum memiliki resiko keamanan seperti aksi demonstrasi.

Dia meminta pemda untuk berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan BIN Daerah guna kondisioning. “Agar kebijakan dilaksanakan tanpa ada gejolak,” jelasnya.

Beberala daerah rawan, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jakarta, Kepulaun Riau, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. (*)

Artikel Batas Akhir Penetapan UMP Besok, Pemda Diminta juga Tetapkan UMP Sektoral di Atas UMP pertama kali tampil pada News.

batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan, masih ditemukan pejabat negara yang berbohong dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia menyebut, ada pejabat negara yang menuliskan aset mobil Toyota Fortuner senilai Rp 6 juta.

Ia menyesalkan dengan pejabat negara yang tidak jujur dalam pengisian LHKPN. Padahal, kepatuhan LHKPN merupakan instrumen dalam pencegahan korupsi.

“Pengisian LHKPN lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta, kita nanya ke dia gitu, di mana dapat Fortuner Rp 6 juta, kita pengen beli juga 10 gitu kan,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).

Meski demikian, Nawawi tidak menyebutkan nama pejabat negara yang tidak jujur dalam mengisi nilai aset dalam LHKPN itu.

Ia pun tak memungkiri, banyak pejabat negara yang hanya sekadar formalitas dalam pengisian LHKPN. Menurutnya, lebih banyak bohong daripa fakta atau kejujuran dalam pengisian LHKPN.

“Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal, daripada benernya, fakta pengisian itu nggak bener lebih banyak,” ucap Nawawi.

Nawawi mencontohkan, muara kasus dugaan korupsi dari LHKPN sempat menjadi perhatian KPK. Seperti mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, hingga mantan pejabat bea cukai Jogjakarta Eko Darmanto.

“Itu LHKPN sudah bisa kita lihat di situ begitu berbedanya, apa yang dicantumkan di dalam LHKPN, apa yang kita temukan itu jungkir balik faktanya, itu ada ratusan bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” pungkasnya. (*)

Artikel Ada Pejabat Negara Berbohong Isi LHKPN, Harga Fortuner Diisi Rp 6 Juta pertama kali tampil pada News.

batampos – Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022, Harvey Moeis dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung meyakini, Harvey Moeis melakukan tindak pidana korupsi di PT Timah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan,” kata jaksa, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Suami dari artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Baca Juga: Ahli Sebut Kasus Dugaan Korupsi Timah yang Paling Bertanggung Jawab Perusahaan Pemilik IUP

Namun, jika dalam waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. “Jika harta benda yang ada tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama enam tahun,” ucap Jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan, perbuatan Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, perbuatan Harvey Moeis juga dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, sejumlah Rp 300 triliun. Bahkan, dugaan korupsi itu diduga menguntungkan diri Harvey sebesar Rp 210 miliar, serta Harvey berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

“Namun terdapat pula hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa Harvey belum pernah dihukum sebelumnya,” ujar Jaksa.

Karena itu, Jaksa meyakini, Harvey Moeis bersama sejumlah pihak lain merugikan keuangan negara sejumlah Rp 300 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Laporan itu berjudul Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 Tertanggal 28 Mei 2024.

Harvey Moeis terjerat kasus korupsi PT Timah, terkait posisinya sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey Moeis disebut mendapat keuntungan bersama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.

Harvey Moeis sebagai perwakilan PT RBT berperan mengkoordinir pengumpulan uang pengamanan dari para perusahan smelter swasta di Bangka Belitung.

Perusahaan smelter itu yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

Perbuatan Harvey Moeis itu sepengetahuan petinggi PT RBT, yakni Suparta selaku direktur utama dan Reza Andiransyah selaku direktur pengembangan usaha.

Baca Juga: Hakim Pertanyakan Perhitungan Auditor BPKB Terkait dugaan Korupsi Timah

Masing-masing perusahaan itu menyetor besaran uang pengamanan yang berbeda, dari USD 500 sampai dengan USD 750 untuk setiap ton bijih timah. Uang itu dikumpulkan dalam bentuk seolah-olah corporate social responsibility (CSR) PT RBT.

Harvey Moeis dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi.

Selain itu, Harvey Moeis juga dituntut melanggar pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yakni pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Artikel Suami Artis Sandra Dewi Dituntut Pidana 12 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 210 Miliar di Kasus PT Timah pertama kali tampil pada News.