Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Tri Wahyu Rubianto. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos.
batampos – Banyak guru di Batam masih belum memiliki sertifikasi pendidik (serdik), sebuah status yang menjadi syarat utama untuk diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyebutkan bahwa hingga saat ini, terdapat sekitar 1.500 guru di Batam yang telah memiliki sertifikasi. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan.
Menurut Tri Wahyu, sertifikasi pendidik penting untuk memastikan mutu pendidikan di Batam. Selain itu, sertifikasi juga berdampak langsung pada kesejahteraan guru.
“Bagi guru yang sudah bersertifikasi, baik ASN maupun non-ASN, mereka berhak mendapatkan tunjangan tambahan. ASN menerima tunjangan setara satu bulan gaji pokok, sedangkan guru non-ASN mendapatkan sekitar Rp2 juta. Namun, bagi yang belum bersertifikasi, tunjangan yang diterima hanya setengahnya,” ujarnya, Senin (9/12).
Selain itu, ia mengingatkan bahwa ke depan, guru yang tidak memiliki sertifikat pendidikan tidak akan diizinkan untuk mengajar. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akan melakukan pendataan ulang pada tahun depan untuk memastikan lebih banyak guru dapat mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Proses sertifikasi memakan waktu sekitar enam bulan. Setelah lulus, barulah mereka dianggap profesional. Ini juga menjadi upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik,” tambahnya.
Namun, tantangan lain muncul dari keterbatasan kuota sertifikasi yang hanya tersedia untuk sekitar 300 guru per tahun. Sementara itu, kebutuhan tenaga pendidik di Batam masih sangat besar, mencapai hampir 700 guru untuk jenjang SD dan SMP.
“Kami sudah tidak lagi merekrut guru honorer, sehingga kebutuhan guru sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat melalui seleksi PPPK,” kata Tri Wahyu.
Ia menekankan pentingnya mendorong lebih banyak guru untuk mengikuti sertifikasi, meskipun prosesnya memakan waktu dan kuota terbatas.
“Setiap guru memiliki kesempatan, dan kami terus mendorong agar mereka mengikuti program ini,” tutupnya. (*)
Tujuh siswa berbakat dari SMKN I Batam berhasil lolos seleksi nasional (Seleknas) untuk menuju ajang The 14th WorldSkills ASEAN Competition 2025 yang akan diselenggarakan di Filipina foto bersama para guru. Foto: SMKN I Batam untuk Batam Pos
batampos – Tujuh siswa berbakat dari SMKN I Batam berhasil lolos seleksi nasional (Seleknas) untuk menuju ajang The 14th WorldSkills ASEAN Competition 2025 yang akan diselenggarakan di Filipina. Keberhasilan ini diraih setelah mereka bersaing ketat dalam Seleknas yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI pada November lalu.
Para siswa yang lolos adalah Rahma Jailani, Ibnu Rasydin Alflaura Hamid, Abu Bakar Sadio Ramadan, Naufal Arrizal, Bryan Nathanael Saragih, Adam Suheri, dan Farsya Firdaus. Prestasi gemilang mereka antara lain meraih medali emas, perak, hingga perunggu dalam berbagai kategori seperti CNC Maintenance, Industrial Automation, dan Information Network Cabling.
Kepala SMKN I Batam, Deden Suryana, mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian ini. “Ini adalah hasil kerja keras dan persiapan yang matang. Selanjutnya, ketujuh siswa ini akan mengikuti Training Center yang berlangsung selama enam bulan mulai Januari 2025. Mereka akan mempersiapkan diri secara intensif untuk menghadapi kompetisi di Filipina,” ujarnya.
Deden menjelaskan bahwa Training Center merupakan tahapan krusial untuk menentukan kandidat resmi yang akan menjadi wakil Indonesia di kompetisi tingkat ASEAN. Kompetisi ini akan berlangsung sekitar bulan Agustus 2025, dengan melibatkan lebih dari 32 bidang keahlian, di mana Indonesia akan berpartisipasi di 27 bidang.
Dalam Seleknas 2024 sebelumnya, SMKN I Batam mengirimkan 13 siswa untuk enam bidang perlombaan. Dari jumlah tersebut, tujuh siswa berhasil melaju ke tahap berikutnya. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat SMKN I Batam selalu konsisten mengirimkan wakilnya ke ajang internasional setiap tahunnya.
Direktur Standar Kompetensi dan Pelatihan (Stankomproglat) Kemenaker RI, Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa Seleknas bertujuan menjaring peserta terbaik untuk bersaing di tingkat internasional. “Kami mencari kompetitor unggul yang mampu bersaing dengan negara lain. Harapannya, mereka bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,” ungkap Amir.
Salah satu siswa, Rahma Jailani, yang meraih medali emas di bidang CNC Maintenance, mengaku termotivasi untuk memberikan yang terbaik. “Ini kesempatan besar. Saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia,” ujar Rahma.
Prestasi SMKN I Batam di ajang WorldSkills bukanlah hal baru. Deden Suryana mengungkapkan bahwa sekolah ini telah menjadi langganan peserta dan peraih medali di tingkat ASEAN. Pada kompetisi sebelumnya di Singapura, tim mereka berhasil membawa pulang dua medali emas.
“Kami optimis tahun 2025 nanti anak-anak kami kembali membawa pulang medali emas. Mereka memiliki semangat juang tinggi dan bimbingan dari pelatih-pelatih terbaik,” tambah Deden.
Dengan pencapaian ini, SMKN I Batam semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu sekolah kejuruan terbaik di Indonesia. Persiapan matang di Training Center diharapkan dapat memberikan hasil maksimal di Filipina nanti. (*)
batampos– Uang palsu pecahan Rp100 ribu beredar di sejumlah warung yang ada di kawasan Ganet, Kota Tanjungpinang, Kepri. Pedagang yang menjadi korban pun, meminta pihak terkait untuk mengambil sikap.
Aceng, seorang pemilik toko di Jalan Ganet Tanjungpinang menjadi salah satu korban. Ia mengaku telah menerima selembar uang palsu dari satu diantara pembeli, yang berbelanja di tokonya. Keberadaan uang palsu itu terungkap, saat ia hendak menyetor uang ke Bank.
“(Kejadian) dua bulan lalu. Ketahuannya saat saya nyetor ke Bank, ada uang Rp100 ribu yang tidak bisa, ternyata itu uang palsu,” kata Aceng di Tokonya, Minggu (8/12).
Uang palsu itu memiliki ukuran yang sama, layaknya uang asli. Namun, uang itu tidak memiliki benang pengaman, hingga tidak terdapat tanda air saat diterawang. Uang palsu itu pun langsung dimusnahkan.
“Sudah digunting dan disita bank. Tapi saya sempat foto dan lapor ke polisi. Tapi katanya harus waspada saja,” tambahnya.
Keresahan beredarnya uang palsu juga dirasakan oleh Lita, seorang pedagang gorengan. Saat sedang berjualan, ia menerima selembar uang Rp100 ribu, yang memiliki ukuran dan tekstur berbeda dari uang asli pada umumnya.
Uang palsu itu didapat oleh Lita dari seorang pria yang membeli gorengan di warungnya, pada Jumat (6/12). Kala itu, pelaku diketahui membeli gorengan senilai Rp25 ribu, menggunakan uang palsu Rp100 ribu.
“Suami saya yang terawang, tidak ada nampak gambar pahlawan, ternyata memang palsu. Uang itu dari laki-laki, setelah membeli ia langsung tergesa-gesa pergi,” tambahnya.
Ia mengaku sempat curiga saat menerima uang kertas yang ukurannya lebih kecil. Namun karena masih melayani pembeli lain, kemudian uang tersebut langsung disimpan.
“Saya mau ngecek itu lupa, tahu pas sudah di rumah, Lagi hitung hasil pendapatan lihat ada uang palsu pecahan Rp100 Ribu,” pungkasnya. (*)
Rusunawa yang dikelola Pemko Batam di Tanjunguncang. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Rumah susun sewa (Rusunawa) yang dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Batam semakin diminati oleh masyarakat, terutama para pekerja. Dengan biaya sewa yang terjangkau mulai dari Rp355 ribu hingga Rp400 ribu per bulan, Rusunawa ini menjadi alternatif hunian yang ideal di tengah melonjaknya harga kontrakan dan kos-kosan di Batam. Tarif sewa ditentukan berdasarkan lantai, dengan lantai IV sebagai yang termurah, sedangkan lantai dasar memiliki tarif tertinggi.
Menurut Kepala UPT Rusunawa Pemko Batam, Roni, antusiasme masyarakat cukup tinggi meskipun terdapat beberapa kendala. “Peminatnya lumayan bagus, hanya saja pasokan air bersih masih menjadi tantangan, terutama di kawasan Tanjunguncang. Kita berharap tahun depan masalah ini bisa teratasi sepenuhnya,” ujarnya.
Rusunawa di Batam dirancang sebagai solusi hunian terjangkau bagi pekerja, terutama di sektor industri. Hingga kini, Pemko Batam telah membangun 31 twin blok Rusunawa yang tersebar di berbagai kecamatan. Salah satu kawasan dengan konsentrasi tinggi Rusunawa adalah Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, yang memiliki tiga Rusunawa. Tingkat keterisian nya mencapai 70 persen, meskipun ada beberapa unit di lantai IV yang masih kosong dan memerlukan renovasi.
“Rusunawa ini membantu para pekerja menekan biaya hidup, terutama untuk pengeluaran kontrak rumah atau sewa kos. Kami berharap seluruh unit segera terisi, apalagi biaya sewanya sangat terjangkau,” tambah Roni.
Jhoni, salah satu penghuni Rusunawa di Tanjunguncang, mengaku puas dengan fasilitas yang ada. Menurutnya, biaya sewa yang murah sangat membantu mengurangi beban pengeluaran bulanan. “Hunian ini sangat membantu, apalagi untuk kami yang gajinya pas-pasan. Hanya saja, masalah air bersih memang harus segera diselesaikan karena sering macet,” kata Jhoni.
Meski begitu, tantangan pasokan air bersih masih menjadi sorotan utama. Daerah seperti Tanjunguncang kerap menghadapi gangguan distribusi, membuat beberapa penghuni harus mencari solusi alternatif. Pemko Batam mengakui masalah ini dan berkomitmen memperbaiki infrastruktur air bersih di seluruh Rusunawa dengan terus berkoordinasi dengan pengelola pasokan air bersih di Batam.
Selain itu, kondisi beberapa unit di lantai IV yang belum ditempati juga menjadi perhatian. Pemko Batam berencana melakukan renovasi agar seluruh unit bisa segera dihuni. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian murah bagi lebih banyak pekerja di Batam.
Rusunawa ini tak hanya menjadi solusi ekonomis, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah mendukung pekerja di sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Batam. Dengan lokasi strategis di dekat kawasan industri, penghuni Rusunawa dapat menghemat waktu dan biaya transportasi.
“Kami ingin memastikan semua pekerja di Batam punya akses ke hunian terjangkau, layak, dan nyaman,” tutup Roni.
Dengan berbagai upaya perbaikan yang sedang berjalan, diharapkan Rusunawa Pemko Batam bisa menjadi solusi hunian yang optimal bagi masyarakat pekerja. Dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan target ini. (*)
Ilustrasi. Pekerja Massage menunggu pelanggan di kompek Waheng Center, Bukit Tempayan, Batuaji. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Wilayah Batuaji dan Sagulung, kini menjadi sorotan karena maraknya tempat hiburan malam (THM), kafe remang-remang, serta panti pijat yang beroperasi bebas. Banyaknya kasus yang mencuat terkait aktivitas di tempat-tempat ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat.
Menurut catatan Batam Pos, beberapa kejadian di masa lalu menjadi bukti buruknya pengawasan terhadap THM di kawasan tersebut. Salah satunya adalah kasus sebuah bar di Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji, yang mempekerjakan anak di bawah umur. Selain itu, terdapat laporan tentang seorang istri yang bekerja sebagai wanita penghibur tanpa sepengetahuan suaminya.
Baru-baru ini, razia tim gabungan Ditres Narkoba Polda Kepri, Polresta Barelang, BNNP Kepri, dan TNI di kawasan Tanjunguncang mengungkap penyalahgunaan narkoba di salah satu pub.
Keberadaan THM dan panti pijat yang menawarkan layanan ilegal dinilai semakin mengkhawatirkan masyarakat. Banyak warga yang takut anak-anak mereka terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak sehat. Apalagi, Batuaji dan Sagulung merupakan wilayah padat penduduk dengan banyak anak usia sekolah.
“Sudah semakin tidak sehat dunia malam di sini. Pengawasan kurang, anak-anak bisa terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban,” ujar Alex, salah satu tokoh masyarakat di Batuaji.
Alex juga menyoroti banyaknya panti pijat yang tersebar di setiap sudut ruko. Ia menyebut bahwa layanan pijat tersebut sering kali hanya kedok untuk prostitusi terselubung. Ironisnya, beberapa pekerja bahkan diketahui masih berstatus pelajar.
“Di aplikasi seperti MiChat, banyak anak di bawah umur yang menawarkan jasa layanan plus-plus,” katanya.
Masalah ini pernah disoroti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kota Batam, Reza Khadafi, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa sebagian besar tempat tersebut beroperasi tanpa izin resmi.
“Kalau soal izin, itu jelas tidak berizin. Yang resmi hanya beberapa jenis usaha tertentu yang diawasi langsung oleh Provinsi. Biasanya, mereka menyalahgunakan rekomendasi dari dinas teknis,” ujar Reza.
Ia juga menekankan pentingnya peran dinas teknis, seperti Dinas Pariwisata, dalam memberikan rekomendasi izin usaha. Reza berharap dinas terkait lebih selektif dan berhati-hati. “Jika ada keluhan seperti ini, koordinasi dengan Satpol PP diperlukan untuk penegakan perda,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat mendesak pemerintah agar segera bertindak tegas. Menurut mereka, operasi rutin terhadap THM dan panti pijat ilegal perlu digiatkan untuk mengatasi masalah yang semakin meresahkan ini. “Kami hanya ingin lingkungan yang sehat untuk anak-anak kami. Jangan sampai mereka menjadi korban dunia malam yang tidak sehat,” tegas Alex.
Di sisi lain, upaya pemberantasan prostitusi terselubung dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Razia seperti yang dilakukan pada Sabtu (7/12) malam perlu diadakan secara berkala untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.
Kasus ini menjadi cermin perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan ketat terhadap usaha-usaha ilegal di kawasan Batuaji dan Sagulung. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat setempat. (*)
Kapal Ikan Asing (KIA) yang diamankan atas kasus illegal fishing di PSDKP Batam. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Sepanjang tahun 2024, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam telah menangani tujuh kapal ikan asing (KIA) yang terlibat dalam aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia. Dari tujuh kapal tersebut, dua di antaranya berasal dari Malaysia, sementara lima lainnya berasal dari Vietnam.
Kepala PSDKP Batam, Thurman Harianto, melalui Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan, Saiful Anam, menyatakan bahwa tiga kasus penangkapan KIA dilakukan oleh kepolisian, sedangkan empat lainnya merupakan hasil tangkapan armada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui PSDKP di wilayah perairan Kepulauan Riau.
“Setiap kapal yang ditangkap telah ditetapkan satu tersangka, yaitu nahkoda kapal, yang kini sedang menjalani proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para tersangka dikenai sanksi pidana sebagai langkah tegas memberantas praktik illegal fishing,” ujar Saiful Anam, Senin (9/12).
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, sebelumnya menegaskan bahwa KKP berkomitmen untuk terus menjaga sumber daya kelautan di tanah air. Ia mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam memberantas illegal fishing.
“Tiap tahun, angka penangkapan KIA mulai menurun. Ini pertanda baik bahwa aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia mulai berkurang,” ungkap Ipunk.
Kapal-kapal hasil tangkapan ini tidak lagi ditenggelamkan seperti kebijakan sebelumnya. Sebagai gantinya, kapal-kapal tersebut disita sebagai barang milik negara dan dihibahkan kepada nelayan lokal. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan efisiensi dan keberlanjutan ekosistem laut.
“Dengan tidak lagi menenggelamkan kapal, kita menghindari risiko kerusakan ekosistem laut. Kapal yang tenggelam dengan pemberat seperti batu sering kali terbawa arus dan merusak terumbu karang. Bahkan, beberapa kapal yang ditenggelamkan sebelumnya kembali muncul ke permukaan karena pemberatnya terlepas,” jelas Ipunk.
Ipunk menambahkan, kebijakan baru ini lebih memberikan manfaat nyata bagi nelayan lokal. Kapal-kapal hasil tangkapan disertai dengan dokumen perizinan yang sah sehingga kelompok nelayan penerima hibah dapat langsung mengoperasikan kapal tersebut untuk menangkap ikan.
“Semua kapal yang dihibahkan dilengkapi dengan perizinan lengkap. Proses perizinan kini lebih mudah karena bisa dilakukan secara online, sehingga nelayan tak lagi direpotkan oleh prosedur yang berbelit,” kata Ipunk.
Langkah PSDKP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal sekaligus memperkuat pengawasan terhadap sumber daya kelautan. Pemberian hibah kapal diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberdayakan nelayan Indonesia dan memperkuat armada penangkapan ikan nasional.
Dengan kerja sama yang terus diperkuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, PSDKP optimis upaya pemberantasan illegal fishing akan semakin efektif ke depannya. Hal ini tidak hanya melindungi kekayaan laut Indonesia tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan ekonomi maritim. (*)
Puluhan buruh saat berkumpul di Kantor Disnakertrans Kepri menunggu keputusan nilai UMP 2025, Senin (9/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Puluhan buruh asal Kota Batam menduduki Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri. Kedatangan mereka ke Kota Tanjungpinang, untuk mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.
Setidaknya terdapat 25 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPM) yang mengawal pembahasan UMP sejak Senin (9/12) pagi.
“Hari ini ada dua aksi, yaitu penetapan UMK Batam dan pengawalan penetapan UMP Kepri di Tanjungpinang,” kata Pangkorda Garda Metal FSMPM Kepri, Faisal Kurniawan.
Ia menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 16 tahun 2024, kenaikan UMP dan UMK secara nasional senilai 6,5 persen. Kendati demikian, buruh menilai kenaikan tersebut belum cukup.
“Karena kita berpatok kepada kehidupan yang layak. Jadi UMP dan UMK harusnya naik diatas itu,” tambahnya.
Sementara itu, Kabag Ops Polresta Tanjungpinang, Kompol Amir Hamzah menyampaikan terdapat 61 personel yang dikerahkan, untuk melakukan pengamanan penetapan UMP Kepri 2025 ini.
Puluhan buruh tersebut sudah menduduki Kantor Disnakertrans Kepri sejak pukul 10.00 WIB pagi. “Mereka hanya mengawal penetapan UMP dari Disnaker saja,” pungkasnya. (*)
Petani tembakau rajang sedang melihat kondisi tembakau rajang yang sedang dijemur, meski cuaca sedang mendung. F. LOMBOK POS/jpg
batampos – Pelaku industri hasil tembakau (IHT) berharap dorongan terhadap hilirisasi berbagai industri juga diterapkan di sektor tembakau. Dengan begitu, IHT bisa terus mendukung perekonomian nasional.
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar mengatakan, selama ini industri hasil tembakau memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada 2023, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 210,29 triliun. Tahun ini, CHT mencapai Rp 167 triliun per Oktober.
“IHT juga menghasilkan devisa ekspor senilai USD 1.748,2 juta tahun lalu dengan surplus perdagangan USD 806,92 juta. Selain itu, IHT telah menjadi sumber nafkah bagi 5,98 juta orang,” paparnya saat focus group discussion bertema Masa Depan Industri Hasil Tembakau di Era Prabowo-Gibran pekan lalu.
Sayang, kondisi industri terus tertekan. Saat ini ada sekitar 500 regulasi yang diterbitkan berbagai kementerian dan lembaga negara. “89,68 persen pengaturan IHT adalah pembatasan, sementara 9,19 persen berisi tentang penga-turan cukai,” jelasnya.
Sulami menambahkan, aturan terbaru, yakni PP 28/2024, sangat mengancam keberlangsungan IHT di Indonesia. Aturan kemasan polos yang ada dalam PP tersebut berdampak pada semakin merajalelanya peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan IHT, tetapi juga merugikan pemerintah karena tidak ada CHT yang masuk.
Pengusaha legal akhirnya terbebani 70–83 persen pajak dan berimbas ke harga yang kian tinggi. Di sisi lain, rokok ilegal tidak ada beban pajak. “Untuk itu, Gapero Surabaya menolak keras diberlakukannya PP 28/2024,” tegas Sulami.
Kepala Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof Candra Fajri Ananda mengungkapkan, pembatasan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah dapat berdampak buruk terhadap petani tembakau Indonesia. Sebab, tembakau lokal umumnya memiliki kadar nikotin yang tinggi.
Dia menegaskan, sebagian besar program Presiden Prabowo adalah melindungi orang miskin. Termasuk program makan bergizi gratis (MBG). “Subsidi besar banget dan semuanya menjadi beban APBN. 80 persen janji-janjinya adalah janji belanja. Maka, sumber APBN harus diamankan, termasuk IHT melalui cukai hasil tembakau yang disetorkan kepada negara,” tegasnya.
Anggota DPR RI Bambang Haryo menyatakan siap untuk memberikan support terhadap kelangsungan hidup IHT. Dia juga menolak PP 28/2024 karena sangat merugikan IHT.
“Padahal, Pak Prabowo punya target serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi naik 8 persen. Visi ini perlu dukungan dari industri rokok,” tegasnya. (*)
SEJUMLAH penumpang kereta api menikmati hidangan yang disajikan di ruang dinning on train atau restoran berjalan yang disediakan di dalam gerbong khusus di kereta api yang merupakan inovasi PT KAI untuk memanjakan penumpangnya. F. JAWAPOS.COM/jpg
batampos – Di darat, laut, dan udara, semua penyedia jasa dan pemangku kepen-tingan berlomba memanjakan para calon pemudik dan wisatawan periode Nataru. Keselamatan transportasi wisata harus diberi perhatian khusus.
Kombinasi kursi empuk yang dominan berwarna biru de-ngan lampu-lampu khas Eropa membuat gerbong terasa wah. Ditambah bar di tengah gerbong yang memudahkan semua penumpang untuk memesan makanan dan minuman, perjalanan Jakarta–Suka-bumi jadi terasa sangat menyenangkan.
Apalagi menunya, di restoran berjalan itu pada September lalu, ajib. “Kereta dining on train merupakan kereta yang menyajikan sajian fine dining pertama di Indonesia dengan kapasitas 16 tempat duduk,” kata Direktur Utama PT KAI Wisata Hendy Helmy.
Anak-anak sekolah rata-rata sudah selesai menjalani ujian akhir semester pekan ini. Artinya, liburan Natal dan tahun baru (Nataru) sudah di depan mata.
Momen seperti ini tentu menjadi momentum semua penyedia jasa terkait layanan wisata untuk berlomba memanjakan calon customer. Tak terkecuali KAI Wisata. Anak perusahaan PT KAI itu meluncurkan kereta luar biasa (KLB) bertajuk Java Priority, sebuah rangkaian gerbong yang terdiri atas 1 gerbong dining on train, 2 gerbong imperial, dan 5 gerbong priority.
Di udara, tiket pesawat pun bakal turun 10 persen selama musim liburan akhir tahun ini. Di laut, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan hampir 30 ribu tiket kapal laut gratis.
Perjalanan jarak jauh menggunakan bus pun semakin banyak opsi. Di level eksekutif, selain sleeper, ada pula suite class dan double deck.
Diperkirakan bakal ada pergerakan 110 juta orang selama Nataru. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang Nataru sebelumnya.
Teman Masa Liburan
Menurut Hendy, Kereta Java Priority dihadirkan khusus untuk menemani liburan Nataru. Kereta itu akan berope-rasi pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Adapun rute yang dilayani Stasiun Gambir–Yogyakarta (PP) dengan waktu keberangkatan Gambir pukul 12.45 WIB dan kedatangan Yogyakarta pukul 20.25 WIB. Untuk arah sebaliknya dari Yogyakarta pukul 23.40 WIB dan kedata-ngan Gambir pukul 07.10 WIB.
Saat ini kereta priority digandengkan pada Kereta Api Bogowonto, Brawijaya, Fajar Utama Yogyakarta, Gajahwong, Manahan, dan Senja Utama Yogyakarta yang digabungkan dalam rangkaian KLB.
“Total kapasitas penumpang 190 orang dalam satu kali perjalanan,” tuturnya.
Hendy menerangkan, relasi Gambir–Yogyakarta dipilih karena dua lokasi tersebut menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Bahkan, untuk wisatawan mancanegara. Tercatat sepanjang Januari hingga September 2024, Stasiun Yogyakarta menjadi stasiun dengan keberangkatan tertinggi untuk wisatawan mancanegara. Jumlahnya mencapai 103.353 penumpang.
Angka itu diikuti Stasiun Gambir dengan 82.997 penum-pang. Selain itu, penumpang kereta wisata terus mengalami peningkatan. Mulai Januari hingga Oktober 2024, tercatat 121.374 penumpang menggunakan layanan KAI Wisata. “Naik 73,77 persen dibandingkan periode yang sama pada Januari hingga Oktober 2023, yaitu 69.845 penumpang,” terangnya.
Adapun kereta wisata tipe imperial didesain khusus untuk memberikan kenyamanan perjalanan jarak jauh karena dilengkapi leg rest pada setiap tempat duduk. Kereta itu memiliki kapasitas 20 tempat duduk. Selanjutnya, gerbong kereta wisata priority merupakan salah satu tipe kereta wisata yang paling banyak kapasitasnya sampai dengan 30 tempat duduk.
Pemantau Bus
DAMRI pun tak mau kalah memanjakan kelancaran pengguna jasa mereka selama periode Nataru. Mereka menghadirkan fasilitas central control room (CCR) di kantor pusat DAMRI, Jakarta Timur.
Head of Corporate Communication DAMRI Atikah Abdullah mengatakan bahwa CCR merupakan manifestasi komitmen DAMRI untuk menjamin kelancaran operasional DAMRI pada area yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Melalui CCR, beberapa parameter operasional dapat dipantau, mulai dari kecepatan bus, posisi bus, hingga kondisi di dalam bus yang dipantau melalui CCTv yang terdapat di seluruh armada DAMRI. Segala kondisi dan pergerakan setiap armada DAMRI akan terpantau secara real time di CCR,” jelasnya.
Apabila ditemukan adanya aspek yang tidak sesuai seperti kecepatan bus yang melebihi batas, tim CCR akan menghubungi petugas di lapangan untuk memberikan arahan langsung kepada pramudi yang bertugas. “CCR merupakan salah satu pusat pemantauan operasional armada DAMRI yang akan beroperasi selama 24 jam untuk memastikan bahwa seluruh perjalanan DAMRI berjalan dengan aman,” ujarnya.
Kesiapan Infrastruktur
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kesiapan jajarannya menyambut Nataru. Pada angkutan darat, misalnya, telah disediakan kantong parkir dan buffer zone di akses ke pelabuhan penyeberangan, pemberlakuan delaying system, pemberian izin insidental perusahaan otobus, pemberlakuan contraflow, serta kategorisasi kondisi antrean di pelabuhan penyeberangan.
Pada angkutan laut, lanjut Dudy, telah disiapkan kapal navigasi dan patroli untuk tanggap darurat kejadian luar biasa. Juga, protokol tanggap darurat penanganan kejadian tidak terduga serta buffer area dalam kawasan pelabuhan dan penyiapan pelabuhan alternatif.
“Pada angkutan udara, disiapkan informasi dan koordinasi penanganan dampak aktivitas vulkanis, kategorisasi kompensasi dan ganti rugi keterlambatan penerba-ngan, serta penanganan kemacetan traffic darat pada akses ke bandara,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Rabu (4/12) lalu. (*)
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat memimpin apel di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin (9/12). Foto: Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengumumkan kebijakan baru yang memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga berpenghasilan rendah di Kota Batam. Kebijakan ini juga mencakup pensiunan pegawai, anggota TNI, dan Polri.
“Jumlahnya kurang lebih 120 ribu masyarakat yang akan menerima. Jadi, masyarakat berpenghasilan rendah ini tidak perlu lagi membayar PBB mulai 2025,” ujar Rudi, saat memimpin apel di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin (9/12).
Ia berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam. “Semoga apa yang diberikan ini memberi manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam apel tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek pembangunan di Kota Batam. Ia mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam untuk terus bekerja keras dan menjaga kekompakan demi kemajuan kota.
“Saya titip agar proyek pembangunan di Batam bisa diselesaikan dan disempurnakan,” pesan Rudi.
Salah satu proyek prioritas yang disebutkan adalah penyelesaian pembangunan Masjid Agung Raja Hamidah di Batam Centre. Rudi menyebut beberapa bagian masjid yang perlu diselesaikan, termasuk pembangunan menara, revitalisasi ornamen menara, dan penataan taman.
“Masjid Agung harus disempurnakan tahun depan, baik di bagian menara maupun tamannya,” kata dia.
Selain pembangunan, Wali Kota Rudi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran secara bertanggung jawab pada 2024. “Semoga pada pemeriksaan nanti tidak ada masalah,” ujarnya.
Rudi mengajak seluruh pegawai untuk menjaga persatuan dan fokus pada pelayanan masyarakat pasca Pilkada Kepri dan Batam.
“Pilkada sudah selesai, pemenangnya sudah ada. Saya titip, teruslah mengabdi kepada pimpinan baru dan tetap bersatu demi kemajuan Kota Batam,” kata Rudi. (*)
batampos– Uang palsu pecahan Rp100 ribu beredar di sejumlah warung yang ada di kawasan Ganet, Kota Tanjungpinang, Kepri. Pedagang yang menjadi korban pun, meminta pihak terkait untuk mengambil sikap.
