batampos – Kebijakan pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang-barang mewah perlu diikuti dengan pengawasan ketat. Hal itu dibutuhkan untuk mencegah persoalan dalam implementasinya di lapangan.

Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengatakan, salah satu kepastian yang dibutuhkan saat ini adalah klasifikasi barang mewah apa saja yang pantas dikenakan PPN 12 persen. Detail yang jelas dinilai sangat diperlukan.

Jika tidak, dia khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen itu justru menyasar produk UMKM. ”Jadi, pemerintah harus siap dengan pengawasan dan klasifikasi 12 persen dan 11 persen antara barang mewah dan barang UMKM,’’ ujarnya, Sabtu (7/12).

Legislator Partai Golkar itu mendukung kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN hanya terhadap barang-barang mewah. Dia berharap penge-cualian itu bisa membuat UMKM di Indonesia tetap berkembang.

”Jadi, ide ini sangat baik dan semoga ini tetap bisa membuat UMKM kita terus maju dan bisa menopang perekonomian kita,’’ kata dia.

Anggota DPR dari dapil Jawa Tengah (Jateng) I itu juga meminta pemerintah tidak memberikan ruang kepada pengusaha untuk berbuat ”nakal”. Misalnya, dengan mengakali jenis barangnya demi mendapatkan PPN 11 persen. Sebaliknya, dia mendesak pemerintah untuk tidak segan menindak pengusaha yang mencoba mengakali aturan tersebut.

Apalagi, kenaikan PPN itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang harus ditaati semua pihak. ”Ini sudah keputusan pemerintah bahwa barang mewah harus dikenakan PPN 12 persen. Sebaliknya, UMKM harus mendapatkan 11 persen,’’ tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa PPN 12 persen yang berlaku mulai 2025 dilak-sanakan sesuai dengan undang-undang. Namun, sifatnya selektif, yaitu hanya untuk barang mewah.

Hal itu disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12) malam. Dia mengatakan, perlindu-ngan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah. ”PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,’’ kata Prabowo.

Dia menjelaskan, sesungguhnya sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut PPN secara penuh terhadap barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak. Hal itu adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat, terutama kalangan bawah.

”Jadi kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah,’’ ujarnya. Seperti diketahui, ketentuan PPN 12 persen diperintahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan adanya usulan penghitungan PPN dengan tarif berbeda. Barang-barang kebutuhan pokok mungkin dikenakan pajak lebih rendah.

Misbakhun menegaskan bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. (*)

Artikel Klasifikasi Barang Mewah Perlu Lebih Tegas, Agar UMKM Tidak Ikut Terjerat Aturan PPN 12 Persen pertama kali tampil pada News.

SENYUM merekah saat namanya dipanggil sebagai salah satu penerima Kehati Award 2024 di gedung Kesenian Jakarta (3/12). Sebelum penghargaan diberikan secara resmi di panggung utama, Yayasan Kehati (Keanekaragaman Hayati Indonesia) memberikan kesempatan kepada wartawan untuk wawancara dengan Sri Wahyuningsih serta penerima penghargaan lainnya.

Yu Ning, begitu dia akrab disapa, meraih penghargaan karena dedikasinya mengolah air hujan. Dia mendirikan komunitas Banyu Bening pada 2012. Lalu, pada 2015 dia mendirikan Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Lewat sekolah itu, Yu Ning berinovasi mengatasi krisis air bersih.

Sesuai dengan namanya, dia menjadikan air hujan sebagai solusi mengatasi air bersih.
Sekolah Air Hujan Banyu Bening bermarkas di Jalan Rejondani, Dusun Tempursari, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Yu Ning mengatakan, semula dirinya kerap menerima cibiran karena menggunakan air hujan untuk air minum. ”Dianggap wong gendeng (orang gila),” katanya.

Namun, perempuan 57 tahun itu tetap kukuh dengan visinya bahwa air hujan bisa menjadi solusi krisis air karena aman dikonsumsi. Dia menyadari bahwa di daerahnya pasokan air sangat melimpah. Berbeda dengan daerah lain di Yogyakarta, seperti Gunungkidul, yang kerap menderita kekeringan.

Yu Ning mengatakan, di kampungnya, menggali sumur sedalam 3 meter saja sudah cukup. Sumber mata air sudah keluar. Cukup untuk memenuhi pasokan air bersih rumah tangga. Meski begitu, dia tetap melanjutkan gagasannya untuk menampung air hujan.

”Tugas saya mengedukasi masyarakat. Sesuai dengan kelompok masyarakat,” jelasnya.

Dia memberikan edukasi tentang perlunya memanfaatkan air hujan tidak hanya ke ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga bocah PAUD, murid sekolah, mahasiswa, bahkan akademisi. Setiap kelompok itu mempunyai cara dan materi sosialisasi yang berbeda-beda meskipun tujuannya sama.

Untuk masyarakat sekitar, menurut dia, yang dibutuhkan cukup contoh atau keteladanan.

”Contoh dari saya, menjadi legalitas yang tidak tertulis,” tutur Yu Ning, kemudian tersenyum.

Begitu pun untuk anak-anak. Kebanyakan dalam diri mereka masih tertanam pemahaman bahwa air hujan bikin pilek atau flu. Padahal, jelas-jelas flu atau influenza adalah penyakit yang disebabkan virus. Orang bisa terserang flu ketika kondisi imunitasnya turun. Bukan semata-mata karena hujan-hujanan atau minum air hujan.

”Konsep kita, bagaimana air hujan yang jatuh itu kita tampung sebanyak-banyaknya,” katanya.

Air hujan itu ditampung supaya bisa melewati musim kemarau. Dengan begitu, masyarakat tetap mempunyai akses air bersih sampai ketemu dengan musim hujan berikutnya.

Dia mencontohkan, satu orang membutuhkan 10 liter air bersih dalam sehari. Berarti untuk sebulan, butuh 300 liter air. Lalu, dibuat estimasi, dalam satu tahun, durasi musim kemaraunya berapa bulan. Lewat perhitungan itu, akan ketemu berapa banyak air hujan yang harus mereka tangkap dan disimpan dalam tandon.

”Saat kemarau El Nino tahun lalu, sepuluh bulan kemaraunya,” tuturnya.

Maka, satu orang dianjurkan menyimpan 3.000 liter air bersih. Ketika musim kemarau tiba, warga yang tergabung dalam komunitas Banyu Bening tinggal memanen air bersih dari air hujan yang sudah mereka simpan. Hitungan mereka benar-benar cukup detail. Ketika ada kelebihan, dianjurkan untuk dikembalikan lagi ke dalam tanah.

Yu Ning menambahkan, selama ini masyarakat mengenal lumbung pangan. Sedangkan mereka menghadirkan lumbung air bersih. Buah dari ketelatenan mereka, anggota komunitas Banyu Bening memanen air bersih saat musim kemarau.

”Slogan kami, ngombe banyu udan ben ora edan (minum air hujan biar tidak gila),” katanya penuh semangat. Me-nurut dia, memanfaatkan air hujan untuk mengatasi krisis air bersih bukan sebuah kegilaan.

Yu Ning mengungkapkan, air hujan yang mereka tangkap tidak perlu direbus ketika akan dikonsumsi. ”Ada teknologinya, salah satunya pemecahan partikel air,” jelasnya.

Teknologi yang dia maksud itu adalah elektrolisis. Yaitu, proses penguraian senyawa ionik berbasis listrik. Dengan proses disetrum itu, air hujan sudah layak minum.

Proses elektrolisis tersebut akan menghasilkan dua kelompok air. Pertama, air basa untuk dikonsumsi. Kemudian, air asam yang digunakan sebagai antiseptik. Tetapi, kalau pemenuhan kebutuhan air bersih untuk mencuci atau mandi, tidak perlu sampai diproses elektrolisis.

Saat ini sistem pengolahan air hujan sebagai air minum ala Banyu Bening sudah menyebar ke banyak daerah. Di antaranya, Merauke, Bali, Balikpapan, Samarinda, dan Surabaya. Kemudian, Malang, Lumajang, Probolinggo, Solo, Banyumas, Aceh, serta Cilacap.

Upaya yang dilakukan komunitas Banyu Bening itu termasuk dalam konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Penge-lolaan air hujan dengan menampung dan meresapkan air ke dalam tanah bertujuan menjaga muka air tanah (MAT) sekaligus mitigasi bencana hidrometeorologi.

Pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan air minum dilakukan secara manual. Selain itu, menggunakan sistem gama rain filter, sesuai prinsip prosedur penampungan. Dengan begitu, air hujan yang ditampung bersih dan siap diproses selanjutnya.

’’Motivasi kami memberi solusi di tengah isu krisis air bersih saat ini,’’ kata Yu Ning.

Meskipun air tanah di tempatnya melimpah, bukan tidak mungkin di masa depan akan mengalami krisis air bersih. Apalagi jika gelombang El Nino kembali muncul.

Dengan menggunakan air hujan itu, manfaat lainnya adalah mengurangi konsumsi air mineral kemasan. Efek lanjutannya, potensi sampah botol plastik dari air minum kemasan juga bisa direduksi. Yu Ning menegaskan, Tuhan sudah memberikan air hujan yang gratis. Tinggal bagaimana manusia bijaksana dalam memanfaatkannya. (*)

Reporter: MOH. HILMI SETIAWAN

Artikel Sri Wahyuningsih Ajak Masyarakat Memanfaatkan Air Hujan pertama kali tampil pada News.

batampos – Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 berpotensi naik 6,5 persen menjadi Rp 3,4 juta. Hal itu mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024.

”Nanti karena ada usulan itu harus sesuai Permenaker Nomor 16, ada juga yang meminta lebih dari itu. Jadi kita minta gubernur untuk menetapkan. Formulanya naik 6,5 persen itu saja, tidak ada mengikutkan itu (formulasi lama) lagi karena Kemenaker sudah melakukan kajian terkait dengan 6,5 persen. Rujukan kita Permenaker Nomor 16 Tahun 2024,” kata Kepala Disnakertrans Kepri Mangara Simarmata seperti dilansir dari Antara, di Batam.

Merujuk besaran UMP 2024 dengan besaran kenaikan 6,5 persen untuk 2025 sesuai arahan presiden, besaran UMP Kepri 2025 mencapai Rp 3.623.653, naik Rp 221.161 dari UMP 2024 yang besarannya Rp 3.402.492.

”Berita acara tentang rekomendasi penyesuaian UMP Kepri 2025 itu akan diserahkan kepada gubernur,” ujar Mangara Simarmata.

Mangara menyampaikan, UMP berlaku batasan upah paling rendah dan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun sudah diterapkan struktur dan skala upah yang lebih tinggi.

”Kabupaten/kota yang menggunakan UMP 2024, itu Lingga dan Tanjungpinang. Jadi mereka menggunakan UMP karena begitu dihitung melalui regulasi yang ada itu mereka lebih rendah daripada UMP 2024,” terang Mangara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk 2025, berdasar hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait.

”Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden mengatakan, kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usul Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan 6 persen. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. (*)

Artikel UMP Kepri 2025 Berpotensi Naik Jadi Rp 3,4 Juta pertama kali tampil pada News.