batampos– Zainal Muttaqin mantan direktur Jawa Pos Group terseret kasus penggelapan sertifikat tanah milik PT Duta Manuntung. Terpidana ini sempat kabur dan menjadi buronan daftar pencarian orang (DPO), setelah Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi menghukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
Tepat pada Rabu (2/10), buronan DPO mantan bos Jawa Pos Group itu diringkus di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tanpa perlawanan dia langsung diamankan Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung (Kejagung).

Semula berembus kabar tim dari Kejari Balikpapan akan menggelar jumpa pers. Namun belakangan urung terlaksana. Namun, Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan Yudie Arieanto Tri Santosa memberikan penjelasan.
Dia mengungkapkan, DPO Zainal Muttaqin sudah ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Balikpapan.

“Tim Kejari Balikpapan sudah menjemput terpidana (Zainal) di Jakarta dan membawanya ke Rutan Balikpapan,” ujarnya, Kamis (3/10).

Menurutnya, saat ditangkap di Jakarta Barat, buronan DPO Zainal Muttaqin tidak melakukan perlawanan. Lantaran, persembunyiannya berhasil diketahui setelah tim melakukan pelacakan keberadaannya.

“Setelah ditangkap, kami membawa Zainal ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” tutur Yudie.

Tim dari Kejari Balikpapan, kata Yudie, langsung bergegas menuju Jakarta Selatan untuk membawanya ke Balikpapan.

“Kami langsung datang ke Kejari Jakarta Selatan lalu dilakukan proses serah terima (terpidana Zainal Muttaqin),” jelasnya.

Yudie menjelaskan, setelah putusan kasasi dari MA, pihaknya sudah berusaha untuk melakukan penangkapan di kediamannya di Balikpapan. Namun ia sudah lebih dulu melarikan diri ke luar Kaltim.
Di rumah itu, sempat menemui anaknya untuk mengetahui keberadaan Zainal.

“Dari situ kita dapat informasi dari anaknya yang di Balikpapan bahwa Zainal sudah di Surabaya,” ungkapnya.

Penelusuran terus dilakukan untuk menangkap Zainal. Karena keberadaannya sudah diketahui di Surabaya, Zainal langsung melarikan diri keluar pulau Jawa.
“Dari hasil penelusuran dari pihak Kejari Balikpapan, dia sempat berada di Nusa Tenggara Barat (NTB)” ucap Yudie.

Pihaknya sempat menanyakan terkait Zainal yang berada di daerah NTB. Dalam pengakuannya, Zainal berdalih bahwa dia meninggalkan Surabaya karena ada urusan pekerjaan.
Setelah dari NTB, dia diketahui kembali ke Jakarta.

“Kami juga tidak membuat gerakan yang memancing Zainal untuk lari lebih jauh,” ungkapnya.

Dengan begitu, timnya hanya menunggu dan benar-benar telah mengunci keberadaan terpidana sudah berada di tempat.

“Kami menunggu kepastian dan fix posisinya berada di Jakarta,” ujar Yudie.

Dengan persiapan yang baik, seluruh tim langsung melakukan koordinasi untuk mengamankan DPO. “Kami langsung berkoordinasi dengan tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung. Kemudian dilakukan penangkapan oleh Tim SIRI (di Jakarta Barat) setelah menerima data dari AMC,” paparnya.

Kamis malam (3/10) Zainal Muttaqin sudah tiba di Kota Minyak Balikpapan. Untuk menjalani hukumannya di balik sel jeruji besi Rutan Balikpapan. (rul)

batampos – Sebanyak 580 Anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10). Banyak wajah muda, yang juga anak dari pejabat nasional menjadi anggota dewan.

Salah satunya, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani alias Pinka Haprani yang merupakan anak dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Pinka merupakan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV yang mencakup Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.

Pinka yang kini berusia 25 itu tahun itu tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 38.076.495.350 atau Rp 38 miliar. Harta kekayaan itu dilaporkan Pinka saat hendak mendaftar sebagai Anggota DPR RI pada 10 September 2024.

Cucu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tercatat memiliki empat bidang tanah yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Gianyar Bali. Total harta tidak bergerak milik Pinka itu senilai Rp 35.025.879.200 atau Rp 35 miliar.

Pinka juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara senilai Rp 3.050.616.150 atau Rp 3 miliar.

Pinka sendiri mengaku ingin memperjuangkan isu anak, perempuan, dan disabilitas pada periode pertamanya menjadi anggota DPR.

“Untuk aku, perempuan dan anak, juga disabilitas. Itu adalah konsen saya,” kata Pinka di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Namun, Pinka masih menunggu perintah fraksi PDI Perjuangan akan ditempatkan di komisi berapa di DPR.

“Tunggu perintah ya. Kalau ditanya mau apa? Maunya (Komisi) X (yang membidangi) pendidikan dan budaya, tapi belum tahu, masih tunggu perintah fraksi,” ucap Pinka.

Sebagai salah satu anggota DPR yang terbilang masih muda, Pinka menyatakan tidak kesulitan bergaul dengan para senior di DPR. Ia juga mengaku akan terus berusaha supel dengan para anggota DPR lain lintas fraksi.

“Kita sama semua, mau beda partai mau beda jarak umur itu harus tetap deket dong kalau kenal,” pungkas Pinka. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana. KPK juga turut menahan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo.

Penahanan itu dilakukan, setelah Budi dan Satrio menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19. Sementara satu tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik belum ditahan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menjelaskan, Budi Sylvana ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sementara Satrio ditahan di Gedung Merah Putih KPK. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC, dan tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 3 sampai dengan 22 Oktober 2024,” kata Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (3/10).

Asep menjelaskan, perkara ini terjadi pada Maret 2020, saat Direktur Utama (Dirut) PT Yonsin Jaya, Shin Dong Keun mewakili para produsen APD menunjuk PT Permana Putra Mandiri sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun.

Menurutnya, pada 20 Maret 2020 atau awal pandemi Covid-19, Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan pada awal membeli APD sebanyak 10.000 unit dari PT Permana Putra Mandiri dengan harga Rp 379.500/set.

Keesokan harinya, pada 21 Maret 2020, TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu mengambil APD dari produsen APD milik PT Permana Putra Mandiri di Kawasan Berikat, dan langsung mendistribusikan ke 10 provinsi dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, dan surat pemesanan.

“Pada 22 Maret 2020, Saudara SDK (Shin Dong Keun) dan Saudara SW (Satrio Wibowo) selaku dirut PT EKI (Energi Kita Indonesia) menandatangani kontrak kesepakatan sebagai authorized seller APD sebanyak 500.000 set dengan nilai tergantung nilai tukar dollar saat pemesanan,” ucap Asep.

Selanjutnya, PT Permana Putra Mandiri dan PT Energi Kita Mandiri menandatangani kontrak kerja sama distribusi APD, dengan margin 18,5% diberikan kepada PT Permana Putra Mandiri. Mantan Sestama BNPB yang juga kuasa pengguna anggaran BNPB saat itu, Harmensyah bernegosiasi dengan Satrio Wibowo agar harga APD diturunkan dari US$ 60 menjadi USD 50.

Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD dengan mereka yang sama yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp 370.000 per set. Dalam rapat juga disimpulkan PT Permana Putra Mandiri akan menagih pembayaran atas 170.000 set APD yang didistribusikan TNI dengan harga USD 50/set atau sekitar Rp 700.000.

Selanjutnya, pada 25 Maret 2020, PT Energi Kita Indonesia dan PT Yonsin Jaya memesan 500.000 set APD dengan menyerahkan giro Rp 113 miliar bertanggal 30 Maret 2020. Dokumen kepabean dan dokumen lain sengaja menggunakan data PT Permana Putra Mandiri karena PT Energi Kita Indonesia tidak mempunyai izin penyaluran alat kesehatan, tidak memiliki gudang, dan Non PKP.

“Pada 27 Maret 2020, Saudara SW menghubungi kepala BNPB pada saat itu, di antaranya untuk segera dilakukan pembayaran terhadap 170.000 APD yang diambil TNI, dan meminta diberikan SPK dari BNPB agar sesuai dengan pengamanan raw material dari Korea,” ungkap Asep.

Atas permintaan itu, pembayaran pertama sebesar Rp 10 miliar dilakukan pada 27 Maret 2020 dari bendahara BNPB kepada rekening BNI PT PPM. Padahal, saat itu belum ada kontrak ataupun surat pesanan.

Pembayaran kedua sebesar Rp 109 miliar dilakukan pada 28 Maret 2020 dari PPK Puskris Kemenkes kepada rekening BNI PT PPM.

“Di sisi lain, saudara HM baru menunjuk Saudara BS sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk pengadaan APD di Kementerian Kesehatan pada 28 Maret 2020. Sedangkan surat keputusan penunjukan tersebut dibuat backdate tertanggal 27 Maret 2020,” ungkapnya.

Pada rapat itu juga diterbitkan surat pemesanan APD dari Kemenkes kepada PT Permana Putra Mandiri sejumlah 5 juta setdengan harga satuan US$ 48,4, yang ditandatangani Satrio Wibowo. Tak hanya itu, dalam surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara teperinci. Selain itu, surat pemesanan tersebut ditujukan kepada PT Permana Putra Mandiri, tetapi PT Energi Kita Indonesia turut menandatangani surat tersebut.

Selanjutnya, pada 15 April 2020, Kemenkes memberikan surat pemberitahuan kepada PT Permana Putra Mandiri yang menyebut PT Permana Putra Mandiri telah mengirimkan 790.000 set APD dari total 5 juga set APD yang sudah dipesan hingga 15 April 2020. Pada 7 Mei 2020 dilakukan negosiasi ulang harga dengan harga yang disepakati bervariasi.

Ia menyebut, untuk 503.500 set APD yang dikirim 27 April 2020 hingga 7 Mei 2020 disepakati harga Rp 366.850. Kemudian, barang yang dikirim setelah 7 Mei 2020 dengan harga Rp 294.000. Secara total, Kemenkes menerima 3.140.200 set APD hingga 18 Mei 2020.

“Atas pengadaan tersebut, audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 319 miliar,” ujar Asep.

Ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)