batampos – Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) menggagalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari Batam.

Korban yang akan dipekerjakan ke Malaysia tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Rakyat Sagulung menggunakan speed boat.

Kasubdit Patroliair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Dadan mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi adanya kegiatan ilegal di pelabuhan tersebut.

“Dari informasi itu ditindaklanjuti peran inteligen Koamandan Kapal Polisi (KP) Bharata. Kita sudah 3 bulan melakukan penyelidikan,” ujarnya di Pelabuhan Makobar, Batuampar, Rabu (11/12).

Baca Juga: PPA Kepri Catat Ada 9 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pelaku Orang Terdekat

Dari pengungkapan ini, polisi menyelamatkan 4 orang korban yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tidak memilikj dokumen resmi atau hanya mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain mengamankan korban, polisi turut menangkap seorang pria berinisial S. Ia merupakan pengurus korban di Batam yang bertugas mengantarkan calon PMI ke Pelabuhan Sagulung. Untuk mengantarkan korban, S diupah oleh J senilai Rp 1 juta.

“Yang memberangkatkan dari NTB dengan yang mengantarkan korban ke pelabuhan ini beda lagi orangnya,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan untuk berangkat ke Malaysia, korban diminta bayaran antara Rp 13-14 juta per orangnya. Uang tersebut ditransfer ke seorang yang baru mereka kenal.

“Ini jaringan yang sudah terorganisir. Kita masih melakukan penyelidikan siapa pemodalnya,” ungkap Dadan.

Baca Juga: Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Kabil

Dadan menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penindakan aktivitas ilegal di Perairan perbatasan Indonesia, khususnya Kepri. Hal ini sesuai intruksi Presiden, Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Komandan Kapal KP Bharata Baharkam Mabes Polri, Kompol Ronaldo Marpaung menambahkan dari hasil penyelidikan pengiriman PMI ilegal ini menggunakan jaringan terputus.

“Para korban ini berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda disetiap titik yang ditentukan,” katanya.

Sementara Mahyudin, salah seorang CPMI ilegal mengaku akan dipekerjakan di Malaysia di kebun sawit. Ia dijanjikan dengan upah yang tinggi.

Baca Juga: Pemko Batam Pastikan Stok Pangan Stabil dan Keamanan Terjamin Selama Nataru

“Di kampung saya hanya bertani dengan gaji Rp 30-80 ribu perhari,” ujar pria 42 tahun ini.

Ia mengaku biaya berangkat ke Malaysia tersebut diperoleh dengan cara meminjam ke keluarga dan menggadaikan motor milik saudaranya.

“Niatnya kalau sudah ada uang akan diganti. Karena sama keluarga dikasih pinjaman,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Bayar Rp 14 Juta untuk ke Malaysia, Pengiriman PMI Ilegal Melalui Batam Digagalkan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, di Gedung Pemko Batam, Rudi menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok agar masyarakat dapat menikmati momen Nataru tanpa kendala.

“Saya titipkan kepada semua pihak agar menjaga stabilitas harga sembako. Ini harus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat,” kata dia, Rabu (11/12).

Baca Juga: Target Investasi Rp 115 Triliun per Tahun, BP Batam Siapkan Infrastruktur Prioritas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, memastikan pasokan pangan di Batam mencukupi hingga akhir tahun.

“Berdasarkan data dari badan pangan, stok beras hingga akhir tahun mencapai 8 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan dua bulan ke depan,” ujarnya.

Namun, ia mencatat beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng, cabai, bawang merah, dan gula.

Baca Juga: Renovasi dan Pelayanan Publik Dikebut, Hang Nadim Batam Bersiap Sambut Nataru

Minyak curah akan digantikan dengan Minyak Kita seharga Rp 15.700 per liter. Meski demikian, kenaikan harga yang terjadi diperkirakan tidak signifikan.

“Dengan persiapan yang matang, Pemko Batam optimistis perayaan Nataru 2024 dapat berjalan dengan aman bagi masyarakat,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Pemko Batam Pastikan Stok Pangan Stabil dan Keamanan Terjamin Selama Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sembilan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani Polda Kepri sepanjang tahun 2024.

Pendamping korban UPTD PPA Kepri, Butet Lubis, mengungkapkan selain kasus prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur diungkap Polda Kepri, ada salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kekerasan terhadap anak berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP.

“Kasus ini yang ditangani oleh Polda Kepri, belum catatan dari laporan kasus di setiap Polsek dan Polresta jajaran. Untuk kasus anak di bangku SMP itu pelaku adalah orang tua kandung korban sendiri. Kasus ini saat ini sedang dalam proses menunggu persidangan di pengadilan,” kata dia, Rabu (11/12).

Baca Juga: 12,3 Kg Sabu Dibakar, BNNP Kepri Musnahkan Barang Bukti Penindakan Selama 2 Bulan

Butet menuturkan bahwa mayoritas korban mengalami tekanan psikologis yang berat akibat ancaman, rasa takut, hingga malu untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

“Banyak korban yang merasa takut dan malu, padahal kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar berani melapor,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pihak-pihak yang menangani kasus-kasus ini, mengingat korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan sangat rentan terhadap dampak permasalahan tersebut.

Baca Juga: Persiapan Nataru 2024 di Kepri: Transportasi Laut dan Darat Siap, Pembelian Tiket 100 Persen Daring

“Kami memohon kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal dan dukungan kepada para korban, karena mereka membutuhkan keadilan dan pendampingan untuk memulihkan kondisi mereka,” tambahnya.

UPTD PPA Kepri terus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan, terutama dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

“Edukasi dan keberanian untuk melapor menjadi langkah awal yang penting dalam memutus rantai kekerasan,” kata dia. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel PPA Kepri Catat Ada 9 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pelaku Orang Terdekat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, pada Selasa (10/12/2024).

Berlangsung di Istana Negara, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto; Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumi Raka; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto; dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kegiatan ini diawali dengan laporan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Ia secara gamblang mengatakan APBN merupakan instrumen penting untuk menentukan kemajuan bangsa serta instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis.

“Peran penting ini yang mengharuskan APBN dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan keberlanjutannya agar tidak menjadi sumber masalah,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan capaian perekonomian Indonesia relatif baik dan stabil di tahun 2024.

Hal ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025 dan lima tahun ke depan.

Kemudian sesuai instruksi Presiden RI, Sri Mulyani akan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai pegangan bagi K/L terkait untuk menentukan arah kebijakan belanja daerah.

Kebijakan efisiensi dan upaya penghematan anggaran ini digaungkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi Indonesia menjadi negara maju dan makmur.

“Saya ingatkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia diwarnai dengan ketegangan dan peperangan yang mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi negara-negara besar,” ujar Prabowo.

Untuk mengantisipasi hal itu, ia mengimbau agar seluruh K/L melakukan pengendalian anggaran secara hati-hati dan terencana dengan baik.

“Belanja negara harus dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada akan tantangan yang tidak menentu.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti arahan-arahan Presiden RI sesegera mungkin.

“Kita diperintahkan untuk berhemat, terutama pada kegiatan-kegiatan seremonial. Kemudian kebocoran anggaran juga harus dijaga bersama-sama. Dua perintah prioritas dari Presiden RI ini akan kita jalankan sampai ke bawah,” pungkasnya. (*)

Artikel Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.