batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini memastikan bahwa honorer yang dinyatakan tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode I dan periode III bakal dijadikan pegawai paruh waktu.

Hal ini disampaikan Rini bersamaan dengan hasil seleksi PPPK periode I yang diumumkan hari ini, Selasa (24/12). “Kepada para non-ASN yang terdata, tadi tapi tidak ada formasinya. Nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu,” kata Rini saat ditemui di kantornya.

Lebih lanjut, Rini mengatakan bahwa formasi yang dibuka saat seleksi PPPK memang terbatas. Sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan total honorer yang telah terdata oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia juga menyebut, terkait formasi PPPK sendiri memang bukan diusulkan oleh pemerintah pusat secara langsung. Melainkan disesuaikan dengan kebutuhan instansi/lembaga masing-masing baik di daerah hingga pusat.

“Yang mengusulkan dari instansinya, karena kebutuhan dari instansi yang masing-masing ternyata mereka mengusulkan tidak sejumlah yang di dalam datanya,” jelasnya.

Rini mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah menyediakan kuota hingga 1,7 juta formasi untuk seleksi PPPK. Namun, jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi hanya mencapai 1,017 juta.

Ia juga memastikan bahwa tenaga honorer yang telah masuk dalam database ASN, tetap akan mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan ruang kerja bagi tenaga non-ASN yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik.

Sebagai langkah konkret, Rini menyatakan ia telah mengeluarkan surat kepada seluruh instansi pemerintah agar tetap menyediakan anggaran sementara bagi tenaga honorer yang terdata dan saat ini sedang mengikuti proses seleksi.

“Kalau memang tidak ada formasinya tapi dia masuk data ASN maka dia akan kita masukkan ke dalam paru-waktu. Makanya kemarin saya mengeluarkan surat supaya instansi pemerintah untuk sementara waktu untuk tetap menyediakan anggaran untuk mereka yang sekarang lagi tes ini, yang terdata,” pungkas Rini. (*)

Artikel Honorer Tak Lulus Seleksi PPPK Bakal Dijadikan Pegawai Paruh Waktu pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memaksakan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Bahkan, Hasto turut memberikan uang untuk menyuap Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU periode 2017-2022.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, Hasto menempatkan Harun Masiku yang berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai caleg PDIP di Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) 1 pada Pemilu 2019. Hasto ngotot agar Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

“Seharusnya yang memperoleh suara dari Saudara Nazarudin Kiemas adalah Saudari Riezky Aprilia. Namun ada upaya dari Saudara HK untuk memenangkan Saudara Harun Masiku,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Upaya untuk memuluskan Harun, kata Setyo, Hasto Kristiyanto rela mengajukan dan menandatangani uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terkait situasi yang terjadi. Hal itu setelah KPU menolak melaksanakan putusan MA, Hasto meminta fatwa kepada MA.

“Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara pararel mengupayakan agar Saudari Riezky mau mengundurkan diri untuk diganti oleh Saudara Harun Masiku. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Riezky Aprilia,” ucap Setyo.

Selain itu, Hasto juga memerintahkan Saeful Bahri untuk menemui Riezky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun, Riezky bersikukuh menolak permintaan itu.

“Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh Saudara HK dan meminta Saudari Riezky untuk mundur setelah pelantikan,” papar Setyo.

Setelah berbagai upaya itu gagal, Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah menyuap Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR.

Bahkan, pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan untuk meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP PDIP, yaitu Maria Lestari dari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku dari Dapil 1 Sumsel.

“Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK,” papar Setyo.

Menurutnya, Hasto mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU. Selain itu, Hasto mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan melobinya agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR.

“Saudara HK bersama-sama dengan Saudara Harun Masiku, Saudara Saeful Bahri dan Saudara DTI melakukan penyuapan terhadap Saudara Wahyu Setiawan dan Saudari Agustina Tio Fridelina sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350 pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel I,” urai Setyo.

Atas dugaan itu, KPK menjerat Hasto dan Donny Tri Istiqomah dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya kasus dugaan suap, KPK juga menjerat Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku. KPK menduga Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air dan segera melarikan diri.

Bahkan, Hasto juga mengarahkan sejumlah saksi agar memberikan keterangan tidak sebenarnya kepada KPK. Penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan pengembangan penyidikan kasus yang sebelumnya telah menjerat Wahyu Setiawan, Agustiani Tio F, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Disebut Halalkan Segala Cara untuk Muluskan Harun Masiku jadi Anggota DPR pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto terungkap dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Hasto disebut-sebut memberikan suap bersama-sama dengan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi daftar pencarian orang (DPO). Suap itu diterima Wahyu Setiawan mantan Komisioner KPU RI, yang sebelumnya telah terjerat dalam kasus ini.

Atas perbuatannya, Politikus PDIP itu dijerat dengan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Pria kelahiran Sleman, 58 tahun itu juga dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal ini karena Hasto dan sejumlah pihak lain dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024, yang dilakukan tersangka Harun Masiku bersaama-sama dengan Saiful Bahri memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan.
Atas pasal yang disematkan ini, Hasto terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara jika terbukti menghalangi proses penyidikan KPK, pada saat lembaga antirasuah itu terlibat pelarian Harun Masiku.

Terpisah, terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto meminta publik untuk bersabar terkait jeratan hukum terhadap Hasto. “Sabar,” kata Fitroh kepada JawaPos.com, Selasa (24/12).

Jaksa senior ini juga masih belum mau mengungkap secara resmi penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto. Ia memastikan, KPK akan membuka ke publik pada waktu yang tepat.

“Nanti ada waktunya,” pungkas Fitroh. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara Usai Ditetapkan Jadi Tersangka pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan sponsor suap terhadap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI periode 2017-2022.

Pasalnya, uang suap untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI sebagian berasal dari Hasto.

“Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap saudara Wahyu berasal dari saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Uang itu diberikan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Dapil I Sumsel, menggantikan caleg DPR RI terpilih Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Padahal, suara Harun Masiku ada di bawah Riezky Aprilia. Sehingga, Hasto sempat melakukan penekanan terhadap Riezky Aprilia untuk mengundurkan diri sebagai caleg DPR RI terpilih pada periode 2019-2024.

“Seharusnya yang memperoleh suara dari saudara Nazarudin Kiemas (Alm) adalah saudara Riezky Aprilia. Namun ada upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara Harun Masiku,” jelas Setyo.

Dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, Hasto dibantu Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah.

Menurut Setyo, Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk menyusun kajian hukum Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIHUM/2019 pada 5 Agustus 2019, dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU.

“Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Donny Tri Istiqomah untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap, untuk diserahkan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Tio,” pungkas Setyo. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Hasto Kristiyanto Disebut Sponsori Suap Terhadap Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk Loloskan Harun Masiku pertama kali tampil pada News.