batampos – Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) terus bermunculan. Kali ini disuarakan para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Mereka menilai, masyarakat kecil bakal terpukul dengan adanya kenaikan PPN tersebut.

Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj mengatakan, para ulama adalah penyambung komunikasi antara petinggi negara dan masyarakat di bawah. ”Semua warga prihatin. Semua masyarakat menjerit. Pasti dampaknya dirasakan orang kecil,” katanya dalam pembacaan refleksi akhir tahun di Jakarta, Rabu (25/12).

Dia menuturkan, bagi kelas ekonomi menengah ke atas, tentu kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak terasa. Tetapi, bagi kelas ekonomi menengah ke bawah, kenaikan PPN itu cukup besar dampaknya.

Kenaikan PPN akan diikuti efek domino. Misalnya, kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari. Padahal, kenaikan pendapatan masyarakat tidak signifikan. Said khawatir, kenaikan PPN tersebut bakal diiringi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Perusahaan atau industri menjadi punya alasan tambahan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

Menurut Said, pemerintah bisa menambah pemasukan tanpa mengambil solusi singkat dengan menaikkan pajak. Misalnya, mencegah korupsi atau kebocoran anggaran. ”Jadi sikap kita, cobalah untuk ditinjau ulang,” tuturnya.

Implementasi penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen berdampak signifikan terhadap industri jasa layanan tran-saksi uang elektronik dan digital. Kenaikan tarif tersebut menggerus pendapatan perusahaan jasa sistem pembayaran pada tahun depan.

Direktur Bisnis PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) Heru Perwito menjelaskan, prinsip dasar dari layanan yang disediakan dalam sistem pembayaran, pendapatan didapat melalui mekanisme merchant discount rate (MDR). Angkanya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Nah, besaran MDR sudah termasuk PPN untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis quick response code Indonesian standard (QRIS).

“Kami menyadari ada pendapatan yang berkurang dari kenaikan PPN tersebut,” kata Heru kepada, Selasa (24/12).

Meskipun demikian, potensi besar perkembangan transaksi QRIS memberikan keyakinan perseroan mempertahankan momentum pertumbuhan positif. “Dengan tren transaksi yang terus meningkat secara signifikan, kami optimistis tetap mencapai target pertumbuhan yang diharapkan,” tegasnya.

Terpisah, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) gagal mempertimbangkan multiplier effect dan reaksi dari pelaku pasar. Padahal, ketika PPN dinaikkan, gejolak harga barang bisa lebih besar dibandingkan persentase kenai-kan pajak itu sendiri.

“Ini pasti terjadi karena adanya gejolak pada permintaan dimana masyarakat cenderung mengurangi belanja. Apalagi, momen penyesuaian PPN 12 persen juga bersamaan dengan Natal dan tahun baru (nataru) dimana kenaikan harga secara musiman terjadi,” ujarnya.

Media juga menyoroti pernyataan DJP bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa. Ditambah, estimasi hanya menyebabkan kenaikan harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen sangat menyesatkan dan keliru secara statistik dan substansi ekonomi.

“Perhitungan itu sangat sesat. Karena, estimasi tersebut tidak mempertimbangkan efek kumulatif. Ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga mengalami perubahan. Sehingga, setiap perubahan harga komponen yang ada dalam rantai pasok dan proses produksi harus diestimasi satu per satu. Jadi, harga akhirnya pasti tidak akan sama dengan sebelum PPN,” terang alumnus doktoral University of Manchester itu.

Menurut dia, meski dibebankan pada penyedia layanan, kenaikan tarif PPN akan masuk dalam hitungan komponen harga. “Yang akhirnya juga harus dibayar konsumen,” tuturnya. (*)

Artikel PPN 12 Persen Gerus Pendapatan Sistem Pembayaran pertama kali tampil pada News.

batampos – Swiss-Belhotel International, salah satu jaringan manajemen hotel terkemuka di Indonesia bersama dengan enam hotel di bawah manajemennya, telah dianugerahi tujuh penghargaan bergengsi di ajang Indonesia Travel Tourism Awards ke-15 2024/2025 yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa, 17 Desember 2024 lalu, dimana Swiss-Belhotel International dinobatkan sebagai Indonesia’s Leading Global Hotel Chain 2024/2025.

Kemenangan di ajang Indonesia Travel Tourism Awards ini merupakan yang ke-10 bagi Swiss-Belhotel International. Dengan pencapaian yang konsisten ini, merupakan bukti komitmen nyata dari Swiss-Belhotel International dalam memberikan pengalaman menginap luar biasa kepada tamu selama lebih dari tiga dekade.

Selain Swiss-Belhotel International, bersama dengan enam hotel lain di bawah manajemennya juga meraih penghargaan. MĀUA Nusa Penida dinobatkan sebagai Indonesia’s Leading Island Resort, menawarkan pengalaman menginap tak terlupakan di pulau yang eksotis. Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya, diakui sebagai Indonesia’s Leading Business Hotel Surabaya, menyediakan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Hotel Ciputra Semarang dan Ciputra World Surabaya keduanya memenangkan penghargaan Indonesia’s Leading 5-star hotel di Semarang dan Surabaya.

Swiss-Belresort Dago Heritage dinobatkan sebagai Indonesia’s Leading Resort Bandung, memadukan pesona alam dengan sejarah. Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin menerima penghargaan Indonesia’s Leading 4-star hotel, menjadikannya pilihan ideal untuk pelancong bisnis dan wisata.

“Swiss-Belhotel International sangat bangga menerima penghargaan bergengsi ini di ajang Indonesia Travel Tourism Awards ke-15 2024/2025. Pengakuan sebagai Indonesia’s Leading Global Hotel Chain ini mencerminkan komitmen kami yang nyata terhadap keunggulan, inovasi, dan menghadirkan pengalaman luar biasa bagi tamu di seluruh portofolio kami yang beragam. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim kami atas dedikasinya yang tinggi, mitra kami untuk dukungan tak terhingga, dan tamu setia yang terus menginspirasi perjalanan pertumbuhan dan kesuksesan kami. Pencapaian luar biasa ini menyoroti dedikasi kuat Swiss-Belhotel International dalam memberikan pengalaman tamu yang luar biasa di seluruh portofolio hotelnya yang beragam di seluruh Indonesia. ” ujar Emmanuel Guillard, Senior Vice President of Operations and Development, Swiss-Belhotel International untuk Indonesia.

Indonesia Travel Tourism Awards memberikan penghargaan kepada hotel, resor, vila, serviced apartment, agen travel, operator tur, taman hiburan, maskapai penerbangan, bandara, dan destinasi terkemuka di Indonesia yang memenuhi standar tinggi untuk memenuhi kualitas dan kepuasan tamu. Penghargaan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk industri pariwisata yang sedang berkembang dan juga menyoroti keragaman dan keunggulan industri pariwisata Indonesia. (*)

Artikel Swiss-Belhotel International Raih 7 Penghargaan Bergengsi di ajang Indonesia Travel Tourism Awards 2024/2025 ke-15 pertama kali tampil pada News.

Berangkat dari inisiatif yang peduli terhadap kehidupan sosial, anak yatim, dan juga masyarakat duafa di lingkungan sekitar, BIP hadir memberikan manfaat dan berkontribusi menyejahterakan.

Senin (23/12), Batam Pos mengunjungi kediaman Dedi Fitra, yang berlokasi di Tiban BTN Blok Q 29, Sekupang, Batam. Rumah berlantai tiga itu, dijadikan sebagai markas atau sekretariat dari Yayasan Barisan Indonesia Peduli (BIP).

”Tia ya? Ayo masuk,” ucap pria paruh baya yang rambutnya mulai memutih.

Dalam ruangan yang berukuran 2×3 meter itu, terdapat tiga orang pria paruh baya. Dedi Fitra sebagai tuan rumah sekaligus pembina BIP, lalu Adrizal sebagai ketua BIP, dan Afdhol sebagai bendahara BIP.

Yayasan Barisan Indonesia Peduli (BIP) lahir dari kegelisahan beberapa aktivis sosial di Kota Batam. Berawal dari kepedulian aktivis melihat kondisi rakyat Palestina yang terus membutuhkan perhatian dunia, serta kondisi masyarakat di Batam sendiri, khususnya di pulau-pulau sekitar Batam yang juga membutuhkan perhatian.

Seiring waktu, para aktivis kembali memikirkan agar bisa lebih maksimal dalam upaya memberikan bantuan secara terprogram dan berkelanjutan. Maka untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2021 didirikanlah lembaga resmi yakni BIP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

”Jadi di dalam BIP ini tergabung beberapa komunitas di Kota Batam, yang sama-sama konsen terhadap kegiatan sosial,” terang Dedi. ”Kalau untuk jumlah pengurus BIP ada sekitar 10 orang,” tambah Adrizal.

Program kerja yang telah dilakukan BIP juga beragam, di antaranya Jum’at Berkah, Kenduri Idul Qurban, yaitu kegiatan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Iduladha, yang dilaksanakan di hinterland, sehingga dapat menjangkau daerah pesisir, dimana mereka sangat jarang mendapatkan daging kurban sebagaimana mestinya.

Selanjutnya ada Yatim Dhuafa Family Gathering, yaitu kegiatan membawa dan membiayai anak yatim dan duafa untuk menikmati liburan di tempat hiburan. Dalam kegiatan ini BIP melakukan pendampingan penuh, sehingga anak yatim bisa merasakan memiliki orangtua.
Lalu bakti sosial pembagian sembako atau biasa disebut Baksoma, yang mana sembako tersebut akan diantar langsung ke rumah-rumah masyarakat yang kekurangan. Baik yang ada di Kota Batam maupun di daerah pesisir pulau atau daerah terpencil.

Kemudian Kenduri Sunatan Massal. Kegiatan yang diperuntukkan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk melakukan sunat. Selain gratis, juga disediakan kegiatan kenduri yang berbentuk acara syukuran dengan pelaminan.

Lalu ada sedekah Al-Qur’an. Program penyaluran Al-Qur’an dari para donatur, maupun dari yayasan kepada umat Islam yang membutuhkan. Dan Grebek Panti Asuhan, yaitu program penyaluran sembako kepada Panti Asuhan yang membutuhkan.

”Sedangkan aksi penggalangan dana, biasanya dilakukan saat ada bencana ataupun tragedi,” ujar Dedi.

Dedi menyampaikan bahwa pengurus BIP, bukanlah orang-orang yang berada. Kebanyakan wiraswasta dan ibu rumah tangga, semuanya murni tergerak atas dasar kemanusiaan.

”Contohnya saya, saya ini berprofesi sebagai tukang ojek,” beber Dedi.

BIP akan berkhidmat untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan, membangun kepedulian dengan lingkungan dan pendidikan anak yatim, duafa dengan dana SIWAK (Sadakah, Infak, Wakaf, dan Zakat), serta dana lainnya yang halal dan legal. Baik itu dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga yang tidak terikat.

Target dalam waktu dekat, Dedi dan Adrizal menyampaikan bahwa BIP berencana akan membuat panti asuhan dan rumah tahfiz, serta membeli mobil pikap untuk memudahkan dalam penyaluran sembako.

Mereka menyampaikan bahwa akan sangat menyambut jika ada donatur yang ingin turut andil dalam ladang amal jariyah ini.

”Setiap perbuatan baik dan buruk kita di dunia ini tentu ada nilai di hadapan sang Khalik, semoga segala usaha kita untuk mencapai ridho Illahi dimudahkan oleh Allah,” ucap Adrizal menutup perbincangan. (*)

Reporter: TIA CAHYA NURANI

Artikel Yayasan BIP, Diurus Mayoritas Wiraswasta, IRT, hingga Tukang Ojek, Lahir dari Kegelisahan Aktivis Sosial Batam pertama kali tampil pada News.

batampos – Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly turut dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan Yasonna ke luar negeri itu bersamaan dengan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pencekalan terhadap Yasonna dan Hasto dilakukan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku. Meski memang dalam hal ini, Yasonna Laoly masih berstatus sebagai saksi.

“Keputusan KPK mencekal Hasto dan Yasonna tepat, agar keduanya tidak bepergian ke luar negeri, sehingga sewaktu penyidik membutuhkan keterangannya mereka tidak beralasan ada di luar negeri,” kata mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap kepada JawaPos.com, Kamis (26/12).

Yudi menilai, Yasonna Laoly merupakan saksi kunci dari kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang mengakibatkan Harun Masiku melarikan diri. Sebab, Yasonna saat itu diduga mengetahui adanya fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk memaksakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR.

Selain itu, Yasonna yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) diduga mengetahui data perlintasan Harun Masiku. Hal itu turut didalami penyidik KPK, saat memeriksa Yasonna Laoly pada Rabu (18/12). Karena itu, diduga Yasonna merupakan saksi kunci dalam kasus ini.

“Yasona adalah saksi kunci dalam perkara ini, sehingga harus dicekal yang merupakan kewenangan penyidik. Kita tahu bahwa Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kalinya sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu suap dan perintangan penyidikan,” ucap Yudi.

Yudi meyakini, kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI itu masih bisa berkembang terhadap pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat. Karena itu, ia meminta KPK untuk bisa bersikap objektif dalam mengusut kasus ini.

“Kasus ini baik suap maupun perintangan penyidikan bisa berkembang kesiapapun tergantung bukti yang didapatkan penyidik,” tegas Yudi.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya membenarkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto. Pencekalan itu dilakukan dalam rangka kebutuhan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan TPK tersebut di atas,” ujar Tessa dikonfirmasi, Rabu (25/12).

Tessa menegaskan, keterangan terhadap keduanya dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI yang salah satunya menjerat Harun Masiku. Pencekalan itu berlaku selama enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan Ybs di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas,” urai Tessa.

Sebagaimana diketahui, KPK secara resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, pada Selasa (24/12). Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK. (*)

Artikel Yasonna Laoly Ikut Dicegah ke Luar Negeri, Eks Penyidik KPK: Saksi Kunci Pelarian Harun Masiku pertama kali tampil pada News.