Selasa, 28 April 2026
Beranda blog Halaman 2647

Pabrik Sritex Tetap Beroperasi Normal Pasca Dinyatakan Pailit, Siapkan Kasasi ke MA

0
Salah satu pegawai Sritex. (sritex.co.id)

batampos – Putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang tidak mengganggu operasional salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia itu. Sritex kini tengah menyiapkan upaya hukum lanjutan.

Jumat (25/10), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo memanggil manajemen PT Sritex di Menara Wisata. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Sumarno, pemanggilan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi pailit serta langkah-langkah yang diambil pihak manajemen terkait keberlanjutan perusahaan, terutama masa depan tenaga kerja.

”Kami hadirkan manajemen PT Sritex, Apindo, pengawas ketenagakerjaan,” kata Sumarno dilansir dari Radar Solo (grup Batam Pos), kemarin.

Dalam kesempatan itu, Hariyo Ngadiyono, general manager HRD Sritex Group, mengonfirmasi putusan PN Niaga Semarang yang menyatakan PT Sritex dan tiga perusahaan emitennya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, dalam kondisi pailit. Meski begitu, Hariyo menegaskan bahwa operasional perusahaan masih berjalan normal.

Menurut Hariyo, aktivitas produksi tetap berjalan dengan baik dalam tiga sif. Seluruh mesin produksi juga beroperasi. Karyawan memang sempat resah dengan berita (pailit) tersebut.

”Namun, mereka tetap setia bekerja dan berkontribusi menjaga kestabilan produksi perusahaan,” paparnya.

Dia menambahkan, proses hukum atas putusan pailit itu sedang ditangani tim yang ditunjuk. Langkah lanjutan berupa upaya kasasi ke Mahkamah Agung tengah disiapkan. Hariyo menyatakan bahwa putusan pailit tersebut bukan berasal dari perusahaan, melainkan hasil dari gugatan salah satu pemasok di PN Niaga Semarang.

Saat ini Sritex Group mengelola total 30 ribu tenaga kerja dengan 80 persen di antaranya tetap aktif bekerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 ribu karyawan bekerja di PT Sritex dengan 11 ribu di antaranya berada di Sukoharjo.

Perusahaan memastikan seluruh karyawan sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta memiliki perlindungan dana pensiun. ”Pesanan dari klien masih berjalan lancar tanpa kendala berarti. Situasi masih stabil meski ada putusan hukum ini,” tegasnya.

 

Pemerintah Rumuskan Langkah Penyelamatan

Pemerintah akan mengambil langkah penyelamatan terhadap karyawan PT Sritex setelah pengadilan menyatakan perusahaan tersebut pailit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan ada langkah penyelamatan.

”Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Pemerintah akan mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Tenaga Kerja telah meminta agar Sritex tidak langsung melakukan PHK. ’’Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya sampai dengan adanya putusan yang inkracht atau dari MA,” kata Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) di Jakarta, Jumat (25/10).

Sementara itu, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna (BEI) menyatakan telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek SRIL (kode emiten Sritex) di seluruh pasar sejak 18 Mei 2021 hingga saat ini. Sebab, adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex tahap III 2018 keenam.

”Dengan demikian, SRIL telah memenuhi kriteria untuk dilakukan delisting karena supensi atas efek SRIL telah mencapai 42 bulan,” ungkapnya.

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, lanjut dia, BEI telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Terutama terkait tindak lanjut dan rencana perseroan terhadap putusan pailit. Termasuk upaya emiten produsen tekstil itu untuk mempertahankan going concern perusahaan.

Nyoman juga melakukan beberapa upaya perlindu-ngan investor ritel. Salah satunya melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada papan pemantauan khusus apabila perusahaan tercatat memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa I-X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus.

”Hal ini diharapkan bisa menjadi awareness awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada perusahaan tercatat,” jelasnya. (*)

Anggaran Jumbo Perlu Pengawasan Ketat

0
makan sekolah
ilustrasi

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mencakup siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA sederajat. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan siswa, sekaligus mendorong perekonomian lokal.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menjelaskan bahwa program ini akan didukung dana dari APBD dan APBN. ”Program ini berlaku dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP yang terdata di Dinas Pendidikan Kota Batam. Sementara itu, SMA akan dibiayai melalui APBD Provinsi Kepri,” jelas Mustofa, Jumat (25/10).

Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut program makan siang bergizi ini diinisiasi berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diterima DPRD Kota Batam. Setiap daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping sebesar 10 persen dari total kebutuhan.

Dalam pembahasan anggaran, total kebutuhan dana untuk program ini mencapai Rp650 miliar, sehingga Batam harus menyiapkan dana pendamping sebesar Rp65 miliar. Dana ini akan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tanpa mengurangi anggaran dinas-dinas lain.

“Untuk menutup kekurangan dana, pemerintah daerah akan menggunakan bantuan dari APBN, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU),” jelasnya.

Dinas Pendidikan Kota Batam mengumumkan bahwa sebanyak 987 sekolah, dari tingkat PAUD hingga SMP akan menerima manfaat dari program makanan bergizi yang akan dilaksanakan mulai awal tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di seluruh Kota Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa aspek kualitas dan kelayakan makanan menjadi fokus utama dalam program ini. Pihak penyedia makanan diharapkan dapat menyediakan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang dianjurkan serta tetap menjaga kesegaran dan kebersihan makanan.

“Kami ingin memastikan makanan yang diberikan benar-benar dalam kondisi segar. Anak-anak harus menerima makanan yang layak dan segar,” ujar Tri.

Tri menambahkan bahwa Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan dan penggunaan anggaran setelah program ini berjalan. Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan, diperlukan pengawasan ketat untuk menjamin bahwa dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan program.

Setiap porsi makan direncanakan bernilai Rp15 ribu, sehingga anggaran ini harus dikelola dengan baik agar makanan yang disajikan layak dan berkualitas. Terkait anggaran, Tri mengungkapkan bahwa saat ini alokasi dana untuk program ini masih direncanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam.

Anggaran tersebut dimasukkan dalam kategori Biaya Tidak Terduga (BTT), dan akan ditentukan secara rinci setelah adanya petunjuk teknis (juknis) yang mengatur pelaksanaan program ini. “Melalui program makanan bergizi ini, Dinas Pendidikan Kota Batam berharap dapat memberikan asupan bergizi kepada para siswa demi mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” katanya.

Sebelumnya, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung, mengatakan bahwa anggaran program MBG ini telah dibahas dan dianggarkan dalam APBD Kota Batam. Dengan dukungan dana dari APBD dan APBN, diharapkan program ini dapat berjalan lancar.
Menurut Andi Agung, selain mendukung kesehatan dan pendidikan siswa, program ini juga akan menguntungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.

”Nantinya, UMKM kemungkinan akan dilibatkan dalam penye-diaan makanan. Namun, harus dipastikan bahwa makanan yang disediakan bergizi dan higienis,” kata Andi.

Program makan siang gratis ini diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di Kota Batam.

Sementara itu, ekonom Kep-ri, Rafki Rasyid, mengulas berbagai potensi dampak ekonomi yang mungkin timbul dari program ini, termasuk pengaruhnya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), anggaran negara, serta prospek keberlanjutannya. Menurut dia, program MBG berpotensi menggerakkan perekonomian secara signifikan apabila pemerintah melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi.

Keterlibatan UMKM dalam program ini, menurutnya, akan mempermudah pemerataan manfaat ekonomi. “Penye-diaan makanan bergizi gratis ini sebaiknya disebar ke UMKM agar mereka turut mendapat manfaat. Jangan sampai program ini hanya dikelola oleh satu atau dua perusahaan besar saja,” ujarnya, Jumat (25/10).

Rafki meyakini bahwa program MBG tidak akan memicu inflasi. Menurutnya, inflasi adalah fenomena moneter yang dipicu oleh peningkatan jumlah uang beredar.

”Program MBG tidak akan menyebabkan inflasi karena tidak berdampak langsung pada jumlah uang beredar,” ujarnya.

Namun, Rafki mengakui bah-wa pembiayaan program MBG berpotensi membebani angga-ran negara dalam jangka panjang. Pemerintah memiliki dua pilihan untuk menutup anggaran program ini: mengalihkan anggaran dari sektor lain atau menambah utang.

”Tak ada masalah dengan utang selama pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan utang tersebut. Masalah baru timbul jika ekonomi tidak tumbuh,” ujar dia.

Pria yang juga menjabat Ketua Apindo Batam ini juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar program MBG tidak mengorbankan proyek-proyek lain, seperti infrastruktur. Rafki menyebut MBG dapat menjadi kebijakan jangka panjang selama masa jabatan Presiden Prabowo.

Namun, ia mengingatkan bahwa MBG akan dievaluasi seiring waktu. Jika ternyata tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, ada kemungkinan program ini dihentikan, meskipun kecil kemungkinannya.

Ia juga menyebutkan potensi dampak positif yang akan dirasakan masyarakat, terutama di kalangan keluarga kurang mampu. “Program ini akan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial karena menjangkau anak-anak sekolah dan keluarga miskin,” kata Rafki.

Kendati banyak manfaat yang mungkin dirasakan, Rafki menyoroti risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah serta potensi manipulasi oleh beberapa kelompok elite. Untuk memitigasi risiko ini, Rafki menyarankan agar pemerintah mengarahkan distribusi MBG ke UMKM lokal di setiap daerah.

Di sisi lain, khusus untuk wilayah kepulauan seperti Batam, dia yakin batasan geografis tidak akan menghambat implementasi program selama pemerintah arif dalam membagi anggaran kepada UMKM.

“Asalkan UMKM daerah diberdayakan, program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah kepulauan seperti Batam,” kata Rafki.

Dengan berbagai potensi positif dan tantangan yang ada, Rafki berharap program MBG dapat memberikan dampak positif yang merata, sekaligus memperkuat perekonomian di berbagai daerah. ”Program ini harus berjalan dengan distribusi yang adil agar benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat luas, terutama di daerah,” kata dia. (*)

Gunung Marapi Sumbar Erupsi

0
Erupsi Gunung Marapi Sumatera Barat, Sabtu (26/10).
F.Altas Maulana/Antara

batampos – Kepala Tim Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Heruningtyas Desi Purnamasari menyampaikan, Gunung Marapi di Sumatera Barat erupsi, Sabtu (26/10). Erupsi terjadi pukul 13.05 WIB.

”Dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 800 meter di atas puncak (3.691 meter di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah timur laut,” ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com (grup Batam Pos).

Erupsi Gunung Marapi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3,3 milimeter dan durasi 7 menit 23 detik. Sebagaimana telah diinformasikan, saat ini status Gunung Marapi berada pada level II atau waspada.

Dengan status tersebut, PVMBG merekomendasikan beberapa hal untuk diikuti oleh masyarakat.

Pertama, masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki, pengunjung, atau wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius tiga kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran, dan bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Kedua, jika terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.

Ketiga, seluruh pihak agar menjaga kondusifitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

Keempat, Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan Gunung Marapi di Jl. Prof. Hazairin No.168 Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas Gunung Marapi.(*)

Jurnalis Bukan Juru Kampanye

0
WhatsApp Image 2024 10 26 at 22.44.40
Diskusi dan deklarasi Jurnalis Bukan Juru Kampanye, Sabtu malam (26/10/2024). F. AJI Batam untuk Batam Pos

batampos – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam, menaja diskusi dan deklarasi bertema “Jurnalis Bukan Juru Kampanye” pada Sabtu (26/10) malam.

Acara yang berlangsung di Sekretariat AJI Batam, Batamcenter ini bertujuan untuk mengingatkan para jurnalis agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye politik pada salah satu paslon tertentu.

Beberapa figur pers turut hadir sebagai pemantik, antara lain Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri, Gusti Yenosa; MEPO AJI Batam, Slamet Widodo; dan Anggota Bawaslu Batam, Jazuli.

Jazuli, menegaskan peran Bawaslu sebagai pengawas, pencegah, hingga penindak dalam proses Pemilu. Menurutnya, kolaborasi dengan jurnalis memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang demokrasi yang sehat.

“Ini adalah suntikan luar biasa dari jurnalis untuk mengedukasi masyarakat. Jurnalis membantu masyarakat memahami cara berdemokrasi yang baik,” ujar dia.

Sekretaris AJI Batam, Fathurrohim, menyebut bahwa diskusi dan deklarasi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap fenomena jurnalis yang terlibat dalam kampanye politik tanpa melepaskan peran jurnalistiknya. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan informasi akurat dan tidak bias.

“Jika jurnalis berperan sebagai juru kampanye, masyarakat tidak menerima informasi dengan objektif,” katanya.

Ia juga menekankan, bahwa dinamika politik di berbagai daerah turut mempengaruhi netralitas jurnalis. Oleh sebab itu, AJI Batam berharap gerakan deklarasi semacam ini dapat menjadi pendorong bersama, mengembalikan peran jurnalis sebagai pelayan publik.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ketua IJTI Kepri, Gusti Yenosa. Ia turut mengapresiasi diskusi tersebut dan berharap dapat meningkatkan kesadaran jurnalis akan tanggung jawab profesinya.

Secara personal, wanita yang akrab disapa Oca itu mengaku prihatin melihat sebagian jurnalis yang terlibat sebagai tim sukses atau juru kampanye calon tertentu, yang dinilainya tidak etis dan merusak kredibilitas profesi jurnalis.

“Kegiatan ini (diskusi) sangat positif dan bagus. Saya mengimbau seluruh anggota IJTI untuk tidak terlibat menjadi tim sukses atau juru kampanye karena hal itu tidak dibenarkan dan berdampak buruk bagi demokrasi kita,” ujarnya. (*)

 

Reporter: Arjuna

53 Tahun BP Batam Membangun Batam, Ini Capaian Kesuksesannya

0

bp batam 53batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) peringati Hari Bakti ke-53 tahun lewat upacara yang di gelar di lapangan parkir kantor BP Batam dan dilanjutkan dengan syukuran di Balairungsari pada Sabtu (26/10/2024).

53 tahun berlalu, BP Batam sebagai garda terdepan dalam mengembangkan dan membangun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dengan berbagai capaian mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan investasi yang membawa dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian Batam.

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam amanatnya menyampaikan momentum ini merupakan refleksi dari perjalanan BP Batam selama 53 tahun sekaligus kesempatan untuk meningkatkan komitmen, kualitas, dan kontribusi dalam membangun Batam ke depannya.

“Momentum 53 tahun ini bukan hanya sekedar perayaan namun ini menjadi refleksi dari perjalanan Panjang yang telah kita lalui bersama,” ujar Purwiyanto.

“Dengan tantangan ke depan berupa peningkatan daya saing, penurunan logistic cost, perbaikan kualitas layanan, koordinasi dari para stakeholder, dan dinamika sosial politik yang mungkin akan kita hadapi bersama, mari kita terus berinovasi, beradaptasi, juga teguhkan komitmen kita untuk berkontribusi lebih bagi pembangunan Batam,” sambung Purwiyanto.

Hari Bakti ke-53 tahun BP Batam membawa tema “Batam Baru, Indonesia Maju” yang menunjukkan bagaimana BP Batam akan terus bergerak dan bekerja nyata menuju Batam Kota Baru yang bermuara pada kontribusi memajukan perekonomian Indonesia.

Dalam pembangunan Batam Kota Baru, angka perekonomian Batam menunjukkan poin positif dimana pada tahun 2023 ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,04% dengan nilai investasi sebesar Rp 12,31 triliun pada semester I tahun 2024 dan pertumbuhan jumlah proyek sebesar 69,65%.

Selain pertumbuhan dari sektor perekonomian dan investasi, pada tahun 2024 ini BP Batam turut menjalankan berbagai program strategis potensial yaitu pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, pengembangan akses jalan di Batam, pengembangan kawasan PSN Rempang Eco-City, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, Perkuatan dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) berkapasitas total 730 liter/detik.

Capaian dalam tata kelola keuangan negara sebagai bentuk komitmen dan kerja nyata BP Batam turut di raih dalam bentuk penghargaan Opini WTP ke-8 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Atas berbagai capaian positif BP Batam dalam membangun dan mengembangkan Batam sebagai kawasan industri berdaya saing, kesuksesan ini tak lepas dari sinergi dan kolaborasi bersama Forkompimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, pelaku usaha, asosiasi, aparat penegak hukum, auditor, rekan-rekan media, LSM, masyarakat Batam, pegawai di lingkungan BP Batam dan tentunya dukungan dari Anggota Dewan Pengawas BP Batam.

“Saya mewakili BP Batam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mensukseskan pembangunan Batam hingga hari ini,” kata Purwiyanto.

“Mari terus kita tingkatkan sinergitas yang telah terjalin, terus bekerja keras dengan penuh semangat, integritas, dan dedikasi pengabdian dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan untuk mewujudkan visi besar kita demi Batam yang lebih baik,” pungkas Purwiyanto.

Selamat Hari Bakti BP Batam ke-53 tahun, Batam Baru, Indonesia Maju! (MI)

PLN Batam Gelar Festival Kompang di BCS Mall

0

kompang plnbatampos – Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PT PLN Batam ke-24 dan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-79, PLN Batam menggelar Festival Kompang yang mengangkat kebudayaan Melayu Kota Batam di BCS Mall, Sabtu (26/10). Festival Kompang ini diikuti oleh 12 Kecamatan yang tersebar di Kota Batam berlomba menabuh hadrah, yang akan dinilai oleh dewan juri dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Kegiatan ini turut dihadiri Pejabat Sementara (Pjs.) Walikota Batam, Dr. Andi Agung, S.E., M.M., yang juga secara resmi membuka Festival Kompang PLN Batam.

Dalam sambutannya Andi Agung memuji semangat dan antusiasme dari seluruh peserta bersama penonton yang telah hadir. Disaat yang sama Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PLN Batam yang tidak hanya memberikan pelayanan listrik yang andal, tapi juga peduli terhadap kelestarian budaya Melayu.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi karena PLN Batam telah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Batam. Ditengah perkembangan Kota Batam yang pesat tentunya keberadaan listrik menjadi kunci utama dalam mendorong investasi Industri dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi.

Andi menekankan selama 24 tahun terakhir, PLN Batam telah membuktikan komitmennya dengan terus meningkatkan pelayanan dan memperluas akses listrik. Serta mendukung pembangunan teknologi energi yang ramah lingkungan.

“Kegiatan kita kali ini juga menjadi simbol harmonisasi antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya. Kompang sebagai kesenian khas tradisional Melayu menjadi hal yang tak terpisahkan dari identitas Kota Batam dan Kepuluan Riau. Kemudian PLN Batam adalah pilar utama dalam pembangunan dan kemajuan menyediakan sarana untuk melestarikannya,” kata Andi.

“Selamat hari ulang tahun ke-24 bagi PLN Batam. Semoga PLN Batam tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Batam, semakin maju dalam memberikan listrik yang andal serta pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Batam. Kemudian Saya berharap Festival Kompang ini berjalan lancar,” harap Andi.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengatakan bulan Oktober adalah bulan yang spesial bagi PT PLN Batam dan juga Kota Batam. Karena pada bulan ini PLN Batam memperingati HUT yang ke-24 di tanggal 3 Oktober lalu, dan akan memperingati HLN ke-79 pada 27 Oktober nanti.

“Mewakili segenap Manajemen PT PLN Batam, Saya memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam yang telah mendukung Festival Kompang ini. Kolaborasi dan Sinergi kita bersama merupakan langkah konkret dalam melestarikan kebudayaan dan kesenian kompang sebagai bagian dari identitas Bumi Melayu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Irwansyah.

Irwansyah menambahkan ditengah derasnya arus global saat ini, masuknya budaya luar tidak mudah untuk dibendung. Karena itu, event Festival Kompang yang bermuatan budaya lokal ini penting dilakukan. Selain itu kegiatan ini juga menjadi sarana dalam memperkenalkan budaya asli Indonesia, khususnya budaya Melayu kepada generasi muda.

“Kami ucapkan selamat ber Festival Kompang kepada seluruh peserta dan Bapak/Ibu yang sedang berkunjung di BCS Mall Batam juga dapat menikmatinya. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan dapat semakin menggali potensi budaya di negeri ini yang pada akhirnya membawa kemajuan bagi kebudayaan Melayu di Kepuluan Riau ke depannya,” bebernya lagi.

“Pada momen ini kami juga meminta doa kepada Bapak/Ibu semua agar pada usia PLN Batam yang ke-24 ini, PLN Batam semakin tumbuh dan terus berkembang sehingga mampu memberikan pasokan listrik yang andal serta memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada seluruh masyarakat,” tutup Irwansyah.

Sementara itu, Ketua Tim lomba Festival Kompang mewakili Kecamatan Sagulung, Eka Rahayu mengucapkan rasa terimakasihnya kepada PLN Batam yang hadir untuk kembali melestarikan seni budaya dan khazanah Melayu khususnya di Kota Batam.

“Kita semua berharap semoga kegiatan ini menjadi jalan pembuka untuk festival-festival lain secara berkesinambungan dan menjadikannya sebagai tradisi tahunan di PLN Batam. Selain melestarikan budaya, Saya yakin kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan budaya daerah,” pungkas Eka. (*)

Analisis Kebijakan : Permen 57 tahun 2021

0

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (PP 57/2021) tentang Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (PP 57/2021) berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui penguatan peran guru. PP ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan menetapkan delapan standar nasional pendidikan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis.

Manfaat PP 57/2021 bagi Guru PAUD, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pengajaran: Guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan kurikulum yang lebih terstruktur.

2. Penilaian Kemajuan Siswa: Dengan standar baru, guru dapat melakukan penilaian yang lebih baik terhadap kemajuan belajar siswa, memberikan data akurat mengenai perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.

3. Sertifikasi dan Pelatihan: PP ini menekankan pentingnya sertifikasi bagi guru, mendorong mereka untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan kemampuan mengajar.

4. Kolaborasi dengan Orang Tua: Peraturan ini juga mendorong guru untuk aktif berkolaborasi dengan orang tua dalam proses pendidikan, menciptakan sinergi antara rumah dan sekolah.

5. Dukungan Sarana dan Prasarana: Diharapkan lembaga PAUD akan mendapatkan dukungan lebih baik dalam hal sarana dan prasarana pendidikan, yang krusial untuk mendukung proses belajar mengajar.

Kritik dan Kontroversi PP 57/2021,antara lain:

1. Penghilangan Pancasila dari Kurikulum: Banyak yang menganggap penghilangan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dapat mengurangi pemahaman generasi muda tentang ideologi negara.

2. Pembubaran BSNP: Penghapusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan mutu pendidikan.

3. Ketidakselarasan dengan UU yang Lebih Tinggi: PP ini dianggap tidak sepenuhnya merujuk pada UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, sehingga melanggar prinsip hukum yang lebih tinggi.

4. Resentralisasi Kebijakan Pendidikan: PP ini menunjukkan kecenderungan resentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, dengan keputusan penting diambil oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan masukan dari daerah.

Revisi dan Penegasan Ulang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan revisi terhadap PP 57/2021 untuk menegaskan kembali pentingnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum. Revisi ini mencakup penambahan nilai Pancasila dalam standar

perkembangan anak usia dini dan penegasan kembali posisi penting mata pelajaran agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia. (*)

 

Oleh

Reni Supitno

Ingatkan Pelaksanaan Pilkada di Bintan, Ronny Ingin Pemilih Nyaman Datang ke TPS dan Tak Ngantre Terlalu Lama

0

batampos– Sekda Bintan, Ronny Kartika mengingatkan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Bintan pada 27 November 2024 mendatang.

Dia menyebut, beberapa hal tersebut diantaranya seperti teknis pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) agar tidak terjadi antrean di TPS.

Sekda Bintan, Ronny Kartika. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

“Kita ingin pemilih merasa nyaman saat datang ke TPS dan mereka tidak terlalu lama mengantre saat akan menggunakan hak suaranya di bilik suara,” kata dia.

Dia juga menekankan terkait kondisi cuaca saat pelaksanaan pencoblosan di TPS. Karena itu, semua pihak harus dapat mengantisipasi perubahan cuaca.

“Belum lagi, antisipasi kendala cuaca hujan saat pelaksanaan hari pencoblosan,” tambahnya.

Dia pun menekankan pentingnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada Bintan pada 27 November 2024 mendatang.

BACA JUGA: Bawaslu Keluarkan Rekomendasi ke Kemenpan RB, Terkait Netralitas ASN di Pilkada Karimun

“Peningkatan angka partisipasi pemilih menjadi tugas bersama antarseluruh stakeholder penyelenggara pilkada 2024,” ungkapnya.

Karena itu, dia meminta semua pihak untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pilkada Bintan pada 27 November 2024 mendatang.

“Masyarakat harus menerima informasi yang jelas agar pelaksanaan pilkada berjalan kondusif, tertib, aman dan lancar,” harapnya.

Berdasarkan data KPU Bintan per tanggal 24 September 2024 telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 126.709 wajib pilih dengan 270 TPS di 51 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bintan.

Adapun jumlah pemilih di masing-masing kecamatan yakni, Kecamatan Bintan Timur sebanyak 36.604 orang, Kecamatan Bintan Utara sebanyak 17.845 orang, Kecamatan Seri Kuala Lobam sebanyak 13.632 orang.

Lalu, Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 14.013 orang, Kecamatan Gunung Kijang sebanyak 13.247 pemilih, Toapaya sebanyak 10.692 orang, Teluk Bintan sebesar 8.500 orang, Kecamatan Bintan Pesisir sebanyak 4.984 orang, Kecamatan Tambelan 3.860 orang, dan Kecamatan Mantang sebanyak 3.265 orang. (*)

Reporter: Slamet

Polisi Dalami Pelecehan Seksual Terhadap 2 Anak Bawah Umur di Tanjungpinang

0
Kepala Seksi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Sahrul Damanik. F. Mohamad Ismail

batampos– Polresta Tanjungpinang saat ini tengah mendalami terkait kasus pelecehan seksual, yang dialami oleh dua orang perempuan berusia 11 dan 12 tahun. Dua korban tersebut sempat disekap oleh terduga pelaku, yang tidak lain ialah tetangganya sendiri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi pelecehan itu terjadi di dalam rumah terduga pelaku, yang berada di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur, pada 18 Oktober 2024 yang lalu. Kala itu, orang tua mendapatkan informasi bahwa korban telah dilecehkan oleh tetangganya sendiri.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Pria Asal Tanjungpinang yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Bintan 

Setidaknya terdapat dua orang anak yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dua korban tersebut sempat dikunci atau disekap di dalam rumah pelaku. Kendati demikian, korban berhasil melarikan diri usai pelaku lengah, saat sedang berada di dalam kamar mandi.

Saat ini, Polresta Tanjungpinang tengah menyelidiki kasus ini dan tengah menelusuri keberadaan pelaku kejahatan seksual tersebut.

Kepala Seksi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Sahrul Damanik mengatakan, laporan kejahatan seksual tersebut sudah pihaknya terima pada 19 Oktober yang lalu. Saat ini, kasus yang dilakukan oleh pelaku masih dalam tahap penyelidikan.

“Laporannya sudah kita terima. Kejadian 18 Oktober yang lalu, besoknya kita langsung menerima laporan. Saat ini masih dalam penyelidikan,” ujar Sahrul, Jumat (25/10).

Ia juga membantah, terkait informasi yang menyatakan bahwa Polresta Tanjungpinang enggan menangani kasus tersebut secara serius. Menurutnya, kasus tersebut memang sempat dilaporkan ke Polsek Tanjungpinang Timur, sebelum dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Tanjungpinang.

“Tidak benar terkait tidak ditindaklanjuti. Memang sempat lapor ke Polsek, karena di sana tidak ada unit PPA, maka diambil alih oleh Satreskrim Polresta Tanjungpinang,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Sudah Berusia 56 Tahun, Akhirnya Pasar Loka Tarempa Direvitalisasi, Bakal Jadi Pusat Perputaran Ekonomi

0
Kepala BPPW Kepri, Basri Bachmid bersama Bupati Anambas, Abdul Haris meninjau Pasar Loka Tarempa sebelum direvitalisasi. f.ihsan

batampos – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau meninjau langsung kondisi fisik bangunan Pasar Loka sebelum direvitalisasi, Jum’at, (25/10).

Dalam peninjauan ini, tim menilai bangunan pasar yang telah berdiri sejak tahun 1968 sudah tidak layak digunakan lagi.

Bahkan, lantai pasar yang terbuat dari papan kayu ini sudah lapuk membahayakan para pengunjung.

BACA JUGA: Tekan Laju Inflasi, Pemkab Bintan dan Pemko Pinang Saling Bekerjasama untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar

Kepala BPPW Kepri, Fasri Bachmid menegaskan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan revitalisasi pasar yang akan menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat.

“Kita mendukung penuh revitalisasi ini. Sangat disayangkan, selama 56 tahun tidak di rawat. Padahal lokasinya dipintu masuk pelabuhan,” kata Fasri.

Dikatakannya, proses pelaksanaan revitalisasi memakan waktu selama 300 hari yang dimulai pada akhir Oktober ini.

“Ini proyek multiyears, selesai dibangun Agustus tahun depan. Pekan depan sudah dimulai pembongkarannya,” sebut Fasri.

Sementara itu, Bupati Anambas, Abdul Haris menerangkan perjuangan pihaknya untuk merevitalisasi telah dimulai sejak tahun 2022 lalu.

“Karena anggaran kita tidak memadai, maka kita menjolok anggaran pusat (APBN). Alhamdulillah tahun ini direalisasi,” kata Haris.

Menurutnya, Pasar Loka kedepannya akan dibangun tiga lantai yang terdiri dari area parkir, pusat kuliner dan pusat oleh-oleh.

“Mari kita dukung pelaksanaan revitalisasi ini. Agar bisa selesai tepat waktu,” sebut Haris.

Haris juga mengingatkan kepada pemenang tender yakni PT Triderrick Sumber Makmur dalam melaksanakan pekerjaan dapat bekerja sesuai prosedur.

“Jangan asal-asalan kerja, nanti hasil tidak bagus,” tegas Haris.

Perlu diketahui, revitalisasi ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai Rp 27,5 Miliar. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin