batampos – Apindo Kota Batam mengapresiasi langkah Gubernur Kepulauan Riau yang menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam.

Keputusan ini dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyatakan bahwa batas waktu penetapan UMSK sesuai Permenaker adalah 18 Desember 2024.

“Penetapan UMSK yang melewati batas waktu tersebut jelas melanggar aturan. Maka dari itu, keputusan Gubernur untuk menolak penetapan UMSK Kota Batam sangatlah tepat,” katanya, Selasa (24/12).

Merujuk pada pasal 9 ayat 2 poin ‘b’ dalam Permenaker 16 Tahun 2024, menyebutkan bahwa penetapan UMSK harus didasarkan pada kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Namun, dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, tidak ada kesepakatan yang tercapai.

“Jika Gubernur memaksakan menetapkan UMSK tanpa kesepakatan, itu sama saja melanggar aturan yang ada,” ujar Rafki.

Apindo Batam juga menyoroti dampak ekonomi dari kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang telah mencapai 6,5 persen untuk tahun 2025. Angka ini jauh di atas perkiraan awal yang hanya sekitar 4,5 persen berdasarkan formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

“Selisih kenaikan 2 persen dari prediksi awal sudah cukup memberatkan pengusaha. Jika ditambah lagi dengan UMSK, kami khawatir banyak usaha di Batam yang tidak mampu bertahan,” katanya.

Dia mengimbau semua pihak untuk menerima kenaikan UMK sebagai solusi terbaik tanpa perlu menambah beban dengan UMSK.

Dalam rapat Dewan Pengupahan, ketidakjelasan definisi dalam Permenaker 16 Tahun 2024 juga menjadi kendala utama. Tidak hanya pengusaha, tetapi juga pemerintah, akademisi, dan BPS kesulitan memberikan interpretasi yang jelas terhadap beberapa istilah yang tercantum dalam regulasi tersebut.

“Kondisi ini membuat rapat Dewan Pengupahan menjadi buntu. Bahkan untuk menentukan sektor mana saja yang layak mendapatkan UMSK, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai,” katanya.

Rafki meminta pemerintah pusat untuk memberikan panduan teknis yang lebih jelas terkait penetapan UMSK agar tidak menimbulkan kebingungan di masa mendatang.

Selain itu, Apindo Batam juga menyerukan agar para pengusaha mematuhi ketentuan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Ia menghimbau para pengusaha untuk membayar upah sesuai UMK yang berlaku di tahun 2025 nanti.

Namun demikian, pihaknya juga membuka pintu bagi pengusaha yang kesulitan menerapkan UMK akibat kenaikan yang cukup tinggi. Mereka dipersilakan untuk melapor ke Apindo atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam agar dapat mencari solusi bersama.

Dengan situasi ini, lanjutnya, Apindo berharap keputusan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dapat menjadi dasar bagi semua pihak untuk menjaga stabilitas dunia usaha di Batam.

Langkah Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menurutnya, bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga memberikan sinyal positif bagi para pelaku usaha di Batam yang tengah menghadapi tantangan berat. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Apindo Batam Dukung Gubernur Kepri Tolak UMSK Demi Stabilitas Dunia Usaha pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam melaksanakan apel siaga pengamanan distribusi air selama libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Senin (23/12/2024).

Apel siaga yang dilaksanakan di Water Treatment Plan (WTP) Muka Kuning tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano.

Denny mengatakan, apel yang dilaksanakan ini adalah untuk mempersiapkan tim dalam mengantisipasi permasalahan distribusi air selama libur Nataru. Dimana, tim dari BU SPAM BP Batam, membantu tim dari PT Air Batam Hulu (PT ABHu) dan PT Air Batam Hilir (PT ABHi), selaku operator pengelola air bersih di Batam.

“Jadi tim kita (BU SPAM) siaga. Jika mereka (PT ABHu dan PT ABHi) tidak bisa menangani, itu akan langsung dibantu oleh tim kita,” ujar Denny.

Denny mengatakan, pembentukan tim untuk membantu pengamanan distribusi air ini sudah dijalankan oleh BU SPAM BP Batam. Terutama saat memasuki hari besar, seperti bulan Ramadan dan sebagainya.

“Tim ini, kita turunkan untuk memberikan jaminan supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Masih kata Denny, saat ini sudah ada tambahan dua Instalasi Pengolahan Air (IPA). Meskipun masih dalam tahap commisioning, IPA Duriangkang 5 dengan kapasitas 500 lpd dan IPA Tembesi dengan kapasitas 230 lpd diharapkan bisa membantu meningkatkan pelayanan air yang lebih optimal.

“Mudah-mudahan akan lebih terlayani, walaupun belum maksimal karena memang masih commisioning. Disamping itu, juga beberapa jaringan di hilir yang masih terus kita tambah atau perkuat lagi,” tutupnya. (*)

Artikel BU SPAM BP Batam Upayakan Distribusi Air Tidak Terganggu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hingga saat ini, Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam untuk tahun 2025 belum mendapatkan penetapan resmi dari gubernur. Hal itu tertera dalam surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, No:B/54/1516.1/DTKT-SET/2024, yang ditandatangani oleh Sekda Adi Prihantara, pada 20 Desember.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi serikat pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya. Bagi pekerja, UMSK merupakan instrumen penting yang mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik.

Dalam surat itu, dijabarkan beberapa penyebab keterlambatan penetapan UMSK, seperti perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pengusaha terkait besaran kenaikan, hingga dinamika ekonomi daerah. Di Batam, sebagai salah satu kota industri utama di Indonesia, penundaan ini dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas hubungan industrial.

Proses penetapan UMSK biasanya melibatkan dialog tripartit yang intensif. Serikat pekerja umumnya mendorong kenaikan yang proporsional dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak, sementara pengusaha cenderung mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Tidak adanya kejelasan terkait UMSK dapat memicu ketidakpastian di kalangan pekerja, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan mereka pada sektor-sektor industri, seperti manufaktur, elektronik, dan jasa. Di sisi lain, pelaku usaha juga memerlukan kepastian kebijakan agar dapat menyusun strategi bisnis secara optimal.

Ketua PC Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (PEE) FSPMI Batam, Masrial, kecewa dengan keputusan itu. Ia menilai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, melawan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upah sektoral.

“Pak Prabowo (presiden) juga sudah sampaikan di pidato resminya (putusan upah sektoral). Sedangkan wali kota sudah merekomendasikan upah sektoral kota Batam. Harusnya gubernur tinggal menetapkan (UMSK),” katanya, Selasa (24/12).

Kata dia, banyak di daerah lain yang tidak ada kesepakatan nilai maupun sektornya. Akan tetapi, gubernur berani ambil sikap mengeluarkan SK.

“Wali kota rekomendasikan komplit beserta berita acara DPK Kota Batam beserta KBLI-nya. Jadi enggak ada alasan gubernur itu tidak mengeluarkan SK upah sektoral Kota Batam,” katanya.

Atas keputusan itu, buruh kemungkinan bakal melakukan aksi unjuk rasa lagi. Pihaknya akan lakukan aksi setiap Minggu sampai gubernur mengeluarkan SK UMSK. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Gubernur Belum Tetapkan UMSK Batam 2025, Buruh Kecewa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hingga saat ini, Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam untuk tahun 2025 belum mendapatkan penetapan resmi dari gubernur. Hal itu tertera dalam surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, No:B/54/1516.1/DTKT-SET/2024, yang ditandatangani oleh Sekda Adi Prihantara, pada 20 Desember.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi serikat pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya. Bagi pekerja, UMSK merupakan instrumen penting yang mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik.

Dalam surat itu, dijabarkan beberapa penyebab keterlambatan penetapan UMSK, seperti perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pengusaha terkait besaran kenaikan, hingga dinamika ekonomi daerah. Di Batam, sebagai salah satu kota industri utama di Indonesia, penundaan ini dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas hubungan industrial.

Proses penetapan UMSK biasanya melibatkan dialog tripartit yang intensif. Serikat pekerja umumnya mendorong kenaikan yang proporsional dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak, sementara pengusaha cenderung mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Tidak adanya kejelasan terkait UMSK dapat memicu ketidakpastian di kalangan pekerja, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan mereka pada sektor-sektor industri, seperti manufaktur, elektronik, dan jasa. Di sisi lain, pelaku usaha juga memerlukan kepastian kebijakan agar dapat menyusun strategi bisnis secara optimal.

Ketua PC Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (PEE) FSPMI Batam, Masrial, kecewa dengan keputusan itu. Ia menilai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, melawan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upah sektoral.

“Pak Prabowo (presiden) juga sudah sampaikan di pidato resminya (putusan upah sektoral). Sedangkan wali kota sudah merekomendasikan upah sektoral kota Batam. Harusnya gubernur tinggal menetapkan (UMSK),” katanya, Selasa (24/12).

Kata dia, banyak di daerah lain yang tidak ada kesepakatan nilai maupun sektornya. Akan tetapi, gubernur berani ambil sikap mengeluarkan SK.

“Wali kota rekomendasikan komplit beserta berita acara DPK Kota Batam beserta KBLI-nya. Jadi enggak ada alasan gubernur itu tidak mengeluarkan SK upah sektoral Kota Batam,” katanya.

Atas keputusan itu, buruh kemungkinan bakal melakukan aksi unjuk rasa lagi. Pihaknya akan lakukan aksi setiap Minggu sampai gubernur mengeluarkan SK UMSK. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Gubernur Belum Tetapkan UMSK Batam 2025, Buruh Kecewa pertama kali tampil pada Metropolis.