Minggu, 7 Juni 2026
Beranda blog Halaman 2657

Eks Sekwan Batam Dituntut 2,5 Tahun Penjara, Dinilai Terbukti Korupsi Uang Perjalanan Dinas DPRD Kota Batam

0
Mantan Sekretaria DPRD Kota Batam, Marzuki menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (12/9). F.Yashinta/Batam Pos

batampos – Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Batam, Marzuki dinyatakan bersalah dalam dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Batam tahun 2016. Atas perbuataanya itu, pensiunan PNS Pemko Batam ini dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara serta denda.

Dalam amar tuntutan 7Jaksa penuntut umum (JPU) Gilang, menyatakan bahwa perbuatan Marzuki tidak hanya merugikan negara hingga Rp 1,2 miliar, tetapi juga bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan pemerintah.

“Perbuatan terdakwa tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf,” tegas jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, kemarin.

Menurut jaksa, hal memberatkan dalam tuntutan adalah kegagalan Marzuki untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, sikap kooperatif terdakwa, termasuk pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih, menjadi pertimbangan meringankan. Selain itu terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

“Menuntut Marzuki 2 tahun dan enam bulan penjara. Selain itu mewajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara,” sebut jaksa.

Atas tuntutan tersebut, Marzuki yang didampingi tim penasihat hukumnya meminta waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Batam tahun 2016. Marzuki diduga menggunakan dana perjalanan dinas secara fiktif untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan kerugian negara. Dalam dakwaan, ia dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Raja Syamsul, mantan bendahara DPRD Kota Batam yang diduga berperan membantu Marzuki, telah lebih dahulu divonis 1 tahun penjara atas keterlibatannya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Eks Sekwan Batam Dituntut 2,5 Tahun Penjara, Dinilai Terbukti Korupsi Uang Perjalanan Dinas DPRD Kota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Gubernur Diminta Umumkan UMP 2025 Paling Lambat 11 Desember 2024

0
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (ANTARA)

batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 pada hari ini, Rabu (4/12).

Yassierli meminta seluruh gubernur untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 paling lambat pada Rabu (11/12) pekan depan. Hal ini juga berlaku untuk Upah Sektoral Provinsi (USP).

Adapun besaran kenaikannya ditetapkan rata sebesar 6,5 persen untuk UMP 2025 di seluruh provinsi juga kabupaten/kota.

“Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Rabu (4/12).

Dia juga memastikan bahwa seluruh besaran terkait UMP 2025 dan upah sektoral dapat berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

“Upah Minimum provinsi tahun 2025, Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menargetkan Peraturan Menteri (Permen) soal Upah Minimum akan terbit besok, tepatnya Rabu (4/12). Rencana ini mundur dari sebelumnya ditargetkan selesai pada akhir November 2024.

Hal ini disampaikan Yassierli usai menjadi pembicara dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa saat ini peraturan itu masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Adapun kenaikan UMP 2025 sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen.

Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

“Kita mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait Upah minimum akan diumumkan oleh Menaker,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).

Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” sambungnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Gubernur Diminta Umumkan UMP 2025 Paling Lambat 11 Desember 2024 pertama kali tampil pada News.

Hanya Terima 100 Ribu per Bulan, Menag Nasaruddin Sedih, Gaji Guru Ngaji Jauh dari Kata Layak

0
Menag RI Nasaruddin Umar.

batampos – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meresmikan gedung Pusat Layanan Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al-Quran (UPQ) di Ciawi, Bogor pada Rabu (4/12). Nasaruddin menyinggung banyak aspek dalam momen tersebut. Di antaranya terkait dengan gaji guru mengaji yang jauh dari layak.

Nasaruddin mengaku prihatin. Dari temuannya berdasar survei yang dilakukan PTIQ beberapa waktu lalu bahwa ada 928 ribu guru ngaji di Indonesia. “(Sekitar) 40 persennya digaji Rp 100 ribu per bulan. Inilah nasib guru ngaji kita,” katanya.

Nasaruddin menegaskan, gaji Rp 100 ribu per bulan itu tentu jauh dari kelayakan. Bahkan untuk bisa digunakan biaya hidup selama satu bulan, cukup sulit. Dia menyambut baik adanya pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan guru ngaji di Indonesia.

Selain itu, data lain yang lebih mengenaskan lagi bahwa angka buta Alquran di Indonesia yang masih tinggi. Dari 3.000 lebih responden yang disurvei, sekitar 72 persen di antaranya masih buta Alquran alias belum bisa membaca Alquran. “Artinya hanya beberapa saja yang bisa ngaji (Alquran),” tambahnya.

Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu, besarnya angka buta aksara Alquran disebabkan banyak faktor. Ada faktor jumlah guru ngaji atau baca Alquran yang sedikit. Dengan populasi usia anak-anak yang besar, proporsi satu guru ngaji di Indonesia harus mengajar seribu anak lebih.

Faktor lainnya adalah kebutuhan mushaf Alquran yang masih tinggi. Nasaruddin mengatakan kebutuhan Alquran di Indonesia mencapai enam juta eksemplar. Sementara selama ini Kemenag lewat UPQ hanya mampu mencetak 200 ribuan eksemplar setiap tahun. Kemudian setelah direvitalisasi, saat ini UPQ bisa mencetak sekitar 1,7 juta eksemplar mushaf Alquran setiap tahunnya.

“Ini saja masih kurang,” katanya. Sehingga percetakan Alquran juga banyak dilakukan oleh percetakan swasta atau komersil. Dia berpesan kepada seluruh percetakan Alquran untuk benar-benar memuliakan Alquran. Pengalamannya ada percetakan Alquran yang sembarangan memposisikan Alquran. “Mencetak Alquran berbeda dengan mencetak koran,” tegasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Hanya Terima 100 Ribu per Bulan, Menag Nasaruddin Sedih, Gaji Guru Ngaji Jauh dari Kata Layak pertama kali tampil pada News.

J&T Connect Preneur Summit: Dorong UMKM Indonesia Beradaptasi dan Berkembang di Era Digital

0

batampos – J&T Express kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan J&T Connect Preneur Summit, konferensi bisnis terbesar yang dihadiri oleh 500 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Bertempat di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, acara ini menjadi puncak dari program J&T Connect Preneur, yang mengusung tema Unleash Abilities Beyond Limits. Tujuannya adalah menginspirasi UMKM untuk terus tumbuh dan berdaya saing, meski menghadapi tantangan di era digital.

Kolaborasi Strategis untuk UMKM yang Lebih Tangguh

Acara ini menggandeng Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Melibatkan tokoh seperti Arief Muhammad dan M. Thobroni Ali, konferensi ini memberikan wawasan dan strategi praktis untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan.

Iwan Senjaya, Key Account J&T Express, menyatakan pentingnya upaya kolaboratif di tengah perubahan lanskap bisnis.

“Kami menggandeng pemerintah dan pelaku usaha inspiratif untuk membekali UMKM dengan wawasan dan strategi yang relevan,” ujarnya.

Data dari Statista memperkirakan jumlah pengguna e-commerce Indonesia akan mencapai 33,5 juta pada 2029. Hal ini menunjukkan peluang besar bagi UMKM, namun juga menuntut peningkatan kompetensi dan kualitas produk agar mampu bersaing.

Diskusi, Workshop, dan Koneksi Bisnis Baru

Acara ini menghadirkan 14 pembicara ahli yang membahas isu penting seperti social commerce, strategi keberlanjutan, pengelolaan finansial, serta tantangan UMKM selama dekade terakhir. Lima sesi diskusi panel dan tiga workshop interaktif memberikan wawasan mendalam bagi peserta. Selain itu, terdapat booth exhibition dari mitra besar seperti BCA, DESTY, Midtrans, Amartha, dan Sirclo, yang membuka peluang kerja sama bisnis.

M. Thobroni Ali, pendiri Bromen dan mitra J&T Express, mengapresiasi manfaat acara ini:

“Selain ilmu yang saya peroleh, konferensi ini membuka peluang koneksi baru yang relevan untuk bisnis saya,” ungkapnya.

J&T Express, Mitra UMKM Menuju Transformasi Digital

Sebagai perusahaan logistik terkemuka, J&T Express tak hanya berfokus pada layanan pengiriman. Dengan visi customer-oriented and efficiency-based, perusahaan ini menjadi mitra strategis UMKM, menciptakan ekosistem logistik inklusif yang mendukung pertumbuhan hingga ke pasar global.

Acara ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan lintas sektor dapat membantu UMKM Indonesia lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang besar di era digital. J&T Connect Preneur Summit tak sekadar acara, tetapi langkah strategis untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. (*)

Artikel J&T Connect Preneur Summit: Dorong UMKM Indonesia Beradaptasi dan Berkembang di Era Digital pertama kali tampil pada News.

Miftah Maulana yang Hina Pedagang Es Belum Serahkan LHKPN, KPK Beri Ultimatum 3 Bulan Harus Lapor

0

Setelah selama satu bulan setelah dilantik, Miftah ternyata belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Miftah saat ini merupakan penyelenggara negara yang wajib menyerahkan LHKPN.
“Yang bersangkutan belum lapor,” kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo dikonfirmasi, Rabu (4/12).
Budi menuturkan dari 15 utusan khusus atau penasihat khusus atau staf khusus, sebanyak enam orang sudah melaporkan LHKPN-nya, dan sembilan lainnya belum lapor.
Sejak diangkat oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober lalu, Miftah memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan berlaku. Terdapt batas waktu paling lama tiga bulan sejak dilantik atau diangkat untuk mengurus hal tersebut.
Karena itu, KPK mengingatkan Miftah untuk
menyerahkan data harta kekayaannya secara benar dan lengkap dalam LHKPN.
“Sehingga kepatuhan tidak hanya soal batas waktu pelaporan tapi juga kebenaran dan kelengkapan atas harta atau aset yang dilaporkan dalam LHKPN,” tegas Budi.
Lebih lanjut, Budi menyatakan dari total 124 wajib lapor Kabinet Merah Putih, 72 do antaranya sudah lapor LHKPN. Sementara 52 belum lapor.
“Artinya 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN,” ucap Budi.
Diketahui, Miftah menuai kritik publik setelah terekam video mengolok-olok seorang penjual es teh yang berdagang dalam acara pengajian Magelang Bersholawat beberapa waktu lalu.
Dalam video itu, Miftah yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, berkata kasar kepada pedagang tersebut.
“Es tehmu ijek okeh ora (es tehmu masih banyak nggak)? Masih? Yo kono didol (ya sana dijual), goblok. Dol en ndisik, ngko lak rung payu yo wes, takdir (Jual dulu, nanti kalau masih belum laku, ya sudah, takdir),” tutur Miftah kepada pedagang es teh dalam video tersebut
Teranyar, Miftah sudah menyampaikan permintaan maafnya. Ia mengaku terbiasa bercanda dengan semua orang. Namun, ia sadar harus meminta maaf atas bercandaannya kepada sang penjual es teh.
“Saya Miftah Maulana Habiburrahman menanggapi yang viral hari ini, yang pertama dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya,” ujar Miftah dalam sebuah video. (*)
Sumber: JP Group

Artikel Miftah Maulana yang Hina Pedagang Es Belum Serahkan LHKPN, KPK Beri Ultimatum 3 Bulan Harus Lapor pertama kali tampil pada News.

Terseret Kasus Narkoba, Dua Wanita Ditangkap Polisi

0

batampos – Dua wanita berhasil diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Anambas di kawasan Batu Tambun, Kecamatan Siantan, Senin, (2/12) siang.

“Ya benar, semalam ada dua orang yang ditangkap. Katanya sih karena narkoba,” ujar warga yang kebetulan berada di lokasi, Rimansyah, Selasa, (3/12).

Pada saat kejadian, Rimansyah sedang ingin membeli oli mobil. Tak sengaja ia melihat sejumlah petugas sedang menginterogasi dua orang wanita.

BACA JUGA: Tiga Laki-Laki dan 1 Perempuan Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi

Dari hasil pengamatannya, salah satu pelaku yang diamankan polisi merupakan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Anambas.

“Waktu itu saya mau turun ke bawah cari oli untuk mobil. Ada ramai orang, lagi nangkap. Salah satunya itu PTT,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kasat Narkoba Poles Anambas, Iptu SM Simanjuntak saat dikonfirmasi awak media, belum memberikan respon mengenai penangkapan dua wanita yang terindikasi narkoba.

Ditempat terpisah, Kepala Seksi Humas Polres Anambas, Iptu Rahmad Sucipto membenarkan peristiwa penangkapan. Namun, ia belum bisa membeberkan lebih jauh.

“Memang ada kegiatan (penangkapan). Dua orang. Kita lagi menunggu hasil perkembangannya. Sabar dulu,” kata Rahmad. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Terseret Kasus Narkoba, Dua Wanita Ditangkap Polisi pertama kali tampil pada Kepri.

Pelayanan Paspor Biasa di Kantor Imigrasi Batam Dihentikan Mulai 2025, Ganti Paspor Elektronik

0
Ilustrasi. Warga Batam saat membuat paspor di kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Khusus Batam akan menghentikan pelayanan pengurusan paspor biasa mulai 2025.

Mulai tahun depan, layanan paspor di Batam akan sepenuhnya beralih ke paspor elektronik, mengikuti penunjukan Batam sebagai salah satu dari 13 kota di Indonesia yang dipilih untuk menjalankan program paspor elektronik secara menyeluruh.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kanim Batam, Kharisma Rukmana mengatakan, bahwa Batam termasuk dalam kota yang ditunjuk untuk pelayanan paspor elektronik.

“Pelayanan paspor biasa masih akan dilayani hingga akhir Desember 2024 untuk pemohon yang telah mendaftar melalui aplikasi m-Paspor. Namun, setelah itu, seluruh pelayanan akan berfokus pada paspor elektronik,” ujarnya, Rabu (4/12).

Keputusan ini seiring dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem keimigrasian di Indonesia. Paspor elektronik menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan paspor biasa, termasuk kemampuan untuk menyimpan data diri dan biometrik pemegang paspor dalam chip yang tertanam.

Data biometrik ini mencakup sidik jari dan wajah, yang sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), menjadikannya lebih sulit untuk dipalsukan.

“Selain keamanan, paspor elektronik juga mempercepat proses imigrasi. Petugas imigrasi dapat memverifikasi data pemegang paspor secara langsung melalui chip, memperlancar perjalanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI),” kata Aris.

Beberapa negara juga memberikan fasilitas bebas visa atau Visa on Arrival (VoA) bagi pemegang paspor elektronik, sementara sejumlah negara menawarkan jalur khusus atau layanan imigrasi yang lebih cepat.

Dengan kemudahan ini, pemegang paspor elektronik juga dapat menikmati kemudahan dalam proses pengajuan visa dan mencatatkan riwayat perjalanan mereka, seperti visa dan data perjalanan lainnya.

“Ke depannya, paspor elektronik bahkan memungkinkan pemegangnya untuk melewati autogate di bandara-bandara internasional,” ujar dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pelayanan Paspor Biasa di Kantor Imigrasi Batam Dihentikan Mulai 2025, Ganti Paspor Elektronik pertama kali tampil pada Metropolis.

Pasokan Gas Melon di Batam Aman Menjelang Natal dan Tahun Baru

0
Ilustrasi. Penyaluran gas melon ke sejumlah pangkalan di wilayah hinterland Batam. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos – Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, ketersediaan gas LPG 3 kilogram di Kota Batam dipastikan aman.

Hal ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria. Ia menegaskan kesiapan pasokan energi di Kepri.

“Kami memiliki data tren penyaluran dari tahun ke tahun yang menjadi acuan untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi energi, baik LPG maupun BBM. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan membentuk Tim Satgas Nataru yang berfokus untuk memonitor ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG di wilayah operasional kami, termasuk Kepri,” ujarnya, Rabu (4/12).

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan untuk memastikan distribusi gas melon tepat sasaran. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah sidak bersama guna memastikan kelancaran distribusi.

“Kami juga mengimbau sektor-sektor yang seharusnya menggunakan LPG non subsidi untuk beralih ke produk kami seperti Bright Gas. Masyarakat juga diingatkan agar tidak melakukan panic buying atau penimbunan LPG 3 kilogram, karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat lain. Jika ada pelanggaran, kami akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum,” kata Satria.

Selain berkoordinasi dengan pihak eksternal, Pertamina secara internal terus memantau distribusi melalui terminal-terminal BBM dan LPG untuk memastikan pasokan energi berjalan lancar selama periode Natal dan tahun baru.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, Gustian Riau, turut mengonfirmasi bahwa stok LPG 3 kilogram saat ini dalam kondisi baik dan mencukupi hingga perayaan Natal dan tahun baru.

“Stok LPG 3 kilogram saat ini masih berlebih dan aman hingga Nataru. Demikian juga dengan ketersediaan Pertalite dan solar, yang kami pastikan aman dan mencukupi,” kata dia.

Disperindag Batam juga telah menjadwalkan koordinasi rapat terakhir dengan distributor untuk memantau situasi. Jika memang diperlukan, operasi pasar akan segera diakukan.

“Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kenaikan drastis. Namun, jika ada langkah operasi pasar akan kami jalankan sebelum Natal dan Tahun Baru,” kata Gustian. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pasokan Gas Melon di Batam Aman Menjelang Natal dan Tahun Baru pertama kali tampil pada Metropolis.

Pekerja Migran Musripah Koma di Singapura, Begini Penjelasan KBRI Singapura

0
Musripah saat dirawat di Singapura. Foto: KBRI Singapura untuk Batam Pos

batampos – Musripah, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur, terbaring koma setelah menjalani enam bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura.

Perempuan berusia 42 tahun ini diketahui memasuki Singapura melalui jalur nonprosedural dan bekerja sebagai ART untuk mengurus lansia. Namun, nasib tragis menimpanya setelah mengalami gangguan kesehatan yang serius.

Musripah tiba di Pelabuhan Feri Batamcenter, Batam, dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Matanya terbelalak dan sesekali berkedip, sementara hidungnya terpasang selang oksigen dan mulutnya tertutup. Kepala Musripah miring ke kanan dan tidak bergerak sama sekali. Bekas jahitan panjang terlihat di bagian keningnya, sementara lehernya juga menunjukkan bekas luka yang belum diketahui penyebabnya.

Baca Juga: Pekerja Migran Asal Malang Koma di Singapura, Kini Dirawat di Batam

Kondisi ini merupakan hasil dari serangkaian peristiwa yang berawal pada 3 November, ketika Musripah dirawat di Singapore General Hospital (SGH). Menurut informasi yang diterima oleh KBRI Singapura melalui protokol konsuler Ade Rina Chaerony, bahwa Musripah mengalami pecahnya pembuluh darah di otak yang kemudian menjalar ke paru-paru. Akibatnya, perawatan intensif diperlukan dan Musripah dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis.

Musripah, yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dikenal sebagai PMI dengan status direct hire yang memasuki Singapura tanpa melalui prosedur formal. Artinya, tak ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum ia mulai bekerja. Dalam waktu singkat, kesehatan Musripah menurun drastis, yang menyebabkan pembuluh darah di otaknya pecah.

“PMI ini bekerja di majikannya selama enam bulan. Dia masuk Singapura lewat jalur non-prosedural dengan izin in principal approval dari MoM (Kementerian Tenaga Kerja) Singapura, meskipun ia hanya memegang izin pelancong,” ujar Ade Rina, Selasa (3/12).

Berdasarkan hukum Singapura, Musripah secara teknis sudah bekerja secara sah di negara tersebut. Namun, pihak rumah sakit melaporkan bahwa biaya perawatan yang sangat mahal sudah melampaui kemampuan pemberi kerja, yang mengeluhkan tagihan pengobatan yang sudah mencapai ratusan ribu dolar Singapura.

Karena kondisi yang bersangkutan terlalu parah untuk dipindahkan melalui jalur udara, diputuskan untuk melakukan repatriasi melalui jalur laut ke Batam. Pada 1 Desember 2024, Musripah dipindahkan dari Singapura dan dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros di Batam untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Langkah ini diambil setelah permohonan repatriasi dari keluarganya, yang ingin membawa Musripah kembali ke kampung halaman di Surabaya.

Pihak KBRI Singapura memastikan, meskipun repatriasi langsung ke Surabaya tidak memungkinkan, pemindahan melalui jalur laut menuju Batam adalah pilihan terbaik untuk keselamatan Musripah.

Terkait biaya perawatan Musripah di rumah sakit Singapura, KBRI Singapura menjelaskan bahwa menurut peraturan yang berlaku, tanggung jawab atas biaya pengobatan pekerja rumah tangga ada di tangan pemberi kerja. Pihak rumah sakit hanya menanggung sebagian biaya melalui asuransi yang dibatasi hingga 60 ribu dolar Singapura. Sisa biaya perawatan harus ditanggung oleh majikan.

“Jika pemberi kerja tidak mampu membayar, pihak rumah sakit akan menunjuk pekerja sosial untuk mencari solusi. Namun, tetap saja, biaya kesehatannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pekerja Migran Musripah Koma di Singapura, Begini Penjelasan KBRI Singapura pertama kali tampil pada Metropolis.

PSN Kawasan Industri Kantong Investasi Rp2.785 T

0
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang. (dok MPR RI)

batampos – Iklim bisnis kawasan industri di Indonesia masih memiliki tren positif. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan, komitmen investasi pengembangan kawasan industri yang masuk proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp2.785 triliun hingga 2039. Rencana investasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur kawasan industri dan tenant-nya.

Kemenperin mengestimasi penambahan nilai investasi pada kawasan industri dalam jangka menengah mencapai Rp481 triliun pada 2029. ”Adapun hingga 2024 ini, realisasi investasi di kawasan industri PSN yang telah kami catat mencapai Rp68 triliun,” papar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (3/12).

Dia menyebutkan, kurang lebih ada 41 kawasan industri yang saat ini perlu dilakukan percepatan dan dipermudah perizinannya agar segera beroperasi optimal. Dalam catatan Kemenperin, saat ini terdapat 30 PSN kawasan industri yang beroperasi dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa lewat program rencana pembangunan jangka mene-ngah nasional (RPJMN).

”Proyek PSN ditargetkan bisa rampung secara keseluruhan pada 2025,” tambahnya.
Hingga November 2024, terdapat 165 perusahaan kawasan industri yang telah mendapatkan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan siap untuk beroperasi. Total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare.

”Pertumbuhan kawasan industri juga bertambah cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, baik secara jumlah maupun luas lahan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto lebih detail menjelaskan, dalam catatan Kemenperin, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan kawasan industri. Masih ada beberapa permasalahan, khususnya yang terkait dengan pengembangan kawasan.

”Misalnya, tata ruang, ketersediaan dan tumpang tindih lahan, izin lingkungan, serta ketersediaan bahan baku energi,” ujar Eko.

Dia mengamini bahwa Kemenperin sedang mendorong percepatan sejumlah proyek kawasan industri yang masuk PSN.

”Kecepatan kita mengeksekusi ini sangat penting. Selesai itu bukan selesai proyeknya, tapi sudah mulai beroperasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Colliers Indonesia memaparkan data bahwa pasar lahan industri di Indonesia mencapai tonggak yang signifikan hingga kuartal III 2024. Jumlah serapannya bahkan melampaui total penjualan 2023 dan melebihi rekor yang dicapai sejak 2020. Penyerapan lahan hingga 2024 mencapai 320 hektare sehingga menjadi peningkatan yang substansial dibandingkan rata-rata tahunan seluas 200 hektare yang tercatat dari 2020 hingga 2023.
Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto me-ngatakan, kinerja yang baik itu menandakan pemulihan kuat serta pertumbuhan yang kokoh dalam sektor industri.

”Ekspansi cepat dari sektor kendaraan listrik (EV) ditambah dengan kontribusi yang konsisten dari sektor industri utama lainnya menandai periode ini sebagai fase transformasi bagi sektor tersebut,” ujar Ferry.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menuturkan, kawasan industri Indonesia memiliki daya tarik kuat bagi investor global.

”Dalam konteks adanya tren relokasi pabrik dari Tiongkok, Indonesia memegang poin keunggulan dibandingkan dengan negara kompetitor di ASEAN seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia,” tuturnya. (*)

Artikel PSN Kawasan Industri Kantong Investasi Rp2.785 T pertama kali tampil pada News.