batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam selama Oktober 2024 sebanyak 110.677 kunjungan. Angka ini turun 4,08 persen dibandingkan September 2024 yang mencapai 115.384 kunjungan. Meski demikian, dibandingkan Oktober 2023, jumlah kunjungan wisman meningkat signifikan sebesar 38,02 persen.

Kepala BPS Batam, Eko Aprianto, menjelaskan bahwa penurunan kunjungan wisman pada Oktober terjadi di seluruh pintu masuk Batam, termasuk Pelabuhan Ferry Batam Center, Nongsa Pura, Harbour Bay, Sekupang, dan Bandara Hang Nadim.

“Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh faktor musiman, namun dibanding tahun lalu ada peningkatan signifikan karena situasi pandemi sudah berangsur pulih,” ujar Eko, Rabu (4/12).

Wisman asal Singapura mendominasi kunjungan ke Batam pada Oktober 2024, mencapai 53.830 kunjungan atau 48,64 persen dari total. Posisi kedua ditempati wisman Malaysia dengan 28.043 kunjungan (25,34 persen), diikuti China (3.538 kunjungan), India (2.942 kunjungan), dan Filipina (1.882 kunjungan).

Menariknya, wisman asal Korea Selatan mencatat peningkatan signifikan sebesar 22,64 persen dibandingkan September 2024. Total kontribusi dari 10 negara asal wisman terbesar mencapai 86,21 persen dari seluruh kunjungan.

Sementara itu, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2024 tercatat 55,66 persen, naik 1,60 poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 54,06 persen. Jika dibandingkan Oktober 2023, TPK mengalami lonjakan 11,83 poin.

“TPK hotel berbintang 3 mencatat angka tertinggi sebesar 59,22 persen, sementara hotel berbintang 5 hanya mencapai 43,33 persen,” ungkap Eko.

Adapun rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang adalah 1,87 hari, sedikit turun 0,03 poin dibanding September 2024. Lama menginap tamu asing lebih tinggi, yakni 1,97 hari dibanding tamu domestik yang hanya 1,82 hari.

Eko menambahkan, meski terjadi penurunan kunjungan wisman, kenaikan TPK menunjukkan tren positif dalam sektor perhotelan yang semakin pulih dari dampak pandemi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Jumlah Wisman ke Batam Oktober 2024 Turun 4,08 Persen, TPK Hotel Naik 1,60 Poin pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pegawai dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Batam memanen kacang panjang hasil budidaya, Selasa (3/12). Panen ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang diwajibkan bagi WBP di Lapas Batam.

Program pembinaan kemandirian ini dirancang untuk membekali WBP dengan keterampilan sesuai bakat dan minat mereka. “Tujuan utamanya adalah agar mereka memiliki kemampuan bersaing, bekerja, atau bahkan membuka usaha sendiri setelah kembali ke masyarakat,” ujar Kepala Lapas Batam, Heri Kusrita.

Kacang panjang yang dipanen kali ini ditanam dua bulan lalu di area brandgang, yakni lahan kosong yang berfungsi sebagai pembatas antara bangunan Lapas dan pagar tembok. Program ini melibatkan puluhan WBP yang berminat di bidang pertanian.

Heri Kusrita menjelaskan bahwa Lapas Batam memiliki berbagai program pembinaan kemandirian, seperti bercocok tanam, budidaya ikan, pelatihan mekanik mesin, hingga meubel.

“Banyak diantara program ini disertai dengan sertifikasi, sehingga WBP memiliki nilai tambah saat mereka bebas nanti,” tambahnya.

Menurut Kasubsi Bimbingan Kerja (Bimker) Lapas Batam, Hasja, program budidaya kacang panjang telah berjalan selama dua bulan. Hasil panen kali ini dinilai cukup memuaskan. “Kacang panjang yang dipanen akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sayuran WBP dan pegawai di Lapas,” jelasnya.

Program bercocok tanam ini tak hanya memberikan bekal keterampilan, tetapi juga melatih kedisiplinan dan kerja sama di antara WBP. Proses dari penanaman hingga panen dilakukan dengan pendampingan petugas yang berpengalaman di bidang pertanian.

Panen kacang panjang ini menunjukkan hasil positif dari program pembinaan yang dijalankan Lapas Batam. Selain menciptakan suasana produktif di dalam Lapas, kegiatan ini juga memberikan manfaat langsung bagi penghuni dan pegawai.

Dengan keberhasilan ini, Lapas Batam berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan kemandirian lainnya. “Kami berharap WBP yang mengikuti program ini dapat kembali ke masyarakat dengan kepercayaan diri dan kemampuan yang lebih baik,” tutup Heri Kusrita. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Panen Kacang Panjang di Lapas Kelas II A Batam, WBP Dilatih Kemandirian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Batam terus mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, sejak 1 Januari hingga 1 Desember 2024, tercatat sebanyak 722 kasus DBD dengan 13 orang meninggal dunia akibat demam berdarah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan bahwa lonjakan kasus DBD ini dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi belakangan ini. Kondisi tersebut menyebabkan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti.

“Secara nasional memang terjadi peningkatan kasus dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Di Kota Batam sendiri, kasus meninggal mencapai 13 orang,” ujar Didi, Selasa (3/12).

Jumlah kasus tahun ini lebih tinggi dibandingkan 392 kasus pada 2023. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah puncak kasus 2022 yang mencapai 902 kasus.

Menurutnya, Kecamatan Bengkong menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 121 kasus dengan incident rate (IR) 93 per 100.000 penduduk. Disusul oleh Kecamatan Batam Kota dengan 110 kasus (IR 54/100.000), Sagulung 109 kasus (IR 49/100.000), dan Sekupang 96 kasus (IR 54/100.000).

Kecamatan Batuaji mencatat 73 kasus (IR 50/100.000), sementara Batuampar memiliki 70 kasus (IR 109/100.000). Sisanya berasal dari gabu-ngan enam kecamatan lainnya di Kota Batam.

Ia juga mengingatkan pentingnya langkah pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN), seperti me-nguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat genangan air.

Didi menambahkan bahwa rendahnya kesadaran masya-rakat dalam mengenali gejala awal DBD, seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, dan munculnya bintik merah pada kulit, menjadi salah satu penyebab utama terlambatnya penanganan kasus. “Kami terus mendorong edukasi melalui Puskesmas dan Posyandu agar masyarakat lebih tanggap dalam mengenali gejala dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika terindikasi DBD,” tuturnya.

Dinkes Batam juga telah melakukan berbagai upaya seperti fogging, pembagian larvasida, dan sosialisasi intensif di kecamatan-kecamatan dengan kasus tinggi. “Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tetap menjadi kunci utama untuk menekan kasus DBD,” pungkas Didi. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

Artikel 722 Kasus DBD selama Januari-Desember 2024, 13 Orang Meninggal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga Perumahan Ciptaland, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, digegerkan oleh penemuan jasad seorang pria bernama Satiman, 42,di lantai dua ruko tempat tinggalnya pada Rabu (4/12) sekitar pukul 10.20 WIB. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di Ruko Ciptaland Blok Mawar Nomor 35, setelah tidak terlihat selama dua hari terakhir.

Penemuan ini bermula saat salah satu tetangga korban, Eswary Usman, merasa curiga karena aktivitas korban tidak terlihat selama beberapa hari. Selain itu, kurir yang biasanya mengantarkan barang ke ruko korban juga menyampaikan bahwa paket yang dikirim tidak pernah diterima.

“Saya sudah dua hari tidak melihat Satiman keluar rumah, dan rukonya juga selalu tertutup. Akhirnya, saya menghubungi Ketua RT untuk memastikan keadaannya,” kata Eswary.

Ketua RT kemudian meminta bantuan seorang petugas keamanan perumahan, Eko Prasetyono, 50, untuk memeriksa kondisi ruko tersebut. Bersama warga dan perangkat RT, mereka mendatangi lokasi dan mencoba memanggil korban dari luar. Namun, tidak ada jawaban.

“Saat tidak ada jawaban, kami terpaksa membuka pintu belakang ruko menggunakan linggis. Ketika masuk, kami menemukan korban sudah tergeletak di lantai dua dalam kondisi tidak bernyawa,” jelas Eko.

Melihat situasi tersebut, Eko segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Sekupang.

Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, bersama Wakapolsek Sekupang, Iptu Yuli Endra, dan Kanit Reskrim, Iptu Ridho Lubis, tiba di lokasi tak lama setelah laporan diterima. Tim Inafis Polresta Barelang juga dilibatkan untuk melakukan identifikasi lebih lanjut di tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah barang milik korban, di antaranya tiga unit handphone, kartu identitas, serta peralatan medis untuk penderita asma seperti inhaler dan nebulizer.

Menurut keterangan saksi, korban terakhir kali terlihat pada Senin (2/12). Saat ditemukan, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. “Kami menduga korban meninggal akibat serangan asma. Namun, untuk memastikan penyebab kematian, jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk autopsi,” ujar Kompol Benhur Gultom.

Kapolsek Sekupang menambahkan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut. “Berdasarkan temuan sementara, besar kemungkinan korban meninggal dunia akibat gangguan kesehatan yang dialaminya. Namun begitu kita masih menunggu hasil penyelidikan secara Scientific Crime Investigation (SCI),” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Tak Terlihat Dua Hari, Satiman Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Ciptaland pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Komisi VI DPR RI menyorot perkembangan terkini terkait pengelolaan BP Batam, termasuk isu moratorium lahan. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sek-retaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Senin (2/12).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara tegas meminta klarifikasi terkait kebijakan moratorium pengadaan lahan yang sempat diubah dalam waktu singkat menjelang Pilkada. Menurutnya, moratorium yang dimulai pada 25 September 2024 sempat dicabut pada 4 November 2024 melalui keputusan yang melibatkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Akibatnya, 14 pemetaan lahan baru diterbitkan sebelum akhirnya moratorium kembali diberlakukan pada 24 Oktober 2024. “Kami menerima banyak laporan terkait perkembangan BP Batam,” tutur Andre.

“Moratorium pengadaan lahan sempat dicabut untuk membuka peluang pemetaan lahan baru, yang diduga ada hubungannya dengan kepentingan Pilkada. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.

Andre menegaskan agar pejabat terkait tidak menyalahgunakan kewenangannya. Ia mengingatkan Susiwijono agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran.

“Tolong jangan gunakan kekuasaan Bapak (Susiwijono) untuk hal yang macam-macam. Kalau Bapak coba-coba, saya ingatkan, mungkin Pak Sesmen tidak akan bisa duduk di posisi itu lagi,” ujar Andre dalam rapat tersebut.

Selain isu moratorium, Komisi VI juga membahas berbagai persoalan lain terkait BP Batam, seperti rencana penjualan Rumah Sakit BP (RSBP) Batam, masalah penge-lolaan air, hingga pengelolaan Pelabuhan Batam Center.

Komisi VI menegaskan akan memasukkan poin moratorium lahan dalam kesimpulan rapat dan segera berkomunikasi dengan Presiden serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan tidak disalahgunakan.

“Jadi, saya meminta supaya tidak terus terjadi dugaan dan permasalahan. Nanti dalam kesimpulan akan kita bunyikan, sambil akhir masa jabatan Pak Rudi, bahwa Komisi VI memerintahkan adanya moratorium,” kata dia.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang mendapat kesempatan untuk melaporkan sejumlah pencapaian kinerja serta rencana pengem-bangan Batam ke depan, menjelaskan bahwa rencana tersebut sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

“Rencana ini pun sejalan dengan program pemerintah pusat yang tertuang dalam Prioritas Nasional Tiga (PN3). Kami berharap selalu mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan Komisi VI DPR RI sebagai mitra strategis BP Batam untuk mewujudkan program strategis yang ada,” ujar Rudi.

Dia menyebut dukungan dari Komisi VI DPR RI juga sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan capaian investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “BP Batam bertugas untuk menarik investasi. Tujuannya tentu tidak lain agar ekonomi daerah bisa terus tumbuh dan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

Susiwijono Moegiarso juga menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi prioritas BP Batam dalam meningkatkan capaian investasi ke depan. Salah satunya adalah penyempurnaan layanan investasi, antara lain dengan memperbaiki database dan melakukan audit Land Management System (LMS) sebagai tata kelola pelayanan pertanahan.

“Sesuai arahan Komisi VI DPR RI tadi, pengalokasian lahan pun akan dihentikan sementara demi menjaga transparansi dan good governance,” ujar dia. Susiwijono berharap seluruh perbaikan tata kelola yang sedang berlangsung saat ini semakin meningkatkan peran BP Batam sebagai penggerak ekonomi nasional. (*)

Artikel Alokasi Lahan di Batam Dihentikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, kembali menggelar Rapat Penyempurnaan Rencana Uji Coba Embarkasi dan Debarkasi Pelabuhan PT Bintang 99 Persada pada Selasa (3/12) kemarin.

Dalam rapat tersebut, disepakati perlunya penyempurnaan fasilitas baik di sisi perairan maupun darat, khususnya terminal penumpang di Pelabuhan Bintang 99 Persada.

Keputusan tersebut menyebabkan pemindahan operasional Kapal Pelni dari Pelabuhan Batuampar ke Pelabuhan Bintang 99 Persada, yang semula dijadwalkan pada Rabu, 4 Desember 2024, terpaksa ditunda.

Baca Juga: Pelabuhan Bintang 99 Siap Sambut Kapal Pelni, Fasilitas Terus Dibenahi

Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar menyebut, bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kembali terkait faktor keselamatan pelayaran.

“Kita lagi cek kembali faktor keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Dia menambahkan, operator Pelabuhan Penumpang PT Bintang 99 Persada masih melakukan penyempurnaan fasilitas demi kenyamanan penumpang KM Kelud yang akan menggunakan pelabuhan tersebut.

Dendi juga menegaskan bahwa aspek keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama dalam persiapan ini.

“Pada 4 Desember ini akan dilaksanakan pengecekan Kolam dan Alur Pelabuhan oleh CQP guna memastikan kembali fasilitas alur dan kolam pada Pelabuhan Penumpang PT Bintang 99 Persada,” kata dia.

BP Batam bersama dengan KSOP Khusus Batam, KPU Bea Cukai Tipe B Batam, Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang, PT Pelni, dan PT Bintang 99 Persada akan terus melaksanakan berbagai persiapan untuk memastikan pemindahan operasional kapal Pelni ke Pelabuhan Bintang 99 Persada dapat segera terwujud dengan lancar dan aman. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel BP Batam Tunda Pemindahan Operasional Kapal Pelni ke Pelabuhan Bintang 99 pertama kali tampil pada Metropolis.