batampos – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri terus memburu tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan material bangunan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Polisi telah menetapkan Ari Putra Caniago (32) sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan penyidik.

Direktur Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ronni Bonic, mengungkapkan kasus ini bermula dari transaksi jual beli material berupa besi untuk proyek swasta pada 2023 lalu. Tersangka saat itu diduga mengaku mendapat penugasan dari sebuah perusahaan untuk pengadaan material proyek.

“Modusnya, tersangka meyakinkan korban bahwa ada proyek yang harus dikerjakan dan membutuhkan material besi. Karena percaya, korban kemudian mengirimkan barang secara bertahap,” ujarnya.

Namun, setelah material dikirim beberapa kali dengan total nilai hampir Rp3 miliar, pembayaran yang dijanjikan tak kunjung dilakukan. Korban kemudian melakukan pengecekan ke perusahaan yang disebutkan tersangka, dan diketahui tidak pernah ada pemesanan maupun penugasan terkait proyek tersebut.

“Dari situ terungkap bahwa keterangan tersangka tidak benar. Ini yang menjadi dasar kami meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan,” jelasnya.

Penyidik sempat memanggil tersangka untuk dimintai keterangan. Namun, hingga dua kali pemanggilan, Ari tidak pernah hadir. Polisi juga telah mendatangi alamat terakhirnya di Perumahan Griya Permata Batuaji, Sagulung, namun yang bersangkutan tidak ditemukan.

“Kami hanya bertemu dengan pihak keluarga. Informasi yang kami terima, tersangka sudah tidak tinggal di sana,” tambahnya.

Setelah melalui gelar perkara, polisi resmi menetapkan Ari sebagai tersangka dan menerbitkan status DPO. Saat ini, tim penyidik terus melakukan pencarian dan pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka agar segera melapor kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

Kasus ini diduga tidak sekadar transaksi biasa, melainkan bagian dari praktik penipuan dalam skala besar terkait distribusi material bangunan untuk proyek swasta. Polisi juga tengah mendalami jejak komunikasi serta aktivitas digital tersangka guna mempersempit ruang geraknya.

Diketahui, Ari Putra Caniago merupakan warga Perumahan Griya Permata Batuaji Blok A No.176, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Batam. Ia memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 163 cm dengan berat 55 kilogram.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan/atau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga tersangka berhasil diamankan.(*)

Artikel Diduga Gelapkan Material Rp3 Miliar, Pengusaha Batam Diburu Polisi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidikan kasus penganiayaan yang menewaskan Bripda Natanael Simalungkalit terus bergulir. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri memastikan berkas perkara dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Ronni Bonic, mengatakan saat ini penyidik tengah merampungkan konstruksi perkara pascarekonstruksi yang telah digelar beberapa waktu lalu.

“Proses penyidikan sudah mengerucut. Dalam waktu dekat, rencananya berkas perkara akan kami kirimkan ke kejaksaan untuk diteliti,” ujarnya, Senin (4/5).

Ia menambahkan, penyidik juga masih mendalami sejumlah masukan dari pihak kuasa hukum (PH) korban. Hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak kejaksaan untuk memastikan seluruh unsur pidana terpenuhi.

“Apa yang disampaikan pihak kuasa hukum tetap kami dalami. Nanti akan kami koordinasikan dengan jaksa, apakah ada hal lain yang perlu dipertajam atau tidak,” jelasnya.

Terkait hasil autopsi, Ronni memastikan dokumen tersebut telah diterima penyidik dan menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara. “Hasil autopsi sudah keluar dan menjadi bagian dari alat bukti dalam penyidikan,” katanya singkat.

Sebelumnya, Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri telah menggelar rekonstruksi kasus tersebut di Rusun Remaja Polda Kepri, Senin (27/4). Rekonstruksi memperagakan 37 adegan yang menggambarkan rangkaian kejadian sejak awal hingga korban dilarikan ke RS Bhayangkara.

Empat tersangka dihadirkan langsung dalam rekonstruksi tersebut, yakni Bripda Arrouna Sihombing sebagai tersangka utama, bersama Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamukas, dan Bripda Muhammad Al-Farizi.

Dalam reka ulang, terungkap sejumlah fakta, di antaranya korban sempat digotong keluar kamar tanpa mengenakan baju bagian atas dan dibawa menggunakan mobil. Dalam perjalanan, tersangka juga sempat berhenti untuk mengisi bahan bakar eceran serta mencoba menyadarkan korban dengan membasahi wajahnya.

Bripda Natanael, diduga menjadi korban penganiyaan oleh para tersangka, hingga akhirnya meregang nyawa di kamar 303 lantai 3 Asrama Remaja Polda Kepri pada pertengahan April lalu.

Polda Kepri menegaskan, proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas. Pelimpahan berkas ke kejaksaan menjadi tahap krusial sebelum perkara disidangkan di pengadilan.(*)

Artikel Berkas Perkara Tewasnya Bripda Natanael Simanungkalit Segera Dilimpahkan ke Kejati pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam memilih membaca kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah ber-NJOP rendah bukan sebagai lubang pada pendapatan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan fiskal kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Nilai yang “tidak tertagih” dari kebijakan ini ditaksir sekitar Rp9 miliar per tahun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan angka tersebut merupakan konsekuensi yang disengaja dalam rangka menghadirkan keadilan pajak.

“Orientasi kebijakan ini bukan semata menghitung pendapatan yang tidak masuk, tetapi manfaat sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Pajak daerah juga harus menjadi instrumen pelayanan dan perlindungan,” ujarnya, Senin (4/5).

Kebijakan pembebasan PBB berlaku bagi objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp120 juta. Sasaran utamanya adalah pemilik rumah sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas. Pemerintah daerah menilai beban pajak atas hunian dasar perlu diringankan agar tidak menekan daya hidup masyarakat kecil.

Meski berpotensi mengurangi penerimaan pada satu segmen, Bapenda menegaskan struktur pendapatan daerah telah disesuaikan. Pemerintah akan mengompensasi melalui optimalisasi objek pajak bernilai tinggi, intensifikasi penagihan tunggakan PBB, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Pengurangan pada segmen rumah ber-NJOP rendah akan diimbangi optimalisasi pada objek lainnya,” kata Raja, Senin (4/5).

Menurut dia, kebijakan ini tidak diambil secara mendadak. Bapenda telah melakukan pemetaan basis data objek pajak, simulasi dampak fiskal, serta analisis proporsi objek yang masuk kategori pembebasan.

Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun jumlah objek yang dibebaskan relatif besar, kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan karena nilai ketetapan pajaknya kecil.

“Secara nominal dampaknya tetap terukur dan masih dalam koridor aman,” ujarnya. Kebijakan tersebut juga telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025.

Dari sisi pelaksanaan, pembebasan dilakukan berbasis data dalam sistem PBB-P2 Bapenda. Penetapan untuk NJOP hingga Rp120 juta dilakukan melalui identifikasi langsung pada database, sehingga pemberiannya diklaim terukur dan tidak acak.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan khusus kepada pensiunan TNI dan Polri. Namun fasilitas ini dibatasi hanya untuk satu rumah tinggal utama yang ditempati.

“Ini bentuk penghormatan atas pengabdian mereka, tetapi tetap dikontrol secara administratif agar proporsional,” kata Raja.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut penting untuk menjaga prinsip keadilan fiskal. Sementara bagi masyarakat umum, batas NJOP menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan tetap menyasar kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kota Batam berupaya menyeimbangkan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan dan sebagai alat intervensi sosial.(*)

Artikel PBB untuk Rumah Sederhana Dihapus, Pemko Sebut Sebagai Bentuk Keberpihakan Fiskal ke Masyarakat Kecil pertama kali tampil pada Metropolis.