batampos – Bareskrim Polri bertekad memiskinkan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Oleh polisi, para pelaku bakal dijerat menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tujuannya agar para pelaku jera.

”Tentunya kami akan menerapkan pasal Undang-Undang Migas sekaligus Undang-Undang TPPU untuk memiskinkan para pelaku-pelaku kejahatan ini,” ucap Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Polri Brigjen M. Irhamni dikutip pada Senin (4/5).

Irhamni menegaskan kembali, subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Karena itu, segala bentuk penyalahgunaan terhadap barang bersubsidi merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara.

Saat ini, Bareskrim Polri sudah menginstruksikan berbagai satuan polisi untuk meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas) di level polda dan polres.

Belum lama ini, Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Klaten, Jawa Tengah (Jateng). Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial KA selaku penyuntik gas dan ARP selaku sopir pick up pengangkut gas.

Dari tangan kedua tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti dalam jumlah besar. Yakni 1.465 tabung gas berbagai ukuran, terdiri dari 435 tabung 3 kilogram kosong, 514 tabung 3 kilogram berisi, 262 tabung 12 kilogram kosong, 196 tabung 12 kilogram berisi, serta 58 tabung 50 kilogram berisi.

Selain itu, polisi juga menyita 6 unit kendaraan pick up berbagai merek, 3 unit troli, 2 timbangan duduk, 25 selang regulator untuk tabung 50 kilogram, 59 selang regulator untuk tabung 12 kilogram, serta 250 tutup segel tabung berwarna kuning. Irhamni memastikan, pihaknya terus mengembangkan penanganan kasus tersebut.

”Penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” dia.

Sebelumnya, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya tidak akan berhenti menindak para pelaku yang telah berbuat curang kepada negara dan masyarakat.

”Praktik penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, dalam hal ini LPG maupun BBM, bukan hanya berkhianat terhadap negara saja, tetapi sudah mengkhianati masyarakat kecil yang berhak yang seharusnya menerima subsidi ini,” kata Irjen Nunung.(*)

Artikel Polri Bakal Miskinkan Pelaku Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi pertama kali tampil pada News.

batampos – Dugaan ketimpangan dalam proyek pembangunan fisik Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencuat. Ekonom dan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, mengungkapkan bahwa kontraktor pembangunan di lapangan disebut hanya menerima sekitar Rp 800 juta dari total anggaran proyek yang mencapai Rp 1,6 miliar per unit.

Hal itu dia ketahui usai memperoleh curhatan dari kontraktor Koperasi Merah Putih asal Jawa Barat. Ia menilai, besaran anggaran yang tidak sesuai menimbulkan tanda tanya besar, utamanya terkait dengan penggunaan sisa anggaran yang tidak terserap dalam pembangunan fisik.

“Jadi itu kan nilai proyek pembangunan fisik, sebenarnya di angka Rp 1,6 miliar anggarannya. Kenapa mereka curhat itu? Jadi mereka ternyata cuma ngerjainnya, dapatnya tuh sekitar 800 juta. Sekitar 50% hanya digunakan untuk pembangunan fisik, 50% yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Kemana sisanya? Nah itu pertanyaannya,” ujar Gede Sandra dalam sebuah tayangan podcast di salah satu kanal YouTube, dikutip Minggu (3/5).

Gede menjelaskan, informasi yang diterimanya masih bersifat awal dan berasal dari laporan sejumlah kontraktor, khususnya di wilayah Jawa Barat. Meski demikian, ia menilai indikasi tersebut cukup serius dan layak untuk ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam.

Ia bahkan memproyeksikan potensi kerugian yang besar jika pola tersebut terjadi secara masif. Dengan target pembangunan mencapai 80.000 unit Kopdes Merah Putih, dugaan kebocoran Rp 800 juta per unit bisa mencapai angka fantastis hingga Rp 64 triliun.

“Bila dikali-kalikan aja, jadi Rp 800 juta yang tadi bilang bocor. Kita bilang istilahnya bocor. Diduga bocor. Ditilep. Diduga ditilep. Dikalikan dengan 80.000 unit, itu nilainya nggak main-main Bang, Rp 64 triliun,” jelasnya.

Kendati demikian, angka kerugian itu masih belum bisa dipastikan, karena kata dia perlu untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Terlebih menurutnya, laporan yang didapatkan masih berupa curhatan via telepon.

“Karena yang laporan dari saya, cuma via telepon, dan laporannya seperti ini. Kita dengar seperti itu. Lho, ini programnya pemerintah Prabowo salah satu yang andalan, selain MBG. Kopdes ini, kenapa justru ada suara-suara sumbang seperti ini,” bebernya.

Lebih jauh, Gede menyoroti dampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Ia menyebut, keterbatasan anggaran yang diterima kontraktor berpotensi membuat pembangunan dilakukan seadanya dengan material yang menyesuaikan kemampuan biaya.

Di sisi lain, ia pun menyoroti perihal Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ternyata masih bisa dilakukan dengan anggaran senilai Rp 700 juta. Dengan begitu, kata dia, anggaran sebesar Rp 800 juta bisa dinilai tak efisien di tengah proses efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Jadi, kalau ada teman kontraktor yang ngasih perbandingan RAB-nya itu sebenarnya Rp 700 juta udah cukup. Jadi, kalaupun mereka dapat Rp 800 juta, sebenarnya masih ada margin Rp 100 juta,” tuturnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya rantai distribusi anggaran yang panjang sebelum sampai ke kontraktor. Menurutnya, perlu ditelusuri apakah dana tersebut langsung disalurkan atau melalui pihak tertentu, termasuk peran BUMN pelaksana seperti Agrinas yang disebut terlibat dalam program tersebut.

Program Kopdes Merah Putih sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, Gede menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan transparansi dan efisiensi agar program strategis tersebut tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Jadi inilah momen kita sebenarnya kalau mau efisiensi, itu sebenarnya di sini (Program Koperasi Merah Putih)” pungkasnya.(*)

Artikel Anggaran Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Diduga ‘Disunat’, Potensi Kerugian Capai Rp 64 Triliun pertama kali tampil pada News.