batampos – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membantah bahwa naiknya jumlah kementerian dianggap tidak efektif. Dia mengklaim jumlah itu sudah melalui perhitungan yang matang.

Prabowo, lanjut Dasco, ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya. Tujuannya, visi-misi Prabowo-Gibran bisa diraih. Yakni, Asta Cita dan 17 program aksi yang dijanjikan saat kampanye.

Di sisi lain, ada beberapa badan baru yang bakal dibentuk Prabowo. Salah satu yang mencuat adalah badan haji dan umrah. Santer diberitakan, badan haji dan umrah bakal dipimpin Irfan Yusuf, politikus Gerindra. Dia dibantu dua wakil, yaitu Afriansyah Noor (wakil menteri ketenagakerjaan) dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pembentukan badan tersebut nyaris berbarengan dengan persiapan haji 2025. Karena itu, muncul kekhawatiran badan baru tersebut bakal kedodoran. Pasalnya, selama ini teknis haji dilaksanakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Meski demikian, pengamat haji dan umrah Ade Marfudin mengaku antusias dengan badan baru itu. “Wacana (sejak lama) semoga jadi kenyataan,” katanya.

Sementara itu, struktur kabinet Prabowo-Gibran dinilai jauh dari wacana pembentukan kabinet zaken. Dominasi tokoh partai dan relawan bertentangan dengan prinsip dasar kabinet profesional yang disampaikan kubu Prabowo sebelumnya.

Kabinet Prabowo baru diumumkan malam ini (20/10). Hal itu dipastikan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani kemarin (19/10). Pengumuman kabinet bakal dilakukan setelah acara makan malam Prabowo bersama jajaran tamu negara.

Meski begitu, para kandidat menteri sejatinya sudah diperkenalkan ke publik. Baik saat pemanggilan maupun pembekalan di Hambalang, Bogor, pekan lalu. Di antara 49 calon menteri dan kepala lembaga yang diundang, diketahui banyak sekali unsur partai. Dari Golkar, misalnya, ada delapan tokoh. Kemudian, Gerindra 6 orang, Demokrat 3 orang, PAN dan PKB masing-masing 2 orang, serta PSI 1 orang.

Di luar itu, ada juga kelompok profesional yang menjadi usulan partai ataupun dikenal dekat dengan partai. Misalnya, Yassierli yang diusulkan PKS, Erick Thohir yang dekat dengan PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Level wakil menteri juga tak jauh berbeda. Nama-nama tokoh dari unsur partai, relawan, maupun tim pemenangan juga mewarnai.

Pengamat politik Jeirry Sumampouw mengatakan, harapan Prabowo untuk membentuk kabinet zaken sejak awal sudah tidak masuk akal. Sebab, Prabowo menggunakan cara berpolitik akomodatif sejak awal membentuk koalisi. ”Bagaimana kabinet zaken, sementara dinamika politik mengakomodasi semua?” ujarnya kemarin.

Secara teori, kabinet zaken harus disusun kaum profesional yang jauh dari kepentingan politik. Di sisi lain, partai politik yang selama ini mendukungnya punya kepentingan masing-masing. Dua elemen tersebut sejak awal sudah bertentangan. Meski Prabowo mengklaim utusan partai adalah orang-orang yang punya keahlian, baginya itu sudah tidak memenuhi standar kabinet yang zaken. Bagi Jeirry, kalangan profesional yang berasal dari partai sudah tidak orisinal. ”Kalau orang partai, meskipun dia ahli, nggak mungkin zaken. Sebab, sudah pasti ada kepentingan,” tuturnya.

Manajer Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menambahkan, struktur kabinet saat ini dipastikan membebani anggaran. Itu terlihat dari perubahan APBN yang sempat dibahas antara Kementerian Keuangan dan tim transisi Prabowo.

Dalam pembahasan, anggaran kementerian/lembaga yang awalnya Rp 1.094,66 triliun naik jadi Rp 1.160,09 triliun. Ada peningkatan Rp 65,43 triliun. ”Itu yang akan digunakan untuk membiayai kementerian baru,” ujarnya.

Kian terbebaninya APBN, lanjut dia, akan berdampak buruk pada keuangan negara. Dalam situasi ini, opsi yang akan diambil bakal merugikan masyarakat. Baik itu melalui tambahan utang, kenaikan pajak, ataupun pemangkasan subsidi dan perlindungan sosial. ”Pemerintah kedodoran dalam pendapatan negara di pajak. Dampaknya apa? Akan utak-atik anggaran perlinsos dan subsidi,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Hal itu setelah Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan Pimpinan MPR dan para wakil rakyat yang hadir di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Sidang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan dimulai pukul 10.07 WIB. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta

Prabowo yang terlihat mengenakan beskap Betawi itu terliebih dahulu membacakan sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankankan segala Undang-Undang dan peraturan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Prabowo.

Setelah Prabowo, giliran Gibran yang membaca sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankankan segala Undang-Undang dan peraturan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Gibran.

Setelah membacakan sumpah jabatan, Prabowo dan Gibran menandatangani berita acara dihadapan para Pimpinan MPR RI. (*)

Sumber: JP Group

batampos – KPK merespons positif dibentuknya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Badan baru di Polri itu diyakini tak akan tumpang tindih dengan KPK. Sebab, korupsi sebagai kejahatan luar biasa akan lebih efektif jika ditangani bersama antarinstansi.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut, sepengetahuannya di Polri sudah lama ada direktorat tipikor yang berada di Bareskrim Polri. Dia menilai pembentukan korps itu dimung-kinkan agar pemberantasan korupsi yang ditangani Polri bisa lebih fokus dan efektif.

Dia meyakini, korps baru itu akan lebih mudah berkoordinasi dengan kejaksaan dan KPK. Guna memberantas korupsi yang diketahui saat ini masih merajalela. ”Untuk itu, kita tidak boleh terlalu pesimistis dan negatif menyikapi hal ini,” ujarnya, Jumat (18/10).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto juga menanggapi serupa. Dia meyakini, adanya Kortas Tipikor di bawah Polri tidak akan tumpang tindih dengan KPK.

”Semakin banyaknya stakeholder yang terlibat, pemberantasan korupsi akan semakin efektif,” katanya.

Korps baru di tubuh Polri itu disahkan lewat Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024. Presiden Joko Widodo meneken pembentukan lembaga baru tersebut pada Selasa (15/10) lalu. (*)

Awalnya hanya sekadar membacakan buku untuk anak-anak. Eka berharap anak-anak tak hanya bisa membaca, tetapi juga memahami isi bacaan. Hal inilah yang menjadi fondasi bagi Eka untuk mendirikan komunitas literasi, yang mengantarkannya meraih prestasi tingkat nasional.

Batam Read Aloud atau biasa disingkat menjadi BATRA. Barangkali belum banyak yang mengenal dan mengetahui apa itu Batam Read Aloud, yaitu komunitas literasi membaca nyaring.

Di Batam sendiri, komunitas ini sudah terbentuk sejak Desember 2020. Namun karena terhalang pandemi, komunitas ini baru membentuk kepengurusan di November 2021.

Eka Mustika Sari, biasa dipanggil Eka, nama founder dari komunitas ini. Sekarang berusia 38 tahun. Ide untuk mendirikan komunitas ini, bermula dari semangat membacakan buku untuk anak-anak. Ide ini juga muncul karena Eka juga berkeinginan lebih banyak anak-anak yang mencintai buku. Tidak sekadar bisa membaca, namun juga bisa memahami isi bacaan.

”Setelah resmi mendapatkan sertifikat trainer read aloud, saya ingin lebih banyak bergerak aktif mengenalkan manfaat membaca nyaring, bagi orangtua dan guru yang ada di Kota Batam,” tutur Eka kepada koran ini.

Di awal berdirinya, Eka masih sendirian. Namun, ia mulai menghubungi teman-teman pegiat literasi dan mendapat dukungan dari berbagai komunitas di Kota Batam, untuk membaca nyaring secara daring, melalui media sosial Instagram. Setelah itu, baru mulai melakukan kegiatan luring di awal tahun 2021.

Saat ini, komunitas tersebut berjumlah 60 orang, dan grup member ada sekitar 43 orang dengan sembilan orang pe-ngurus komunitas.

Saat ini, sudah ada lebih dari 90 anggota komunitas Read Aloud yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa program yang ada di BATRA yakni, Kubu Batra, program berbagi buku, program membaca nyaring untuk masyarakat/sekolah, workshop, kunjungan ke taman baca dan perpustakaan, lapak baca, Peringring (Pekan Membaca Nyaring), Barelang (Baca Bareng dan Bertualang), webinar parenting, review buku, rekomendasi buku, dan NGOBras.

Sudah banyak yang Eka lakukan selama membangun komunitas Batra. Seperti menjadi pemateri dalam kegiatan membaca nyaring untuk guru dan orang tua tingkat PAUD se-Kota Batam November 2023 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam.

Lalu menjadi pemateri yang diadakan Perpustakaan Nasional di Kota Batam September 2024. Belum lama ini, Eka terpilih sebagai salah satu Komunitas Pegiat Literasi dan Numerasi oleh Kemendikbud RI.

”Penyerahan apresiasi dilak-sanakan di Gedung Kementerian Pendidikan Senayan, Jakarta 12 Oktober 2024,” ujar Eka bangga.

”Kemarin setelah mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud kami mendapatkan hadiah 25 buku bacaan bermutu,” tambahnya.

Sebelum meraih penghargaan dari Kemendikbud RI, Eka lolos seleksi tahap provinsi. Setelah lolos di tingkat provinsi, selanjutnya, ia dihubungi pihak Kementerian Pendidikan untuk mengikuti seleksi tahap kedua secara nasional.

”Bersyukur sekali ditahap kedua ini kami lolos dan terpilih dalam kategori komunitas penggerak literasi bersama empat komunitas lain se-Indonesia. Yaitu dari Kepri (Batam), Kalsel, Buol Sulawesi, Maluku, dan Papua,” sebut Eka.

Untuk sumber buku, sebagian besar adalah buku yang dikoleksi pribadi dari pengurus dan anggota komunitas, ada juga dari donasi. Jika ditotal saat ini BATRA sudah memiliki lebih dari 300 buku.

Komunitas membaca nyaring membutuhkan tiga komponen utama. Pertama, orang yang membaca buku; kedua, buku yang dibacakan; dan ketiga, anak yang dibacakan.
Sebagai bagian peringatan tiga tahun berdirinya BATRA yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, pihaknya sedang merancang untuk dapat meluaskan kampanye membaca nyaring. Eka berharap, lebih banyak orang tua dan guru yang melakukan praktik, membacakan nyaring untuk anak-anak setiap harinya.

”Karena kami yakin kebiasaan membaca itu tidak bisa hadir dengan sendirinya, dia harus diupayakan,” pungkas dia. (*)

Reporter: TIA CAHYA NURANI

batampos – Beberapa hari lagi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan segera digelar. Beberapa harapan masyarakat Indonesia berada di bawah pundak mereka.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pencapaian yang telah diraih selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Doli percaya bahwa transformasi politik dan penguatan demokrasi harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan makmur. ”Transformasi politik itu tak boleh berhenti karena belum sampai, tujuan akhir tercapainya tujuan nasional tadi. Selama belum sampai di sana maka transformasi di bidang apa saja, termasuk transportasi politik harus dilakukan,” ungkap Doli, Jumat (18/10).

Doli juga menyoroti pentingnya modernisasi birokrasi sebagai faktor penentu dalam pelayanan publik. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai transformasi yang diinginkan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap catatan selama 26 tahun era reformasi.

Ia menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. ”Termasuk penguatan demokrasi, seharusnya kita sudah mulai memaknai demokrasi secara substansial. Bahwa demokrasi bukan tujuan tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan,” bebernya.

”Jadi bagaimana ke depan menempatkan Pemilu bukan hanya sekadar Pemilu tapi bisa memproduksi terjadinya percepatan masyarakat yang tertib hukum misalnya, Pemilu bisa berdampak pada pengentasan kemiskinan, Pemilu yang dapat berdampak pada institusi masyarakat dan seterusnya, itu yang bisa dikatakan kita cepat pada tujuan nasional,” jelas Doli.

Dalam jangka pendek, Doli mengusulkan penyempurnaan delapan paket Undang-Undang yang berkaitan dengan politik, termasuk UU Pemilu, partai politik, dan kelembagaan negara.

Ia menganggap bahwa pemilu merupakan hulu dari semua produk politik dan institusi pemerintahan, sehingga penyempurnaan sistem pemilu harus menjadi prioritas.

”Saya kira harus dimulai dari penyempurnaan sistem UU Pemilu, kedua tentang partai politik dan keberadaan kelembagaan negara, DPR, DPRD diperkuat, UU pemerintahan daerah, desa, UU hubungan keuangan pusat daerah,” ungkap Doli.

Doli juga membuka kemungkinan amandemen UUD 1945 sebagai langkah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.

Menyusul tahun 2024, yang menandai amandemen keempat, ia percaya sudah saatnya untuk mulai mendiskusikan amandemen kelima demi kemajuan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

”Sekarang kita harus mulai membicarakan amandemen UU ke lima, dalam rangka menyempurnakan sistem ketata negaraan, politik, pemerintahan, sistem pengelolaan pemerintahan dan seterusnya,” jelasnya. (*)